24 Mei 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

Pemprov Kalsel Dorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lebih Profesional

2 min read

Staff Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sulkan

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2023, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, yang tentu saja juga diikuti oleh pemprov Kalsel di Command Center Setdaprov Kalsel pada Selasa (14/2).

Rakornas yang diselenggarakan Kemendagri RI merupakan refleksi sembilan tahun penerapan UU No. 6 Tahun 2014 dalam penguatan pemerintahan desa, dibuka resmi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto PP serta diikuti Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI Eko Prasetyanto menyampaikan, Peserta Rakornas dapat memaksimalkan Undang Undang (UU) No 6 tahun 2014 Lebih baik lagi untuk memajukan, memandirikan, dan mensejahterakan Desa melalui sinergitas Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.

“Sebanyak 75.265 Desa dan 8.497 Kelurahan perlu pengaturan komprehensif disertai program inovasi,” ungkap Eko.

Sementara itu, Kepada Abdi Persada FM usai menghadiri Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2023 secara virtual, Staff Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sulkan menyampaikan, inti dari pada Rakornas ini adalah dalam rangka mendorong untuk pemerintahan Desa itu agar penyelenggaraan nya kedepan semakin professional.

“Inikan refleksi selama 9 tahun penerapan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa,” ungkap Sulkan.

Ia menambahkan hingga saat ini posisi desa-desa di Banua Kalsel semakin baik, dikarenakan adanya dorongan kedepannya untuk semakin professional.

“Oleh karena itu harapannya nanti digitalisasi pemerintahan Desa itu juga akan terus dilaksanakan kedepannya,” ujar Sulkan.

Diungkapkannya, dorongan untuk meningkatkan professional Pemerintahan Desa sesuai dengan visi – misi Gubernir Kalsel Sahbirin Noor, bahwa tata – kelola pemerintahan semakin baik untuk memberikan pelayanan masyarakat akan semakin baik.

Digitalisasi pemerintahan Desa ini memang diharuskan untuk terus di dorong, dan ini peran dari pada Pemerintah Kabupaten – Kota untuk merealisasikannya. Dan Pemerintah Provinsi Kalsel melakukan pembinaan, melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin profesional. (MRF/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.