DPRD Kalsel Terima Audiensi HMI Kalsel Terkait Raperda Fasilitasi Penguatan Pendidikan Karakter
2 min read
Suasana Audiensi HMI Kalsel dan BPL HMI Banjarmasin di Ruang Komisi IV DPRD Kalsel
BANJARMASIN – Seiring perjalanan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Fasilitasi Penguatan Pendidikan Karakter yang sedang dalam proses penyempurnaan, Komisi IV DPRD Provinsi Kaimantan Selatan menerima audiensi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Kalsel beserta Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Kota Banjarmasin, diruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel, Rabu (19/6).
Selain menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kedatangan para mahasiswa, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, juga sekaligus memberikan tanggapan terhadap berbagai usulan dan masukan yang disampaikan, baik lisan maupun tertulis terkait raperda tentang pendidikan tersebut.
“Alhamdulillah banyak sekali masukan yang disampaikan dari BPL HMI cabang Kota Banjarmasin. Ini untuk menambah, memperkaya Perda agar betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan di Kalsel,” terangnya.
Lutfi berharap, usulan tertulis yang disampaikan nantinya bisa terakomodir dan masuk ke dalam raperda sehingga bisa memberi manfaat bagi mahasiswa Kalsel.
Sementara itu, Ketua BPL HMI Kota Banjarmasin, Rizki Khoiru Rizal mengatakan, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian HMI, seperti bagaimana tata kelola teknis dan mekanisme dalam pembentukan karakter serta bagaimana pengelompokkan beasiswa-beasiswa yang diadakan oleh Provinsi Kalsel. Ia menilai, bahwa perda ini belum menyentuh bagian-bagian yang diperlukan mahasiswa.
“Ada beberpapa poin terkhusus, seperti mahasiswa difabel, mahasiswa aktivis dan mahasiswa yang bergerak dibidang sosial. Karena itu yang kita lihat kurang diperhatikan di bagian perdanya,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalsel, Abdi Aswadi mengharapkan kehadiran HMI Kalsel bisa mendukung penambahan usulan poin-poin penting dalam raperda seperti beasiswa untuk para mahasiswa difabel, beasiswa untuk para aktivis dan lain-lain.
“Mudah-mudahan hal itu bisa dimasukan ke dalam perda dan diterima dengan baik serta terwujud dapat meningkatkan kualitas pemuda dan pendidikan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
