BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menggelar, pemusnahan barang bukti (Barbuk) narkoba pengungkapan narkotika Ditresnarkoba Polda kalsel, di Aula Mathilda, Polda Kalsel, Rabu (28/2).
Dipimpin Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Rosyanto Yudha, didampingi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira, serta lainnya.
“Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dari Januari hingga Februari 2024,” ungkap Wakapolda.
Dari 22 kasus terdapat 22 laporan polisi, dengan tersangka sebanyak 39 orang terdiri dari 35 pria serta 4 wanita.
Dengan barang bukti berupa sabu sabu 17 kilogram lebih, obat terlarang extasi sebanyak 4 ribu butir lebih, dan 150 gram serbu extasi, destro sebanyak 600 botol, serta lainnya.
“Dari hasil pengungkapan kasus ini Polda Kalsel berhasil menyelamatkan 88 ribu orang lebih warga Provinsi Kalimantan Selatan dari Bahaya Narkoba,” ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas keberhasilan Polda Kalsel dalam pengungkapan kasus narkotika di Januari hingga Februari 2024.
Seperti yang disampaikan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira, saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika tersebut.
“Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta warga tentunya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penandatanganan narkotika di Provinsi ini,” ungkapnya.
Keberhasilan dalam penanganan kasus hanya dalam dua bulan, mendapatkan tangkapan yang besar untuk barang bukti yang didapatkan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung Polda Kalsel dalam pemberantasan narkotika di Banua,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Hilirisasi dan industrialisasi kelapa sawit di Kalimantan Selatan (Kalsel) penting dilakukan, mengingat potensi yang dihasilkan sangat besar. memperkuat hilirisasi industri merupakan pilihan yang strategis di masa mendatang dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional serta menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar.
Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel, melakukan kajian hilirisasi industri pengolahan biomassa dari cangkang kelapa sawit.
Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Mirhan, menilai bahwa pangsa pasar hilirisasi industri kelapa sawit di Kalsel sangat lah bagus. Oleh karena itu, rencana kajian hilirisasi industri cangkang kelapa sawit menjadi biomassa, akan dilaksanakan untuk menuju tahapan selanjutnya.
Sekretaris Dinas Perindustrian Kalsel, Mirhan (Kiri)
“Kajian ini merupakan kajian yang kesekian kalinya, dimana ditahun sebelumnya juga dilaksanakan kajian hilirisasi industri batubara,” ungkap Mirhan, saat ditemui Abdi Persada FM diruang kerjanya, Rabu (28/2).
Mirhan menambahkan, pihaknya mengharapkan dengan adanya kajian hilirisasi industri, kalsel tidak hanya akan menyuplai bahan baku kelapa sawit, namun juga menyuplai produk olahan kelapa sawit.
“Jadi suplai kelapa sawit ke Daerah lain bukan hanya dalam bentuk mentahnya saja,” lanjut Mirhan.
Ditambahkannya pula, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian, akan menawarkan Industri terbarukan, kepada para investor, baik Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan adanya investor yang menanam modal untuk hilirisasi industri kelapa sawit, maka akan semakin banyak hilirisasi industri di Banua Kalsel.
“Selain itu, dengan adanya investor, baik dari PMA maupun PMDN, juga berdampak pada sektor penambahan tenaga kerja untuk masyarakat,” tutup Mirhan. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Bank Kalsel terus berperan aktif, mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Di momen ini, Bank Kalsel kembali memberikan bantuan uang tunai untuk kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan haul ke-4 Al ‘Alimul Al ‘Allamah Al Fadhil KH Ahmad Zuhdiannor atau dikenal Abah Guru Zuhdi, yang rencananya akan dilaksanakan pada Kamis 7 Maret 2024 mendatang, atau sebelum memasuki bulan Ramadhan, yang berlokasi di kubah Abah Guru Zuhdi Jalan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara atau belakang Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin.
Bantuan secara langsung diserahkan Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi kepada Ketua Yayasan Matja Guru Nida. Turut menyaksikan Pengurus Yayasan Matja dan Staf dari Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel, pada Selasa (27/3).
Pada Kesempatan itu, Ketua Yayasan Matja Guru Nida mengucapkan terima kasih atas bantuan Bank Kalsel demi lancarnya kegiatan haul ke-4 Abah Guru Zuhdi.
“Kami tentunya berjanji untuk memegang amanah atas bantuan ini. Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang bersama – sama sudah membantu supaya pelaksanaan even haul ke-4 Abah Guru Zuhdi bisa berjalan sukses nantinya,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi mengungkapkan, bahwa penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Kalsel, dalam mendukung kegiatan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan keagamaan.
“Untuk kegiatan haul kali ini, kami ingin berpartisipasi agar bisa berjalan sukses. Bantuan ini merupakan keinginan Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk selalu hadir dan bisa mensukseskan berbagai kegiatan keagamaan yang ada di Banua,” tutup Fajri. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan, sejalan dengan perkembangan tantangan sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Sebagai bagian dari implementasi Enhanced Determined Contribution (Enhanced NDC), sektor Forest and Other Land Use (FOLU), menjadi sektor andalan Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
Provinsi Kalimantan akan mendapatlan alokasi sumber dana FOLU Net Sink 2030 untuk mendukung target penurunan emisi yang merupakan bagian dari rencana aksi atas Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Selatan yang telah disusun beberapa waktu lalu.
Disamping untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan dialokasikan dana yang berasal dari skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No. 1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ sebagai bentuk perhatian KLHK terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Gubernur Sahbirin Noor sangat mengapresiasi KLHK, untuk mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan akan dialokasikan sumber dana FOLU Net Sink 2030 Sumber Pendanaan Norway’s Contribution sebesar Rp 9.000.000.000. Sedangkan melalui dana dengan skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No. 1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ mendapatkan alokasi dana sebesar US$ 3.459.298 karena kemampuannya menurunkan emisi,” jelas Fatimatuzzahra, Kepala Finas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM, Senin (26/2).
Kadishut Provinsi Kalsel – Fatimatuzzahra
Ia juga menjelaskan alokasi dana tersebut pemanfaatan kedepannya untuk mencapai sasaran sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Result Base Payment (RBP) REDD+ ForResult Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 yang teridiri dari :
Berkurangnnya jumlah deforestasi dan degradasi hutan
Meningkatnya keanekaragaman hayati dan stok karbon
Terfasilitasinya mata pencarian dan peluang kewirausahaan komunitas
Menguatnya implementasi REDD+
Menguatnya implementasi pencapaian target NDC
“Untuk mecapai ke 5 sasaran tersebut yang akan dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, antara lain berupa Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengendalian Karhutla, Penguatan Kapasitas KPH dan Pengelolaan Hutan Lestari,” jelas Aya (sapaan akrabnya).
Selain itu, disampaikannya juga menjadi lokus kegiatan yang bersumber dari alokasi pemanfaatan dana RBP REDD+ dan dana FOLU Net Sink 2030 yang dialokasikan di Direktorat Jenderal terkait di KLHK.
Untuk diketahui, pada 20-22 Februari 2024 telah terlaksana Rapat Pendetailan Kegiatan Bidang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui Sumber Pendanaan Norway’s Contribution, Pertemuan Nasional REDD+ Nasional dan Workshop Result Base Contribution Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di Jakarta, yang juga dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fatimatuzzahra. (DISHUT.KALSEL-RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi se-Kalsel Tahun 2024.
Rakornis yang mengangkat tema “Mempercepat transformasi pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan serta merujudkan masyarakat transmigrasi yang produktif, berdaya saing, mandiri dan sejahtera” diselenggarakan selama tiga hari yaitu 26-28 Februari 2024 di salah satu hotel berbintang.
Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah antara provinsi dan kabupaten/kota se Kalsel dalam rangka perencanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2025.
Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti
Adanya kesamaan persepsi dan langkah ini, lanjutnya, dalam upaya penyelarasan substansi antar dokumen perencanaan pembangunan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pembangunan serta sebagai upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel dan Dinas atau Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Kabupaten/Kota se – Kalsel.
“Jadi memang kita masih merasakan perlu adanya kesamaan persepsi khususnya dalam menangani masalah-masalah pokok yang menjadi wewenang kami di bidang ketenagakerjaan untuk pengurangan angka pengangguran terbuka di Kalsel,” jelasnya kepada wartawan, usai membuka kegiatan, Senin (26/2).
Irfan menjelaskan, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel Tahun 2023 bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalsel sebesar 4,31 persen, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 69,76 persen. Dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan Tingkat Pengangangguran Terbuka sebesar 0,43 persen. Sedangkan TPAK mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 2,21 persen. Untuk jumlah pengangguran/mencari kerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, penurunannya sebesar 10.449 orang.
“Alhamdulillah perekonomian kita masih lebih baik dibanding daerah lain, masih tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya berkisar di angka lima persen. Jadi kami berharap di tahun ini, dunia usaha akan tetap stabil, termasuk investasi akan lebih banyak lagi ditanamkan di Kalsel,” terangnya.
Irfan berharap melalui rakornis ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa saling mendukung dan melengkapi program-program bidang ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Kalsel.
Ia juga mendorong untuk seluruh stakeholder terkait agar terus optimis dalam peningkatakan sdm para pencari kerja sehingga setiap tahunnya angka pengangguran di kalimantan selatan selalu menurun.
“Dengan berbagai program pelatihan kerja yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota maka kami yakin Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus menurunkan angka pengangguran,” terangnya.
Irfan menambahkan untuk bidang transmigrasi, pihaknya akan melaksanakan program kawasan transmigrasi sebagai salah satu bentuk kongkrit dari peranan program transmigrasi dalam pembangunan transmigrasi di Banua. Program ini sebagai wujud peningkatan pendapatan dan kualitas kehidupan para transmigrasi dan masyarakat sekitar yang ditunjang oleh kondisi lokasi transmigrasi yang mampu berkembang ke arah yang semakin baik.
“Dalam rangka optimalisasi kawasan transmigrasi yang masih banyak potensi yang bisa dikembangkan karena kesiapan lahan juga sumber daya manusianya yang bisa diberdayakan, tetapi hal ini perlu ditunjang oleh program-program yang lebih komprehensif lagi dan tentunya anggarannya perlu juga disediakan pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya Pemprov Kalsel,”pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengembangkan bank sampah di sejumlah Lokus Bantaran Sungai Martapura. Bank sampah bergun untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah, sehingga dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, pihaknya terus mengupayakan dan memberikan sarana – prasarana untuk meningkatkan kebersihan dibantaran sungai martapura. Salah satunya pengembangan bank sampah, yang dinilai dapat mengedukasi masyarakat, agar dapat memilah sampah dan menyerahkannya ke bank sampah.
“Sehingga akan ada nilai ekonomi untuk masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk kebersihan lingkungan akan meningkat,” ungkap Hanifah, baru – baru tadi.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel mempunyai program yang bertajuk sungai martapura asri. Untuk membersihkan Sungai Martapura yang meliputi Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. dengan adanya program ini diharapkan dapat membuat Masyarakat Lebih Peduli Lagi terhadap Lingkungan.
“Meskipun kami sudah mendampingi lebih dari 2 tahun lewat melalui Program sungai martapura asri, namun animo masyarakat dalam peduli lingkungan masih belum meningkat. Sehingga kami akan terus mengembangkan kegiatan – kegiatan untuk meningkatkan animo masyarakat agar peduli lingkungan,” lanjut Hanifah.
Hanifah melanjutkan, penangan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Namun merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten- Kota, hingga masyarakat. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung Pekan Panutan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2023 dan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2023, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (27/2), dibuka Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.
“Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang disampaikan Pemerintah Kota Banjarmasin dan menjadi contoh SPT tahunan, untuk laporan seluruh SKPD, Kecamatan serta kelurahan dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujar Ibnu.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
Untuk laporan SPT menurutnya, paling lambat tanggal 29 Februari Tahun 2024. Sedangkan untuk masyarakat umum pada tanggal 31 Maret 2024, untuk penyerahan laporan SPT mereka.
Pada Pekan Panutan SPT Tahunan diharapkan dapat mendorong seluruh wajib pajak di Kota Banjarmasin untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu, sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan.
“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, Pekan Panutan SPT Tahun 2024 dapat berjalan lancar,” kata Ibnu.
Pada kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama pembayaran pajak antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan KPP Pratama Banjarmasin.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota ini juga mengajak warga Kota Banjarmasin diajak untuk menyetorkan pajak tahunan mereka tepat waktu.
“Masyarakat dan ASN di Kota Banjarmasin diminta untuk membayarkan pajak, dalam rangka mendukung pembangunan,” ucapnya.
Mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan, seperti infrastruktur, layanan, publik, pendidikan, hingga kesehatan, dan sosial lainnya.
“Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk mendukung seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah, salah satunya dengan cara pemenuhan kewajiban perpajakan,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Guna mempromosikan kesenian dan budaya di Banua, Taman Budaya Kalimantan Selatan melaunching Calendar Of Event tahun 2024.
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya, dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti, usai peluncuran pada Senin (26/2) malam mengatakan, ini pertama kalinya digelar, untuk mempromosikan kesenian yang dimiliki di Banua, mulai dari penyelenggarakan dialog, festival hingga perlombaan
Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel Suharyanti (ditengah)
“Kita berharap, kesenian daerah dapat semakin lestari, menyesuaikan undang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” katanya
Disampaikan Suharyanti, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 diantaranya Lomba Teater Tradisi, Madihin Mural, Tema dan Logo, Instalasi Seni, Tari Tradisi Berpasangan, Vlog Seni Budaya, dan Lomba Musikalisasi Puisi.
Pertunjukan Musik Orkestra Balai Rakjat Creative Kabupaten HST, dalam Launching Calendar Of Event 2024
Pihaknya juga akan menggelar Pameran Seni Lukis, Fesrival Pawai Budaya, Pameran Seni Tunggal, serta DialogWorkshop Seni.
“Setiap bulan akan selalu ada kegiatan di Taman Budaya Kalsel,” jelas Yanti
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Raudati Hildayati menambahkan, dengan adanya Calendar Of Event tahun 2024 ini, merupakan inovasi baru sebagai ruang ekspresi dalam kemajuan kesenian di Banua. Ia berharap, para seniman dan budayawan dapat lebih eksis lagi karyanya hingga ke Mancanegara.
“Dalam kegiatan kami selalu menjalin koordinasi dan berkolaborasi memajukan kesenian dan kebudayaan di Banua,” tutup Helda.
Untuk diketahui, Taman Budaya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, meluncurkan kalender 2024. Kegiatan Dibuka secara resmi Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel, Suharyanti. Dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, dan Kabid Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Dimeriahkan Tari Sarigading dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP ULM dan Musik Orkestra Balai Rakjat Creative Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertempat di Panggung Bakhtiar Sanderta. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan Pembekalan Keterampilan Praktis Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Suasana Kegiatan Pembekalan Keterampilan Praktis Bagi ASN yang memasuki masa purna tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Hal itu disampaikan Kasubbid Penghargaan BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartika Kumala kepada Abdi persada FM saat di temui diruang kerjanya, pada Senin (26/2).
Kasubbid Penghargaan BKD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartika Kumala
Kartika mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk Penghargaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada ASN yang memasuki masa purna tugasnya
“Untuk angkatan pertama ada 40 orang ASN mengikuti acara tersebut yang dilaksanakan pada 20 hingga 25 Februari lalu di Malang Jawa Timur, kemudian nanti akan ada angkatan selanjutnya yang rencana dilaksanakan di bulan April,” ucapnya.
Kartika berharap dengan kegiatan pembekalan tersebut para ASN yang akan memasuki purna tugas akan lebih siap secara mental dan tetap produktif dalam mengisi waktu saat pensiun nanti
“Ada bebarapa jurusan dalam kegiatan pembekalan tersebut, yaitu perikanan, pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Pembekalan keterampilan praktis ini bekerjasama dengan UPT. BLK Wonojati Malang Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kartika menjelaskan sudah ada beberapa ASN yang mengembangkan usaha sendiri maupun kelompok lewat hasil dari pelatihan tersebut
“Kita akan tetap dampingi bagi ASN yang ingin mengembangkan usaha, sudah ada contoh bagi para purna ASN yang berhasil seperti membuat usaha sari jahe dan juga melakukan budi daya ikan menggunakan bioflok yang dipelajari dari hasil pembekalan tersebut,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Selatan di Minggu ke – IV bulan Februari 2024, berada pada posisi terendah ke – 2 secara nasional. Hal ini merupakan hal yang menggembirakan, dikarenakan Pengendalian Inflasi di Banua dapat terkendali.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, menyampaikan bahwa IPH Kalsel di minggu ke IV bulan Februari 2024, berada pada posisi terendah ke 2 secara nasional. Ini menjadi poin positif, dikarenakan Kalsel dapat mengendalikan Inflasi.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi
“Di Kalsel juga tersapat 3 Kabupaten – Kota dengan posisi IPH terendah. Diantaranya kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Barito Kuala,” ungkap Suparmi, usai menghadiri rakoor pengendalian inflasi secara daring di Commad Center Setdaprov Kalsel, Senin (26/2).
Ia melanjutkan, menjelang bulan ramadhan ini pihaknya memastikan ketersediaan stok beras aman. Pihaknya juga akan menjaga ketersediaan pasokan beberapa komoditas bahan pokok, agar tidak terdapat kenaikan harga yang bisa mempersulit keadaan masyarakat dibulan ramadhan.
“Dalam upaya menjaga inflasi, akan ada beberapa kegiatan pasar murah nantinya,” lanjut Suparmi.
Sementara itu, Pemimpin wilayah perum bulog kanwil kalsel, Dani Satrio, mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dengan kondisi harga beras nasional. Dikarenakan apabila masyarakat gelisah, akan ada pembelian besar besaran yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga.
“Bulog bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel akan menyediakan stok beras murah, baik itu di ritel – ritel modern hingga pasar tradisional,” ungkap Dani.
perum bulog kanwil kalsel, juga telah bersiap melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pasar murah yang akan di lakukan oleh pihak manapun.
“Selain membeli beras Bulog dipasaran, masyarakat juga dapat membeli langsung ke kantor Bulog,” tutup Dani. (MRF/RDM/RH)
