Lakukan Imunisasi Lengkap Itu, Penting!

BANJARBARU – Imunisasi, tentu bukan kata yang tabu di kalangan masyarakat kita saat ini. Bahkan mungkin orang-orang lebih mengenalnya lagi pasca pandemi COVID-19. Ya, imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit menular dengan pemberian vaksin. Tujuannya tentu agar terjadi imunitas (kekebalan) terhadap penyakit tersebut. Vaksin sendiri adalah jenis bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau bahkan dimatikan untuk merangsang sistem imun dengan membentuk zat antibodi dalam tubuh. Antibodi inilah yang melindungi tubuh kita. Dengan kata lain, imunisasi adalah proses yang membuat seseorang kebal terhadap suatu penyakit melalui pemberian vaksin.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklaim, bahwa vaksinasi telah banyak mengurangi penyakit, disabilitas, kematian, dan bahkan ketidaksetaraan di seluruh dunia. Kementerian Kesehatan RI pun mendukung pemberian vaksin anak melalui program imunisasi rutin lengkap yang didalamnya terdapat pemberian imunisasi dasar dan lanjutan. Program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Seperti kita tahu, imunisasi diberikan dengan maksud untuk melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat membahayakannya, sejak ia lahir. Sehingga, anak bukan saja terhindar dari penyakit, tapi juga dapat memiliki tumbuh kembang yang optimal.

Pemberian imunisasi yang digalakan Kemenkes RI, disesuaikan dengan usia anak dan kesiapan tubuhnya. Sehingga masing-masing ada waktunya. Seperti untuk imunisasi dasar lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam, sudah seharusnya diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan diberikan (BCG dan Polio 1), usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2), usia 3 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3), usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio suntik), dan usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR).

Sementara untuk imunisasi lanjutan, bayi bawah dua tahun (Baduta) usia 18 bulan diberikan imunisasi (DPT-HB-Hib dan Campak/MR). saat ia menginjak kelas 1 SD/madrasah/sederajat diberikan (DT dan Campak/MR), kelas 2 dan 5 SD/madrasah/sederajat diberikan (Td). Vaksin Hepatitis B (HB) diberikan untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Imunisasi BCG diberikan guna mencegah penyakit tuberkulosis. Selanjutnya Imunisasi Polio tetes diberikan 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan untuk mencegah lumpuh layu. Imunisasi polio suntik pun diberikan 1 kali pada usia 4 bulan agar kekebalan yang terbentuk semakin sempurna. Untuk Imunisasi Campak diberikan agar mencegah penyakit campak yang dapat mengakibatkan radang paru berat (pneumonia), diare atau menyerang otak. Imunisasi MR diberikan untuk mencegah penyakit campak sekaligus rubella. Rubella sendiri, pada anak merupakan penyakit ringan, namun apabila menular ke ibu hamil, terutama pada periode awal kehamilannya, dapat berakibat pada keguguran atau bayi yang dilahirkan menderita cacat bawaan, seperti tuli, katarak, dan gangguan jantung bawaan. Selanjutnya adalah Vaksin DPT-HB-HIB, vaksin ini diberikan untuk mencegah setidaknya 6 (enam) penyakit yang kerap terjadi pada masyarakt kita. Seperti Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, serta Pneumonia (radang paru) dan Meningitis (radang selaput otak) yang disebabkan infeksi kuman Hib.

Meski pada tahun 2022, Kemenkes telah mencatat cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia melampaui target diangka 90 persen, karena capaiannya berhasil berada pada angka 94,3 persen dari sebelumnya hanya 84 persen pada 2021, pemerintah tetap harus gencar menyeru pada masyarakat, agar para orang tua memberikan imunisasi kepada anak-anaknya melalui pusat-pusat layanan kesehatan yang tersebar di seluruh daerah di negeri ini. Bukan hanya di perkotaan saja, tapi juga masuk ke pelosok-pelosok desa yang mungkin masih sulit memperoleh layanan kesehatan akibat akses transportasi yang belum memadai.

Dari data Kemenes RI beberapa daerah di Indonesia, capaiannya masih kurang dari target tersebut. Termasuk Kalimantan Selatan. Tahun 2022 lalu, capaian jumlah anak yang telah diimunisasi dari data di Dinas Kesehatan setempat, hanya berada pada angka 86,4 persen, atau dengan kata lain, hanya 60.411, dari total 69.933 anak yang telah diimunisasi.

Yakin atau tidak, soal kesehatan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup kita. Sehingga bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tugas kita bersama, untuk saling bersinergi membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan imunisasi. Mengingat, saat ini masih ada saja orang tua yang berkeyakinan, bahwa imunisasi bukan hal penting untuk masa depan. Bahkan ada yang beranggapan, melakukan imunisasi malah justru memasukkan virus membahayakan ke dalam tubuh sang anak. Oleh karenanya, edukasi soal imunisasi ini sangatlah penting dilakukan.

Bila imunisasi dilakukan secara benar, maka dapat diyakini dapat menurunkan morbiditas (angka kesakitan), menurunkan mortalitas (angka kematian), terhindar dari kecacatan, dan eradikasi penyakit di suatu daerah atau negeri. Oleh karena itu, melindungi tubuh dengan imunisasi penting dilakukan saat ini.

“Ayo lindungi diri, keluarga dan masyarakat dengan imunisasi lengkap. Selamat memperingati Hari Pekan Imunisasi Dunia Tahun 2023”. (RDM/RH)

Bupati Banjar Lantik 9 Pejabat Eselon II

BANJAR – Bupati Banjar, Saidi Mansyur melanti sebanyak 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Banjar, di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jum’at (28/4).

Pelantikan disaksikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyie dan Sekda M Hilman serta para asisten, Kepala SKPD dan camat se Kabupaten Banjar.

Foto bersama Bupati Banjar (tengah) bersama dengan pejabat di lingkup Pemkab Banjar

Saidi berharap, pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Serta mampu mengemban tugas dengan sebaik baiknya.

“Laksanakan program pelayanan dan kegiatan visi misi Kepala Daerah bisa dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.

Saidi menyebut, ke sembilan pejabat eselon II tersebut sudah melakukan beberapa proses untuk meningkatkan kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Salah satunya mengikuti uji kompetensi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banjar beberapa waktu lalu,” bebernya.

Adapun sembilan pejabat tersebut yakni, Kepala Bappedalitbang Siti Hamidah, Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany, Inspektur M Riza Dauly, Kepala Dispersip Tofik Norman Hidayat, Kepala Disnakertrans Hj Siti Mahmudah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik I Gusti Made Suryawati, Kepala Dinsos P3AP2KB Aspihani, Kepala Dishub I Gusti Nyoman Yudiana, dan Kepala DKUMPP Kencana Wati. (SYA/RDM/RH)

KPU Kalsel Buka Pendaftaran Bacaleg DPRD Untuk Pemilu 2024

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan, akan membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kalsel untuk Pemilu Serentak tahun 2024. Hal itu disampaikan, Komisioner KPU Kalsel Hatmiati, dalam sambungan telepon, kepada Abdi Persada FM, Jumat (28/4) sore.

Hatmiati mengatakan, tahapan pendaftaran selama 14 hari dibuka mulai 1 – 14 Mei 2023, partai politik dipersilahkan menyerahkan daftar kader yang akan dijadikan bakal calon legislatif DPRD Kalsel. Waktu mendaftar pukul 08.00 -16.00 WITA. Sedangkan pada hari Minggu 14 Mei 2023, pukul 08.00-23.59 WITA.

“Pendaftaran bacaleg DPRD Kalsel bisa datang ke Kantor KPU Kalsel, Jalan A Yani KM 3,5 No.212 Banjarmasin,” ungkapnya

Disampaikan Hatmiati, syarat pendaftaran dokumen surat pengajuan dan daftar bakal calon dapat diunduh di laman silon.kpu.go.id, menggunakan Formulir Model B yang diajukan oleh partai politik. Berkas dalam bentuk fisik, agar disampaikan secara langsung dan file serupa dengan format digital diupload di Silon (sistem pencalonan).

“Formulir Model B yang diisi dilengkapi dengan foto diri terbaru, dan dokumen persetujuan bakal calon dari ketum parpol atau sekjen,” jelasnya

Lebih lanjut Hatmiati menambahkan, setelah menerima berkas KPU Kalsel akan memverifikasi persyaratan dan mengembalikan jika berkas belum memenuhi kelengkapan.

“Dokumen yang dikembalikan bisa didaftarkan kembali hingga batas akhir pendaftaran,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

2023, Dishut Kalsel Targetkan PAD Tahura Sebesar 5 M

BANJARBARU – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Press Realese ditengah Rapat Koordinasi (Rakor) Revolusi Hijau (Revjo) yang terus berlangsung dengan melibatkan seluruh Kabupaten, Kota dan Desa di Kalsel. Press Realese Dipimpin langsung oleh Kadishut Prov Kalsel Fathimatuzzahra, dilaksanakan di Aula Rimbawan 1 Dishut Kalsel, baru – baru tadi.

Fathimatuzzahra dalam amanatnya menyampaikan bahwa pada saat pihaknya melakukan koordinasi dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Dinas Kehutanan sebagai pengelola Tahura SA sudah telah melebihi target PAD yang ditetapkan di Tahun 2022 kemarin. Sebagai informasi, pada Tahun 2022 target PAD Dishut Kalsel sebesar Rp.3 Miliar dan sudah terealisasikan sebesar Rp.4,3 Miliar yang artinya dapat melebihi target. kemudian pada Tahun 2023 ini pihaknya menargetkan sebesar Rp.5 Miliar dan info sementara pada bulan April 2023 ini, Dishut Kalsel sudah merealisasikan PAD sebesar Rp.1,5 Miliar.

“Mudah-mudahan di Tahun ini juga berjalan dengan lancar dan pada akhir Tahun 2023 nanti kita dapat kembali melebihi target PAD kita,” ungkap Fatimatuzzahra.

Fatimatuzzahra melanjutkan, pihaknya mengharapkan Tahura Sultan Adam yang sekarang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kedepannya bisa semakin lebih mandiri dengan adanya peningkatan pendapatan ini.

“Direncanakan terdapat penambahan petugas di Tahura Sultan Adam untuk menyambut dan memberikan rasa aman para wisatawan pada saat berlibur ke Tahura Sultan Adam,” tutup orang yang akrab disapa Aya tersebut. (MRF/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Terus Dorong Peningkatan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM Banua

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pun mendorong Dinas Perindustrian (Disperin) yang mempunyai tugas sebagai koordinator industri halal agar bisa memfasilitasi sertifikat halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni, Kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Mahyuni menyampaikan, Kalsel termasuk salah satu dari delapan provinsi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan bisa lebih menggali serta memberdayakan potensi ekonomi syariah di daerah. Hal tersebut, sejalan dengan pemberdayaan pelaku IKM makanan dan minuman dalam mendapatkan sertifikat halal.

“Dalam memfasilitasi sertifikat halal bagi IKM makanan dan minuman diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak dari Disperin kabupaten/kota, BUMN, BUMD agar bisa membantu dana CSR dalam pembiayaan sertifikasi halal,” ungkap Mahyuni.

Dilanjutkan Mahyuni, di akhir tahun 2024 produk makanan dan minuman sudah wajib dilengkapi sertifikat halal untuk bisa mendapatkan izin edar. Untuk mendapatkan sertifikat halal, memerlukan biaya pendaftaran mulai 500 Ribu Rupiah, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya auditor sebagai profesi.

“Masih banyak pelaku IKM makanan dan minuman yang belum mendapatkan sertifikat halal dan memang sudah ada Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang dapat memudahkan IKM makanan dan minuman di Kalsel untuk memperoleh sertifikat halal, sesuai standar yang berlaku,” lanjut Mahyuni.

Konsultasi bagi IKM dapat menghubungi fasilitator di Dinas yang menangani Perindustrian di seluruh kabupaten/kota atau langsung ke Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel karena semua kabupaten/kota sudah memiliki fasilitator halal.

“Sertifikat halal gratis yang diinisiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui program sehati. Dimana semua dokumen diupload dan akan diverifikasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) melalui aplikasi,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

POPDA Tingkat Provinsi Kalsel Digelar 24 Mei Mendatang

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga-nya akan melaksanakan, Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Kalsel, dilaksanakan pada 24 Mei 2023 di Kota Banjarmasin.

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Heru Susmianto mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapakali rapat mengenai persiapan, pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi ini.

“Rencana pada POPDA tersebut akan diikuti oleh 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Jumat (28/4).

Sedangkan, lanjut Heru, untuk cabang olahraga yang akan mengikuti POPDA Tingkat Provinsi sebanyak 11 cabang olahraga.

“Tidak semua cabang olahraga pada POPNAS dilaksanakan pada POPDA Tingkat Provinsi Kalsel mendatang,” jelas Heru.

Karena, sudah ada beberapa cabang olahraga yang telah mengikuti Pra POPNAS yang digelar di wilayah zona tiga. Sehingga, tidak dipertandingkan lagi pada POPDA Tingkat Provinsi Kalsel.

Ada 11 Cabang Olahraga tersebut, yakni, atletik, dayung, karate, judo, kempo, gulat, menembak, panahan, panjat tebing, taekwondo, serta renang.

Dalam tersebut, Heru juga mengatakan, saat ini sudah ada 4 cabang olahraga sudah lolos,. untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2023 di Palembang mendatang.

“Cabang olahraga yang telah berhasil meloloskan atlet mereka ke POPNAS Tahun 2023 di Palembang mendatang, silat, sepak takraw, tinju, serta sepakbola,” ungkap Heru.

Sehingga, lanjutnya, diharapkan keberhasilan ke empat cabang olahraga tersebut, dapat diikuti oleh cabang olahraga lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

Tingkatkan IPL, DPRD Kotabaru Gali Informasi ke Dispersip Kalsel

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru, Gewsima Mega Putra berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel, Kamis (27/4).

Suasana Kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru ke Dispersip Kalsel

Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru disambut Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie yang diwakili Sekretaris-nya, Endang Camsudin didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar beserta jajarannya.

Ketua Komisi I DPRD Kotabaru Gewsima Mega Putra mengatakan kegiatan ini berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi (IPL) di Kabupaten/Kota.

“IPL Kabupaten Kotabaru sudah mencapai angka 9,5. Namun kita terus berupaya mencari masukan, salah satunya ke Dispersip Kalsel agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai IPL di masa-masa mendatang”, katanya kepada wartawan, usai kegiatan.

Gewsima juga mengajak seluruh masyarakat di Kalsel untuk berkunjung dan mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan. Mengingat, hal itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan angka IPL.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie melalui Kabid Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Wildan Akhyar mengapresiasi kunjungan pihak DPRD Kotabaru tersebut.

“Semoga apa yang didapat dari Dispersip Kalsel bisa bermanfaat dan diterapkan demi kemajuan serta peningkatan literasi di Kotabaru,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, rombongan Komisi I DPRD Kalsel juga diajak berkeliling melihat fasilitas perpustakaan palnam, perpustakaan anak serta gedung disabilitas yang ada di Dispersip Kalsel. Mereka juga menjadi anggota perpustakaan dan mendapatkan kartu anggota perpustakaan. (NRH/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Sarankan Bangun Jalan Yang Disertai Drainase

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menyarankan, setiap pembangunan Jalan di Perumahan hendaklah disertai drainase.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, kepada wartawan, pada Kamis (27/4).

Afrizaldi menjelaskan, adanya target Pemerintah kota untuk membangun dan memperbaiki jalan komplek perumahan sebesar 120 kilometer, pihaknya meminta untuk difasilitas drainase, agar tercipta kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

“Kami sangat dukung untuk kemaslahatan pembangunan di kota ini,” ucapnya

Disampaikan Afrizal, dalam program itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, harus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin. Sehingga, tidak hanya fokus pada jalan saja dalam pembangunan juga drainasenya.

“Jalinan sinergitas sangat penting di lapangan, supaya pembangunan terkonsep baik,” pintanya

Lebih lanjut Afrizaldi menambahkan, pada tahun 2022 lalu perbaikan jalan komplek perumahan ditargetkan 120 kilometer, dan sudah terealisasi pada APBD perubahan 2022 sekitar 22 kilometer, rencananya akan dilanjutkan pada APBD murni tahun 2023 ini sepanjang 40 kilometer.

“Semoga akan selesai hingga di tahun 2024 sebesar 120 kilometer,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Dispora, RSUD Ulin, Serta Dishub Kalsel Turutserta Ramaikan Pelaksanaan Haul Guru Kelampayan

BANJAR – Pada pelaksanaan haul ke 217 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary atau yang dikenal dengan sebutan Guru Kelampayan, di Masjid Jami Tuhfaturroghibin, Kabupaten Banjar, turutserta di sukseskan oleh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Seperti yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bersama BKPRMI Kalsel membuka Posko Warung Gratis dan Berbagi BBM Gratis oleh Paman Birin, di kawasan Langgar Babussalm, Jalan Martapura Lama, Sungai Rangas Ulu, Kabupaten Banjar, Kamis (27/4).

“Kita mendukung acara haul Guru Kelampaian dengan memberikan BBM jenis pertalite gratis, serta aneka makanan ringan, seperti gorengan, pentol, serta minuman gratis,” ungkap Kepala Dispora Kalsel, Hermansyah.

Ia berharap dengan dibukanya warung dan bensin gratis, dapat membantu kelancaran para jemaah yang berdatangan dari berbagai wilayah ke acara Haul ke-217 datu kelampayan.

“Semoga pelaksanaan Haul datu kelampayan tahun ini dapat berjalan lancar, sukses dan berkah bagi masyarakat,” ucapnya.

Hal yang sama juga dilaksanakan oleh RSUD Ulin Banjarmasin, turut berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Haul ini.

RSUD Ulin Banjarmasin saat membungkus nasi untuk dibagikan kepada jemaah

Dengan membagikan makanan gratis serta mendirikan posko kesehatan, dan menyediakan 1 unit mobil ambulance.

“Kami membagikan sebanyak kurang lebih 500 bungkus nasi bungkus, serta memberikan pelayanan kesehatan,” ungkap Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar.

Selain itu, RSUD Ulin Banjarmasin juga menyiapkan mobil ambulance, yang siap siaga di lokasi acara.

Sedangkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel pada kegiatan haul tersebut juga melaksanakan, pembagian makanan serta BBM gratis, di kawasan Martapura Lama, Sungai Batang, Kabupaten Banjar.

Dishub Kalsel turutserta dalam pembagian makanan dan BBM Gratis

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Fitri Hernandi mengatakan, pihaknya bersyukur dapat berpartisipasi pada kegiatan tersebut.

“Kami bersyukur dapat berpartisipasi pada kegiatan ini,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)

Sukseskan Haul Datu Kelampayan, Setwan Kalsel Bagikan Makanan dan BBM Gratis Untuk Jamaah

BANJAR – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) turut berpartisipasi mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Haul Datu Kelampayan yang digelar pada Kamis (27/4).

Salah satu bentuk dukungannya yaitu membagikan makanan dan bahan bakar minyak secara gratis untuk para jamaah yang mengikuti kegiatan religi tersebut.

Lokasi warung dan BBM gratis Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel itu berada di halaman Langgar Muhajirin Jalan Martapura Lama Desa Sungai Batang Ilir RT 01 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar.

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Zaini mengatakan pihaknya menyiapkan BBM jenis pertalite sekitar 100 liter. Setiap kendaraan roda dua milik jamaah diberikan satu liter pertalite.

Selain itu, Sekwan Kalsel juga membagikan makanan berupa 500 nasi bungkus dan 1000 bungkus roti untuk para jamaah.

“Hal ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur Kalsel agar setiap instansi di lingkup Pemprov turut serta menyukseskan pelaksanaan Haul Datu Kelampayan,” katanya kepada wartawan, melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (27/4).

Zaini berharap kegiatan ini dapat membantu para jamaah agar mereka bisa lebih khusyuk dan nyaman dalam mengikuti kegiatan Haul Datu Kelampayan. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version