Tahun: 2022

BANJARMASIN – Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke – 72 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke – 77, Taman Budaya di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar pameran seni lukis tingkat Nasional.

Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel, Suharyanti, kepada Abdi Persada FM pada Kamis (4/8) menjelaskan, pameran seni lukis secara Nasional ini akan diikuti beberapa provinsi di Indonesia, seperti Lampung, Sulawesi, Sumatera dan Kepulauan Jawa, serta seniman di banua, ada sekitar 60 lukisan yang nanti akan ditampilkan di gedung wargasari, berlokasi di samping gedung Taman Budaya Kalsel, Jalan Hasan Basri Banjarmasin.

“Kegiatan pameran ini kami bekerjasama dengan Ikatan Pelukis Kalsel, untuk tahap persiapan sudah 70 persen,” ucapnya

Disampaikan Suharyanti, dengan mengangkat tema “Bias Borneo” pameran seni lukis tingkat Nasional akan digelar mulai 16 – 21 Agustus 2022, pada Jam 10.00 – 21. 00 WITA. Selain itu selama empat hari pada tanggal 16 – 19 Agustus 2022 pihaknya akan menggelar Karasminan Banua melalui program Ragam Pesona Budaya Banjar, yang akan menampilkan beberapa cabang seni seperti Tari Kreasi, Musik Panting, Mamanda, Band, dan Tari Teater, Drama Musikal Melody untuk Banua, Band Akustik, serta Penampilan Anak Banua Artis KDI dan LIDA, mereka akan tampil di panggung depan Bakhtiar Sanderta.

“Warga bisa menyaksikan langsung juga melihat di akun youtube Taman Budaya Kalsel,” jelasnya

Lebih lanjut Suharyanti menambahkan, dalam pameran seni lukis secara Nasional ini, akan diramaikan sekitar 15 UMKM yang turut berpartisipasi untuk mempromosikan produk usaha diantaranya dari Rumah Kreatif, Kain Sasirangan khas alam, dan beberapa pelaku usaha minuman dan makanan khas Banjar.

“Kita apresiasi stand ini akan diisi mereka, yang tentu lebih memeriahkan lagi pameran tingkat Nasional,” tutup Yanti. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lima tahunan yang sengaja tak diperpanjang hingga tenggat waktu dua tahun siap-siap bakal dihapus dari data Korlantas Polri. Parahnya lagi, pengesahan registrasi ulang pelunasan pajak tahunan pun ikut terdampak dan berujung bodong.

Penerapan tersebut termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Bahkan, pemberlakukannya bakal dilaksanakan secara nasional setelah mendapat persetujuan dari Korlantas Polri.

Lantas bagaimana implementasinya di Kalsel?

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalsel, Kombes Pol Maesa Soegriwo, melalui Kasi STNK, Kompol Rainhard Maradona, mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh soal penerapan aturan penghapusan STNK 2 tahun itu.

“Karena kami masih menunggu rakoor lanjutan yang digelar nantinya bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (4/8) siang.

Namun, dia mengungkapkan, penetapan aturan penghapusan STNK lima tahunan yang melebihi tenggang waktu dua tahun itu, masih memberlakukan prosedur step by step yakni terlebih dahulu wajib pajak (wp) akan diberikan teguran berkala melalui surat.

“Isinya adalah melakukan pelunasan tunggakan, apabila tidak dijalankan, maka, baru diberlakukannya penghapusan data registrasi STNK,” ungkapnya.

Rainhard kembali menegaskan, aturan penghapusan itu masih dalam tahap perencanaan. Sehingga, Ditlantas Polda Kalsel tetap menunggu keputusan dari pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Kita tunggu nanti seperti apa, penetapannya melalui rakoor resmi yang digelar Korlantas Polri,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin, mengatakan, apabila peraturan ini direalisasikan. Sebagai mitra, tentu pihaknya turut ikut mensosialisasikan sebagai pemaksimalkan untuk meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Nanti kan ada program jemput bola. Nah, disitu akan kami bantu sosialisasikan. Termasuk yang berada di pedesaan,” paparnya.

Meski belum mendapatkan surat resmi, lanjut Rusma, Pemerintah Provinsi Kalsel tetap menunggu keputusan tersebut apakah jadi diberlakukan atau tidak.

“Sementara ini belum, kalau pun nanti ada akan segera kami tindaklanjuti,” tuturnya.

PT Jasa Raharja mencatat, ada sekitar 40 juta kendaraan atau 39 persen yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara nasional, akumulasi nominal penerimaan mampu menyentuh angka hingga Rp100 triliun. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 3.090 arsip yang sudah memasuki masa retensi (jangka waktu) diatas 10 tahun, dimusnahkan di Depo Arsip milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis (4/8).

Pemusnahan ribuan arsip dari tahun 1960-2009 ini, berasal dari 3 Instansi Pemprov Kalsel, yakni Bakeuda Kalsel sebanyak 2.116 berkas, eks Biro Kesra Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat 1 Kalsel sebanyak 68 berkas, serta eks Biro Pemerintahan Umum dan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat 1 Kalsel sebanyak 906 berkas.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan, pemusnahan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyusutan arsip, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, baik dari pemeliharaan maupun tempat penyimpanan arsip.

“Karena arsip itu kan tentu saja memerlukan perawatan, memerlukan tempat penyimpanan. Itukan memerlukan biaya,” terangnya.

Dengan dilaksanakannya pemusnahan ini, diakuinya, maka jumlah arsip yang telah dimusnahkan oleh Dispersip Kalsel sejak tahun 2002 kurang lebih sebanyak 50 ribu berkas.

“Arsip yang dimusnahkan tentunya sudah melalui proses seleksi ketat dari tim arsiparis, sehingga yang tertinggal hanya arsip statis yang benar-benar diperlukan untuk dokumen pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dirinya berharap, arsip yang masa retensinya masih dibawah 10 tahun, agar disimpan secara mandiri oleh SKPD bersangkutan.

Tak hanya itu, pemusnahan secara mandiri juga bisa dilakukan oleh SKPD bersangkutan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Seperti pembentukan tim arsiparis untuk memilih dokumen yang masih diperlukan, serta harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

“Sementara ini yang sudah melakukan pemusnahan secara mandiri yaitu dari BKD Kalsel, saya harap nanti seluruh SKPD dapat mencontohnya, tim arsiparis kami juga siap membantu jika ada yang perlu ditanyakan dalam pemusnahan mandiri,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ke 72 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 77, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel menyiapkan lomba permainan tradisional.

Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kalsel, Riduansyah mengatakan lomba permainan tradisional tersebut sebagai tindak lanjut dari rapat persiapan Hari Jadi Provinsi Kalsel dan HUT RI yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi.

“Jadi beberapa hari yang lalu, kami diundang untuk menghadiri rapat persiapan Hari Jadi Kalsel dan HUT RI ke 77. Salah satu hasilnya, kami diimbau untuk memeriahkan dua momen peringatan di bulan Agustus tersebut,” katanya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (3/8).

Riduansyah menjelaskan pihaknya akan menyelenggarakan berbagai lomba permainan tradisional bagi pegawai lingkup Setwan Kalsel di Hari Jadi Provinsi Kalsel pada hari Minggu (14/8) mendatang.

“Ada sekitar tujuh permainan tradisional yang dilombakan, antara lain balogo, main enggrang, tali ulai, kelereng, yasinan, gelang getah, tarik tambang,” jelasnya.

Riduansyah berharap seluruh pegawai baik ASN maupun non ASN bisa berhadir memeriahkan acara tersebut. Untuk pakaian yang digunakan yaitu baju putih dan celana hitam serta sarung dan kopiah yang diselempangkan untuk laki-laki.

“Kami ingin menghidupkan kembali permainan tradisonal di Kalsel,” harapnya .

Selain itu, pada hari yang sama, lanjut Riduansyah, pihaknya juga akan menyediakan satu stand makanan gratis untuk masyarakat Banua. Menurutnya, dibukanya stand tersebut nantinya tidak hanya dari DPRD namun juga seluruh instansi baik pemerintah dan swasta yang berada di kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

“Ini berdasarkan hasil rapat dengan pihak terkait, baik pemerintahan dan swasta diminta berpartisipasi untuk memeriahkan Hari Jadi Provinsi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Semenjak industri batu bara di Kalsel mulai menggeliat positif, penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat (DTPP) ikut membaik. Disusul permintaan minyak bumi yang turut meningkat dan berimbas ke daerah. Membuat realisasi angka pencairan bagi provinsi ini meningkat tajam hingga 48,94 persen.

Tercatat per Juli 2022, Kalsel kembali menerima pencairan dana transfer dari pemerintah pusat yang ditotalkan mencapai Rp2,6 triliun. Penguatan ini dipengaruhi permintaan batu bara di negara lain meningkat tajam. Tak hanya itu, sektor industri minyak bumi turut berkontribusi.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rusma Khazairin, membeberkan, kedua sektor ini diakuinya memang menjadi lumbung penerimaan yang menjanjikan. Meski sempat anjlok akibat pandemi, namun, kali ini berhasil menguat secara positif.

“Yang terbesar sebagai penyumbang khusus dana transfer pemerintah pusat untuk Kalsel memang berasal dari dua sektor ini,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (3/8) siang.

Menurut Rusma, angka tersebut jauh meningkat dibandingkan Juni lalu yang hanya terealisasi sekitar Rp1,2 triliun. Sehingga, kontraksi perekonomian di Kalsel untuk penerimaan sektor industri batu bara dan minyak bumi masih dapat terkendali dengan baik dan aman.

“Tak hanya itu alokasi dana bagi hasil juga sudah tercapai 28 persen dan itu sudah masuk dalam transfer ke daerah,” bebernya.

Bahkan, royalty pembagian mineral dan batu bara pada semester pertama untuk Kalsel berhasil menyentuh angka hingga Rp325 miliar.

“Untuk nilainya itu sekitar 45 persen artinya ada peningkatan,” ucapnya.

Sementara penerimaan pada Juli 2022 lalu, ungkap dia, telah tercapai Rp1,3 triliun lebih dengan realisasi tambahan Rp84 miliar.

“Penerimaannya masih dominan dari sektor industri batu bara dan minyak bumi,” tutup Rusma. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Berdasarkan evidence yang tersedia, penyesuaian tarif air PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) didukung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, dan beberapa pemangku kepentingan.

Hal itu terungkap pada Focus Group Discussion (FGD) di Aula PT Air Minum Bandarmasih, Selasa (2/8) bersama Direksi PT Air Minum (PTAM) Bandarmasih selaku operator, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku regulator, serta Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pemilik.

“Mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020, Tarif Atas, Tarif Bawah/Dasar, dan Tarif BUMD Air setiap tahun harus diperbarui. Penetapan oleh Gubernur dilakukan pada bulan Juni setiap tahun,” ungkap Rudy.

Ditegaskan oleh Rudy, berdasarkan evidence, jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan jika pemakaian air per bulan kurang dari jumlah ditetapkan, Direksi berwenang menetapkan besarnya beban tetap. Beban tetap dibebankan apabila pemakaian air dalam satu bulan kurang dari kebijakan yang ditetapkan.

“Akhir tahun 2021, Gubernur sudah menetapkan tarif air untuk PT Air Minum Bandarmasih. Tarif Atas ditetapkan sebesar Rp11.794,00 dan Tarif Bawah sebesar Rp7.573,00, tetapi Walikota Banjarmasin belum menetapkan tarif air sesuai dengan ketentuan yang baru,” tegas Rudy yang baru saja menyelesaikan Certified Risk Governance Professional (CRGP) itu.

Perhitungan tarif dan harga pokok tahun buku 2021 di PTAM Bandarmasih, adalah Tarif Rata-rata Air per meter kubik Rp7.832,16, sedangkan harga pokok dengan kehilangan air riil 29,04 persen sebesar Rp8.086,30 menjadi rugi Rp254,14 per meter persegi.

Rudy memproyeksikan, skema tarif penjualan air dengan Kelompok I dikenakan Tarif Dasar, Kelompok II dikenakan Tarif penuh (tarif dasar ditambah 10 persen serta kelompok III dikenakan tarif batas atas. Ini berpotensi mengubah pendapatan PTAM Bandarmasih yang tadinya rugi menjadi untung Rp13.858.606.360,60.

“Agar tidak ada gejolak di masyarakat, sebaiknya kelompok I untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dikenakan tarif rata-rata yang sama dengan tarif sebelumnya, yaitu Rp6.025,78 per meter kubik, tetapi perusahaan rugi Rp6.638.109.587,40,” tegas Rudy.

Karena itu, Pemerintah Daerah wajib mengompensasi. PTAM Bandarmasih tidak boleh jual rugi. Pemerintah Kota Banjarmasin wajib memberikan penggantian dari APBD.

“Jika Pemerintah Kota Banjarmasin hanya mampu memberikan sebagian kompensasi, maka sisanya dapat dibebankan kepada pelanggan non MBR sepanjang tarif tidak melebihi Tarif Batas Atas,” imbuh Rudy.

Rudy juga memberikan alternatif, untuk Kelompok Pelanggan II (non MBR) dimodifikasi menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok Non MBR dan Kelompok Pelanggan Mewah.

Rudy juga menyoroti tingkat kehilangan air PTAM Bandarmasih yang masih di atas 25 persen. Direksi Perusahaan harus berupaya untuk menurunkan tingkat kehilangan air sampai dengan standar yang ditetapkan sebesar 25 persen.

“DPRD Kota Banjarmasin dan Dewan Komisaris PTAM Bandarmasih harus menerapkan performance-based reward agar kinerja layanan Perusahaan semakin baik, yaitu jika tidak responsif dipotong remunerasinya dan diberikan insentif jika berkinerja,” tutup Rudy. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada pelaksanaan MTQ ke 29 di Provinsi Kalimantan Selatan nantinya, akan diramaikan dengan Festival Islami. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk turut serta memeriahkan MTQ Nasional yang akan dilaksanakan di Banua ini.

“Tentu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan mendukung dan memeriahkan pelaksanaan MTQ Nasional tersebut,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Nantinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menurutnya akan terlibat pada pelaksanaan malam ta’aruf serta festival Islami.

“Pada pelaksanaan MTQ Nasional tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan tugas untuk pelaksanaan malam ta’aruf serta festival islami,” jelasnya.

Menurutnya pula, pada festival islami akan digelar setiap malam selama kegiatan MTQ berlangsung di panggung utamanya yang ada di Kiram, Kabupaten Banjar. Kegiatan nantinya dikemas dengan berbagai lomba. Seperti rebana, qasidah dan Habsyi.

Hermansyah berharap, melalui kegiatan ini dapat melahirkan generasi cinta islami masa mendatang. (SRI/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi beserta anggota Komisi Burhanuddin melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka komparasi/monitoring dan evaluasi (Monev), Selasa (2/8).

Sesuai bidangnya pada Komisi II yakni Ekonomi dan Keuangan, maka pihaknya mendatangi UPPD Samsat sebagai unit penerimaan pajak terkait singkronisasi data perpajakan daerah (Target dan Realisasi) ke UPPD SAMSAT Batulicin.

Dalam kegiatan Monev ini, Yani Helmi dan Burhanuddin disambut langsung oleh Kepala UPPD Samsat Batulicin Hairurraji, dan disampingi oleh Kasi Pelayanan PKB/BBNKB Hariyadi, Kasi Pendapatan Lainnya, Indra Abdillah, serta Kepala Subbag TU Arif Rahman Hakim.

Dalam pertemuan ini Hairurraji menjelaskan secara rinci penerimaan pajak, baik PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PAP (Pajak Air Permukaan), dan SP3 (Sumbangan Pihak Ketiga) sejak 2018 hingga Juli 2022.

Ia menerangkan jika dari empat penerimaan pajak untuk pembangunan di Banua ini terus berada di atas 100 persen kecuali pada 2020, yang ditengarai akibat menurunnya perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Namun kondisi ini terus mengalami perbaikan. Terbukti rata-rata realisasi penerimaan pajak sudah berada di atas 50 persen kecuali untuk PAP.

Usai pemaparan, Paman Yani sapaan akrab Muhammad Yani Helmi menanggapi sempat terjadinya penurunan pada 2020 tersebut. Sebagai wakil rakyat ia memaklumi tidak tercapainya target tersebut akibat pandemi COVID-19.

“Alhamdulillah tren-nya pada 2022 ini kembali membaik, terbukti sudah berada di atas 50 persen realisasinya,” ujarnya.

Namun Paman Yani menyoroti tentang tingginya target yang ditetapkan untuk PAP. Yakni sebesar Rp8.495.926.000 pada 2022. Yang mana angka ini jauh di atas target pada 2021 dengan target pendapatan Rp1.853.041.000 dengan realisasi sebesar 20 persen.

“Tinggi sekali, 2021 saja tidak tercapai. Apalagi dinaikkan tanpa adanya keseriusan yang kuat oleh pemerintah untuk mendorong agar pendapatan air permukaan ini menjadi sektor pendapatan pajak Kalsel,” bebernya.

Menurut Paman Yani banyak perusahaan di Kalsel yang masih dan terkesan untuk memahami bahwa mereka adalah wajib pajak dari air permukaan ini.

Ia juga mendesak kepada Pemprov Kalsel melalui tim terpadu yang telah dibentuk oleh Sekdaprov Kalsel, agar segera turun daerah.

“Kalau perlu saya diundang saja,” tegasnya.

Senada dengan Paman Yani, Hairurraji mengatakan perlunya sosialisasi kepada perusahaan tentang wajib pajak air permukaan sebelum adanya penetapan target.

“Sebelumnya kita juga sudah sampaikan kepada Badan Keuangan Daerah agar sosialisasi terlebih dahulu sebelum penetapan target. Karena kita juga tidak ingin target tersebut tidak tercapai,” katanya.

Namun sebagai UPPD dibawah Bakeuda ujar Hairurraji, pihaknya tetap optimis dan terus bergerak untuk mencapai target sembari bekerjasama dengan kabupaten Tanah Bumbu.

“Kabupaten kasih data perusahaan, kita yang ke lapangan,” ucapnya.

Diketahui hingga ada 23 perusahaan yang secara rutin membayarkan pajak air permukaan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan realisasi sebesar Rp402.115.983 hingga Juli 2022. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 10.123,95 gram atau 10 kilogram 1 ons 23,95 gram.

Dalam Konferensi Pers yang digelar di Aula Dit Resnarkoba Polda Kalsel, Banjarmasin, Selasa (2/8) Direktur Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Tri Wahyudi didampingi Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i menerangkan, narkotika jenis sabu tersebut adalah hasil tangkapan Tim Opsnal Subdit 2 Dit Resnakoba Polda Kalsel pada 22 Juli 2022 lalu, di perbatasan Provinsi Kalsel-Kalteng tepatnya di daerah Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala (Batola).

“Dua pelaku berhasil diamankan dengan inisial EB dan ET saat melintas di daerah tersebut dengan menggunakan mobil Kijang Innova dengan Nopol 1056 TAW dan saat ini para pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Polda Kalsel untuk diproses lebih lanjut,” ujar Kombes Pol Tri Wahyudi.

Dirinya pun menerangkan, penangkapan bermula informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika dengan tujuan Banjarmasin Kalsel menuju Provinsi Kalbar menggunakan transportasi darat. Setelah mendapat informasi tersebut, Tim Opsnal Subdit 2 Dit Resnakoba Polda Kalsel dipimpin AKBP Zaenal Arifien melakukan penyelidikan.

Usai dilakukan pengejaran dan memberhentikan kendaraan, Tim pun berhasil mengamankan kedua pelaku dan melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 paket kecil narkotika di celana tersangka ET dan 3 paket kecil di dalam kotak rokok.

Selain itu, juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah tas berwarna coklat berisikan 10 paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus koran dengan berat total 10.123,95 gram atau 10 kilogram 1 ons 23,95 gram.

“Para pelaku dikenakan Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” jelas Kombes Pol Tri Wahyudi.

Dalam kesempatan ini, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i juga mengimbau kepada masyarakat jangan pernah coba-coba menggunakan narkoba. Jika warga menemukan ada oknum yang melakukan transaksi narkoba, segera laporkan ke pihak Kepolisian terdekat. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tindak kejahatan skimming yang saat ini menimpa nasabah Bank Kalsel, menjadi perhatian serius dari manajemen Bank Kalsel, salah satunya dengan membentuk Tim Penanganan Skimming Bank Kalsel. Fungsi utamanya adalah melakukan verifikasi kepada nasabah yang telah melapor untuk kemudian dilakukan penggantian terhadap kerugian yang dialaminya.

Saat ini, berdasarkan hasil investigasi Tim Penanganan Skimming Bank Kalsel, tercatat 94 nasabah telah terverifikasi dan terbukti mengalami tindak skimming dengan nilai kerugian nasabah mencapai Rp1,9 miliar. Lebih lanjut, ditemukan bahwa penggunaan transaksinya berada di luar wilayah Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya menuturkan, sudah dilakukan penggantian kepada nasabah yang terverifikasi skimming sesuai dengan nilai kerugian yang dilaporkan.

“Tindakan ini perlu diambil secara cepat dan tepat, dimana hal ini sebagai bentuk komitmen Bank Kalsel untuk selalu memastikan nasabah sebagai prioritas utama agar selalu merasa aman dan nyaman,” jelas Hanawijaya.

Bank Kalsel memahami sepenuhnya keresahan dan kecemasan nasabah yang mengalami tindak skimming. Oleh karena itu, pada Selasa (2/8), dipimpin langsung Direktur Utama dan Direktur Operasional Bank Kalsel, Hanawijaya dan Ahmad Fatrya Putra, dengan didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Konsultan Hukum Bank Kalsel, menyambangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (SPKT POLDA KALSEL) untuk melaporkan kasus skimming yang terjadi di Bank Kalsel. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) SUBDIT V TIPIDSIBER POLDA KALSEL untuk ditindaklanjuti.

Adapun laporan yang disampaikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 Jo Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

“Laporan telah kami lakukan kepada POLDA KALSEL yang dalam hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Subdit V Tindak Pidana Siber. Secara umum pelaporan menyangkut kasus skimming yang telah merugikan nasabah Bank Kalsel. Atas hal tersebut, kami mengharapkan pelaku dapat ditemukan dan diadili sesuai hukum yang berlaku, sehingga hal serupa tidak terjadi lagi di masa akan datang,” tegas Hanawijaya.

Lebih lanjut, Bank Kalsel kembali mengimbau kepada seluruh nasabah Bank Kalsel agar senantiasa berhati-hati dan melakukan mitigasi terhadap potensi skimming, antara lain dengan mengganti PIN ATM secara berkala, menjaga kerahasiaan data, dan menggunakan fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu (Cardless) melalui Mobile Banking Aksel by Bank Kalsel.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan nasabah dan jika nasabah mengalami kesulitan dapat menghubungi call center atau cabang Bank Kalsel terdekat. Kami berkomitmen untuk mengganti sepenuhnya kerugian nasabah yang terverifikasi dan terbukti skimming. Hal ini merupakan prioritas kami untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)