Bulan: Maret 2022

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga-nya memberikan pelatihan, lifestyle (Gaya Hidup) atlet dan pelatih untuk mencapai prestasi maksimal.

Pelatihan digelar disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (21/3). Dan, dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.

Hermansyah mengatakan, dilaksanakannya kegiatan ini, untuk menjaga prestasi atlet di Provinsi Kalimantan Selatan melalui gaya hidup yang mereka jalani.

“Dilaksanakannya kegiatan pelatihan gaya hidup atlet dan pelatih untuk mencapai hasil yang maksimal ini, untuk menjaga prestasi atlet di Provinsi Kalimantan Selatan melalui gaya hidup yang mereka jalani,” ungkapnya.

Mengingat, lanjut Hermansyah, gaya hidup para atlet berprestasi tersebut, tentunya berbeda dengan orang biasa.

“Para atlet berprestasi ini memiliki karakter, seperti karakter disiplin serta memiliki sikap mental yang kuat, setta lainnya,” ucapnya.

Pelatihan ini juga diberikan kepada para pelatih, para pelatih juga diharapkan memiliki karakter yang kuat juga.

“Untuk melatih hal tersebut, maka kami mendatangkan langsung narasumber dari pusat,” ucap Hermansyah.

Pelatihan ini diberikan kepada atlet serta pelatih berprestasi dari cabang olahraga unggulan. Hal tersebut, berdasarkan dari desain besar olahraga nasional dari Kementerian Olahraga.

Sementara itu, Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel M Fitri Hernadi mengatakan, untuk menjaga gaya hidup atlet di Provinsi Kalimantan Selatan, maka pelatihan ini dilaksanakan.

“Misalnya setelah pertandingan para atlet selama ini tidak terarah seperti bisa mengkonsumsi makanan apa saja, kini sudah tidak bisa lagi,” ungkap Fitri.

Mengingat, lanjutnya, pada pelatihan ini akan diberikan menjaga asupan gizi untuk para atlet berprestasi tersebut.

“Selain itu pengukuran kemampuan para atlet juga akan terus diukur,” ucap Fitri. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 15 orang mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Teknologi Laboratorium Medik (TLM) Program Sarjana Terapan Jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) Banjarmasin mengakhiri Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Laboratorium Kesehatan (Labkes) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penjemputan mahasiswa yang telah melaksanakan PKL dari 25 Januari – 19 Maret 2022 ini dilakukan oleh Dekan Prodi TLM Poltekes Kemenkes Banjarmasin, Haitami beserta perwakilan dosen lainnya di acara Penutupan PKL di aula Labkes Kalsel, pada Sabtu (19/3).

Kepala Labkes Kalsel, Susi Hermina menyampaikan PKL ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di Labkes Kalsel sebagai pusat pendidikan dan latihan, selain juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan sebagai laboratorium rujukan.

“Jadi yang PKL disini dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya dari Poltekes Kemenkes, tetapi juga dari Uniska, Poltekes Banjarmasin maupun SMK,” katanya kepada wartawan.

Susi menyatakan pihaknya merasa bersyukur Labkes dijadikan tempat atau wadah para mahasiswa dan pelajar untuk menimba ilmu sehingga diharapkan kegiatan ini bisa menambah pengetahuan mereka untuk mempersiapkan diri terjun dan memberikan pelayanan secara maksimal ke masyarakat.

“Hal ini merupakan satu kehormatan bagi kami. Apa yang kami mampu, kami akan bantu anak-anak yang ingin praktik disini. Karena apa yang mereka dapat di bangku kuliah belum tentu sama dengan apa yang didapat ketika praktik. Bisa jadi di kampus, masih manual. Sedangkan di tempat kami, otomatis,” jelasnya.

Sementara, Dekan Prodi TLM Poltekes Kemenkes Banjarmasin, Haitami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Labkes Kalsel yang telah menerima dan membimbing mahasiswa-mahasiswi Poltekes Kemenkes Banjarmasin.

“Terimakasih kami ucapkan karena diberi kesempatan untuk menerapkan MoU dengan Labkes Kalsel dalam bidang pendidikan. Sehingga 13 orang mahasiswi dan 2 orang mahasiswa kami bisa menerapkan teori-teori yang dipelajari di bangku dalam pelaksanaan praktik di Labkes,” jelasnya.

Haitami berharap melalui PKL ini, keterampilan para mahasiswa benar-benar terasah sehingga mereka akan menjadi mahasiswa TLM yang profesional, unggul dan bermoral sesuai dengan visi dan misi Poltekes Kemenkes RI.

Sedangkan salah seorang mahasiswi Poltekes Kemenkes Banjarmasin, Reza Pertiwi mengakui dirinya sangat bangga bisa masuk dan menjadi bagian dari Labkes Kalsel dan bisa bertemu dengan Penyelia dan Analis yang sangat luar biasa.

“Semoga Labkes Kalsel selalu menjadi laboratorium terdepan dan tempat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan Zairullah Azhar menargetkan kepada seluruh DPC PKB di seluruh Kalsel, agar dapat merebut kursi Ketua DPRD di 13 Kabupaten dan Kota ditingkat provinsi Kalsel.

Target ini terungkap, pada acara Coaching Clinik dan Serah Terima SK Penetapan Kepengurusan serta Penandatanganan Komitmen Kinerja DPC PKB se-Kalimantan Selatan, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, baru baru tadi.

“Pada Pemilu 2024 mendatang, tentunya kami menargetkan pada menduduki kursi Ketua DPRD Se Kalsel, minimal wakil ketua,” ungkap Zairullah, kepada sejumlah wartawan.

Zairullah mengatakan, untuk mencapai target tersebut, PKB Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan pengarahan khusus dari DPP PKB.

“Dan, tentunya kami akan menjalankan arahan DPP tersebut, untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.

Sedangkan, lanjut Zairullah, untuk target kursi DPR RI pihaknya menargetkan dapat memperoleh 3 kursi.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid mengatakan, kedatangan mereka ke DPW PKB Provinsi Kalimantan Selatan ini, karena provinsi ini merupakan basis pemenangan PKB. Oleh karena itu, pihaknya memberikan pembekalan kepada DPD PKB serta seluruh DPC PKB di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk pemenangan PKB pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kami datang ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pembekalan, agar PKB memperoleh kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya.

PKB Provinsi Kalimantan Selatan ini, lanjutnya, dipimpin Zairullah Azhar yang akan terus berjuang untuk kemenangan PKB di provinsi ini. (SRI/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Sebagai bentuk nyata dari sebuah kepedulian terhadap konstituennya, anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali menyapa masyarakat secara langsung melalui kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper), bertempat di Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (21/3).

Adapun Sosper yang kali ini adalah Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat kita. Oleh karenanya penting sekali Perda ini untuk disosialisasikan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kalimantan Selatan usai kegiatan Sosper Penyelenggaraan Kesehatan.

Peningkatan kualitas kesehatan dikatakan Yani Helmi harus terus mendapat perhatian, terlebih dimasa serba sulit saat ini.

“Meski saat ini bahan pokok seperti minyak goreng sedang menjadi kekisruhan. Namun kesehatan masyarakat harus tetap diperhatikan,” katanya.

Kewaspadaan tinggi terhadap penyakit bawaan di tengah wabah COVID-19 lanjutnya, juga harus diperhatikan oleh masyarakat agar tidak menjadi penularan yang lebih masif.

“Dengan adanya Perda ini, maka menjadi payung hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal terhadap semua penyakit,” paparnya.

Ia mengharapkan, dengan diketahuinya sosialisasi Perda ini masyarakat dapat dengan mudah memahami secara keseluruhan keberadaan terkait aturan yang dimiliki tersebut.

Sementara itu, Kasi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kalsel, Heru, mengungkapkan, dibentuknya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tersebut tidak lain tujuannya hanya untuk mengingatkan agar masyarakat bisa tetap menjaga kesehatan sehingga aturan ini juga berjalan sesuai perencanaan yang baik.

“Terutama bagi pemerintah daerah bersama-sama masyarakat mengembangkan dan membangun serta meningkat kesadaran untuk hidup sehat,” tuturnya.

Heru menyebut, penyelenggaraan upaya kesehatan ini mempunyai 26 jenis kegiatan. Antara lain: layanan kesehatan jiwa, layanan kesehatan tradisional, hingga penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

Dalam kesempatan ini Yani Helmi juga membagikan bingkisan untuk warga yang beruntung berupa bahan pokok serta kelengkapan alat kesehatan di masa COVID-19. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Selama tahun 2017 – 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menghasilkan 79 laporan hasil audit atas kasus tindak pidana korupsi, berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Hasil Audit Investigasi. Jumlah kerugian yang disampaikan ke kepolisian dan kejaksaan senilai Rp98,38 miliar.

Hal itu diungkapkan Rudy M. Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama-sama dengan KPK, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Pengadilan Tinggi Kalimatan Selatan, baru – baru ini di Banjarmasin.

Rapat Koordinasi berlangsung di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan jajarannya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Tipikor, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin, Hakim Tipikor, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Tema dari rapat koordinasi ini adalah “Penguatan Sinergitas Penegakan Hukum Tipikor”.

Rapat Koordinasi memiliki tiga tujuan. Pertama, penyamaan visi, persepsi dan mindset para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terkait Tipikor. Kedua, saling memahami dan menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang – Undang. Ketiga, kolaborasi dan saling mendukung antar instansi, berbagi kelebihan, dan mencari solusi bersama.

“Area penyimpangan yang ditemukan dominan Dana Desa, yang menempati urutan teratas. Diikuti dengan pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, hibah, perusahaan negara/daerah, pendidikan, pembebasan lahan, dan pajak daerah/PNBP. Berdasarkan nilai kerugian negara, kasus pengadaan barang/jasa menempati urutan teratas,” katanya.

Ini diikuti dengan kasus hibah, perjalanan dinas, perusahaan negara/daerah, dana desa, pembebasan lahan, pendidikan, dan pajak daerah/PNBP.

Terkait penyimpangan dana desa, kata Rudy, secara kultural perlu dilakukan pendalaman, apakah penyimpangan ini disebabkan oleh niat atau kurangnya pemahaman perangkat desa atau pembakal terkait tindak pidana korupsi.

Sebab, katanya, pemberantasan korupsi pada dasarnya adalah pengendalian korupsi. Karenanya di negara lain diatur batasan penerimaan gratifikasi karena aspek kultural lokal. Dijelaskan kemudian oleh Rudy, pemberantasan praktik korupsi pada pengadaan barang/jasa seharusnya ke depan tidak hanya di sisi permintaan, yaitu pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan yang biasanya dari unsur instansi pemerintah. Penegakan hukum juga harus melihat sisi suplai penyedia, yaitu penyedia barang/jasa apakah tersertifikasi dan layak secara kompetensi.

“Jika tidak kompeten dalam mengerjakan proyek, harus dikenakan sanksi hukum,” katanya.

Rudy juga mengungkapkan isu strategis yang akan menjadi sasaran BPKP tahun 2022 di Kalimantan Selatan, yaitu audit reklamasi tambang batu bara dan pajak air permukaan, yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, audit yang selama ini hanya menyasar kerugian keuangan negara akan diperluas pada lingkup kerugian perekonomian negara. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran besar dalam penurunan angka stunting di tanah air. Jika prevalensi stunting di Kalimantan Selatan, terutama di daerah berstatus merah turun drastis, maka kontribusinya untuk penurunan angka stunting di tanah air cukup berarti.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air pada tahun 2022 ini. Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, lima wilayah di Kalimantan Selatan termasuk dalam 76 kabupaten/kota berkategori “merah” diantara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas di tanah air yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Status merah disematkan untuk wilayah yang memiliki prevalensi stunting di atas kisaran 30 persen.

Setidaknya ada 4 kabupaten di Kalsel yang memiliki prevalensi di atas 30 persen. Yakni kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, dan Balanganz dengan revalensi di atas 32 persen. Padahal batas ambang atas yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah 20 persen.

Enam daerah yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, adalah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kota Banjarmasin, Kotabaru dan Hulu Sungai Utara. Bahkan, Hulu Sungai Tengah dengan prevalensi 29,6 persen dan Hulu Sungai Selatan dengan 29,1 persen, nyaris berstatus merah.

Sementara itu kota Banjarbaru dan Tanah Bumbu berpredikat “hijau” dengan angka prevalensi stuntingnya di antara 10 hingga 20 persen. Tanah Bumbu dengan prevalensi 18,7 persen menjadi daerah yang memiliki prevalensi angka stunting terendah di Kalimantan Selatan. Tidak ada satu pun daerah di Kalimantan Selatan yang berstatus “biru” yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen.

Secara nasional, Presiden Joko Widodo menargetkan, capaian angka stunting 14 persen di tahun 2024. Sesuai dengan komitmen itu, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah dikisaran 3,4 persen. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, menunjukan keseriusan dalam penanganan stunting di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah.

Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta berkomitmen, untuk menurunkan prevalensi stunting di hingga 25,71 persen pada akhir 2022. Tidak itu saja, Kalimantan Selatan juga ditarget memiliki angka prevalensi stunting 21,51 persen di 2023, dan diharapkan di 2024 menyentuh angka 17,27 persen.

“Komitmen itu sudah kami buktikan dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga sebanyak 3 ribu orang lebih. Dimana setiap kabupaten/kota akan ditempatkan 3 orang, yang diantaranya berprofesi sebagai bidan dan penyuluh KB. Selain itu, kami juga mendesak pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk tim yang sama. Sehingga terjadi percepatan penurunan angka stunting, seperti yang diharapkan,” papar Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, saat konferensi pers Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) di 12 Provinsi Prioritas, pada Senin (21/3) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Hal lain yang sudah dilakukan menurut Roy, adalah rutin memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri dan ibu hamil. Tujuannya untuk menekan kasus anemia, yang menjadi salah satu pemicu tingginya kelahiran yang mengalami stunting. Harapannya, pada 2024 tidak ada lagi wilayah yang berstatus merah di Kalimantan Selatan.

BKKBN yang diberi amanah Presiden Joko Widodo sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72/2021, berharap dengan adanya Sosialisasi RAN PASTI tersebut, dapat memberikan penjelasan secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa.

“Jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi muda yang baru berkeluarga dan yang akan berkeluarga. Tahun 2025 hingga 2035 adalah puncaknya bonus demografi sehingga kita tidak boleh lengah akan potensi lahirnya bayi-bayi stunting. Stunting bisa dicegah asalkan kita semua berkonvergensi untuk mengatasi persoalan itu,” ungkap Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Ari Dwikora Tono.

Menurut Ari Dwikora Tono, BKKBN menyadari peran keluarga begitu sangat strategis sehingga patut disematkan sebutan keluarga sebagai tiang negera. Keluarga yang sehat, produktif dan memiliki kualitas dipastikan akan memiliki bayi-bayi yang sehat pula. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tiga unit usaha EAS Group yakni PT. Adisurya Cipta Lestari, PT. Batulicin Agro Sentosa dan PT. Kodeco Agrojaya Mandiri memperoleh sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dari dua lembaga sertifikasi Internasional. Yakni Bureau Veritas (BV) dan TSI Internasional, pada Senin, (21/3) disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Sertifikat ISPO ini, diserahkan langsung direktur lembaga sertifikasi BV dan TSI, dan disaksikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi S. Binti, serta CEO Jhonlin Group dan EAS Group, maupun jajaran Direksi unit usaha EAS Group.

“Saya harap langkah EAS Group ini, dapat diikuti perusahaan sawit lainnya di Kalimantan Selatan. Karena dengan sertifikat ISPO ini, maka produk kelapa sawit Kalsel akan lebih diakui secara internasional, dari segi kualitasnya. Selain itu, sertifikat ini juga membuktikan, bahwa perusahaan kelapa sawit di Kalsel taat aturan, serta tetap mengedepankan kelestarian lingkungan”, papar Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, saat ditemui wartawan usai acara.

Sementara itu, Direktur Utama EAS Group, Bambang Aria Wisena menjelaskan, diraihnya sertifikat ISPO ini, menunjukkan komitmen perusahaan untuk menerapkan secara konsisten sistem tata kelola berkelanjutan dengan konsep 3P. Yakni People, Planet, Profit, dan transparan serta menetapkan sistem ketelusuran rantai pasokan (supply chain), pada TBS yang dihasilkan dari kebun inti, plasma, mitra dan pekebun swadaya.

“Implementasi komitmen ini, diaplikasikan pada setiap individu mulai dari top manajemen hingga staf dan personel lapangan dengan benar dan bertanggung jawab. EAS Group meraih sertifikat ISPO sebagai komitmen terhadap produksi minyak sawit berkelanjutan sekaligus untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia”, ujarnya di hadapan wartawan.

Tiga anak usaha Eshan Agro Sentosa (EAS Group) member of Jhonlin Group, penerima sertifikat ISPO ini, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit.

Syarat untuk mendapatkan ISPO ini, diantaranya harus menyerahkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), kelas kebun yang dikeluarkan dinas perkebunan daerah, hak guna usaha (HGU), dan izin gangguan (HO).

ISPO merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memajukan industri kelapa sawit ke kancah internasional. Dengan mensertifikasi ISPO, dunia internasional dapat melihat bahwa seluruh industri kelapa sawit nasional sudah melalui standar dan memerhatikan kondisi lingkungan. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel kembali membuktikan reputasinya sebagai salah satu bank terbaik di Indonesia. Hal ini tentunya sebuah prestasi yang membanggakan bagi masyarakat di Banua.

Kali ini dalam helatan bertajuk Indonesia Sales & Marketing (ISMA) 5th Award 2022, Bank Kalsel memperoleh penghargaan GOLD Award “The Best SALES MARKETING for Company 2022 dengan kategori National Regional Bank Company.

Indonesia Sales & Marketing (ISMA) 5th Award 2022 terselenggara sebagai bentuk apresiasi tinggi yang diberikan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dinilai berdasarkan analisis kinerja Sales Marketing-Perusahaan periode Desember 2020-2021 dari data publik, keuangan, SDM, Pemasaran dan Kinerja Perusahaan.

“Bank Kalsel sangat bersyukur mendapatkan apresiasi tersebut dan berkomitmen siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, mendukung program pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian khususnya di Kalimantan Selatan,” ungkap Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK.Prasetya, sesaat setelah menerima penghargaan.

Dengan capaian ini, Bank Kalsel kembali mempertegas komitmen dan dedikasi Bank Kalsel untuk terus meningkatkan prestasi dan selalu memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder dan shareholder.

“Tentunya penghargaan ini tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, pemegang saham, maupun relasi bisnis dan nasabah setia Bank Kalsel. Kami akan terus berupaya mewujudkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, sekaligus berperan dalam pembangunan daerah sesuai dengan tagline kami ‘Setia Melayani, Melaju Bersama,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) menyelenggarakan Spectaxcular 2022, bersamaan dengan kegiatan Kampanye Simpatik PPS dengan tema “Gowes e-Filing Aja’ di Siring 0 Kilometer Banjarmasin, pada Minggu (20/3).

Turut hadir, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor sekaligus membuka kegiatan yang bertujuan menggaungkan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) itu.

Paman Birin, sapaan Sahbirin Noor mengajak seluruh masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu pelaporan berakhir dan mengikuti PPS.

“Kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan agar patuh membayar pajak dan bagi yang belum melaporkan SPT Tahunan, segera melaporkannya, karena terakhir pada 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak Badan,” tuturnya di hadapan peserta sepeda gembira itu.

Dikatakan, pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, secara daring melalui e Filing. Peran pajak sebut Paman Birin, dalam meningkatkan pembangunan sudah dapat dirasakan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan gratis, hingga akses transportasi yang mudah dalam mendorong perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Kalselteng Tarmizi menyebutkan, realisasi penerimaan SPT Tahunan di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah tahun pajak 2021 sampai dengan 19 Maret 2022, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan sebanyak 219.258 SPT. Terdiri dari 213.702 SPT Tahunan Orang Pribadi, 5.556 SPT Badan.

Tarmizi mengucapkan terima kasih atas kepatuhan wajib pajak yang telah lapor SPT Tahunan tepat waktu.
Tarmizi juga mengatakan, Kanwil DJP Kalselteng telah siap memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti PPS. Program ini berlangsung dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Bagi wajib pajak yang menemui kesulitan, telah disiapkan helpdesk PPS yang tersedia di seluruh unit vertikal Kanwil DJP Kalselteng.

Sampai 19 Maret 2022, sebanyak 343 Surat Keterangan telah disampaikan oleh 296 wajib pajak di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah. Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) final yang telah disetorkan sebesar Rp51,71 miliar dengan nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp503,68 miliar. Nilai harta bersih tersebut terdiri dari Rp474,90 miliar deklarasi dalam negeri, Rp19,60 miliar investasi dalam negeri, serta Rp9, 19 miliar deklarasi luar negeri.

“Wajib pajak dapat membarui informasi seputar perpajakan di laman www.pajak.go.id,” ujarnya.

Kampanye Simpatik melalui kegiatan Funbike (Sepeda Gembira) diikuti oleh 265 peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan perwakilan instansi di wilayah Kota Banjarmasin. Paman Birin pun ikut mengayuh sepedanya bersama peserta lain berkeliling sesuai rute yang ditetapkan panitia. Kanwil DJP Kalselteng juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dalam menyediakan fasilitas vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk dukungan DJP dalam mendukung program vaksinasi nasional. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)