Hari: 14 Februari 2023

BANJARMASIN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar monitoring berkoordinasi dengan seluruh Kabupaten dan Kota, dalam rangka menggali Cagar Budaya.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Raudati Hildayati, kepada Abdi Persada FM, melalui sambungan telepon pada Selasa (14/2).

Raudati mengatakan, untuk memaksimalkan penggalian objek yang diduga Cagar Budaya, pihaknya tahun 2023 ini, terus menerus menjalin koordinasi dengan seluruh kabupaten dan kota. Ia berharap dengan adanya Cagar Budaya di Kalimantan Selatan, dapat dilestikan sebagai warisan bagi generasi akan datang.

“Monitoring bersama Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Pemprov Kalsel, kita gelar selama tiga hari, ke Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanat Laut, mulai dari 14 hingga 16 Februari 2023,” katanya

Disampaikan Raudati, sebelumnya pada pekan kemarin, digelar monitoring ke Banua Anam yaitu ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Tapin dan Tabalong. Pihaknya disambut Bupati, Sekretaris dan dari Kepala Bidang Kebudayaan setempat.

“Kita tunggu hasil monitoring di lapangan, pada bulan April mendatang,” ungkap Helda

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Pemprov Kalsel, Arry Risfansyah menambahkan, pihaknya menggelar monitoring dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, terkait Kabupaten dan Kota, untuk mengikuti sertifikasi selaku Tim Ahli Cagar Budaya yang ada di Kabupaten dan Kotanya masing-masing.

Sedangkan surat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tentang usulan penetapan peringkat cagar budaya, untuk nanti ditetapkan menjadi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), baik dari peringkat Kabupaten/ Kota, dan juga dinaikkan menjadi peringkat Provinsi.

“Selama ini baru Pemprov, Kota Banjarmasin Kabupaten Banjar, dan Hulu Sungai Selatan, memiliki Tim Ahli Cagar Budaya Sertifikasi, dengan monitoring di Kabupaten dan Kota imi, akan ada yang diusulkan selaku TACB Sertifikasi,” tutup Arry. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar nonton bareng Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024, bertempat di Kantor KPU Kalsel.

Nonbar dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sulkan, mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan unsur Forkopimda Kalsel.

Plt Ketua KPU Kalsel, Siswandi Reya’an, dalam sambutannya saat membuka acara Nonbar Peluncuran Kirab Pemilu, pada Selasa (14/2) sore, mengatakan, menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kirab Pemilu Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan Kirab Pemilu Tahun 2024 dengan tema “Pemilu Sebagai lntegrasi Bangsa”. Pelaksanaan peluncuran pada 8 (delapan) lokasi yaitu KPU RI, KPU Aceh, KPU Kota Batam, KPU Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Pulau Morotai, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan KPU Provinsi Papua

“Setelah ini nanti akan dilanjutkan keliling Indonesia termasuk ke Kalimantan Selatan,” katanya

Sementara itu, Komisioner KPU Kalsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Edy Ariansyah menjelaskan, peluncuran kirab pemilu tahun 2024, merupakan kesiapan dalam penyelenggaran pemilu di seluruh Kabupaten dan Kota, menuju satu tahun menjelang pemungutan suara.

“Kita akan berikan sosialisasi dan pendidikan pemilih, agar partisipasi masyarakat bisa semakin meningkat pada Pemilu nanti,” jelasnya

Edy menambahkan, kegiatan kirab Pemilu tahun 2024 juga sebagai salah satu akses informasi, tentang penyelenggaraan Pemilu, dapat dijadikan sebagai ruang komunikasi dan berkoordinasi, yang artinya meski “Berbeda-beda tetapi tetap satu”

“Kirab sebagai sarana untuk tercipta harmonisasi penyelenggara Pemilu,” tutupnya

Untuk diketahui, Nonton Bareng Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024, juga dihadiri perwakilan Ketua Partai Politik, kalangan mahasiswa serta awak media. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menguatkan sinergi dengan stakeholder Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat Banua.

Kali ini penguatan sinergi tersebut dilakukan dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Kabupaten Banjar yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) pada Selasa (14/2), yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie, dan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Wahyu.

Nurliani mengatakan, langkah penguatan sinergi dengan Lapas atau Rutan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara pihaknya dengan Kepala Kantor Kemenkum-HAM Wilayah Kalsel.

“MoU ini selalu kita perbarui setiap tahunnya. Dan terkait MoU dengan Lapas Narkotika Karang Intan ini merupakan yang pertama kali, namun secara praktek kegiatan kerja sama ini sudah kita lakukan sejak tujuh tahun yang lalu,” katanya.

Dengan adanya kerja sama ini, lanjut Nurliani, pihaknya diizinkan masuk lingkungan lapas, dalam hal promosi literasi ataupun membawa perpustakaan keliling.

“Jadi tidak hanya sekadar layanan perpustakaan keliling, dan baca tulis, kami juga siap memberikan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai dengan kebutuhan Lapas seperti budidaya tanaman hidroponik, teknologi tepat guna, dan lainnya,” jelasnya.

Nurliani menegaskan, semua layanan yang diberikan Dispersip Kalsel gratis atau tidak berbayar. Pihak Lapas atau Rutan hanya perlu mengirimkan surat permohonan untuk narasumber atau instruktur pelatihan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

“Semua layanan dari kita itu gratis, karena ini sudah jadi tugas kami. Bahkan jika anggaran kami masih ada, kami sendiri yang akan bikin kegiatan pelatihan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Lapas atau Rutan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Wahyu menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik atas terjalinnya kerjasama yang baik ini.

“Saya sangat berterima kasih kepada Dispersip Kalsel yang senantiasa selalu bekerjasama dengan kami untuk meningkatkan pengetahuan bagi warga binaan kami. Bahkan kerja sama ini sudah dilaksanakan sebelum adanya MoU ini,” katanya.

Ia bahkan merasa senang ketika mendengar Dispersip Kalsel juga menyediakan layanan pelatihan perpustakaan berbasis inklusi sosial secara gratis untuk meningkatkan keterampilan warga binaannya.

“Kami baru dapat informasi kalau Dispersip Kalsel punya kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan warga binaan kami. Dan kami secepatnya akan bersurat ke Dispersip Kalsel untuk meminjam tenaga ahlinya guna meningkatkan keterampilan warga binaan kami,” terangnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) menggelar pelatihan kemandirian bersertifikat dengan materi konstruksi bangunan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, pada Selasa (14/2). Pelatihan ini merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kalsel melalui BLK Kalsel dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan dalam meningkatkan kualitas warga binaan dengan pelatihan konstruksi bangunan.

Kepala BLK Provinsi Kalsel, Muhammad Yusfiansyah menyampaikan kerja sama ini merupakan kegiatan tahunan BLK Provinsi bersama Lapas Narkotika Kelas IIA untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan. Pelatihan ini merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi Kalsel dalam memberikan pembelajaran kepada warga binaan sebagai bekal sebelum mereka kembali ke masyarakat.

“Kami berpesan kepada warga binaan, agar pada saat dilaksanakan pelatihan, seluruh peserta dapat menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang diberikan oleh instruktur,” ungkap Yusfiansyah.

Ia menambahkan, ilmu konstruksi bangunan yang didapat dalam pelatihan kemandirian bersertifikat sangat bermanfaat untuk digunakan share – hari, baik untuk berkerja, Dan lain sebagainya. Dengan adanya pelatihan ini, para peserta bisa membuat dapur, perabotan rumah tangga dan juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar, dan bisa menjadi sumber pemasukan untuk keluarga.

“Pelatihan ini kami harapkan dapat di praktekkan suatu saat nanti,” tutup Yusfiansyah.

Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Wahyu Susetyo menambahkan, sebanyak 20 warga binaan dari berbagai blok hunian yang ikut dalam pelatihan kali ini. Pelatihan konstruksi bangunan rencananya akan dilakukan sebanyak 48 kali pertemuan selama 24 hari kerja dengan menghadirkan instruktur professional dan berpengalaman dari BLK Provinsi Kalsel.

“Maka, kami berpesan kepada peserta aga bisa mengikuti pelatihan dengan disiplin, santai namun tetap serius,” ucap Wahyu.

Dilanjutkan Wahyu, dari pelatihan yang diikuti ini, nantinya Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) akan mendapatkan sertifikat keahlian, di mana sertifikat keahlian ini tidak semua tukang memilikinya, sehingga dirinya meminta warga binaan untuk bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan sebagai bekal saat bebas nanti.

“warga binaan jangan pernah minder, tunjukan sikap dan sifat yang positif, bahwa berada di Lapas sebenarnya sama dengan sekolah, bukan dianggap sebagai hukuman,” tutup Wahyu. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman Kalsel menyampaikan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 “Opini Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia” di aula kantor Ombudsman Kalsel di Banjarmasin, Selasa (14/2).

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman mengatakan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 di Kalsel, ada lima pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh predikat Zona Hijau atau kualitas tinggi. Sedangkan sisanya sebanyak sembilan Pemda masuk Zona Kuning atau kualitas sedang.

“Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 dari tiga pemda menjadi lima di tahun 2022 yang masuk zona hijau yaitu Pemkab Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Banjarbaru,” jelasnya.

Di tingkat Unit Pelayanan/Kerja, lanjut Hadi, ada 35 unit dari berbagai pemda yang meraih predikat Zona Hijau. Bahkan 10 diantaranya memperoleh predikat Kualitas Tertinggi atau A.

Hadi mengharapkan bagi pemda dan unit pelayanan yang bisa masuk ke Zona Hijau agar diberikan penghargaan serta diminta untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Jangan sampai terlena dan berpuas diri. Karena penilaian itu sifatnya dinamis, bisa berubah,” katanya.

Sedangkan untuk pemda yang berada di Zona Kuning diharapkan tetap semangat dalam bekerja dan melayani serta perlu segera melakukan pembenahan dan langkah-langkah perbaikan.

“Diharapkan pada akhirnya melalui penilaian ini akan membawa kepada perubahan positif secara konsisten dan kebermanfaatan bagi pengguna layanan maupun masyarakat pada umumnya,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumil mengapresiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel yang masuk Zona Hijau. Sementara untuk SKPD yang masih Zona Kuning, Pemprov Kalsel akan terus mendorong agar bisa masuk Zona Hijau.

“Kami akan dorong terus nanti, melalui Biro Organisasi yang akan melakukan supervisi ke Dinas-Dinas yang masih Zona Kuning. Mudah-mudahan setelah itu, ke depan kita bisa bergerak menuju Zona Hijau,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2023, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, yang tentu saja juga diikuti oleh pemprov Kalsel di Command Center Setdaprov Kalsel pada Selasa (14/2).

Rakornas yang diselenggarakan Kemendagri RI merupakan refleksi sembilan tahun penerapan UU No. 6 Tahun 2014 dalam penguatan pemerintahan desa, dibuka resmi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto PP serta diikuti Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI Eko Prasetyanto menyampaikan, Peserta Rakornas dapat memaksimalkan Undang Undang (UU) No 6 tahun 2014 Lebih baik lagi untuk memajukan, memandirikan, dan mensejahterakan Desa melalui sinergitas Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.

“Sebanyak 75.265 Desa dan 8.497 Kelurahan perlu pengaturan komprehensif disertai program inovasi,” ungkap Eko.

Sementara itu, Kepada Abdi Persada FM usai menghadiri Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2023 secara virtual, Staff Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sulkan menyampaikan, inti dari pada Rakornas ini adalah dalam rangka mendorong untuk pemerintahan Desa itu agar penyelenggaraan nya kedepan semakin professional.

“Inikan refleksi selama 9 tahun penerapan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa,” ungkap Sulkan.

Ia menambahkan hingga saat ini posisi desa-desa di Banua Kalsel semakin baik, dikarenakan adanya dorongan kedepannya untuk semakin professional.

“Oleh karena itu harapannya nanti digitalisasi pemerintahan Desa itu juga akan terus dilaksanakan kedepannya,” ujar Sulkan.

Diungkapkannya, dorongan untuk meningkatkan professional Pemerintahan Desa sesuai dengan visi – misi Gubernir Kalsel Sahbirin Noor, bahwa tata – kelola pemerintahan semakin baik untuk memberikan pelayanan masyarakat akan semakin baik.

Digitalisasi pemerintahan Desa ini memang diharuskan untuk terus di dorong, dan ini peran dari pada Pemerintah Kabupaten – Kota untuk merealisasikannya. Dan Pemerintah Provinsi Kalsel melakukan pembinaan, melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin profesional. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai bentuk penerapan atas implementasi corporate culture berbasis spiritual, Bank Kalsel gelar program keagamaan bertajuk “Peringatan Isra Mi’raj, Haul Abah Guru Sekumpul ke-18 dan Pengijazahan Surah Al-Fatihah”. Kegiatan internal ini diikuti seluruh Insan Bank Kalsel, Kantor Pusat dan Kantor Cabang, yang dilaksanakan secara hybrid, di basement Kantor Pusat Bank Kalsel maupun online via zoom meeting, pada Senin (13/2) malam.

Diawali dengan pembacaan Maulid oleh Grup Maulid Habsyi Qalbin Salim, kegiatan dilanjutkan dengan Shalat Maghrib berjamaah yang dipimpin oleh Alimmul Fadhil Al hafiz KH. Muhammad Wildan Salman, atau yang dikenal dengan Guru Wildan. Insan Bank Kalsel kian larut dalam kekhusyukan mendengarkan lantunan merdu ayat suci Al-Qur’an oleh qori Ustadz Ahmad Bugdadi.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh Insan Bank Kalsel pada Peringatan Isra Mi’raj, Haul Abah Guru Sekumpul ke-18 dan Pengijazahan Surah Al-Fatihah.

“Mudah-mudahan peringatan Isra’ Mi’raj ini menjadikan hati kita semakin dekat dengan Allah SWT, juga dapat memberikan tambahan wawasan agama kepada kita semua, dan semoga Allah SWT senantiasa merahmati Bank Kalsel menuju Bank yang lebih maju dan bermartabat,” ujar Fachrudin.

Lebih lanjut, Fachrudin yang baru saja didapuk sebagai Plt. Direktur Utama hingga penetapan Direktur Utama definitif ini berharap, agar senantiasa meneladani Rasulullah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas yang diemban maupun di kehidupan kesehariannya.

“Kami berharap sekaligus mengajak kepada seluruh para pimpinan dan karyawan-karyawati Bank Kalsel berusaha dan berikhtiar sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk mencontoh dan meneladani apapun yang ada pada diri Rasulullah karena hal itu juga bagian rasa kecintaan umat kepada nabinya. Implementasikanlah dalam pelaksanaan tugas-tugas maupun dikeseharian kita,” tuturnya.

Acara pun dilanjutkan dengan Tausyiah oleh Guru Wildan mengenai peringatan Isra Mi’raj yakni perjalanan satu malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekkah menuju ke Masjidil Aqsa Yerussalem lalu naik ke Sidratul Muntaha atau Langit Ketujuh untuk mendapatkan perintah Sholat Lima Waktu oleh Allah SWT.

“Semua itu semata-mata untuk meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya,” terang beliau.

Dalam helatan ini, juga dilakukan pemberian Ijazah Surah Ullumul Quran Al-Fatihah oleh Guru Wildan kepada Insan Bank Kalsel. Sebagai informasi, pada Ramadhan 1443 H lalu, dilaksanakan program pembelajaran surah Al-Fatihah, yang mana hal ini dilakukan agar seluruh Insan Bank Kalsel dapat memahami dan membaca surah Al-Fatihah secara baik dan benar.

Tidak lupa, sebagai bentuk kecintaan terhadap Abah Guru Sekumpul, dilakukan Pembacaan Tahlil Haul Abah Guru Sekumpul dan do’a memohon keridhoan dan keberkahan Allah SWT, yang juga dipimpin oleh Guru Wildan dengan diikuti seluruh Insan Bank Kalsel.

Acara pun ditutup dengan Shalat Isya berjamaah dan makan malam bersama. Pada kesempatan ini juga, Fachrudin yang diamanatkan Pemegang Saham untuk menjalankan fungsi tugas Direktur Utama Bank Kalsel, turut mengingatkan bahwa limpahan rezeki yang diperoleh saat ini bisa datang dari sisi mana saja, baik atas, bawah, kiri maupun kanan.

“Oleh sebab itu, jangan lupa berbagi atas rezeki yang telah diterima kepada yang membutuhkan di lingkungan sekitar kita. Karena atas yang terkandung pada rezeki yang diberikan tersebut, terdapat titipan Allah SWT untuk para pihak yang berhak menerimanya. Saya juga mengimbau kepada seluruh Insan Bank Kalsel untuk senantisa merapatkan barisan, memelihara kerjasama yang solid antar lini kerja guna mencapai tujuan dan target yang ditetapkan,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi landasan utama menangkal radikalisme. Apalagi, ekonomi di Indonesia saat ini sedang diterpa inflasi. Sehingga, perlu adanya penguatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Kali ini penyelenggaraannya dilakukan di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (13/2), yang digelar langsung Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Ia menjelaskan, penguatan ekonomi pun sangat diperlukan. Mengingat, inflasi juga disinyalir turut mempengaruhi. Wajar, apabila pembinaan ini diberikan supaya tidak terjadi kontradiksi yang mengakibatkan konflik.

“Suatu bangsa atau negara akan kuat pondasinya apabila ekonomi itu berjalan baik dan tumbuh positif,” ujarnya.

Sementara, ia menjelaskan, Kalsel khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Apabila pengelolaannya dijalankan dengan baik tentu turut memberikan dampak positif terhadap ekonomi.

“Kita lihat sendiri kekayaan alamnya dari berbagai sektor ada. Bahkan, apabila dikelola dengan baik maka tentu nilainya dapat memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan warga,” bebernya.

Dia juga mengingatkan, agar masyarakat khususnya di Desa Saring Sungai Binjai tidak mudah termakan isu atau infomasi hoax yang mampu memunculkan konflik termasuk hadirnya paham radikalisme.

“Nah, ini yang penting. Saya tidak lelahnya untuk terus memberikan materi tersebut supaya mereka teredukasi dan tidak mudah terhasut. Apalagi, saat ini Kalsel sedang dilanda inflasi tentu mudah sekali dimasuki,” ungkap Paman Yani (sapaan akrab) legislatif Dapil VI dari Kabupaten Tanbu dan Kotabaru.

Apalagi akan adanya ancaman resisi, politisi dari Partai Golkar ini, turut mengajak masyarakat terutama Saring Sungai Binjai agar bijak mengontrol pengeluaran. Berharap, tidak terjadi namun antisipasi tetap dilakukan.

“Memang ada beberapa item yang mengalami kenaikan hingga terjadi inflasi. Namun, kita terus mendorong agar angkanya turun. Terlepas dari itu, saya tetap berpesan agar persatuan kesatuan hingga toleransi dijaga dengan baik sesuai empat pilar yang kita pegang selama ini di Indonesia,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan syukuran Hari Pers Nasional (HPN) di gedung PWI Kalsel di jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Antartika Banjarmasin, Senin (13/2).

Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie menyebutkan beberapa program disampaikan kepada pengurus PWI Kalsel yang menjadi tugas kedepan sejalan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada HPN 9 Februari 2023 di Medan, Sumatera Utara.

“Ini syukuran HPN dan HUT PWI ke-77, namun diisi dengan penyampaian program yang akan dilakukan sesuai dengan pernyataan Bapak Jokowi bahwa pers tidak baik-baik saja,” ujar Zainal Helmie.

Menurutnya, pernyataan Bapak Presiden menjadi catatan penting dalam keberlangsungan media-media pers, termasuk organisasi profesi kewartawanan.

“Kemudian dalam beberapa bulan ini Perpres mengenai kerja sama dengan perusahaan itu akan diterbitkan, tentu kita PWI harus bersiap diri,” lanjutnya.

Beberapa program dimaksud termasuk persiapan organisasi kedepannya dijelaskan lebih jauh oleh Sekretaris PWI Kalsel, Toto Fachrudin, hal ini sebagai langkah menyikapi maraknya informasi atau pemberitaan bohong di masyarakat.

Sukuran ini juga sekaligus dilakukan penyerahan Pin kepada pengurus PWI dan simbolisasi penyerahan bantuan sosial oleh salah satu ritel modern di Kalsel. (RILIS-RDM/RH)