Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah, BPKP Kalsel Arahkan P3DN di HSS

HULU SUNGAI SELATAN – Dukungan dari semua sisi dalam memperkuat komitmen pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan menggandeng Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, diwujudkan pada acara “Komitmen Bersama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, dan Launching Siswaskeudes” yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kandangan, Rabu (13/7).

“Dorongan percepatan program P3DN pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah nampak, di antaranya dengan membentuk tim P3DN, e-katalog lokal, dan aplikasi Si Open sebagai e-marketplace lokal yang telah menayangkan 9.385 produk, serta telah memiliki 6.235 transaksi, dengan total nilai sekitar Rp15 miliar dan serapan pajak Rp910 juga,” jelas Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Rudy Mahani Harahap.

Ditambahkannya, kunci keberhasilan program P3DN, adalah adanya dukungan dari semua sisi, yakni sisi pasokan, permintaan, dan pasar. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak terkait di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Progress P3DN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini perlu kita apresiasi dan terus didorong bersama terutama untuk produk tayang di e-katalog lokal yang baru sejumlah 2 produk,” tegas Rudy.

Akan tetapi, Rudy juga memberikan beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait program P3DN. Diantaranya menyegerakan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta insentif untuk meningkatkan sertifikasi TKDN dari produk-produk yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selaras dengan Inpres 2 tahun 2022, Rudy juga menambahkan bahwa BPKP telah mengembangkan aplikasi Siswas P3DN sebagai alat bantu pengawasan Program P3DN. Aplikasi digunakan sebagai pemantau validasi dan realisasi P3DN di setiap daerah.

“Hulu Sungai Selatan menjadi pemerintah daerah yang tingkat validasinya tertinggi, yaitu 97,85 persen, walaupun masih terdapat beberapa OPD yang tingkat validasinya antara 50 persen-90 persen,” jelasnya.

Kemandirian fiskal
kestabilan ekonomi di daerah akan terwujud, apabila APBD telah mampu mandiri dan menjadi peredam kejut melalui pengelolaan keuangan dan belanja yang lebih efisien dan efektif, implementasi manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas pengelola keuangan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pusat saja untuk menstabilkan dan meningkatkan perekonomian saat tekanan dan guncangan melanda,” ujar Rudy.

Rudy mengungkapkan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di peringkat 4 tingkat kemandirian fiskalnya, tetapi angkanya masih 16,93 persen yang masuk kategori “belum mandiri”. Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri jika tingkat kemandirian fiskalnya sudah mencapai minimal 50 persen, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Diungkapkannya, secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan serta angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi hal ini masih diiringi oleh peningkatan angka pengangguran. Karenanya, peran APBD sebagai shock absorber dalam upaya mengatasi pengangguran perlu dioptimalkan.

Dalam rangkaian acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai mitra penting BPKP juga melakukan launching aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP. Ini merupakan sistem pengawasan menggunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dan Audit Berbasis Risiko.

“Aplikasi Siswaskeudes ini merupakan bentuk pengawasan di era digital 4.0. Aplikasi ini tentu akan sangat membantu Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan desa,” jelas Rudy.

Dia mengatakan, jika ingin sukses, Kabupaten Hulu Sungai Selatan jangan hanya mengembangkan strategi pengendalian negatif dan terlena dengan KPI yang bisa saja hanya merupakan formalitas.

“Pengendalian yang positif dan interaktif, seperti dialog dengan bawahan, jangan sampai terlewatkan oleh sebuah organisasi. Perlu kombinasi dari semua pengendalian tersebut,” tambahnya.

Selain itu, Kepala OPD jangan malu melakukan diskusi dan mentoring dengan bawahan, apalagi terkait penguasaan teknologi informasi, tegasnya.

Dalam acara tersebut, Rudy juga menekankan, SPIP Terintegrasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah.

“SPIP Terintegrasi telah dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya terbatas kepada struktur dan proses pengendaliannya saja, tetapi mulai dari perencanaan sampai pencapaian hasil dari tujuan SPIP itu sendiri,” ungkapnya.

Maka dari itu, imbuhnya, kolaborasi aktif terkait implementasi SPIP Terintegrasi di pemerintah daerah sangat diperlukan. Biasanya, SPIP hanya terfokus ke Inspektorat saja, tetapi dengan framework baru SPIP Terintegrasi, Bappeda harus berperan penting dalam penerapan SPIP Terintegrasi, terutama dalam proses perencanaan dan manajemen risikonya.

“RPJMD bukan sebuah kitab suci, RPJMD harus dinamik. Jangan ragu melakukan revisi jika memang diperlukan,” tegas Rudy.

Pada akhirnya, jika SPIP Terintegrasi berhasil dilakukan, mestinya organisasi pemerintahan Hulu Sungai Selatan akan efektif dan efisien, laporan keuangannya andal, kemudian asetnya aman, dan patuh pada perundang-undangan. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)