BANJARBARU – Atlet PWI Kalsel yang mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) VIII 2022 di Malang, telah berangkat pada Minggu (20/11) pagi.
Keberangkatan mereka dilepas langsung Ketua Kontingen PWI Kalsel, Sandi Fitrian Noor di ruang keberangkatan Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Putra sulung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor ini dengan ramah menyapa seluruh atlet dan memberikan motivasi.
“Selamat bertanding, semoga bisa memberikan yang terbaik,” pesannya.
Menurutnya, keberangkatan para wartawan Kalsel ke Malang, bukan semata mengikuti Porwanas. Tapi juga menjadi ajang promosi wisata di Kalsel.
“Kita punya banyak wisata yang bisa diperkenalkan ke luar daerah. Terutama wisata religi yang menjadi nilai jual Kalsel sebagai daerah religius,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie mengajak para atlet menjunjung tinggi sportivitas selama berlaga di Porwanas.
Karena menurutnya, selain berlomba menjadi yang terbaik, Porwanas merupakan ajang berkumpul dan bersilaturahmi para wartawan.
“Insya Allah nanti peraih medali akan diberi bonus,” ungkapnya.
Porwanas sendiri digelar mulai 21 – 26 November 2022 di Malang Raya, Jawa Timur.
Pada event olahraga empat tahunan ini PWI Kalsel memboyong 120 wartawan. Mereka turun pada cabang olahraga Futsal U40 dan U27, Bulutangkis, Billiar, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Bridge, Catur, E-Sport, Atletik, Karya Tulis, dan Fotografi. (PWIKalsel-RIW/RDM/RH)
Bulan: November 2022
Gelar Pelatihan, PWI Nilai Profesionalitas Wartawan Sangat Penting
BANJARBARU – Profesionalitas seorang wartawan sangat penting dalam menjalankan tugas sesuai kode etik. Dengan adanya profesionalitas, para wartawan sudah dianggap sebagai pekerja yang berkompeten dibidangnya dalam mencari, mengolah, dan membuat berita.
Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel Zainal Helmie, usai menghadiri pelatihan peningkatan wartawan di aula Linggangan, DPRD Kota Banjarbaru. Kamis (17/11) siang.
Zainal menyampaikan, profesionalitas seorang wartawan sangat penting dalam menjalankan tugas sesuai kode etik. Sehingga pelatihan peningkatan kompetensi wartawan sangatlah penting dan bermanfaat. Terutama bagi wartawan dalam melakukan tugasnya.
“Alhamdulillah tidak ada komplain, memang ada sedikit orang mempermasalahkan profesionalitas terkait pemberitaan, seperti salah penyebutan nama, tempat, dan beberapa lainnya,” ungkap Zainal Helmie.
Dilanjutkan Zainal Helmie, pihaknya mengapresiasi para anggota PWI Kota Banjarbaru yang baru dilantik, namun sudah dapat melakukan persiapan uji kompetensi wartawan, melalui kegiatan pelatihan peningkatan wartawan. Sehingga wartawan kota Banjarbaru dan kabupaten Banjar, dapat menjadi profesional dan benar-benar paham, akan tugasnya dalam membuat berita.
“Dengan adanya pelatihan peningkatan wartawan ini, maka profesionalisme dari wartawan yang ada di Kota Banjarbaru dan kabupaten Banjar dapat terus meningkat,” Tutup Zainal Helmie.
Diketahui sebanyak 30 wartawan dari kota Banjarbaru dan kabupaten Banjar, mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi wartawan dengan tujuan peningkatan kemampuan dan profesionalitas dalam kinerja sehari-hari. Pelatihan yang berlangsung pada Kamis – 17 November 2022 tersebut, dibuka Ketua PWI Kota Banjarbaru, Rasyid Ridha. dan menghadirkan Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie sebagai narasumber. (MRF/RIW/RH)
“Gas Bahimat” Kejurnas dan NC Final Round IOF 2022 Resmi Dimulai
BANJAR – Event “Gas Bahimat” Kejuaraan Nasional Indonesia Offroad Federation (Kejurnas IOF) 2022 dan National Championship (NC) Final Round resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Jumat (18/11).
Dalam sambutannya Sahbirin menyebut, offroad bukan sekadar olahraga ekstrim saja, melainkan juga aktif dalam beberapa kegiatan sosial seperti gerakan cinta lingkungan. Bahkan diakuinya, dalam kegiatan tertentu banyak komunitas offroad yang turut berperan dalam mempromosikan dan mengembangkan pariwisata di daerah masing-masing.
Di sisi lain lanjut Gubernur, secara psikologi olahraga ini juga sangat baik untuk melatih diri sebagai pejuang untuk mengalahkan setiap rintangan.
“Sebagaimana yang kita ketahui, rute yang dilalui kendaraan offroad adalah jalur sulit yang memerlukan strategi khusus. Untuk itu dibutuhkan ketangkasan, keberanian, kewaspadaan, ketelitian dan juga kesabaran dalam pengendaraannya,” ujarnya.
Menurutnya offroad juga sangat perlu dikembangkan, agar generasi muda yang gemar berolahraga seperti ini mampu menjadi offroader yang berkelas profesional dan bersaing di kancah internasional.
“Maka dari itu saya menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh IOF ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) IOF Kalsel, Haryadi menilai, dengan diikuti pebalap dari seluruh penjuru tanah air, kegiatan ini dapat membantu mendongkrak pariwisata melalui keindahan alam yang disajikan lewat trek yang dilalui.
“Kalsel memiliki banyak tempat yang cocok untuk pecinta offroad. Mulai dari hutan, bukit dan pegunungan eksotik yang belum dijamah. Salah satunya seperti kawasan Kiram yang jadi salah satu lokasi kegiatan ini,” ujarnya.
Event “Gas Bahimat” Kejurnas IOF 2022 dan NC Round Final diselenggarakan mulai 18 hingga 20 November 2022. Selain Kiram, pusat perbelanjaan terbesar di kota Banjarbaru juga dijadikan sebagai lokasi kegiatan.
Dengan seluruh persiapan yang dilakukan oleh panitia dan dukungan penuh dari Pemprov Kalsel tersebut, tentu sangat diapresiasi oleh Ketua Pengurus Pusat IOF, Sam Budigustian.
Bahkan pada seri kejuaraan di tahun-tahun mendatang, Sam mewajibkan tuan rumah menjadikan pusat perbelanjaan sebagai salah satu lokasi untuk kegiatan.
“Di seluruh Indonesia, setiap seri kejuaraan diwajibkan ada prolog trek di sekitar pusat perbelanjaan sebagai daya tarik IOF bagi masyarakat,” imbuhnya. (SYA/RIW/RH)
Pemprov Kalsel Diminta Segera Programkan Rehabilitasi Hutan Mangrove
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta agar segera memprogramkan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, belum lama tadi.
Wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu khawatir jika tidak segera dilakukan rehabilitasi hutan mangrove atau bakau, bisa berdampak buruk terhadap kawasan permukiman penduduk, terutama yang tinggal di wilayah pesisir seperti Kotabaru, Tanbu, Tanah Laut (Tala), Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar.
“Tapi kalau hutan mangrove itu tidak terjaga atau dibiarkan gundul dikhawatirkan bila terjadi rob (banjir air pasang dalam) bisa menyapu permukiman penduduk,” jelasnya.
Paman Yani menyontohkan, di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, beberapa desa tersapu banjir rob karena keadaan hutan mangrovenya tidak bisa berfungsi sebagai penyangga.
Selain itu, lanjutnya, di Batulicin Tanah Bumbu, air laut sekitar enam kilometer naik ke daratan juga disebabkan hutan mangrove yang minim sehingga tidak mampu membendung arus pasang dalam air laut.
“Oleh karena itu saya minta dalam RAPBD Kalsel 2023 dialokasikan anggaran untuk program rehabilitasi hutan mangrove supaya jangan terlambat atau sampai menimbulkan bencana,” pintanya.
Paman Yani juga meminta rehabilitasi hutan mangrove ini juga secara massif dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Kalsel. Bahkan pihak kementerian terkait juga ikut bertanggungjawab terhadap persoalan ini. (NRH/RIW/RH)
Dispar Kalsel Terus Kembangkan Desa Wisata
BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus mengembangkan desa wisata di Banua.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru-baru tadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi Desa Wisata Kubah Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, yang sebelumnya berhasil masuk dalam 50 besar Desa Wisata Terbaik di Indonesia, dan kini meraih penghargaan sebagai Juara Harapan 1 Kategori Souvenir pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).
“Kami akan berikan di Desa Wisata Kubah Basirih berupa fasilitas pendukung transportasi sungai speed boat sesuai yang mereka usulkan,” ucapnya.
Disampaikan Syarifuddin, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan Desa Wisata yang ada di Banua, tidak hanya di Kubah Basirih saja. Selama ini pihaknya juga memberikan bantuan berupa toilet wisata dan tempat sampah untuk menjaga kebersihan di semua destinasi wisata, sesuai usulan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Kalsel ini dinilai memiliki potensi wisata sangat baik, setiap tahun teruslah diperhatikan perbaikan sarana dan prasarananya,” kata mantan Pjs Bupati Kotabaru itu.
Lebih jauh, Syarifuddin menambahkan, selama ini pihaknya terus berupaya mengembangkan pariwisata berbasis Desa Wisata, agar dapat bersaing di tingkat Nasional. Ia berharap pemerintah daerah setempat sebagai pemangku kebijakan dapat memetakan potensi Desa Wisata unggulan untuk dikembangkan, agar dapat mengikuti tahapan persiapan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 mendatang.
“Pengembangan lebih banyak Desa Wisata berdampak sangat besar, karena dapat semakin meningkatkan kunjungan wisatawan lokal, hingga mancanegara ke Kalsel,” tutup Syarifuddin. (NHF/RIW/RH)
Jembatan Terapung, Ikon Wisata Baru di Kota Banjarmasin
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini telah melengkapi fasilitas umum Jembatan Terapung, penunjang peningkatan pariwisata susur sungai. Dan, saat ini Walikota Banjarmasin meresmikan Jembatan Terapung Penghubung Siring Maskot Bakantan dengan Kawasan Siring Kampung Ketupat, Jumat (18/11).
“Saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan jembatan terapung pertama di Kota Banjarmasin. Sehingga kedepannya dapat dicontoh pada pembangunan lainnya,” ungkap Ibnu.
Pembangunan jembatan terapung ini dalam rangka menunjang pariwisata susur sungai di Kota Banjarmasin.
Ibnu berharap, kedepannya kawasan siring di Kota Banjarmasin dapat terhubung semuanya, dari Siring Menara Pandang hingga ke kawasan Siring Muara Kelayan.
“Diharapkan seluruh akses dari Siring yang ada di Kota Banjarmasin ini, akan terhubung semuanya,” ucap Ibnu.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin ini meminta, agar aset fasilitas umum Jembatan Terapung, tidak dicuri atau dirusak.
“Kami meminta agar warga dapat menjaga aset jembatan terapung, begitu juga untuk hasil hasil pembangunan dari Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ibnu mengatakan, pihaknya melihat kayu Ulin dari Jembatan Terapung tersebut sangat bagus. Oleh karena itu, jangan dicuri atau dirusak.
“Kami melihat kayu Ulin dari Jembatan Terapung ini sangat bagus, hendaknya jangan dicuri atau dirusak,” katanya.
Karena itu, Ibnu mengajak warga untuk menjaga dan merawat secara keseluruhan Jembatan Terapung tersebut.
“Pemerintah Kota Banjarmasin telah memasang CCTV untuk mengawasi aset fasilitas umum tersebut,” ujar Ibnu. (SRI/RIW/RH)
Gencarkan Minat Baca, Dispersip Kalsel Sambangi Sejumlah Sekolah di HSU
HULU SUNGAI UTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel terus bergerak menggencarkan promosi minat baca dan literasi kepada masyarakat di Banua.
Dengan membawa pasukan perpustakaan kelilingnya dan ratusan buku bacaan, kali ini jajaran Dispersip Kalsel menyambangi sejumlah sekolahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) seperti SD IT dan SMP IT Ihsanul Amal Alabio, Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah Al-Ukhuwwah Amuntai, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ukhuwwah Amuntai, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 18 HSU, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 HSU.
Kedatangan perpustakaan keliling Dispersip Kalsel inipun disambut antusias oleh ratusan peserta didik, dan para guru, serta pustakawan dari masing-masing sekolahan.
Kepala Perpustakaan SD IT Ihsanul Amal Alabio, Rahmah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Ihsanul Amal Alabio, Helda Yanti mengaku senang atas kunjungan perpustakaan keliling Dispersip Kalsel ke sekolah mereka, apalagi ini kunjungan yang pertama ke sekolah mereka.
“Alhamdulillah para murid sangat antusias, banyak sekali buku-buku yang menarik. Kunjungan ini juga mendukung program literasi di sekolahan kami, semoga kunjungan ini bisa dilakukan secara rutin di lain waktu” kata mereka melalui siaran pers Dispersip Kalsel, Jum’at (18/11).
Hal senada juga disampaikan Pustakawan MTs Al-Ukhuwwah Amuntai, Risdawati dan Pustakawan MI Al-Ukhuwwah Amuntai, Sri Eva Hidayani. Menurut mereka kedatangan tim perpustakaan keliling Dispersip Kalsel ini sangat membantu para peserta didik mereka untuk mendapatkan bahan bacaan yang bermutu.
“Kedatangan perpustakaan keliling ini sangat berkesan bagi anak-anak didik kami untuk mendapatkan bahan bacaan yang bagus dan menambah wawasan mereka. Mengingat koleksi buku di perpustakaan kami masih sangat terbatas” tutur dua orang pustakawan tersebut.
Begitu pula yang dirasakan peserta didik dan pustakawan MIN 18 HSU dan MTSN 8 HSU. Supian Sauri, Kepala MIN 18 HSU dan Subhan Noor, Pustakawan MTSN 8 HSU yang berterima kasih atas kesediaan tim perpustakaan keliling Dispersip Kalsel yang berkunjung ke sekolah mereka.
Mereka mengungkapkan kedatangan tim perpustakaan keliling Dispersip Kalsel dengan ratusan buku bacaan ini memotivasi siswa-siswi mereka untuk lebih gemar membaca dan meningkatkan wawasan literasi mereka.
“Alhamdulillah kegiatan ini sangat positif bagi perkembangan minat baca anak-anak kami, semoga kunjungan ini bisa dilakukan secara rutin” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RIW/RH)
Berdiri di Lokasi Pertambangan, SDN Bawahan Selan 6 Mataraman Terancam Roboh
BANJAR – Berdiri di atas lahan pertambangan batu bara seluas 1.864 hektar (Ha), Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bawahan Selan 6, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, terancam roboh.
Meskipun telah berdiri sejak puluhan tahun atau mulai 1982, namun jarak antara sekolah dengan konsesi tersebut ternyata tak jauh, yakni hanya berkisar 10 meter. Bahkan, saat ini sudah dianggap membahayakan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Mursal, menuturkan, aktivitas pertambangan yang berdekatan dengan bangunan sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) itu, berstatus legal mining atau boleh ditambang karena memiliki izin sah beroperasi.
“Kami telah menyurati pemegang izin usaha pertambangan (IUP) agar melakukan aktivitas sesuai dengan kaedah good mining practice (pertambangan yang baik dan benar). Nantinya akan dilakukan penindakan serta tak lupa pula kami terus memantau,” ujarnya dalam keterangan pers saat meninjau ke lokasi bersama awak media, Kamis (18/11) sore.
Padahal dalam peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan pertambangan yang baik, pemegang IUP diwajibkan untuk mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan perumahan penduduk, fasilitas umum (fasum), situs sejarah, cagar budaya, badan perairan umum dan perkebunan. Dengan jarak yang disepakati adalah 100 meter.
Terkait belum adanya tindakan sampai saat ini, Mursal mengaku masih ragu. Karena ranah pertambangan saat ini merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Namun beberapa hari lalu kami sudah berkonsultasi ke Kementerian terkait kewenangan pelanggaran terhadap lingkungan yang ada di sini. Kami mendapat informasi jika dokumen lingkungan yang dikeluarkan kabupaten itu kewenangannya tetap di kabupaten. Sedangkan untuk yang dikeluarkan oleh kementerian ya di kementerian juga,” beber Mursal.
Upaya kongkrit yang dilakukan pihaknya, agar kegiatan pertambangan yang berdekatan dengan fasum dan membahayakan, baik infrastruktur atau masyarakat, adalah sekiranya pemilik tambang dapat menutup (reklamasi) atau bisa melakukan penanaman (reboisasi) agar tak lagi menjadi kekhawatiran seluruh kalangan.
Sementara itu, Kasi Penanganan Hukum Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Banjar, Imam Syafrizal, menyebut, kegiatan pertambangan yang dilakukan terkesan sebuah kelalaian. Terlebih, menurutnya, pelaksanaan di lapangan kemungkinan belum dikaji. Sehingga, kedekatan antara bangunan SDN Bawahan Selan 6 tak sempat diperhitungkan.
“Mereka kurang cermat, biasanya karena target produksi, lalai akan hal ini,” terangnya.
Dijelaskannya, terkait pidana, harus mengakibatkan pencemaran dan ada korban maka tindakan itu bisa dilakukan. Akan tetapi, saat ini belum ada, sehingga pihaknya lebih mengutamakan pembinaan.
“Jadi, Undang-Undang (UU) lingkungan hidup itu, ketika menyangkut korban dan harta benda tentu ada tindak pidananya,” tutupnya.
Dari data yang didapat, perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin resmi menambang sejak 2015 lalu. Sementara proses produksi hasil alam dari batu bara diketahui baru berjalan 3 tahun. (RHS/RIW/RH)
Pelajari Peningkatan Mutu, Labkesda Kaltim Kunjungi Labkesda Kalsel
BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkunjung ke Labkesda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Kamis (17/11).
Rombongan Labkesda Kaltim dipimpin Kepala Labkesda Kaltim, Agus Joko Praptomo didampingi Kepala Seksi (Kasi) Mutu, Kaspianoor beserta jajarannya disambut langsung oleh Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami beserta jajarannya.
Kepala Labkesda Kalsel, Agus Joko Praptomo menilai bahwa kemajuan Labkesda Kalsel sangat pesat, termasuk dalam target pendapatan BLUD yang sangat tinggi. Sehingga pihaknya ingin mempelajari seperti apa cara meningkatkan hal tersebut, terutama terkait dengan mutu. Apalagi ke depan, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN).
“Karena bagaimanapun juga Labkesda Kalsel lebih dulu akreditasinya dan yang penting lagi registrasi laboratorium lingkungan. Sementara saat ini peraturan untuk mendapatkan akreditasi dan registrasi tersebut sangat ketat sehingga kami konsultasi ke Labkesda Kalsel untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” katanya.
Sementara, Kepala Seksi Mutu Labkesda Kaltim, Kaspianoor menambahkan pihaknya perlu melakukan akreditasi sebagai jaminan mutu atas kualitas produk dan layanan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan citra, kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
“Labkesda Kaltim sudah terakreditasi namun belum teregistrasi untuk laboratorium lingkungan di Kementerian LHK. Hal itu yang sedang kita persiapkan,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami menambahkan secara umum Labkesda Provinsi Kaltim lebih maju dimana dukungan pemerintah daerah Kaltim cukup bagus yang dibuktikan dengan alokasi anggaran yang besar pada tahun 2023 nanti. Hanya saja, lanjutnya, Labkesda Kaltim memerlukan informasi mengenai permasalahan teknis yang berkaitan dengan legalitas terutama akreditasi untuk laboratorium pemeriksaan lingkungan.
“Saat ini, mengacu kepada regulasi yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup sangat ketat. Karenanya, Labkesda Kaltim ingin belajar mengenai hal tersebut karena Labkesda Kalsel lebih dulu mendapatkan akreditasi dan registrasi daripada Labkesda Kaltim,” tambahnya.
Setelah melakukan diskusi, rombongan Labkesda Kaltim diajak berkeliling melihat sarana dan prasarana yang ada di Labkesda Kalsel. (NRH/RIW/RH)
DPRD Kalsel Dukung Kelanjutan Pembangunan Jembatan Pulau Laut
BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mendukung kelanjutan pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dengan daratan Kalimantan.
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, HM Rosehan Noor Bahri kepada wartawan, usai menerima kunjungan DPRD Kabupaten Kotabaru, Rabu (16/11) sore.
Untuk itu, menurut Rosehan, pihaknya bersama DPRD Kabupaten Kotabaru akan melakukan konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meminta kejelasan terkait kelanjutan pembangunan jembatan tersebut.
“Diharapkan pembangunan jembatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti supaya bisa segera rampung. Apalagi Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru dan Pemkab Tanah Bumbu sudah menggelontorkan dana ratusan miliar rupiah,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Awaludin menjelaskan, sampai saat ini pembangunan jembatan penghubung tersebut masih belum masuk ke dalam program strategis nasional (PSN). Karenanya, pihaknya meminta dukungan Komisi III DPRD Kalsel untuk mendorong Pemerintah Pusat, memasukkan pembangunan jembatan Pulau Laut itu dalam PSN.
“Terealisasinya pembangunan jembatan Pulau Laut ini sangat diharapkan masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan feri penyeberangan,” ungkapnya.
Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Jerry Lumenta, keberadaan jembatan Selat Pulau nantinya akan banyak mendatangkan manfaat. Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, juga akan mendorong pengembangan kepariwisataan.
“Jembatan Pulau Laut ini jika sudah selesai dibangun nantinya akan menjadi destinasi wisata baru sebagai jembatan terpanjang kedua di Indonesia sesudah jembatan Suramadu. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Dalam pertemuan itu, Komisi II DPRD Kotabaru juga membicarakan mengenai permasalahan ODOL (Over Dimension dan Over Loading) serta perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan di daerah tersebut. (NRH/RIW/RH)