BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Konsolidasi Hibah Kompetitif Organisasi Kepemudaan (OKP) Se Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (15/10), dibuka Plt Kadispora Kalsel Diauddin.
Plt Kadispora Kalsel Diauddin
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan apresiasi atas digelarnya rapat ini,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Karena, lanjut Diauddin, akan memberikan manfaat bagi semua peserta yang mengikuti.
“Tentunya, pada kegiatan ini menghadirkan narasumber yang akan memberikan materi mengenai dana hibah tersebut,” ucap Diauddin.
Sehingga, tambahnya, para OKP dapat memanfaatkan adanya pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan Rapat Konsolidasi Hibah Kompetitif ini, diikuti 100 OKP yang ada di Banua.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan hingga saat ini belum ditemukan adanya penyalahgunaan dana hibah oleh OKP di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Untuk pemberian bantuan dana hibah kepada OKP ini, tidak ditemukan adanya kasus hukum terkait bantuan tersebut,” ujarnya.
Para penerima dana hibah dapat mempertanggungjawabkan bantuan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya.
“Kami berharap bantuan dana hibah ini dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima dana hibah tersebut,” ujar Diauddin. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memulai proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2024. Terdapat 1.493 formasi yang tersedia, mencakup tiga jenis jabatan, yaitu Pelaksana (Teknis), Fungsional Kesehatan, dan Fungsional Guru.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mashudi mengatakan pendaftaran seleksi PPPK ini dikhususkan untuk pelamar prioritas dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, BKD Kalsel, Mashudi
Formasi terbanyak diperuntukkan bagi jabatan Fungsional Guru dengan 1.000 formasi yang meliputi pelamar prioritas seperti eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) non-ASN, dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sementara itu, 318 formasi dialokasikan untuk Pelaksana (Teknis) Khusus Eks THK-II dan Non-ASN, serta 175 formasi untuk jabatan Fungsional Kesehatan.
“Seleksi PPPK tahun ini akan dibuka sebanyak dua tahap dan dikhususkan untuk pelamar prioritas serta tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintahan Pemprov Kalsel,” ucap Mashudi, Senin (14/10).
Untuk pelamar prioritas, seperti Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, eks THK-II, serta tenaga non-ASN yang terdaftar dalam Database Badan Kepegawaian Negara (BKN), pendaftaran akan dibuka mulai 1 hingga 20 Oktober 2024. Sedangkan, pendaftaran untuk pelamar tenaga non-ASN aktif di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG, baru akan dimulai pada 17 November hingga 31 Desember 2024.
Mashudi juga menegaskan bahwa Pemprov Kalsel tetap memprioritaskan para tenaga honorer untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara.
“Sesuai arahan pimpinan, untuk mengakomodir para tenaga honorer menjadi PPPK. Ini menunjukkan komitmen kami untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah lama mengabdi,” jelasnya.
Pada seleksi kali ini, setiap jabatan memiliki kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Untuk jabatan Fungsional Guru, pelamar wajib memiliki pendidikan minimal strata 1 (S-1) atau diploma empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik.
Sementara itu, kualifikasi untuk jabatan Pelaksana (Teknis) semua jurusan mulai dari S1 untuk Penata Layanan Operasional, D-III untuk Pengelola Layanan Operasional, hingga SLTA sederajat untuk posisi operator dan pengadministrasi perkantoran.
“Berbeda dari tahun sebelumnya, seleksi kali ini tidak ada persyaratan minimal IPK yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Lebih jauh, Mashudi mengungkapkan selain kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja juga menjadi salah satu syarat bagi beberapa posisi, pelamar di Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Terampil harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan sedangkan pelamar Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda minimal 3 tahun pengalaman yang diperlukan.
“Pembukaan seleksi PPPK ini diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengakomodir kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di lingkungan Pemprov Kalsel, sekaligus memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk mendapatkan status yang lebih pasti sebagai pegawai pemerintah,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali dianugerahi prestasi nasional dengan meraih penghargaan sebagai BPBD Terbaik Bidang Manajemen Bencana Tahun 2024. Inovasi berkelanjutan di bidang manajemen bencana terutama pengelolaan Logistik dan Peralatan membuat BPBD Provinsi Kalsel dinobatkan BNPB RI sebagai BPBD Terbaik di tingkat Provinsi tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Lilik Kurniawan, kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi H Sirpan mewakili Kepala BPBD Provinsi Kalsel R Suria Fadliansyah, disalah satu di Hotel Banda Aceh, Selasa (8/10).
Kepala BPBD Kalsel R Suria Fadliansyah, saat diminta tanggapan pada Selasa (15/10), mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian kinerja institusi yang dia pimpin.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi segala risiko bencana,” ucap Suria.
Suria menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja BPBD Kabupaten/ Kota serta stakeholdet terkait se – Kalimantan Selatan dan masyarakat yang selama ini sangat peduli.
“Semoga prestasi ini dapat memberikan motivasi bagi segenap jajaran BPBD Kalsel untuk terus meningkatkan kinerja serta pengabdian dalam upaya penanggulangan bencana,” lanjut Suria.
Ditambahkan Suria, pada tahun 2023, BPBD kalsel juga meraih penghargaan sebagai BPBD Terbaik di Bidang Klaster Logistik dan Peralatan. Terdiri dari 4 BPBD kabupaten/kota dan 3 BPBD provinsi, yaitu BPBD Kabupaten Nagan Raya, BPBD Kabupaten Halmahera Barat, BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, BPBD Kabupaten Buton Utara, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, BPBD Provinsi Maluku Utara, dan BPBD Provinsi Sumatera Barat.
“Prestasi ini diharapkan dapat mendorong daerah lain untuk terus meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, sehingga Indonesia semakin siap dalam menghadapi berbagai risiko bencana yang mungkin terjadi di masa depan,” tutup Suria.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata dedikasi BPBD Kalsel dalam mengelola logistik dan peralatan bencana secara efektif. Pencapaian ini juga semakin memperkuat posisi Kalsel sebagai salah satu daerah yang tanggap dan siap menghadapi segala jenis bencana. Dalam Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan yang dihadiri oleh BPBD provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, terdapat 7 daerah yang mendapat penghargaan.
Sebagai catatan, selama dua tahun terakhir 2023 sampai Oktober 2024, BPBD Kalsel berhasil mengharumkan nama banua Kalimantan Selatan dengan meraih berbagai penghargaan. Penghargaan itu antara lain, terbaik nasional bidang klaster logistik tahun 2023, SKPD Paling Informatif, serta Anugerah dari Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai instansi proaktif di bidang Keterbukaan Publik 2024. (BPBD.KALSEL/MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin akan mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) Anti Korupsi di Malang, Jawa Timur.
Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menjelaskan, Bintek Antikorupsi tersebut akan diikuti oleh seluruh kepala SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin serta Walikota Banjarmasin.
“Karena tahun ini tersedia anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Antikorupsi, maka akan dilaksanakan di Malang, Jawa Timur,” ungkap Dolly, di Balaikota Banjarmasin, Selasa (15/10).
Dipilihnya Kota Malang tersebut, lanjutnya, karena Inspektorat Banjarmasin menginginkan kepala dinas (SKPD) dapat mengikuti dengan serius kegiatan tersebut.
Sedangkan, diaksanakan Bimtek tersebut, karena Kota Banjarmasin menuju Kota Percontohan Anti Korupsi di Tanah Air.
“Pada Bintek tersebut akan menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” ucapnya.
Jika sebelumnya, Inspektorat Banjarmasin meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi narasumber pada kegiatan Bimtek tersebut.
Namun, karena padatnya kegiatan KPK maka tidak dapat mengisi kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Dolly juga mengatakan, salah satu peserta yang ikut dari Bank Kalsel, karena saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pembayaran non tunai. Sebagai, salah satu langkah pencegahan korupsi.
“Salah satu upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu, dengan pelaksanaan non tunai pada tempat tempat pelayanan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Dengan pembayaran non tunai tersebut, untuk menghindari adanya tindakan korupsi yang bisa terjadi saat pembayaran tunai dilakukan. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Workshop Sertifikasi Pustakawan.
Suasana Workshop Sertifikasi Pustakawan
Kegiatan yang diikuti 100 orang peserta dari 13 kabupaten/kota se Kalsel ini berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (14/10).
Usai membuka acara mewakili Kepala Dispersip Kalsel, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dispersip Kalsel, Adethia Hailina mengatakan kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, guna membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga pengelola teknis perpustakaan.
“Kegiatan pada hari ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perpustakaan di Kalsel,” katanya.
Menurutnya, pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.
“Hal itu guna meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan, yang perlu didukung dengan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional secara formal yang diakui Lembaga Sertifikasi Profesi,” jelasnya.
Setelah mengikuti workshop ini, Adethia berharap para pustakawan/pengelola perpustakaan dapat mengikuti ujian sertifikasi sesuai dengan klaster yang diminati dan menyesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan masing-masing.
“Baik itu klaster pelayanan dasar, klaster pelaksanaan promosi layanan perpustakaan, klaster perpustakaan komunitas, klaster untuk penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Kalau tidak salah ada 14 klaster,” tuturnya.
Adethia juga berharap para pustakawan/pengelola perpustakaan dapat meningkatkan profesionalitas diri dan kualitas pengelolaan perpustakaan di Kalimantan Selatan, agar berdampak terhadap peningkatan minat baca dan literasi di masyarakat. (NRH/RDM/RH)
PALANGKARAYA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait Program Perencanaan Pembangunan Tahun 2025, pada Senin (14/10).
Rombongan Komisi III DPRD Kalsel yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari dan Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalsel, Theodorik Rizal Manik, beserta staff diterima oleh Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kalteng, Luqman Alhakim, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kalteng, Yohana Endang dan Fungsional Perencana Fredy Darinton beserta jajarannya.
Suasana Pertemuan Komisi III DPRD Kalsel dan Bappedalitbang Kalteng
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Mustaqimah mengatakan pihaknya memilih Kalteng sebagai tempat komparasi karena Kalteng dan Kalsel memiliki banyak kesamaan, baik itu infrastruktur maupun sarana prasarananya.
“Jadi disini kita saling sharing tentang perencanaan pembangunan di daerah masing-masing. Alhamdulillah banyak sekali masuka yang dapat kita ambil dari kunjungan ini dan akan kita terapkan di Kalsel,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kalteng, Luqman Alhakim mengaku senang sekali dengan kedatangan Komisi III DPRD Kalsel untuk sharing terkait dengan perencanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.
“Kita bisa saling berbagi masukan masukan tentang perencanaan pembangunan di daerah masing masing, di Kalimantan Tengah yang kami utamakan adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembata serta sarana dan prasarananya, demikian juga halnya di daerah Kalsel. Tentu hal ini tidak lepas dengan keterkaitan dari pihak DPRD baik dalam hal perencanaan , anggaran dan pelaksanaannya,” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap peningkatan prestasi olahraga di Banua. Seperti yang disampaikan, Kabid Peningkatan Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kalsel Heru Susmianto, pada saat menjadi narasumber pada Program Topik Kita Hari Ini (TKHI) di Radio Abdi Persada FM, Selasa (15/10).
“Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya, berupa anggaran untuk peningkatan prestasi olahraga tersebut,” ungkapnya.
Heru menambahkan, dukungan untuk para atlet ini agar dapat sebanyak-banyaknya lolos pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan Sumatera Utara.
“Di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan sebanyak 800 hingga 900 atlet berbagai cabang olahraga, untuk mengikuti Pra PON,” ucapnya.
Pada Pelaksanaan PON Tahun 2024 di Medan dan Sumatera Utara tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meloloskan atletnya sebanyak 393 atlet dengan mengikuti 42 cabang olahraga yang dipertandingkan, serta berhasil mencapai prestasi diposisi 15 besar nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga menjelaskan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel melaksanakan pelatihan setiap tahun untuk peningkatan kompetensi pelatih, wasit, serta juri olahraga di Banua.
“Untuk peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Tidak hanya untuk para atlet saja, tetapi pelatih serta perangkat pertandingan seperti wasit dan juri juga diberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan,” ujarnya.
Sehingga, prestasi olahraga dapat dicapai dari berbagai aspek tersebut.
Untuk itu, Dispora Kalsel melaksanakan pelatihan peningkatan sertifikasi serta kompetensi untuk pelatih, wasit, serta juri dianggarkan setiap tahunnya.
“Dengan harapan, adanya peningkatan kualitas pertandingan, sehingga menghasilkan pemenang yang berkualitas, sehingga dapat memberikan prestasi untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang nasional maupun internasional kedepannya,” ucap Heru. (SRI/RDM/RH)
SURABAYA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat berkunjung ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (14/10).
Suasana Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kalsel ke DPRD Jatim
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menjelaskan tujuan kunjungan Komisi I DPRD Kalsel tersebut untuk menggali informasi terkait sistem seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Jatim. Hal itu mengingat Jatim sedang melakukan proses pemilihan anggota KPID.
“Tujuan kami hari ini dari komisi I ke DPRD Jawa Timur ingin menggali informasi bagaimana mekanisme tahapan seleksi KPID Jawa Timur, dan kenapa kami memilih Jawa timur itu karena menurut kami yang saat ini Jawa Timur sedang melakukan proses pemilihan KPID sejak September lalu,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor. Ia menambahkan bahwa masa jabatan Anggota KPID Kalsel Periode Tahun 2021-2024 akan segera berakhir sehingga Kalsel harus segera melaksanakan seleksi KPID di lingkup Provinsi Kalsel. Oleh karena itu, pihaknya menggali informasi sebagai bahan masukan untuk diterapkan di Kalsel.
“Seperti yang kita tahu Kalsel harus segera melaksanakan seleksi KPID dan juga seleksi administrasi. Semoga sampai akhir tahun ini bisa kita tuntaskan semua dan KPID yang baru bisa terbentuk di Kalimantan Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Timur, Ubaidillah, yang menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel, menjelaskan terkait mekanisme proses seleksi KPID di Jawa Timur, yaitu seleksi administrasi, seleksi uji kompetensi yang meliputi tes psikologi dan tes tertulis dan dilanjutkan dengan Penerimaan Tanggapan Publik serta uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test), sampai terpilihnya 7 orang anggota KPID Provinsi Jawa Timur.
“Dari tahapan itu tentunya semua proses harus dilalui dengan baik, karena kami tidak ingin adanya intervensi-intervensi disitu, sehingga hasil produk dari KPID itu bisa diterima masyarakat dan menjadi solusi terkait media penyiaran di Jawa Timur,” ungkapnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengidentifikasi beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP. Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phising, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP.
“Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024 melalui link https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/waspada-penipuan-mengatasnamakan-direktorat-jenderal-pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti dalam rilisnya, yang diterima Abdi Persada FM pada Selasa (15/10).
Dwi juga mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis jika mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP serta melakukan cross check terlebih dahulu. Modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat yaitu penipuan rekrutmen pegawai DJP.
“Apabila masyarakat mendapatkan pesan berupa pengumuman ataupun undangan rekrutmen pegawai DJP, maka diimbau untuk melakukan cross check pada laman resmi Kementerian Keuangan,” pesan Dwi.
Dwi juga menjelaskan bahwa pengumuman resmi terkait rekrutmen pegawai DJP maupun Kementerian Keuangan dapat dilihat pada linkrekrutmen.kemenkeu.go.id.
Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP.
Pertama, apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor whatsapp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja. Kedua, apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id.
Selanjutnya, apabila menerima pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi CASN untuk menjadi pegawai DJP ataupun Kementerian Keuangan, harap melakukan cross check terlebih dahulu di laman resmi Kementerian Keuangan link rekrutmen.kemenkeu.go.id terkait kebenaran informasi perekrutan CASN tersebut.
Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat www.pajak.go.id. Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya. (DJPKalselteng-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan memperkenalkan terobosan baru untuk mengoptimalkan kualitas dokumen perencanaan setiap SKPD, khususnya dalam hal pembangunan perekonomian.
Terobosan itu berupa portal aplikasi yang diberi nama Aksi Eksen. Merupakan singkatan dari Analisis Proyek Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor-Sektor Pendukung Terintegrasi, yang digagas oleh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kalsel.
Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kalsel, Mahrita Yanuarty, menjelaskan dalam portal aplikasi itu terdapat detail data dari 17 sektor Produk Domestik Regional Buruto (PDRB), sehingga akan mempermudah proses perhitungan analisa capaian pembangunan perekonomian.
Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kalsel, Mahrita Yanuarty
“Jadi kita bisa melihat sektor apa yang meningkat dan menurun. Data itu juga bisa kita gunakan sebagai proyeksi perencanaan setiap tahun, bahkan hingga 20 tahun ke depan,” jelasnya, Senin (14/10).
Simulasi perhitungan menjadi salah satu fitur yang tersedia di Aksi Eksen
Mahrita mengungkapkan, keunggulan lainnya yang dimiliki portal aplikasi itu ialah fitur simulasi. Dimana setiap proyeksi yang ingin digarap, hasil perkiraan peningkatan presentasenya akan otomatis terhitung oleh Aksi Eksen.
“Misalnya pada sektor pertanian, kita bisa memilih komoditi mana yang kita ingin tingkatkan dan akan keluar peluang presentasenya,” ungkapnya.
Protal aplikasi Aksi Eksen rencananya akan benar-benar bisa dipergunakan dalam dua bulan ke depan.
Adapun dalam pengembangannya, portal aplikasi ini juga akan dilengkapi dengan seluruh sub sektor yang ada di 17 sektor PDRB. (SYA/RDM/RH)
