Tahun: 2022

ARAB SAUDI – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Muhammad Tambrin mengimbau kepada seluruh jemaah haji agar mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) pada masa pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Tanah Air.

Imbauan tersebut disampaikannya, mengingat fase pemulangan jemaah haji segera dimulai. Enam kloter pertama akan terbang ke Tanah Air pada 15 Juli 2022.

Khusus untuk pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, terjadwal kedatangan kloter 1 akan dimulai pada 24 Juli mendatang.

“Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan melakukan Pemantauan Kesehatan kepada setiap jemaah yang tiba di tanah air dengan melakukan pengecekan suhu melalui thermal scanner dan thermal gun di bandara internasional debarkasi,” jelas Tambrin yang sekarang ini masih berada di Mekah, dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengendali Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.

Selanjutnya Tambrin menerangkan, setibanya jemaah haji di bandara kedatangan, akan dilakukan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji dan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri.

Pengawasan kesehatan di bandara dilakukan melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan thermal gun, serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah, termasuk COVID-19.

“Selanjutnya apabila didapati jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan test antigen,” tambahnya.

Tambrin menegaskan bahwa tidak ada masa karantina saat pemulangan jemaah haji, yang ada adalah pengawasan secara mandiri di daerah masing-masing. Sehingga jemaah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa.

Tambrin selanjutnya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk tetap menjaga protokol kesehatan, agar jemaah tetap sehat selama di Arab Saudi maupun nanti sekembalinya ke tanah air

Tambrin juga mengajak kepada jemaah haji agar melakukan pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari kedepan.

Sebab, pengawasan kesehatan secara mandiri ini dilakukan untuk mengantisipasi infeksi penyakit menular, di antaranya COVID-19, Meningitis, Mers CoV, Polio, dan penyakit lainnya.

“Oleh karenanya penting bagi jemaah haji untuk mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji,” katanya.

Sebagaimana anjuran Kepala Pusat Kesehatan Haji jika ada jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke Tanah Air, mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya, agar bisa dilakukan pengontrolan kesehatan. (KANWIL.KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/MRF)

Arab Saudi – Fase pemulangan jemaah haji segera dimulai. Enam kloter pertama akan terbang ke Tanah Air pada 15 Juli 2022, bertolak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Setibanya di bandara kedatangan, akan dilakukan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji dan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri. Pengawasan kesehatan di bandara dilakukan melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan thermal gun, serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah, termasuk COVID-19.

Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Haji Budi Sylvana menegaskan, bahwa bagi jemaah yang dalam kondisi sehat dapat langsung kembali ke daerahnya masing-masing.

“Tidak ada karantina terpusat selama 21 hari kepada jemaah haji. Kami ulangi, tidak ada karantina kepada jemaah haji kita,” tegasnya di Jeddah, Kamis (14/7).

Jemaah, kata Budi, akan diminta mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH). Tujuannya, untuk melakukan pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari kedepan.

“Jadi tidak ada karantina. Yang ada adalah pengawasan secara mandiri di daerah masing-masing. Jadi jemaah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa,” ujarnya.

Namun, jika saat pemeriksaan di bandara ditemukan gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celsius, maka akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Demikian juga jika ada jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke Tanah Air, mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya, agar bisa dilakukan pengontrolan kesehatan.

“Ini sebagai upaya kita melakukan deteksi dini agar tidak terjadi penularan penyakit di Tanah Air,” tegasnya.

Pengawasan kesehatan secara mandiri ini dilakukan untuk mengantisipasi infeksi penyakit menular, di antaranya COVID-19, Meningitis, Mers CoV, Polio, dan penyakit lainnya. (KANWIL.KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/SYA)

HULU SUNGAI SELATAN – Dukungan dari semua sisi dalam memperkuat komitmen pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan menggandeng Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, diwujudkan pada acara “Komitmen Bersama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, dan Launching Siswaskeudes” yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kandangan, Rabu (13/7).

“Dorongan percepatan program P3DN pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah nampak, di antaranya dengan membentuk tim P3DN, e-katalog lokal, dan aplikasi Si Open sebagai e-marketplace lokal yang telah menayangkan 9.385 produk, serta telah memiliki 6.235 transaksi, dengan total nilai sekitar Rp15 miliar dan serapan pajak Rp910 juga,” jelas Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Rudy Mahani Harahap.

Ditambahkannya, kunci keberhasilan program P3DN, adalah adanya dukungan dari semua sisi, yakni sisi pasokan, permintaan, dan pasar. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak terkait di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Progress P3DN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini perlu kita apresiasi dan terus didorong bersama terutama untuk produk tayang di e-katalog lokal yang baru sejumlah 2 produk,” tegas Rudy.

Akan tetapi, Rudy juga memberikan beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait program P3DN. Diantaranya menyegerakan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta insentif untuk meningkatkan sertifikasi TKDN dari produk-produk yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selaras dengan Inpres 2 tahun 2022, Rudy juga menambahkan bahwa BPKP telah mengembangkan aplikasi Siswas P3DN sebagai alat bantu pengawasan Program P3DN. Aplikasi digunakan sebagai pemantau validasi dan realisasi P3DN di setiap daerah.

“Hulu Sungai Selatan menjadi pemerintah daerah yang tingkat validasinya tertinggi, yaitu 97,85 persen, walaupun masih terdapat beberapa OPD yang tingkat validasinya antara 50 persen-90 persen,” jelasnya.

Kemandirian fiskal
kestabilan ekonomi di daerah akan terwujud, apabila APBD telah mampu mandiri dan menjadi peredam kejut melalui pengelolaan keuangan dan belanja yang lebih efisien dan efektif, implementasi manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas pengelola keuangan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pusat saja untuk menstabilkan dan meningkatkan perekonomian saat tekanan dan guncangan melanda,” ujar Rudy.

Rudy mengungkapkan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di peringkat 4 tingkat kemandirian fiskalnya, tetapi angkanya masih 16,93 persen yang masuk kategori “belum mandiri”. Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri jika tingkat kemandirian fiskalnya sudah mencapai minimal 50 persen, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Diungkapkannya, secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan serta angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi hal ini masih diiringi oleh peningkatan angka pengangguran. Karenanya, peran APBD sebagai shock absorber dalam upaya mengatasi pengangguran perlu dioptimalkan.

Dalam rangkaian acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai mitra penting BPKP juga melakukan launching aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP. Ini merupakan sistem pengawasan menggunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dan Audit Berbasis Risiko.

“Aplikasi Siswaskeudes ini merupakan bentuk pengawasan di era digital 4.0. Aplikasi ini tentu akan sangat membantu Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan desa,” jelas Rudy.

Dia mengatakan, jika ingin sukses, Kabupaten Hulu Sungai Selatan jangan hanya mengembangkan strategi pengendalian negatif dan terlena dengan KPI yang bisa saja hanya merupakan formalitas.

“Pengendalian yang positif dan interaktif, seperti dialog dengan bawahan, jangan sampai terlewatkan oleh sebuah organisasi. Perlu kombinasi dari semua pengendalian tersebut,” tambahnya.

Selain itu, Kepala OPD jangan malu melakukan diskusi dan mentoring dengan bawahan, apalagi terkait penguasaan teknologi informasi, tegasnya.

Dalam acara tersebut, Rudy juga menekankan, SPIP Terintegrasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah.

“SPIP Terintegrasi telah dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya terbatas kepada struktur dan proses pengendaliannya saja, tetapi mulai dari perencanaan sampai pencapaian hasil dari tujuan SPIP itu sendiri,” ungkapnya.

Maka dari itu, imbuhnya, kolaborasi aktif terkait implementasi SPIP Terintegrasi di pemerintah daerah sangat diperlukan. Biasanya, SPIP hanya terfokus ke Inspektorat saja, tetapi dengan framework baru SPIP Terintegrasi, Bappeda harus berperan penting dalam penerapan SPIP Terintegrasi, terutama dalam proses perencanaan dan manajemen risikonya.

“RPJMD bukan sebuah kitab suci, RPJMD harus dinamik. Jangan ragu melakukan revisi jika memang diperlukan,” tegas Rudy.

Pada akhirnya, jika SPIP Terintegrasi berhasil dilakukan, mestinya organisasi pemerintahan Hulu Sungai Selatan akan efektif dan efisien, laporan keuangannya andal, kemudian asetnya aman, dan patuh pada perundang-undangan. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)

SEMARANG – Dalam rangka menambah dan memperkaya wawasan tentang bidang layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kaji banding ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Provinsi Jawa Tengah.

Rombongan yang dipimpin langsung Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani disambut Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan DKP Jateng, Nasib dan Sub Koordinator Layanan dan Otomasi, Berti Soraya.

Kepala Dispersip Kalsel yang akrab disapa Bunda Nunung ini menilai, salah satu keunggulan DKP Jateng adalah dapat menggait pihak swasta, di antaranya Bank Jateng melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Saat ini kita hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah dan dana alokasi khusus, meski kita peraih Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tertinggi di Indonesia 2 tahun berturut-turut,” ungkapnya melalui siaran persnya, Kamis (14/7/).

Untuk itu, menurut Bunda Nunung, pihaknya masih perlu belajar dan selalu mencari tahu keunggulan dari berbagai daerah lain.

“Selain itu, kita juga menggali terkait program perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tuturnya.

Usai kunjungan, rombongan juga mengunjungi seorang Pendongeng Nasional Kempho Antaka, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Kak Kempho, untuk dapat mengisi kegiatan Hari Anak Nasional Tahun 2022. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Gubernur, Sahbirin Noor atas kepemimpinannya di provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, menerima penghargaan dari Kementrian Kesehatan RI, atas keberhasilan provinsi Kalsel menjadi 5 besar daerah di Indonesia yang berhasil menyelesaikan proses hibah barang milik negara (BMN).

Penghargaan diberikan, karena Paman Birin dinilai memiliki komitmen tinggi menyelesaikan hibah BMN hingga tuntas, yakni selama 2 tahun terakhir ini.

Piagam penghargaan diserahkan Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes drg Murti Utami, langsung kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di ruang Aberani Sulaiman, kantor Setdaprov Kalsel, Kamis (14/7) siang.

Paman Birin mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Kesehatan selama ini. Menurutnya, melalui koordinasi, komunikasi dan sinergi yang baik, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pihaknya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan administratif yang menunjang kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, dalam hal ini pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan.

“Tahun 2022 ini, ada 9 Satuan Kerja yang menerima SK hibah BMN Kementerian Kesehatan, yang terdiri dari beberapa satuan kerja di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selanjutnya, Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang hadir pada kesempatan ini, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya segala sumber daya yang dimiliki, baik SDM, sarana-prasarana, serta fasilitas yang dimiliki, untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat khususnya di bidang kesehatan.

“Saya mengajak kita semua untuk mendasari langkah-langkah yang kita lakukan ke depan, dengan niat yang tulus untuk bekerja, memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan menuju terwujudnya kualitas SDM yang berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes drg Murti Utami mengatakan, penghargaan diberikan kepada Paman Birin, karena komitmen menyelesaikan proses hibah BMN.

“Alhamdulillah Kalsel sudah bisa menyelesaikan seluruhnya pencatatan BMN, ini kerja keras dan komitmen Bapak Gubernur Kalsel beserta jajaran,” katanya.

Disampaikanya, Provinsi Kalsel menerima hibah BMN dengan nilai hampir Rp400 miliar yang terbagi di 28 Satuan Kerja, yang dilaksanakan dalam 2 tahapan. Pada tahap pertama 2021, sudah diselesaikan 19 Satker dan 2022 ada 9 Satker.

“Kalsel masuk 5 besar Provinsi yang telah menuntaskan hibah ini, selain DKI Jakarta, Yogyakarta, Bangka Belitung dan Bali,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

MAKKAH – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Muhammad Tambrin menegaskan, tidak ada korban jiwa atas kejadian mati lampu di terowongan Mina beberapa hari lalu.

“Semua jemaah haji yang saat kejadian berada dalam terowongan Mina tersebut semuanya aman dan terkendali tidak ada kepanikan,” tegas Tambrin yang saat ini sedang bertugas sebagai Pengendali Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi, pada Kamis (14/7)

Pernyataan Tambrin ini, sekaligus membantah kabar, bahwa kejadian mati lampu di terowongan Mina, mengakibatkan banyak korban jiwa, seperti informasi yang beredar di aplikasi obrolan online beberapa hari ini. Parahnya kabar hoax ini, juga menyertakan video korban jiwa. Padahal video tersebut tidak ada kaitannya dengan kejadian mati lampu di terowongan Mina.

Selanjutnya Tambrin menceritakan, mati lampu di Mina terjadi pada Minggu sekitar pukul 05.15 Waktu Arab Saudi (WAS) hingga 06.10 WAS, yang kemungkinan disebabkan korsleting arus pendek.

Saat kejadian, posisi jemaah yang berada di depan pos dihentikan oleh polisi Arab Saudi, sementara itu para petugas PPIH dan yang menyertai jemaah haji memberikan arahan dan memberi edukasi agar jemaah tidak panik dan tenang karena hanya beberapa saat saja mereka diminta menunggu perbaikan.

“Alhamdulillah tidak lama segera bisa diatasi oleh pihak Arab Saudi dan sekarang sudah normal kembali, tidak ada korban dan pemadaman cepat diatasi,” jelasnya.

Terakhir Tambrin mengimbau, kepada jemaah haji agar tidak mudah panik jika terjadi hal serupa atau masalah yang lainnya selama berada di Arab Saudi.

“Panik dapat menyebabkan situasi tidak kondusif, oleh karena itu harus tetap tenang,” pungkasnya. (KAKANWIL.KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/RH)