Bulan: Februari 2024

SURABAYA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan sharing dan konsultasi ke DPRD Provinsi Jawa Timur, baru-baru tadi.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD, Firman Yusi bertukat informasi dan pengalaman terkait dengan program-program di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) di provinsi Jawa timur pada tahun 2024 yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

“Kunjungan kami ke DPRD Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka sharing dan konsultasi terkait dengan bidang kesra di jawa Timur tahun 2024,’ jelasnya.

Firman menilai DPRD Provinsi Jawa Timur dalam hal penanganan masyarakat miskin, lanjut usia (lansia) dan pendidikan sangat bagus, sehingga banyak ditiru oleh provinsi lain. Mengingat bidang kesra tersebut merupakan hal yang krusial di masing-masing provinsi.

“Beberapa hal yang menarik untuk kita dijadikan inspirasi adalah untuk program program dikalimantan selatan untuk dimasa yang akan datang, terutama sekali dalam hal penanganan masyarakat miskin, lansia dan bidang pendidikan. Dua hal ini yang patut menjadi teladan dan akan kita aplikasikan dibtahun yang akan datang,” tambahnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi IV lainnya diantaranya Syarifah Rugayah, Hariyatie, Wahyudi Rahman, Abdul Hasib Salim dan Syahrudin. (ADV-NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama mitra kerjanya, yakni Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta Pusat, baru-baru tadi.

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias diterima langsung oleh Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan tujuan kunjungan kerja tersebut, dalam rangka berdiskusi dan menggali informasi berkenaan dengan peningkatan kualitas kinerja KI Provinsi Kalsel dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Beberapa hal yang perlu kita sempurnakan lagi di Kalsel, pertama berkaitan dengan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya keberadaan komisi informasi daerah. Kemudian, yang juga perlu menjadi perhatian adalah posisi KI Kalsel yang saat ini masuk dalam peringkat 10 terbawah, ke depan kami berharap bisa lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut Rachmah, untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja tersebut, penguatan anggaran juga sangat diharapkan. Karenanya, untuk itu harus ada komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel dalam rangka mendukung keberadaan dan peran dari Komisi Informasi di “Banua”.

Sementara itu, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn memotivasi KI Provinsi Kalsel agar lebih meningkatkan hubungan kemitraannya dengan pihak terkait. Salah satunya dengan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi Hukum dan Pemerintahan tersebut, agar bisa berkolaborasi bersama-sama.

“Kami juga menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi informasi, pengembangan kebijakan yang inklusif, dan peran aktif dalam mendukung masyarakat dalam mengakses informasi publik,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut berhadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Karmila, Ketua KI Provinsi Kalsel, Nawang Wijayanti bersama jajarannya, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJAR – SMA Negeri 1 Martapura dinilai terbukti mencetak banyak prestasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkualitas dan berdaya saing.

Nyatanya hingga memasuki usia ke-50 pada tahun ini, tidak sedikit alumni SMA Negeri 1 Martapura yang bertugas di pemerintahan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi.

Hasil capaian tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Khatimah, Gubernur akrab disapa Paman Birin itu menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMA Negeri 1 Martapura sangat luar biasa.

“Kedepannya mudah-mudahan siswa yang sekarang juga memiliki kompetensi dan bisa menjadi SDM berkualitas,” ucap Husnul Khatimah, saat mewakili Paman Birin menghadiri puncak peringatan HUT ke-50 SMA Negeri 1 Martapura, Senin (26/2).

Menurutnya, tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh setiap sekolah terutama pendidik dan tenaga pendidik, adalah bagaimana memberikan keterampilan penguasaan teknologi yang semakin canggih seiring perkembangan zaman.

“Di usia emas saat ini, perkembangan teknologi menjadi tantangan  bagaimana hal itu bisa dikuasai. Terlebih sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). SDM kita harus berdaya saing, unggul dan berprestasi,” tuturnya.

Dari data yang didapat, hingga saat ini sedikitnya ada 980 pelajar yang tengah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Martapura.

Kepala SMA Negeri 1 Martapura Eko Sanyoto, mengaku seluruh siswanya diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan baik bidang akademik maupun non akademik.

“Harapan kedepan kita akan menyiapkan generasi yang berpotensi memiliki karakter baik dan mulia,” harap Eko.

Eko menyebut pihaknya juga terus mendorong peserta didiknya agar bisa diterima di perguruan tinggi setelah masa kelulusan.

“Sejauh ini serapan ke perguruan tinggi negeri dan swasta sekitar 80 persen. Kita bimbing melalui ekstrakurikuler, melalui informasi terkini kepada orang tua dan media sosial,” jelas Eko.

Adapun berbagai prestasi tingkat nasional yang telah diraih pada tahun 2024 ini diantaranya Juara 3 lomba Karate Putra, Lomba Debat, serta lomba Esai Jepang tingkat nasional. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Itik Alabio asal desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), sudah lama dikenal sebagai plasma nuftah Kalimantan Selatan. Itik ini dikenal sebagai tipe itik petelur unggul. Ditinjau dari sejarahnya, Itik Alabio merupakan itik hasil perkawinan antara itik asli Kalimantan dengan itik Peking.

Tidak salah jika kemudian, Itik Alabio menjadi produk unggulan sektor peternakan di provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan Gubernur, Sahbirin Noor menggagas program khusus, untuk pengembangan peternakan Itik Alabio diseluruh Kalsel. Yakni melalui Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering atau SITI HAWA LARI.

Bahkan untuk menyelaraskan program SITI HAWA LARI dengan peningkatan produksi dan produktivitas serta tingginya minat pembeli terhadap produk daging dan telur Itik Alabio, maka tahun ini pemerintah provinsi mendaftarkan unggas khas Kalsel itu sebagai Indikator Geografis sektor peternakan.

“Supaya produksi yang dihasilkan, menambah minat konsumen, menambah minat ketertarikan, dan tidak hanya untuk wilayah Kalsel, dengan adanya pengakuan Indikasi Geografis dari Kemenkumham, tentunya telur dan daging itik Kalsel dapat tembus pemasarannya hingga ke seluruh Indonesia,” jelas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Suparmi kepada Abdi Persada FM belum lama tadi di kantornya di Banjarbaru.

Suparmi mencontohkan, cabai Hiyung, produk perkebunan Kalsel yang lebih dulu terdaftar sebagai Indikator Geografis Kalsel, saat ini pemasarannya sudah berskala nasional.

“Cabai Hiyung sekarang semakin dikenal, setelah produsen sambal tingkat nasional menjualnya sebagai saos pedas ke seluruh Indonesia,” jelasnya.

Perlu diketahui, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Di Provinsi Kalsel, proses pendataan Indikasi Geografis dilakukan sejak awal tahun 2024, bekerjasama dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM. Tahun ini, rencananya akan ada beberapa produk unggulan khas Kalsel, yang didaftarkan sebagai Indikator Geografis. Termasuk produk unggulan perkebunan, berupa Kopi Pengaron, Kayu Manis Loksado dan Gula Aren dari Kotabaru. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Bencana gempa yang terjadi di Kalimantan Selatan baru baru tadi, direspon cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dengan melakukan penguatan mitigasi melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2024.

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Raden Suria Fadliansyah melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan, kegiatan SPAB 2024 merupakan arahan langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, agar BPBD Kalsel memantapkan program mitigasi kebencanaan yang menjadi perhatian utana masyarakat.

“Berlatar dari arahan pa gubernur itu, BPBD Kalsel mempertajam dan meningkatkan kuakitas program kegiatan. Salah satunya adalah SPAB khususnya terkait pengenalan dan.mitigasi bencana gempa dengan sasaran anak usia sekolah dini hingga SMA/ sederajat,” terang Bambang, Senin (26/2).

Di temui saat melakukan sosialisasi di SMAN 2 Banjarbaru, Bambang mengatakan, salah satu implementasi arahan Gubernur Paman Birin itu adalah perlu media komunikasi efektif kepada para pelajar dan insan pendidikan terkait upaya mitigasi bencana .

Tujuan utama SPAB tidak hanya memberikan edukasi terkait mitigasi bencana namun juga lebih mendekatkan BPBD Kalsel ke masyarakat.

Bambang menyampaikan edukasi terkait kebencanaan yang bisa terjadi dimana saja, salah satunya di sekolah.

“Kegiatan edukasi yang diikuti oleh perwakilan siswa peserta didik bertujuan mengenalkan dan meningkatkan kepedulian siswa tentang kebencanaan serta bagaimana upaya pencegahan dan tindakan awal yang harus dilakukan saat bencana terjadi terutama jika bencana gempa bumi,” terang Bambang.

Dari edukasi ini pula diharapkan anak-anak serta guru pendidik dan staf mampu mengetahui macam-macam bencana yang dapat terjadi di sekitar kita serta mengetahui cara mengevakuasi diri saat terjadi bencana. Dan tujuan lain adalah sekolah organisasi internal dengan nama Sekolah Tangguh Bencana.

Di hari yang sama tepatnya di SMKN 1 Banjarbaru. Puluhan siswa terlihat antusias menyimak mitigasi kebencanaan disampaikan Kasubid Kesiapsigaan BPBD Kalsel Ariansyah dan Kasubid Pencegahan Suriansyah.

Kepala SMAN 2 Banjarbaru Saryono mengupkan apresiasi dan terima kasih atas progran SPAB dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurunya program ini sangat membantu para guru dan siswa untuk meningkatkan pengetahuan mitigasi bencana terutana gempa bumi. (BPBD.KALSEL-RDM/RH)

BANJARBARU – Seluas 621 hektare lahan mangrove di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan menjadi pusat penelitian mangrove dunia yang dikelola oleh perguruan tinggi.

Salah satu perguruan tinggi yang telah mendedikasikan diri pada pengelolaan lahan basah termasuk lahan mangrove yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

“ULM berperan sebagai perguruan tinggi yang turut serta berkontribusi untuk kelestarian dan pemanfaatan lahan basah. Sehingga membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujar Rektor ULM Ahmad Alim Bachri, usai menggelar kuliah umum tentang perhutanan sosial dan lahan basah, di Auditorium ULM Banjarbaru, Jumat (23/2).

Menurut Ahmad, lahan basah merupakan salah satu potensi yang luar biasa baik dari sisi ekonomi maupun sisi kelestarian lingkungan.

Sebab itu, pada tahun 2023 lalu ULM telah menyusun proposal teknis permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Produksi seluas 621 hektare melalui Koperasi Konsumen Berkah Wasaka Mandiri.

Bahkan, menurut data KLHK, ULM merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mengajukan permohonan PBPH lahan mangrove.

“Seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan lahan mangrove di Kotabaru bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, pusat perkembangan pariwisata, dan pusat pengembangan pengendalian lahan basah melalui hutan mangrove,” kata Ahmad.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan dokumen pengajuan PBPH itu saat ini sedang proses verifikasi dan tahapannya akan semakin cepat berlangsung.

“Kenapa PBPH ? karena disitu diperbolehkan multi usaha untuk membangun dan mendayagunakan sumberdaya yang ada disana,” beber Hanif.

Menurut Hanif, PBPH lahan mangrove yang meliputi enam desa di Pulau Laut, Kotabaru itu juga penting. Mengingat lokasi tersebut akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Disisi lain, kawasan tersebut dinilai mampu menggantikan fungsi sentral pelabuhan Sungai Barito untuk Kalsel ke Pulau Laut.

“Karena sedimentasi yang hampir 400 meter kubik perhari di pelabuhan Sungai Barito  tidak mudah ditangani. Kemampuan kita hanya 100 meter kubik mengeruknya,” jelas Hanif.

Hanif menyebut pihaknya akan mendukung segala upaya perguruan tinggi dalam melakukan langkah-langkah pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

“Dengan dukungan multipihak pengelolaan lahan basah juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja hijau dari aktivitas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove serta komoditas ramah gambut dan pengembangan silvofishery di kawasan mangrove,” tutup Hanif. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Tidak terasa, Ramadhan, bulan suci bagi umat Islam diseluruh dunia, akan tiba. Namun sejumlah bahan kebutuhan pokok, justru mengalami lonjakan harga, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mengantisipasi lonjakan harga ini, pemerintah provinsi pun tidak tinggal diam. Pasar murah digelar, untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok, dengan harga terjangkau.

“Kami dari pihak pengusaha pun berupaya membantu pemerintah, menyediakan pasokan bahan pangan murah untuk masyarakat, khususnya jelang Ramadhan ini,” jelas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi, kepada Abdi Persada FM belum lama tadi di kediamannya di Banjarbaru.

Karena alasan itulah, menurut Shinta, pihaknya juga akan menggelar pasar murah jelang Ramadhan ini. Yakni 10 hari jelang Ramadhan, di 9 titik. Meliputi kota Banjarmasin dan Banjarbaru, kabupaten Banjar serta Tabalong.

“Kami bekerjasama dengan KADIN kabupaten kota, IWAPI, pemerintah provinsi dan juga Bulog untuk pasar murah kali ini. Untuk lokasi masih kita diskusikan,” tambahnya.

Beragam bahan kebutuhan pokok akan dijual pada pasar murah Ramadhan yang digelar KADIN Provinsi Kalsel ini. Mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, tepung, dan juga sirup.

“Kita siapkan subsidi mulai dari 500 hingga 2.000 rupiah untuk sembako yang dijual,” paparnya.

Menurut Shinta, apabila diperlukan, pasar murah dapat saja digelar pada bulan puasa, terutama jelang Idul Fitri.

“Kita lihat dulu bagaimana nanti, apabila diperlukan, kita gelar lagi jelang hari raya. Sehingga masyarakat dapat menyiapkan keperluan untuk berlebaran,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)