Bulan: Oktober 2024

BANJARBARU – Setelah sempat ditinjau progres pembangunannya pada September lalu, Persemaian Liang Anggang Banjarbaru, akhirnya diresmikan pada Senin (14/10). Peresmian dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, didampingi Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar serta Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Garibaldi Thohir.

Peresmian Persemaian Liang Anggang, juga menandai diresmikannya 4 persemaian lainnya. Yakni Persemaian Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Persemaian Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Persemaian Likupang, Sulawesi Utara serta Persemaian Toba, Sumatera Utara.

Peresmian ditandai dengan penanaman anak bibit pohon, dan penandatanganan prasasti untuk 5 lokasi persemaian yang tersebar disejumlah lokasi di Indonesia tersebut. Kegiatan ini diikuti dengan berjalannya dua unit truk, yang membawa sejumlah bibit tanaman.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun rencana kerja Folu Netsink 2030 Sub Nasional, dan telah menyiapkan segala perangkat yang dimungkinkan untuk mendukung penurunan target Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dimana target penurunan emisi gas rumah kaca mencapai sebesar 140 juta ton CO2 pada tahun 2030.

“Selain itu, Pemprov Kalsel juga telah menandatangani kerjasama dengan tim pengelola Folu Net Sink 2030 melalui dukungan kerjasama Indonesia – Norwegia Tahap I, pada 22 Maret lalu di Jakarta”,” papar Roy.

Pada kesempatan ini, Roy Rizali Anwar mewakili Pemprov Kalsel, mengucapkan terima kasih dan rasa bangga atas dibangunnya Persemaian Liang Anggang (PLA), dengan skema Public Private Partnership, antara Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) dan PT. Adaro Indonesia.

“Dengan kapasitas produksi 10 juta batang bibit per tahun, Persemaian Liang Anggang ini akan menjadi penopang gerakan revolusi hijau, dan sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam percepatan National Determined Contribution (NDC) dan Folu Net Sink 2030,” terang Roy.

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan KLHK RI melalui BPDAS Barito, guna mendukung kegiatan RHL, sesuai dengan dokumen Rencana Induk Revolusi Hijau, dan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RURHL), distribusi bibit ke kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di kabupaten/kota.

Siti Nurbaya berharap, kerjasama, sinergi dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian LHK, serta pihak-pihak terkait, dapat meningkat lagi. Sehingga paru-paru dunia dari hutan Kalimantan Selatan selatan, akan lebih banyak lagi memberikan oksigen kehidupan untuk alam semesta.

“Program ini memiliki istilah persemaian skala besar. Jadi memang ada perkembangan yang positif, terus kita urus dan bertujuan untuk mendorong lingkungan melalui rehabilitasi lahan dan hutan,” ucap Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya menambahkan, program ini menyasar lahan-lahan kritis yang merupakan daerah rawan banjir dan longsor. Sementara, Pemprov Kalsel merencanakan Forest and Other Land Use (FOLU) di tahun 2030.

“Terus terang, Kalimantan Selatan memang termasuk yang terbaik dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Tahun ini dapat award kembali, luar biasa kerjasama antara DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel dalam mendorong kegiatan itu,” ungkap Siti Nurbaya menutup sambutannya.

Di akhir kegiatan, Menteri LHK melakukan telewicara dengan 4 lokasi persemaian yang juga diresmikan secara virtual pada Senin (14/10). (RIW/RDM/RH)

BANJAR – Gerakan Revolusi Hijau yang dicanangkan Gubernur pada 2017, merupakan langkah besar Provinsi Kalimantan Selatan, memperbaiki lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana pada sektor kehutanan. Hal ini selaras dengan kegiatan Penanaman Bersama Dalam Rangka Kunjungan Lapangan Lokasi Proyek FOLU-NC (RBC Phase 1) Tahun 2024, di Desa Sungai Arfat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar pada Areal Kelompok Tani Hutan Berkat Sulasih, pada Senin (14/10).

Penanaman sebanyak 625 bibit pohon kayu-kayuan, hasil hutan bukan kayu, endemik dan estetik di lahan seluas 70 haktet tersebut, dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar. Diikuti Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, serta ratusan anggota kelompok tani hutan dan juga rimbawan.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra menyebutkan, luas lahan kritis berdasarkan data dari Kementerian LHK pada tahun 2013, seluas 642.580 hektar, dan mengalami penurunan menjadi 511.594 hektar pada 2018.

Sementara berdasarkan peta dan data lahan kritis nasional tahun 2022, luas lahan kritis Provinsi Kalsel seluas 458.478 hektar, atau terjadi penurunan 184.102 hektar.

“Ini menunjukan bahwa Gerakan Revolusi Hijau telah memberikan bukti nyata bagi perbaikan lingkungan di Kalimantan Selatan”, ujarnya.

Provinsi Kalimantan Selatan, tambah Aya (panggilan akrab Fathimatuzzahra) merupakan salah satu provinsi yang telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink hingga 2030, untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia, sebagaimana tertuang dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) adalah sebesar 31,89% dengan usaha sendiri, dan 43,20% dengan bantuan internasional.

“Untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan diberikan kepercayaan untuk memanfaatkan pendanaan dari dana kontribusi internasional melalui sejumlah program,” papar Aya.

Program dimaksud, yakni Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus (REDD+) pada Tahun 2024, Forest and Other Land Use Norwey Cotribution (FOLU-NC Phase 1) pada Tahun 2024,
Forest and Other Land Use Norwey Cotribution (FOLU-NC Phase 2 and 3) pada Tahun 2025.

“Tahun ini melalui kegiatan FOLU-NC Phase 1, Provinsi Kalimantan Selatan melakukan aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon berupa pembuatan Hutan Rakyat seluas 305 hektar pada 5 Kelompok Tani Hutan (KTH),” tambah Aya

Aya merinci, lima KTH tersebut adalah KTH Sepakat Baru, Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 52 hektar,
KTH Bumi Sejahtera, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar seluas 105 hektar,
KTH Berkat Sulasih, Desa Sungai Arfat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar seluas 70 hektar, KTH Ushuluddin, Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut seluas 48 hektar, dan

• KTH Dewa Subur, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut seluas 30 hektar.

“Adapun tanaman yang dipilih adalah jenis tanaman produktif. Seperti Karet Okulasi, Durian Okulasi, Rambutan Okulasi, Mangga Okulasi, Alpukat Okulasi, Langsat, Cempedak, Pampakin, Petai, Jengkol, Kemiri dan Jambu Mete,” tutupnya.

Perlu diketahui, saat ini Provinsi Kalsel sedang berproses mengusulkan kegiatan yang dapat didanai melalui FOLU-NC Phase II. Dengan harapan, kegiatan peningkatan cadangan karbon melalui penanaman tetap dapat dilaksanakan secara massif dan terstruktur, di seluruh kabupaten/kota hingga ke desa-desa dengan melibatkan multi pihak. Yakni KPH/Tahura sebagai motor penggerak di tingkat tapak dengan ditopang ketersedian bibit yang akan disediakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan KLHK, melaui BPDAS Barito melalui operasionalisasi Persemaian Liang Anggang (PLA) yang diresmikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada hari yang sama. (RIW/RDM/RH)

DENPASAR – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali untuk menggali lebih dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempelajari langkah-langkah strategis yang diterapkan Bali dalam menghadapi tantangan ekonomi, baru-baru tadi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi memberikan pandangannya terkait perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun ini cukup fluktuatif, dipengaruhi oleh kondisi global maupun regional. Namun, kami tetap optimis bahwa dengan potensi yang ada, kita bisa terus mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan,” katanya.

Terkait langkah strategis yang diambil oleh DPRD Kalsel, Yani Helmi menambahkan bahwa DPRD terus mendukung kebijakan ekonomi daerah dengan fokus pada sektor-sektor potensial.

“Kami telah mengupayakan sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan, Rahmanita, yang turut hadir dalam kunjungan ini, menambahkan bahwa pihaknya terus berinovasi dalam mengoptimalkan PAD.

“Kami fokus pada peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan pengawasan pajak serta retribusi daerah. Hal ini akan mempermudah pemerintah dalam mengawasi potensi PAD yang selama ini mungkin belum tergali maksimal,” katanya.

Menanggapi hal ini, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sekretariat DPRD Bali, Ni Ketut Alit Suryatni, memberika apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kalsel dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan PAD di Bali.

“Bali telah memaksimalkan potensi pariwisata sebagai sumber PAD utama, namun kami juga memperluas ke sektor-sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin Kalimantan Selatan bisa mengembangkan potensi PAD yang lebih optimal,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial merespon cepat penanganan 11 Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Nelayan (KN) Sabar Subur yang dievakuasi Tim SAR gabungan usai tenggelam di perairan Laut Jawa, Karimunjawa.

Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari upaya tanggap darurat yang dilakukan Pemprov Kalsel untuk memastikan para korban mendapat pertolongan dan dukungan yang dibutuhkan. Adapun bantuan yang diberikan seperti tempat untuk beristirahat istirahat, pelayanan makan dan minum, pakaian atau sandang, family kit dan cek kesehatan bagi korban KN Sabar Subur yang tenggelam tersebut.

“Sebanyak 11 ABK KN Sabar Subur itu tiba di kantor Dinsos Kalsel sekitar jam 21.30 wita pada hari Minggu, (13/10). Meskipun sederhana, kami berikan tempat untuk beristirahat di aula kantor Dinsos agar kondisi mereka dapat segera pulih pasca peristiwa tenggelamnya kapal nelayan itu,” jelasnya.

Achmadi menambahkan, selain memberikan tempat istirahat dan layanan lainnya, Dinsos Kalsel juga menurunkan tim trauma healing agar nantinya korban yang selamat tersebut dapat menghilangkan trauma mereka dan melanjutkan aktivitas sebagai nelayan dengan kewaspadaan tinggi.

“Mengingat para korban kapal tenggelam tersebut sudah terombang-ambing di laut selama dua hari. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa trauma, terutama trauma secara psikis,” terangnya.

Sementara itu, Nakhoda KN Sabar Subur, Karsono mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan semua pihak, khususnya Pemprov Kalsel. Ia berharap tiga ABK lainnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat.

“Mudah-mudahan kami segera bisa berkumpul keluarga di Rembang,” harapnya.

Sebelumnya, tim SAR gabungan mengevakuasi 11 ABK KN Sabar Subur ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, usai tenggelam di Laut Jawa sekitar Pulau Karimunjawa pada Minggu (13/10).

Setelah tiba, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin dibantu tim langsung memeriksa kondisi para korban kapal tenggelam. Kemudian mereka diberikan tempat istirahat di kantor Dinsos Kalsel untuk memulihkan kondisi kesehatan dan trauma mereka.

Selanjutnya, para korban KN Sabar Subur dipulangkan ke kota Surabaya Jawa Timur melalui kapal laut, pada Senin (14/10) petang. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Ratusan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Balangan, menjalani masa orientasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai 13-31 Oktober 2024.

Ratusan PPPK tersebut terbagi menjadi 7 angkatan, yang mana setiap angkatan secara bergantian mengikuti orientasi selama empat hari.

Usai membuka upacara orientasi, di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Pjs Bupati Balangan, Taufik Hidayat menjelaskan, PPPK yang mengikuti orientasi tersebut berjumlah sebanyak 291 orang.

“Kalau jumlah keseluruhan, saat ini PPPK Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 598 orang, yang sudah mengikuti orientasi ada 194 dan yang belum mengikuti orientasi ada sebanyak 115 orang,” jelasnya, Senin (14/10).

Taufik mengungkapkan, seluruh PPPK yang mengikuti orientasi di BPSDMD Kalsel, sebagian besar pernah bekerja sebagai Tenaga Kontrak Kerja (TKK) di lingkungan Pemkab Balangan.

“InsyaAllah sebagian besar dari mereka sudah memahami tugas di masing-masing instansi, dan dengan orientasi ini mudah-mudahan mereka bisa lebih memahami tugas yang harus mereka lakukan sebagai ASN,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan, mengaku sangat berterimakasih serta mengapresiasi Pemkab Balangan, yang sudah menjadikan BPSDMD sebagai mitra fasilitasi orientasi PPPK.

BPSDMD Kalsel sendiri sejatinya memang melayani pola fasilitasi untuk seluruh Kabupaten Kota, hanya saja hampir seluruhnya melaksanakan di wilayah masing-masing, sedangkan Pemkab Balangan memilih melaksanakan orientasi langsung di BPSDMD Kalsel, di Banjarbaru.

“Dengan begitu, otomatis akan menjadi PAD juga untuk BPSDMD Kalsel. Tentu saja saya sangat berterimakasih,” katanya.

Diketahui, BPSDMD Kalsel merupakan lokasi utama pelaksanaan pelatihan bagi pegawai pemerintah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi Kalsel.

Karena selain memiliki Widyaiswara yang siap melatih berbagai profesi, BPSDMD Kalsel juga merupakan satu-satunya tempat di Kalimantan, yang mendapat kepercayaan oleh LAN-RI, untuk menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). (SYA/RDM/RH)

BATOLA – Pemerintah Provinsi memberikan dukungan kepada Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia Kalsel, dalam upaya peningkatan ekowisata dan pelestarian Bekantan di Banua.

Dukungan diberikan di kawasan Konservasi Bekantan di Pulau Curiak, Kabupaten Batola, Senin (14/10).

“Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa peningkatan fasilitas pendukung seperti gazebo untuk pengunjung bersantai untuk menikmati keindahan hutan mangrove rambai center,” kata Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia Kalsel Amalia Rizki.

Amelia berharap, dukungan ini, dapat terus meningkat. Mengingat, peningkatan ekowisata di Provinsi Kalimantan Selatan diperlukan dukungan masyarakat sekitar agar wisata tersebut dapat berjalan.

“Untuk pelestarian Bekantan di kawasan Pulau Curiak, Kabupaten Batola ini, diperlukan adanya penguatan dari pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Menurut Amalia, salah satu program yang dikembangkan oleh pihaknya bersama dengan masyarakat, yaitu ekowisata hutan mangrove rambai. Dengan melibatkan tiga desa dikawasan Pulau Curiak dan sekitarnya.

“Kami berharap, kepada tiga desa yang masuk di Kecamatan Anjir Muara ini dapat memaksimalkan peningkatan ekowisata dikawasan tersebut. Seperti, perawatan fasilitas yang ada di kawasan Hutan mangrove rambai center tersebut,” ucap Amalia. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel terus berkomitmen untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel. Saat ini, IP ASN Pemprov Kalsel berada di angka sekitar 77 poin, hanya kurang 0,8 poin dari target 78 poin yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kepala BKD Kalsel, Dinansyah, melalui Kasubbid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Deddy Rachman, mengatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan guna mencapai target tersebut. Salah satu langkah strategis adalah mengeluarkan surat edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar turut mendorong ASN di masing-masing instansi untuk meningkatkan nilai IP ASN mereka.

“Kami berupaya maksimal agar target ini tercapai. Dengan adanya surat edaran dari Sekda kepada semua SKPD, diharapkan ASN termotivasi untuk terus meningkatkan profesionalitasnya,” ungkap Deddy, Jum’at (11/10).

Selain itu, BKD Kalsel akan mengadakan sosialisasi dan rapat koordinasi sebagai bagian dari langkah strategis peningkatan IP ASN. Hal ini selaras dengan adanya perubahan komponen penghitungan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024.

“Perubahan komponen penghitungan ini melibatkan kualifikasi dan kompetensi ASN, di mana ASN dengan kinerja sangat baik akan mendapatkan 25 poin, sementara kinerja baik mendapatkan 20 poin, dan seterusnya. Pelatihan diklat struktural, fungsional, serta teknis juga menjadi faktor penilaian yang penting,” tambah Deddy.

Dengan target 78 poin dan jumlah ASN yang dihitung mencapai 13 ribu orang, pihaknya optimistis bahwa Pemprov Kalsel mampu masuk dalam tiga besar regional Kanreg BKN VIII, bahkan menargetkan posisi teratas.

“Tahun lalu, kita berhasil masuk tiga besar di regional. Dengan perubahan pola perhitungan ini, kami yakin dan optimis bisa mencapai peringkat satu di tahun 2024. Semua upaya telah kita optimalkan demi pencapaian tersebut,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya metode baru ini dapat lebih memudahkan dalam mencapai target yang ditetapkan.

“BKD Kalsel terus memprioritaskan pengembangan kompetensi ASN guna menciptakan birokrasi yang semakin profesional dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan upacara peringatan wafat ke 162 tahun Pahlawan Nasional Pangeran Antasari di Kompleks Pemakaman Masjid Jami Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Jum’at (11/10).

Upacara diikuti unsur forkopimda atau yang mewakili, anggota TNI dan Polri, jajaran Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kalsel, pejabat SKPD lingkup Pemprov, perwakilan LSM/Ormas, pelajar/mahasiswa, dan juriat Pangeran Antasari.

Apel peringatan yang dimulai tepat pukul 08.00 Wita ini dipimpin Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum, Adi Santoso mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Peringatan wafatnya Pangeran Antasari diawali dengan pembacaan sejarah singkat pahlawan dan pesan-pesan nasional Pangeran Antasari.

Selain melakukan prosesi tabur bunga di atas makam Pangeran Antasari dan keluarga lainnya, peringatan wafat yang digelar setiap tahun ini, juga menyerahkan bantuan tali asih kepada para juriat atau keturunan Pangeran Antasari.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum, Adi Santoso berharap momentum peringatan ini dapat dijadikan sebagai inspirasi, introspeksi diri, menjaga semangat perjuangan dan cinta tanah air serta Banua.

Adi juga berharap semangat pantang menyerah yang menjiwai Pangeran Antasari dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dapat diwariskan ke generasi penerus di Kalsel dan bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Semoga dengan Peringatan Wafatnya Pangeran Antasari bisa menjadi inspirasi, introspeksi diri, semangat perjuangan, semangat cinta tanah air dan Banua Kalsel bisa kita warisi kepada generasi-generasi penerus di Kalsel,” jelasnya.

Sementara itu, Keturunan ke-4 Pangeran Antasari, Gusti Noor Aina mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang rutin melakukan peringatan wafat Pangeran Antasari disertai penyerahan bantuan tali asih untuk keluarga.

“Alhamdulillah kami berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi. Di tahun ini, kami juga sekalian mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Pangeran Antasari ke 162,” terangnya. (NRH/RDM/RH)