Pemprov Kalsel Sambut Baik Kegiatan Bimtek Keluarga Berintegritas dari KPK RI

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menyambut baik kegiatan yang mengikutsertakan puluhan pasangan pejabat eselon I, II, dan III, dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknik (bimtek) yang memiliki tujuan preventif atas tindakan korupsi. Bimtek Keluarga Berintegritas hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah bersama KPK RI ini, dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Kamis (26/9).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, bahwa perilaku korupsi dapat terbentuk dari budaya yang ada dalam keluarga sendiri. Hal tersebut amat memprihatinkan, dan kiranya menjadi bahan renungan untuk kita semua, bagaimana budaya keluarga selama ini, dapat dibimbing dengan baik.

“Integritas akan mengarahkan seseorang pada perilaku-perilaku baik, sekaligus menjadi rem atas tindakan-tindakan yang melanggar nilai dan norma sosial,” ungkap Roy.

Korupsi dapat terbentuk dari budaya yang ada dalam keluarga sendiri. keluarga yang terbiasa dengan gaya hidup mewah, menuntut materi secara berlebihan, hingga terbiasa memanfaatkan fasilitas negara, adalah faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk meraup lebih banyak dari haknya, alias korupsi.

“Hal tersebut amat memprihatinkan, dan kiranya menjadi bahan renungan untuk kita semua. bagaimana budaya keluarga kita selama ini. sudahkah kita mampu membimbing keluarga dengan baik,” lanjut Roy.

Sementara itu, dalam paparannya saat menjadi Narasumber, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kuswiyanto Sujadi, menyampaikan bahwa tanda terimakasih kepada Bapak Gubernur Paman Birin atas kerjasamanya dalam bersinergi untuk memberantas korupsi. Ia menyebut kegiatan bimtek ini ke-58 di seluruh Indonesia.

“Tentunya, ada maksud dan tujuan bahwa bimtek ini kita lakukan. Bapak dan ibu sekalian, kita semua memahami bahwa perilaku korupsi adalah kejahatan yang luar biasa,” ucap Kumbul.

Dampak dari pola korupsi, berpengaruh pada aspek kemiskinan, pengangguran dan degradasi moral di Indonesia. Sehingfa budaya korupsi harus dihindari dan mencegahnya dari lingkungan keluarga sendiri, kemudian masyarakat sekitar.

“Kebanyakan perilaku korupsi dianggap menjadi budaya yang biasa. Oleh karena itu, keluarga berintegritas perlu diwujudkan agar membangun perilaku anti-korupsi,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)