Tahun: 2021

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), meningkatkan kinerja dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Kalsel. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, Senin (20/12).

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kalsel bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel mendampingi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdialog dengan FKUB Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Kantor Badan Kesbangpol Kalteng pada Jum’at (17/12) lalu.

“Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan berdialog terkait kerukunan umat beragama yang ada di Kalteng karena FKUB Kalteng ini masuk 5 besar dalam skor indeks kerukunan umat beragama seluruh Indonesia,” kata Rachmah.

Ia juga berharap Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel mendukung kinerja FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Provinsi Kalsel.

“Karena skor indeks demokrasi ini tidak hanya FKUB yang memegang peran tapi juga dari Pemerintah Daerah, sampai sejauh mana untuk menyiapkan anggaran dalam rangka kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program-program kegiatan FKUB di Kalsel,” jelas Rachmah. (NRH/RIW/RH)

BANJARBARU – LPPL Abdi Persada FM provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih peringkat pertama sebagai Radio Host Terbaik di Indonesia. Predikat ini didapat melalui ajang bergengsi Anugerah Indonesia Persada.ID Award II tahun 2021, yang digelar pada Sabtu (18/12) secara virtual.

Radio kebanggan Banua ini sebelumnya juga meraih predikat yang sama dengan menempati posisi terbaik kedua pada anugerah Indonesia Persada.Id award pertama 2020.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya, setelah sebelumnya menjadi terbaik kedua,” ujar Direktur LPPL Abdi Persada FM Ibnu Min Haji saat host mempersilakan menyampaikan rasa bangganya secara virtual dalam acara tersebut

Ibe (sapaan akrabnya) berujar, gelaran untuk memberikan penghargaan tertinggi kepada insan dan seluruh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di seluruh Indonesia ini, memang menjadi perhatian serius bagi Radio yang akan berulang tahun ke-21 ini.

“Sebagai radio host terbaik, tentu ini menjadi bagian dari tanggungjawab yang terus kami jaga,” tuturnya.

Sesuai dengan tagline HUT Abdi Persada FM ke-21 yaitu -Menjadi inspirasi yang berinovasi- menjadi gambaran nyata atas predikat ini, karena berinovasi seakan menjadi bagian dari proses pencapaian. Terlebih sebelumnya, Abdi Persada FM juga berhasil mendapatkan predikat sebagai radio yang bisa dilihat pada anugerah Indonesia award pertama.

“Kami memastikan untuk terus menjaga kesolidan tim dalam bekerjasama. Tentu dengan tujuan menyiarkan lebih baik,” terangnya yang mengaku senang, karena keberhasilan ini juga menjadi kado terindah pada HUT Abdi Persada FM yang ke-21 tahun 2021 ini.

Diketahui, anugerah Indonesia Persada.Id Awards kedua 2021 ini digelar secara virtual dan dibuka oleh Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Indonesia Persada.Id), Ganjar Pranowo.

Berbeda dengan tahun lalu, yang hanya terdapat tiga kategori, gelaran Indonesia Persada.id Awards kedua 2021 kali ini menghadirkan enam kategori untuk diperlombakan, yakni Reportase Terbaik, Radio Host Terbaik, Presenter Terbaik, Iklan Layanan Masyarakat Terbaik, Talkshow Terbaik dan LPPL Terbaik. (ASC/RDM/RH)

RIAU – Sebanyak 18 Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Indonesia meraih predikat Terbaik di ajang penghargaan INDONESIAPERSADA.ID AWARD II TAHUN 2021. Pemberian Award dilakukan secara _virtual zoom_ dari Kota Tembilahan, Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Sabtu (18/12) siang dan disiarkan _live Youtube_ Gemilang TV, LPPL TV milik Pemkab Indragiri Hilir dan Youtube LPPL Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Acara dihadiri daring oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (INDONESIAPERSADA.ID) yang sedang berada di Yogyakarta.

Penghargaan terbagi dalam enam Kategori, dengan masing – masing ditetapkan sebagai Terbaik I, II dan III dengan hadiah uang pembinaan total senilai Rp103,5 juta. Meliputi Reportase Terbaik, Presenter Terbaik, Radio Host Terbaik, ILM Terbaik, Talkshow Terbaik, dan Kelembagaan LPPL Terbaik. Untuk tiga kategori pertama sama dengan yang dilombakan tahun 2020 lalu, sedangkan tiga kategori yang lain baru dilombakan pada tahun 2021 ini.

“Hadirnya Mas Ganjar diharapkan dapat menjadi _spirit_ bagi teman – teman LPPL untuk dapat lebih maju dan termotivasi dalam program acara dan kelembagaannya,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Trio Beni Putra selaku Wakil Sekjen 2 INDONESIAPERSADA.ID sebagai Tuan Rumah saat menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum hadir dalam segmen khusus “Mas Ganjar Jadi Penyiar” memandu dialog interaktif dengan bintang tamu Astri Megatari. Sosok ini dikenal sebagai _public speaker_ dengan pengalaman jadi Putri Jawa Barat dan Finalis Putri Indonesia Tahun 2008, serta berpengalaman beberapa tahun sebagai jurnalis dan presenter televisi. Saat masuk ke segmen tersebut, Mas Ganjar dipandu duet host Rini Dwi Masmuda dari LPPL Radio Abdi Persada FM Provinsi Kalimantan Selatan dan Wahyu Riyadi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi.

Sebelum memberi kesempatan Mas Ganjar Jadi Penyiar, host Wahyu terlebih dulu menanyakan bagaimana caranya agar LPPL bisa menjadi _trending topic_ seperti Ketua Umum?

“Jangan memberi suguhan yang berat – berat kepada pendengar. LPPL harus bisa mengemas bagaimana sajian acara yang berat itu menjadi hal – hal receh yang lebih gampang diterima pendengar dalam kehidupan sehari – hari. Materi boleh berat, tapi mengemasnya harus menjadi sesuatu yang ringan dan mengena. Seperti yang saya alami, kalau memberikan sambutan, tidak lagi disebutkan semuanya satu – satu. Tapi cukup satu atau dua saja, kemudian dikemas dengan kalimat yang sederhana tapi tetap sopan. Sehingga tidak membosankan dan pesan yang kita sampaikan mengena,” terang Mas Ganjar panjang lebar.

Hal tersebut dibuktikan Mas Ganjar saat memandu dialog interaktif dengan Astri Megatari. Berlangsung sangat cair, hidup, menarik, dan pesan yang ingin disampaikan dapat dicerna dengan seksama. Salah satunya, tergali bahwa sosok Astri yang identik dengan dunia putri – putrian, ternyata penyuka mata pelajaran Matematika. Usut punya usut, di dunia lomba kecantikan seperti Putri Indonesia, unsur _brain_ (kecerdasan – _red_) juga menjadi pertimbangan. Juga ketahuan bahwa orang tua Astri Megatari sangat nge – fans dengan Astri Ivo aktris Indonesia dekade tahun 1980 – an.

Terkait strategi _branding_ LPPL agar semakin mendapatkan perhatian pendengar, Astri Megatari mengatakan, sebagai salah satu jenis media massa maka LPPL harus adaptif dengan perkembangan era digital.

“LPPL harus bisa tampil milenial, agar tidak ditinggalkan oleh mayoritas masyarakat, agar bisa diterima oleh semua segmen pendengar karena radio publik target pendengarnya umumnya bersifat general,” kata Astri.

Mengakhiri sessi Mas Ganjar Jadi Penyiar, Ketua Umum secara khusus memberikan apresiasi dukungan semangat pada seluruh Pengurus INDONESIAPERSADA.ID dan Anggota, atas terselenggaranya INDONESIAPERSADA.ID AWARD II TAHUN 2021. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Ketua Umum kepada Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, yang berhalangan hadir karena harus berada di tengah – tengah warga Suku Laut di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong yang rumahnya menjadi korban banjir rob.

Mas Ganjar juga mengucapkan selamat kepada LPPL yang dinobatkan sebagai yang Terbaik untuk masing – masing kategori. Adapun untuk Dewan Juri adalah A.A.I Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom dosen Untag Surabaya, Achmad Abdul Basith, S.Ikom, M.Ikom dosen Unpad yang saat ini terpilih sebagai Komisioner KPID Jabar, Dwi Hernuningsih Dewas RRI Periode 2015 – 2021, Ervan Wahzudin News Producer Kompas TV, Latief Siregar Wapimred iNews TV, dan Yohana Elizabeth Hardjadinata seorang Strategic Business Development Director sebagai Ketua Yayasan Bentang Merah Putih mitra Ditjen Polpum Kemendagri dalam penyebarluasan nilai – nilai Pancasila dan Nasionalisme.

Berdasarkan hasil penilaian Juri, untuk Kategori Reportase Terbaik berturut – turut Terbaik 1, 2, dan 3 adalah Zain Arifah (LPPL Radio Gemilang FM Indragiri Hilir Riau) – Haries Bram (LPPL Radio Sonata FM Kota Bandung Jabar) – Elisa Anwiyana (LPPL Radio Gema Randik FM Musi Banyuasin Sumsel).

Kategori Presenter Terbaik 1, 2, dan 3 adalah Tya Ariesta (LPPL Radio Gagakrimang FM Blora Jateng), Destiny Azizah (LPPL Radio Suara Banjar FM Kalsel), Ari Amrizal (LPPL Radio Swara Kampar FM Riau).

Kategori Radio Host Terbaik 1, 2, dan 3 adalah LPPL Radio Abdi Persada FM Provinsi Kalimantan Selatan, LPPL Radio Suara Ngawi FM Jatim, LPPL Radio Sasaraina FM Kepulauan Mentawai Sumbar.

Kategori Talkshow Terbaik 1, 2, dan 3 adalah Magelang FM Kota Magelang Jateng (Bincang Sehat Keluarga), LPPL Radio Dimensi Baru FM Lampung Selatan Lampung (Pendidik Masa Pandemi), LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi (Memahami Covid-19)

Kategori ILM Terbaik 1, 2, dan 3 adalah LPPL Radio Buana Asri FM Sragen Jateng (ILM Pakai Masker), LPPL Radio Purbasora Pass FM Tasikmalaya Jabar (ILM Pakai Masker), LPPL Radio Suara Tabalong FM Kalsel (ILM Gerakan Vaksinasi).

Kategori Kelembagaan LPPL Terbaik 1, 2, dan 3 adalah LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, LPPL Radio Suara Pasuruan Jawa Timur, LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali.

Pelaksanaan _awarding_ yang dipandu duet MC Zain Arifah dan Ratna Dewi dari LPPL Radio Gemilang FM Indragiri Hilir Riau, juga membacakan dua _nominee_ dan pemenang Lomba Desain Logo dan Merchandise INDONESIAPERSADA.ID. _Nominee_ dan pemenang Lomba Desain ini dipilih langsung oleh Ketua Umum.

Pemenang Lomba Desain Merchandise Mug adalah Hamzah Hafiz dan Muhammad Taukhid untuk Merchandise Kaos. Sedangkan untuk dua _nominee_ Lomba Desain Kaos adalah Hamzah Hafiz dan Prisma Devi Madania. Menelusuri data yang dikirim pemenang, Hamzah Hafiz adalah seorang _Graphic Designer_ di Padang Sumbar. Kemudian Muhammad Taukhid adalah desainer grafis beralamat di Sleman Yogyakarta. (INDONESIAPERSADA.ID/RDM/RH)

BANJARBARU – Pembalakan liar di hutan Kalimantan Selatan masih marak terjadi meski patroli rutin terus dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Terbukti dalam bulan ini saja, sedikitnya lima kali kasus temuan berhasil diungkap Dinas Kehutanan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Banua ini.

“Temuan kayu dengan berbagai jenis terdapat di lima KPH. KPH Kusan Tanbu, KPH Kandangan HSS, KPH Tala, dan KPH Sengayam Kotabaru sebanyak dua kali,” ujar Kasi Pengamanan Hutan Dishut Kalsel, Haris Setiawan, Kamis (16/12).

Haris menyampaikan, temuan kayu dengan jenis rimba campuran ini yang pertama ditemukan oleh tim dari KPH Kusan di wilayahnya pada 6 Desember lalu dengan bentuk bulat sebanyak 7,12 kubik dan 3,15 meter kubik lainnya berupa kayu olahan.

“Untuk temuan dari lokasi lainnya masih dalam penghitungan karena baru saja di kirim kesini (Banjarbaru). Adapun untuk Sengayam, masih diamankan disana,” kata Haris.

Ia menyebut, dari semua hasil temuan tersebut, mempunyai satu kesamaan, yakni terdapat tumpukan kayu dalam posisi siap angkut.

“Jadi tidak kita temukan pelaku maupun alat lainnya,” sebutnya.

Pembalakan liar ini tutur Haris, merupakan aktifitas melanggar hukum. Sehingga tidak bisa dijadikan mata pencaharian karena dapat merusak lingkungan dan hutan.

“Kita tidak habis pikir ya, kenapa mereka (pelaku) tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan, padahal ini sudah jelas merusak lingkungan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PKSDAE pada Dishut Kalsel Pantja Satata mengungkapkan, hingga akhir tahun ini, pihaknya sudah berhasil mengamankan lebih dari 240 kubik kayu ilegal hasil temuan.

“240 kubik sudah proses lelang. Temuan yang baru masih dihitung dan akan kita lakukan proses lanjutan,” paparnya.

Pantja menduga, masih maraknya pembalakan liar ini disebabkan karena adanya penadah yang terus siap menampung.

“Industri kayu, kalau beli kayu secara resmi mahal. Jadi sangat mungkin mereka mengambil dari hasil pembalakan liar ini,” ucapnya.

Namum secara pasti, Pantja menyebut pihaknya terus melakukan patroli disemua wilayah di Banua ini. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Sekretaris Daerah prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, didampingi Kepala Dinas Kesehatan prov Kalsel, Muslim, nampak serius saat mendengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Kamis (16/12).

Bagaimana tidak, arahan dari orang nomor satu di Indonesia ini terkait masuknya varian baru COVID-19, Omicron, yang telah tersebar di 88 Negara termasuk Indonesia.

Diketahui, jumlah kasus Omicron di dunia naik 3 kali lipat dalam 3 hari.

“Saya ingatkan, jangan lengah, cek oksigen dan ketersediaan obat obatan di Rumah Sakit,” ucapnya dalam tayangan virtual yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Kapolda, serta Pangdam se-Indonesia.

Dalam arahan tersebut Jokowi juga menekankan 3 hal penting untuk menghadapi varian baru ini. Diantaranya memastikan protokol kesehatan, penguatan testing dan tracing, serta percepatan vaksinasi.

“Lakukan pengawasan, kontrol lapangan, terutama di tempat yang interaksi antar masyarakatnya tinggi,” tegasnya.

Jokowi mengungkapkan, tren laju suntikan vaksin dalam 6 minggu terakhir sangat menurun. Bahkan masih terdapat 20 provinsi termasuk Kalsel, belum dapat menembus target capaian vaksin Nasional di angka 70 persen.

“Saya minta sekali lagi, Pangdam, Kapolda, Pemerintah Daerah, menggerakkan lagi percepatan vaksinasi ini. Karena ini akan sangat membantu untuk memproteksi rakyat kita dari COVID-19,” pesannya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan prov Kalsel, Muslim, menyebut, pihaknya akan menyiapkan segala hal terkait fasilitas pelayanan rumah sakit.

“Kita akan kembali siapkan tempat tidur untuk pasien COVID-19, ketersediaan oksigen dan obat obatan, serta tempat Isoter (isolasi terpusat),” ungkapnya.

Menanggapi progres capaian vaksinasi yang belum dapat mencapai target Nasional, Muslim mengungkapkan, bahwa di provinsi ini terjadi peningkatan pelaksanaan vaksinasi dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.

“Contohnya Kabupaten Banjar, kalau di lihat progres, di bandingkan 2 hari yang lalu, saat ini sudah mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen perharinya,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat bersama Bank Kalsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Keuangan dan Aset (Bakeuda) Kalsel di ruang rapat Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel, Kamis (16/12).

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan kemudian dilanjutkan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka upaya percepatan pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank Kalsel sebesar Rp3 triliun sesuai dengan peraturan OJK.

Dalam pertemuan tersebut, Imam Suprastowo menekankan agar pembuatan naskah akademik untuk Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Bank Kalsel dan kajian investasinya yang ini sudah masuk pada kerjasama dengan perguruan tinggi bisa rampung pada pertengahan bulan Januari tahun depan dan diharmonisasi ke Kemenkumham pada akhir Januari 2022 nanti.

“Sehingga masuk ke BP Perda DPRD Kalsel pada akhir Januari 2022, dan paling lambat pertengahan Februari 2022 sudah terbentuk Pansusnya. Kemudian diharapkan pada April 2022 pembahasan Raperda sudah selesai di tingkat Pansus, tinggal mendapatkan evaluasi dan fasilitasi dari Kemendagri,” katanya.

Pasalnya, menurut Imam, karena jika pembahasannya molor sampai di bulan Juli maka dikhat penyertaan modal tidak bisa masuk ke KUPA tahun 2022. Untuk itu, harus ada kerja keras dari Bank Kalsel untuk bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam percepatan pemenuhan MIM ini.

“Kita harapkan pembahasan Raperda Penyertaan Modal tersebut bisa selesai sekitar 2-2,5 bulan, setelah itu bisa dikirim ke Kemendagri untuk dapat evaluasi dan fasilitasi,” jelasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, diantaranya Dirut Bank Kalsel Hana Wijaya beserta jajarannya, Perwakilan OJK, dan Kepala Bakeuda Kalsel Agus Dyan Noor. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, Muhammad Yani Helmi, melakukan diskusi dengan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, terkait tindak lanjut program penanganan rehabilitasi mangrove sebagai bentuk antisipasi pencegahan banjir rob yang disebabkan pasang surut air laut.

Terlebih, kepeduliannya tersebut disampaikannya langsung dalam pertemuan singkatnya di depan gedung Mahligai Bersujud milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (15/12) siang.

“Alhamdulillah, tadi saya bersama bupati tanbu melakukan diskusi terkait penanganan keadaan alam di Kalsel khususnya di tanbu sebagai langkah cepat mengantisipasi banjir rob yang disebabkan naiknya air laut,” ujar Yani Helmi usai menemui Bupati Tanbu.

Ia menilai, langkah ini patut segera diperjuangkan. Mengingat, selain program rehabilitasi hutan mangrove. Dirinya juga membahas dampak bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Kalsel.

“Iklim di Kalsel diprediksi hingga akhir tahun diakui ekstrem sampa hari ini. Begitu juga, air rob semakin tinggi, maka dari itu, penanganan ini harus ditangani,” ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel membidangi Ekonomi dan Keuangan. 

Bahkan, dia menyampaikan, cuaca ekstrim di Kalsel harus diwaspadai khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Yani Helmi yang juga pemerhati lingkungan itu menginginkan program rehabilitasi harus ditunaikan.

“Bersama dengan pemerintah pusat juga. Hal ini tentu tak hanya soal banjir, tetapi, kita harus mencari akar rumput permasalahannya bukan hanya pasca penanganan saja. Saya mengharapkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalsel sesuai rencana,” tuntasnya.

Kendati demikian, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten di Kalsel telah berhasil melakukan rehabilitasi di kawasan lahan di hutan kritis sebanyak 50 Hektare.

“Saya inginkan program ini selaras dengan pembicaraan kemarin terkait penanganan rehabilitasi lahan kritis untuk hutan mangrove di Tanbu. Insha Allah, dari hasil diskusi tadi Bupati ZA sangat mendukung,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Tanah Bumbu  mendapatkan jatah lahan kritis untuk rehabilitasi hutan mangrove sedikitnya ada sekitar 600 Hektare (Ha) tersebar di Desa Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih yang berada di Kecamatan Batulicin dan Kusan Hilir. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong diusulkan untuk ditingkatkan. Usulan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2021-2026 di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel, Kamis (16/12).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 Raperda RPJMD yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Isra Ismail menyampaikan dalam kunjungannya ke DPRD Kabupaten Tabalong pada beberapa waktu lalu disampaikan bahwa Bandara Warukin perlu ditingkatkan untuk menunjang Kalsel khususnya Tabalong sebagai pintu gerbang strategis Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

“Karena itu, saya sampaikan usulan peningkatan Bandara Warukin dalam rapat Pansus tadi, kalau ada kajiannya bisa dimasukkan dalam RPJMD 2021-2026 supaya ke depan bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Apalagi peningkatan bandara ini memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Pemda setempat, Pertamina dan lain-lain,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira menyambut baik usulan pembangunan bandara di Kabupaten Tabalong tersebut guna menunjang IKN untuk dimasukkan dalam RPJMD 2021-2026.

“Usulan tersebut bagus. Nanti kita akan jadwalkan pembahasannya di waktu yang lain. Apakah akan mengambil pengelolaan Bandara Warukin atau seperti apa, nantilah,” katanya.

Fajar Desira juga memastikan jika pembangunan bandara baru di Tabalong akan masuk dalam RPJMD 2021.

“Kalau mulai progres nanti kita lihat di lima tahun RPJMD itu,” tambahnya.

Namun peningkatan status bandara di Tabalong menurut Fajar minimal bisa untuk mendarat pesawat Boeing 738.

Untuk diketahui, dalam pembahasan Raperda tentang RPJMD 2021-2026, DPRD Kalsel membentuk empat Pansus yang terdiri atas Pansus 1, yang fokus membidangi tentang hukum dan pemerintahan, Pansus 2 yang fokus pada bidang ekonomi dan keuangan, Pansus 3 yang fokus dalam sektor pembangunan dan infrastruktur, dan Pansus 4 yang membidangi terkait kesejahteraan rakyat. (NRH/RDM/RH)