Bulan: Februari 2024

MAJALENGKA – Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Rakersnas berlangsung pada 21-23 Februari 2024, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat itu memberikan sejumlah rekomendasi yang bisa dilakukan pemda dalam mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, ada empat rekomendasi yang dihasilkan pada Rakernas ASKOMPSI tahun ini, diantaranya peningkatan indeks SPBE, peningkatan Sistem Keamanan Informasi, Satu Data, dan peningkatan Indeks Tranformasi Digital.

Dari semua rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya telah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat sinergitas dan upaya yang dilakukan selama ini.

“Seperti Indeks keamanan informasi kita yang sudah tinggi, kemudian Indeks SPBE kita juga mengalami peningkatan. Begitu pula dengan indeks lainnya. Pada momen ini kita juga banyak belajar dari provinsi lain yang bisa kita lakukan yaitu ATM (amati, tiru, modifikasi) inovasi atau program mereka,” kata Muslim, Kamis (22/2).

Muslim juga berkomitmen meningkatkan strategi yang saat ini dinilai sudah bagus. Selain itu ia ingin memastikan kegiatan yang dilakukan oleh jajarannya memberikan dukungan terhadap peningkatan indeks-indeks yang menjadi rekomendasi Rakernas ASKOMPSI tersebut.

Hasil diskusi pada Rakernas itu diharapkannya bisa diimplementasikan guna mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

“Alhamdulillah dalam beberapa tahun beberapa indeks kita sudah bagus seperti indeks digitalisasi kita semakin meningkat, infrastruktur juga semakin bagus, berbagai indeks lainnya juga mengalami peningkatan. Tentunya hasil diskusi pada Rakernas ASKOMPSI ini akan kita implementasikan, apa yang selama ini sudah bagus akan kita tingkatkan,” ungkap Muslim.

Di samping itu, Muslim juga mengapresiasi kegiatan yang dihadiri sejumlah Kementerian dan Lembaga tanahair, seperti Kemendagri, KemenPAN-RB, BSSN, dan Bappenas

Menurutnya, tema yang diusung sejalan dengan misi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yakni tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik.

“Dalam mewujudkan misi Kalsel, tentu digitalisasi memegang peranan penting. Saat ini, sesuai arahan Gubernur Kalsel kami tengah fokus memperkuat infrastruktur jaringan, sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi digital,” tutupnya. (DISKOMINFO.KALSEL-BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perindustrian (Disperin) Kalsel, akan membawa sebanyak 4 Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), pada Pameran Inacraft Di Jakarta. Dengan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel akan kembali ikut berpartisipasi di ajang International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2024.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, melalui Kabid Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi, Ahmadin menyampaikan bahwa pada Pameran Inacraft 2024 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalsel akan mengikutsertakan 4 pelaku IKM Khas Banua. diantaranya, Osan dari Banjarmasin dengan produk kayu ulin, Dhia Handmade dari Hulu Sungai Tengah dengan produk kerajinan anyaman menjadi tas fashion, Kathrine dari Banjarmasin dengan produk fashion designer, serta Diyang Kinjut dari Banjarbaru dengan produk sasirangan.

“Semua yang dibawa pada ajang Inacraft merupakan produk pilihan, yang ciri produk mereka memiliki khas dari Kalsel,” ungkap Ahmadin, Jumat (23/2).

Tujuan dilaksanakannya pameran Inacraft di Jakarta, untuk memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga dari pameran Inacraft, para pelaku IKM di seluruh Indonesia, Khususnya Kalsel bisa memaksimalkan kesempatan dalam mempromosikan produknya.

“Pameran itu juga akan dihadiri berbagai Investor. Oleh karena itu, Pelaku IKM Kalimantan Selatan, yang mengikuti pameran Inacraft, agar dapat mempersiapkan diri dan produk yang akan ditampilkan, dengan sebaik mungkin,” lanjut Ahmadin.

Ahmadin menambahkan, Pameran Inacraft 2024 ini merupakan salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Pameran ini merupakan acara tahunan di kalangan perajin dan pemerhati bidang kerajinan, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi). (MRF/RDM/RH)

MALANG – Dalam rangka peningkatan kinerja di Tahun 2024 ini, maka Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Kerja Teknis Perencanaan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, di salah satu hotel, di Malang, 21-24 Februari 2024.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menyampaikan, Forum Rakernis ini adalah sangat penting dan strategis, karena bidang kelautan dan perikanan membutuhkan koordinasi dan konsolidasi yang terarah, terkendali dan efektif, demi terwujudnya rencana pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih matang.

“Lebih khusus lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, yang terus melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan sektor Kelautan dan Perikanan di Kalsel,” ungkap Rusdi.

Pada kesempatan ini, lanjutnya, ada beberapa yang perlu menjadi perhatian bersama, berkaitan dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalsel.

Diantaranya, pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalsel yang ditunjukan untuk peningkatan produksi perikanan setiap tahunnya.

“Potensi Kelautan dan Perikanan di Kalsel merupakan sektor yang dapat diandalkan, untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” ucap Rusdi.

Dengan pemenuhan kebutuhan bahan pangan hewani berprotein tinggi, guna peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan Stunting bagi anak di Kalsel.

“Selain itu, pembangunan Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing dan bernilai tambah,” ungkap Rusdi lebih lanjut.

Menurut Rusdi, keberadaan pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan di Kalsel diharapkan mampu memelihara keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaannya.

“Kita perlu mengarahkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan. Terutama, melalui pendayaan pulau pulau kecil dan pengelolaan keanekaragaman hayati, untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kelautan dan Perikanan, agar ini sektor ini menjadi bagian sinergitas peningkatan kualitas daya saing daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalsel.

“Untuk itu, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel dan Dinas Perikanan di seluruh Kabupaten dan Kota di Banua, agar dalam penyusunan rencana pembangunan 2024 ini, dapat diprioritaskan untuk berkontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi pelaku usaha perikanan yang terdampak Covid-19 di Kalsel,” ucap Rusdi.

Pada Tahun 2024 ini fokus kinerja untuk penanganan pasca panen sistem rantai dingin di Pelabuhan Perikanan, Stimulus bantuan pakan ikan bagi pembudidaya ikan, gerakan aksi ASN beli hasil panen ikan di pembudidaya dan produk olahan hasil perikanan, serta program padat karya pada kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang melibatkan masyarakat.

Diharapkan, Rakernis ini dapat bermanfaat untuk kesempurnaan perencanaan pembangunan perikanan di Kalsel. (DISLUTKAN.KALSEL-SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Aksi pencurian fasilitas umum berupa lantai Halte Bus Nol Kilometer, yang sekarang ditempatkan di Sabilal Muhtadin, mendapatkan tangkapan langsung dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi, Jumat (23/2).

Pihaknya menyayangkan aksi pencurian fasilitas umum milik pemerintah tersebut.

“Aksi pencoretan serta pencurian fasilitas umum tersebut, akan dilaporkan ke pihak berwajib,” ungkap Fitri.

Fitri juga meminta kepada masyarakat sekitar fasilitas umum tersebut, dapat meningkatkan kesadaran, untuk bersama sama menjaga aset milik pemerintah, dari aksi pencurian dan pengrusakan.

“Bagi masyarakat yang melihat aksi mencurigakan seperti pencurian ataupun pengrusakan fasilitas umum tersebut, dapat melaporkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Fitri.

Mengingat, fasilitas umum tersebut disediakan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya pengguna bus angkutan umum.

“Kejadian ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua, meski sudah semaksimal mungkin menyediakan fasilitas umum tersebut, masih mendapatkan gangguan,” ujarnya.

Fitri berharap, masyarakat dapat lebih perduli dan menjaga fasilitas umum yang disediakan untuk kepentingan bersama sama. Yang perlu dijaga dan dirawat. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Legislatif dan Presiden pada Pemilu 2024 masih berlangsung. Di DPRD Provinsi Kalsel periode 2024-2029 berjumlah 55 kursi anggota Dewan yang diperebutkan Lantas kapan mereka dilantik?

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan sesuai proses dan mekanisme peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 421 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 diamanatkan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU RI.

Selanjutnya KPU mengusulkan calon terpilih untuk pengucapan sumpah atau janji kepada Mendagri melalui Gubernur. Keanggotaan Anggota DPRD Provinsi Kalsel diresmikan dengan keputusan Mendagri, selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan akhir masa jabatan anggota DPRD sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

“Pelantikan DPRD Kalsel yang baru sepanjang tidak ada regulasi yg merubahnya akan dilaksanakan pada 9 September 2024, sama seperti pelantikan DPRD sebelumnya yaitu 9 September 2019,” jelasnya, Jum’at (23/2)

Meskipun demikian, lanjut Jaini, pihaknya akan menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri.

Ia juga menambahkan pihaknya telah mengikuti Rakor persiapan orientasi/pembekalan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel, karena sesuai amanat pasal 107 dan pasal 160 huruf g Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk mengikuti orientasi/pembekalan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk Orientasi anggota DPRD Provinsi Kalsel periode 2024-2029 sudah ditetapkan tanggal 23 – 27 September 2024.

Saat ini, Sekretariat DPRD Kalsel masih menunggu proses rekapitulasi penghitungan akhir perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kalsel.

“ Nama-nama peraih suara tertinggi yang berpotensi meraih kursi di masing-masing Dapil akan dilakukan pengucapan sumpah/janji setelah ditetapkan oleh KPU Kalsel,” terangnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) beserta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tahun 2024 ini, dalam rangka mendorong akses keuangan inklusif.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Darmansyah, sekaligus Dewan Pengarah/Pembina TPAKD di tingkat Provinsi dan TPAKD Kab/Kota, dalam penyampaian rilisnya yang diterima Abdi Persada FM, Kamis (22/2) mengatakan, kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan Kalsel sangat penting berkelanjutan sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah.
Mengenai realisasi program kerja TPAKD sampai dengan Tahun 2023, antara lain 8 TPAKD yang telah melaksanakan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.

“Setidaknya yang telah dirasakan 4.780 debitur dengan penyaluran dana Rp47 miliar, pembukaan rekening pelajar secara masif pada 13 Kabupaten/Kota,” ucapnya

Darmansyah menjelaskan, satu Ekosistem Kuangan Inklusif (EKI) di Desa Balida dengan kegiatan pembukaan QRIS untuk UMKM, rekening tabungan bagi pelajar dan masyarakat, realisasi kredit program unggulan Kabupaten Balangan, yaitu Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun.
Ia mengapresiasi, dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam program K/PMR, KEJAR, dan EKI tersebut.

“Guna mendorong agar TPAKD menyusun program kerja tahun 2024 yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021 s/d 2025, yaitu masyarakat daerah 3T, petani/nelayan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan pelajar/santri,” jelasnya panjang lebar.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, dalam sambutannya, berharap ke seluruh Sekda Kab/Kota atau yang mewakili dari seluruh TPAKD untuk melakukan kerja sama dengan BPD Kalsel dalam melakukan percepatan akses keuangan di daerah. Diantaranya mereplikasi program K/PMR di semua daerah.

“Pelajar mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, dapat membuka tabungan, melalui bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan mengarahkan program TPAKD untuk mengunakan APBD/APBDes/CSR perusahaan,” tutupnya

Rangkaian kegiatan Rakorda TPAKD berlangsung pada 19-20 Februari 2024 dihadiri Sekda Kab/Kota atau yang mewakili dari 13 Kabupatan/Kota di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sekaligus menerima capacity building mengenai arah strategis TPAKD tahun 2024, evaluasi dan penyusunan rencana program TPAKD, sharing session dari 2 TPAKD di Kalsel yang telah melaksanakan program K/PMR, EKI, dan KEJAR dengan baik, serta konsultasi program TPAKD dan pelaporan SiTPAKD.

Hasil pelaksanaan Rakorda mencakup penyusunan program kerja tahun 2024 dan target pelaksanaannya untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno masing-masing TPAKD.
Sinergi TPAKD diharapkan tetap berlanjut untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. (OJK.KALSEL/NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Tingkat Provinsi Tahun 2024, kegiatan tersebut digelar di Aula Tersenyum Bakesbangpol Prov. Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (21/2).

Kasubbid Bina Ideologi Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ary Pramono mengatakan Rapat Koordinasi tersebut merupakan bagian dari persiapan seleksi Paskibraka di Tingkat Provinsi

“Koordinasi akan terus dilakukan bersama Bakesbangpol di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan dalam persiapan seleksi paskibraka tahun 2024, dari koordinasi ini kita mengetahui bagaimana Persiapan Daerah dalam pembentukan Paskibraka” ucapannya, Rabu (21/2).

Lebih Lanjut, Ary mengatakan dari beberapa persiapan tersebut pihaknya bersama Bakesbangpol Kabupaten/Kota akan melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah untuk memberitahukan kepada siswa/i tentang adanya seleksi Paskibraka di Tingkat Provinsi tersebut.

“Kita akan turun langsung ke sekolah-sekolah di beberapa daerah yang ada di Kalimantan Selatan agar para siswa/i mengetahui dan tertarik mengikuti seleksi Paskibraka,” katanya.

Ary juga menambahkan proses seleksi paskibraka di Tingkat Provinsi akan menggunakan Aplikasi Transfaransi yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

“Pada rapat ini juga kita membahas bagaimana penggunaan Aplikasi Transfaransi, Dalam aplikasi tersebut dijadikan sebagai database terkait peserta yang di seleksi dan akan secara otomatis memberikan keterangan bagi peserta yang mendaftar dan lolos seleksi,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Guna menekan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalimantan Selatan, kembali menggelar operasi pasar di dua Kabupaten.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, ditemui selesai peninjauan Operasi Pasar, pada Selasa (20/2) mengatakan, Operasi Pasar oleh Tim Pengendalian Infalasi Daerah (TPID) Kalsel, dilaksanakan Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel serta Bulog. Kedua Kabupaten yaitu Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU).

“Masing-masing kabupaten menggelar OP selama 3 hari, dimulai dari kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Selasa hingga Kamis, dilanjutkan ke Hulu Sungai Utara (HSU) dari hari Sabtu hingga Senin pekan mendatang,” ucapnya

Disampaikan Sulkan, selama berlangsung Operasi Pasar ini menjual berbagai keperluan bahan pokok diantaranya, beras premium, bawang merah, daging sapi, ayam ras, gula pasir, ikan segar, minyak goreng, tepung terigu, cabe rawit, telur ayam, cabe merah keriting dan gas elpiji tiga kilogram.

“Kami apresiasi para pembeli selama digelar OP,” jelasnya

Lebih lanjut Sulkan menambahkan, dalam kegiatan Operasi Pasar, Dinas Perdagangan Kalsel, setiap harinya menjual 1.800 liter minyak goreng, 800kilogram gula pasir, 3 ton beras dan 300kilogram tepung. Ia berharap,
dengan adanya gerakan masif di lapangkan, dapat mengendalikan lajunya inflasi di dua Kabupaten tersebut.

“Selain OP, kita juga melakukan monitoring ketersediaan berbagai macam bahan pokok, ke Pasar Keramat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada Rabu (21/2),” tutup Sulkan. (NHF/RDM/RH)