Empat Bulan Jelang Berakhirnya 2024, Pemda di Kalsel Perlu Percepat Belanja
2 min read
Suasana saat pemaparan kondisi fiskal di regional Kalsel
BANJARBARU – Kementrian Keuangan Satu Kalimantan Selatan, kembali menggelar pertemuan rutin bulanan, untuk membahas realisasi APBN dan APBD di regional Kalimantan Selatan, hingga akhir Agustus 2024. Pertemuan pada Jumat (27/9) ini digelar di kantor Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) di Banjarbaru.
Hadir pada pertemuan ini, seluruh jajaran perwakilan Kementrian Keuangan di Kalsel. Mulai dari Kakanwil DJKN, DJPb, DJP wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah serta DJBC Kalimantan Bagian Selatan.
Hadir pula perwakilan lembaga vertikal di Kalsel, seperti BPS dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalsel. Diantaranya Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil serta Kabid Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Agus Fariady.
Kepada Abdi Persada usai acara, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi memaparkan, kinerja APBD regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Agustus 2024 untuk realisasi pendapatan, mencapai Rp26,52 triliun atau sekitar 66,16 persen dari target. Capaian ini meningkat sebesar 36,33 persen dibandin tahun lalu.
Pajak Daerah terealisasi Rp3,38 triliun dan retribusi daerah sebesar Rp602,32 miliar, meningkat 630% dibandingkan tahun lalu.
“Secara persentase, kinerja realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp3,04 triliun atau 95 koma 97 persen,” ujarnya.
Sementara untuk retribusi daerah, menurut Syafriadi, mengalami peningkatan signifikan sebesar 630% disebabkan meningkatnya retribusi jasa layanan umum.
“Di sisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 12% disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Restoran. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp21,24 triliun, dengan kontribusi 80 persen terhadap total pendapatan daerahnya” jelasnya.
Lebih lanjut Syafriadi memaparkan, dari sisi belanja daerah, realisasi belanja telah mencapai Rp21,51 triliun atau 48,74%, tumbuh 33,03 persen.
“Namun sayangnya secara regional, capaian realisasi belanja APBD di Kalsel masih di bawah 50 persen. Hal ini harus menjadi perhatian pemda, mengingat hanya tersisa 4 bulan pada 2024 ini,” ujar Syafriadi.
Secara umum, belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp6,91 triliun. Untuk belanja barang/jasa sebesar Rp5,81 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp4,15 triliun.
“Semua jenis belanja mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Sampai dengan Agustus 2024 ini, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 78,36%. Realisasi belanja tertinggi ada pada kabupaten Batola sebesar 59,12 persen terhadap pagu,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)
