Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan, Dorong Pemda Untuk Bersama Jaga Ekonomi Daerah
3 min readBANJARMASIN – Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan kegiatan Rapat Komite dan Press Conference ALCo di Aula Barito Lantai 2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, pada Jumat (29/9) sore. Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, yang dilanjutkan dengan pemaparan perkembangan ekonomi fiskal dan regional Kalimantan, periode Agustus 2023, oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi.
“Saya sampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin sampai dengan saat ini. Komitmen kami untuk menyampaikan informasi secara terbuka terhadap stakeholder dan masyarakat melalui adanya press conference. Hal ini guna dapat ditindaklanjuti oleh unit terkait atas keterbukaan informasi,” ujar Suahasil Nazara, dalam sambutannya.
Ia melanjutkan, saat ini Indonesia termasuk negara yang mampu menjaga inflasi. Sehingga untuk itu, perlu diperhatikan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Yang perlu kita waspadai adalah ekspor dan impor kita. Kita masih memiliki ekspor lebih besar daripada impor selama 40 bulan berturut-turut. Kinerja pasar keuangan Indonesia masih kuat, rupiah masih diapresiasi hingga saat ini,” lanjutnya.
Sementara itu, sampai dengan periode Agustus 2023, kinerja makro ekonomi di Kalsel masih menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 4,96 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi tahun 2023, yaitu antara 4,40 persen sampai dengan 5,20 persen, tetapi lebih rendah dari capaian nasional yang mencapai 5,17 persen.
Tingkat inflasi di Kalsel pada Agustus 2023 masih terkendali dengan baik. Inflasi di Kalsel tercatat sebesar 4,36 persen (yoy), di atas rata-rata nasional yang mencapai 3,27 persen (yoy) dan juga yang tertinggi dibandingkan regional Kalimantan.
Namun, secara month to month mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Beberapa jenis barang sebagai penyumbang inflasi terbesar antara lain yaitu beras, bensin, rokok kretek filter, angkutan udara, ikan gabus, dan cumi-cumi asin. Sedangkan yang menahan laju inflasi antara lain bawang merah, beras, dan pepaya.
“Saya turut bangga, bahwa dalam upaya pengendalian inflasi, Kalsel mendapatkan apresiasi dengan menerima Penghargaan Anugerah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Regional Kalimantan dari Presiden RI. Di samping itu, Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Selatan masuk sebagai nominasi TPID Terbaik Tahun 2023 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi,” tambahnya.
Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja positif ekonomi Kalsel, antara lain konsumsi listrik pada Agustus 2023 yang meningkat 0,30 persen dibanding periode sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2023, juga mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, yaitu dari 102,3 menjadi 102,5.
Nilai Tukar Petani pada Agustus 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,16% menjadi 108,66. Demikian juga Nilai Tukar Nelayan pada Agustus ini mengalami peningkatan 0,85 persen menjadi 99,10. Tetapi untuk Nilai Tukar Nelayan ini masih di bawah indeks psikologis 100.Sementara itu, posisi Neraca Perdagangan Kalsel pada bulan Agustus 2023 masih mencatatkan surplus sebesar USD950,47 juta.
Namun, nilai surplus tersebut mengalami penurunan 7,12 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan surplus neraca perdagangan dikontribusikan penurunan ekspor sebesar 7,30 persen dan penurunan impor sebesar 9,03 persen.
Penurunan ekspor disebabkan penurunan volume ekspor dari produk batu bara, sedangkan impor turun karena tidak ada permintaan terhadap spare part mobil dan kapal seperti periode sebelumnya.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh positif menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Kalsel yang membaik, berkontribusi terhadap peningkatan likuiditas dan kapasitas perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit usaha.
Kalsel merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah ke-2 seIndonesia dengan tingkat kemiskinan 4,29 persen atau di bawah persentase kemiskinan nasional sebesar 9,36%. Tingkat ketimpangan Kalsel sebesar 0,313 berada di bawah Tingkat Ketimpangan Nasional sebesar 0,388 termasuk dalam kategori rendah (berada di bawah koefisien gini 0,4).
Hadir pada rapat komite ini, perwakilan dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Yakni Biro Perekonomian yang dihadiri Kabag Kebijakan Perekonomian, Agus Salim serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, Faried Fakhmansyah. (Kemenkeusatu-RIW/RDM/RH)