2021 – Laman 10 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Ketersediaan Bapokting Kota Banjarbaru Menjelang Nataru Dipastikan Aman

BANJARBARU – Meski cenderung mengalami kenaikan harga, namun Pemerintah kota Banjarbaru mamastikan ketersedian barang kebutuhan pokok penting (Bapokting) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru), di kota ini aman.

Kepala Dinas Perdagangan kota Banjarbaru, Abdul Basid, menyampaikan, secara umum menjelang hari besar, harga sejumlah bapokting memang mengalami kenaikan akibat permintaan dari masyarakat yang juga meningkat.

“Pada prinsipnya kita berharap kenaikan tersebut tidak terlalu tinggi,” ucapnya kepada awak media usai peresmian sentra industri kampung purun sebagai objek OVOP, Kamis (16/12).

Terkait harga bapokting sendiri Basid mengungkapkan, dari pemantauan langsung yang dilakukan oleh pihaknya ke sejumlah pasar, kenaikan masih dalam kategori normal.

“Kenaikan harga masih tergolong normal di kisaran seribu hingga dua ribu rupiah, namun yang terpenting bahan pokoknya masih ada,” ungkapnya.

Meningkatnya harga bapokting menurutnya juga tidak lepas dari kondisi cuaca yang saat ini terjadi.

“Curah hujan yang cukup tinggi di penghujung tahun ini menyebabkan pendistribusian dari luar daerah menjadi terhambat,” jelasnya.

Terlepas dari semua itu Basid menegaskan, agar masyarakat tidak melakukan penimbunan, maupun pembelian yang berlebihan terhadap bahan pokok.

“Bapokting di kota Banjarbaru dipastikan aman, jadi masyarakat tidak perli khawatir,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/MTB)

Kampung Purun Resmi Dijadikan Objek OVOP

BANJARBARU – Sentra industri kerajinan Kampung Purun Kelurahan Palam, Kota Banjarbaru, resmi dijadikan sebagai objek One Village One Product (OVOP), Kamis (16/12).

Konsep OVOP sendiri adalah dimana suatu daerah bisa menetapkan satu produk yang memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga bisa dipasarkan ke kancah global dan tentunya akan memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah tersebut.

Wali kota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin, mengatakan, untuk mendukung hal ini, pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada pengrajin, untuk dapat meningkatkan kualitas produk hingga melakukan pembinaan untuk melakukan pemasaran melalui media digital.

“Ini akan menjadi perhatian untuk kita bersama,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian prov Kalsel, Mahyuni, turut mengapresiasi Pemko Banjarbaru yang telah memanfaatkan sentra industri sebagai destinasi wisata.

“Ini merupakan kebijakan yang sangat baik, mudah mudahan ini menjadi awal dari meningkatnya produktifitas para pengrajin disini,” ucapnya.

Kegiatan membuat kerajinan purun diharapkannya, tidak hanya sebagai usaha sampingan, melainkan menjadi suatu profesi.

“Berikan kesan bahwa ini merupakan profesi yang memberikan kontribusi pendapatan,” himbaunya.

Mahyuni berharap dengan konsep ini, akan menarik minat wisatawan untuk menjadikan kampung purun sebagai salah satu tujuan destinasi sekaligus sentra oleh-oleh khas Kalimantan Selatan.

“Mungkin ini akan menjadi salah satu wisata kebanggan kita nantinya jika Kalsel menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga maupun pariwisata tingkat Nasional,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/MTB)

Pemprov Kalsel Dukung Pelindo Regional 3 Tingkatan Perekonomian

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalsel tentunya memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Pelindo Regional 3, dalam meningkatkan perekonomian di provinsi ini.

Seperti yang disampaikan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Faried Fakhmansyah, pada saat memberikan sambutan pada acara Coffe Morning PT Pelindo Regional 3 dengan Stakeholder di lingkungan Sub Regional Kalimantan Selatan, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Kamis (16/12).

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan kepada PT Pelindo Regional 3 dalam meningkatkan perekonomian di Banua ini,” ucapnya.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, keberadaan pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan tentunya, sangat mendukung pertumbuhan perekonomian di Banua ini.

“Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang strategis kedepannya sebagai pintu gerbang ibukota negara baru, yang berada di Kalimantan Timur,” ungkapnya.

Suasana Coffe Morning PT Pelindo Regional 3.

Dengan demikian, maka Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan pemikiran bersama sama dalam peningkatan perekonomian serta lainnya.

“Sinergitas bersama sama dengan Pelabuhan tentunya diperlukan,” ujarnya lebih lanjut.

Keberadaan PT Pelindo Regional 3 di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tentunya dapat mendukung Pemerintah dalam peningkatan perekonomian yang kuat.

“Dengan adanya pelabuhan yang kuat dalam penunjang perekonomian,”ucapnya.

Mengingat, lanjutnya, saat ini PT Pelindo Regional 3 menginginkan pelabuhan yang bersih serta bebas pungutan liar.

“Tentu dengan bersih dan bebas pungli tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Paman Birin. (SRI/RDM/MTB)

Pemprov Kalsel Hadiri Rakornas TPAKD 2021

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti Rapat Koordinasi Nasiomal (Rakornas), Tim Percepatan Akses keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2021 secara online melalui Zoom Meeting di Command Center Setdaprov Kalsel. Selain diikuti Pemprov Kalsel melalui zoom meeting, Rakornas ini juga dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan walikota diseluruh Provinsi secara online. dalam Rakornas TPKAD kali ini, Pemprov Kalsel diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel Syaiful Azhari

Saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan, Rakornas TPKAD tahun 2021 ini mwrupakan wujud akan kebersamaan dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi COVID-19.

“Apresiasi kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati yang menyatukan persepsi untuk menciptakan pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Fatoni.

Fatoni menambahkan, dampak pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak secara global, namun juga berdampak di republik Indonesia, yakni turunnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita semua merasakan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan turunnya ekonomi global dan dampak laju pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjut Fatoni.

Fatoni menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan mengotpimalkan realisasi belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi guna kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepada Abdi Persada FM, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel Syaiful Azhari menyampaikan, Rakornas TPKAD kali ini membahas terkait pertumbuhan ekonomi dimasa pandemi COVID-19, dan Provinsi Kalsel juga mengalami dampak turunnya ekonomi.

“Banyak pelaku-pelaku Industri yang kesusahan saat menghadapi Pandemi COVID-19, sehingga diharapkan ditahun 2022 mendatang, pertumbuhan ekonomi Kalsel meningkat,” tutup Syaiful. (MRF/RDM/MTB)

Jelang Nataru Pokdarwis Diimbau Makin Disiplin Prokes

BANJARMASIN – Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tiga belas kabupaten/kota, semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama bagi destinasi wisata yang dikelola.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru baru mengatakan, dengan disiplinnya protokol kesehatan (prokes), agar di Kalsel kasus COVID-19 tidak akan mengalami peningkatan, meskipun saat ini sudah mulai melandai.

“Kami imbau, taat prokes mulai wajib pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jika perlu bisa terapkan aplikasi peduli lindungi pada pintu masuk destinasi wisata,” pintanya

Syarifuddin menyarankan, pemerintah daerah di tiga belas kabupaten/kota, diminta terus mengupayakan ketatnya protokol kesehatan, dibarengi kebijakan yang seimbang, yaitu destinasi wisata ramai dikunjungi, dan tentu tidak mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi.

“Setiap kebijakan kita serahkan kepada masing-masing kabupaten/kota, karena lebih memahami karakter warga setempat,” ucapnya.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, faktor capaian percepatan vaksinasi juga menjadi indikator penting di sektor kepariwisataan, supaya dapat berjalan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk membuat tingkat kunjungan wisatawan baik luar daerah dan mancanegara.

“Kita tidak ingin ada klaster baru, akibat berwisata,” tutupnya. (NHF/RDM/MTB)

Pemprov Kalsel Salurkan Bantuan Bagi Peternak Itik

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan hibah ternak itik kepada peternak terdampak banjir awal 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rabu (15/12).

Bantuan yang didistribusikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan ini berasal dari Kementerian Pertanian melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Pelaihari.

Pendistribusian kali ini dilakukan melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Bidnakeswan) bersama tim BPTU HPT Pelaihari dan Dinas Pertanian Kabupaten HST. Adapun bantuan yang diberikan sebanyak 6.700 ekor Day Old Duck (DOD) yang terdiri dari 6.030 ekor DOD itik Alabio dan 670 ekor DOD itik Mojosari yang disebar keempat kelompok ternak yaitu Kelompok Ternak Tunas Muda di Desa Haruyan sebanyak 2.500 ekor DOD, Kelompok Ternak Baruh Daun di Desa Jaranih sebanyak 1.500 ekor DOD, Kelompok Ternak Baruh Jukah di Desa Maasiran sebanyak 1.500 ekor DOD dan Kelompok Ternak Mufakat di Desa Kayu Rabah sebanyak 1.200 ekor DOD.

Kegiatan distribusi hibah bantuan ternak itik ini mencapai total 35.880 ekor itik untuk 37 Kelompok Ternak yang tersebar di 5 kabupaten yang terdampak banjir di awal tahun 2021.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi mengungkapkan pemberian bantuan juga tidak terlepas dari arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor terkait penanganan pascabanjir, melalui program pemulihan dan pembinaan intensif agar ketersedian pangan asal hewan tetap terjaga.

“Dengan tersalurnya bantuan ini diharapkan para peternak itik bisa beternak kembali, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternaknya, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan peternak itik yang ada di Hulu Sungai Tengah,” terangnya. (ASC/RDM/MTB)

Percepatan Penurunan Stunting, 3072 Orang TPK Tingkat Provinsi Kalsel Dikukuhkan

BANJARMASIN – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan pengukuhan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Provinsi Kalsel di gedung Mahligai Pancasila, Kamis (16/12).

Pengukuhan sebanyak 3072 orang TPK tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam sambutannya, Roy menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, capaian yang sudah baik selama 7 tahun terakhir, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 44,3 persen pada tahun 2013 menjadi 31,75 persen pada tahun 2019.

“Hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024,” katanya.

Suasana Pengukuhan TPK Tingkat Provinsi Kalsel oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Lebih lanjut, Roy menyatakan Pemprov juga memahami bahwa pelaksanaan beberapa program pada tahun 2020 terpengaruh pandemi, terutama kegiatan layanan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat. Alokasi anggaran dan layanan kesehatan juga terfokus pada upaya untuk mengatasi COVID-19. Hal ini tentu saja mempunyai dampak bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

“Untuk itu dengan dikukuhkannya TPK yang akan bergerak di desa-desa dan kelurahan di Kalsel, saya harapkan stunting dapat dicegah dan ditangani secepat mungkin, mengingat waktu yang cukup singkat untuk mencapai target 14 persen tahun 2024,” harapnya.

Suasana Pengukuhan TPK tingkat Provinsi Kalsel.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan menjelaskan TPK terdiri dari tim penggerak PKK, bidan atau tenaga kesehatan yang ada di desa. Mereka bertugas untuk mengedukasi dan mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui dan bayi di bawah dua tahun (baduta).

“Dengan adanya TPK ini diharapkan dapat terpetakan semua keluarga yang berisiko stunting agar dapat dilakukan percepatan penurunan angka stunting di Kalsel,” pungkasnya.

Kegiatan pengukuhan TPK tingkat Provinsi Kalsel ini juga dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). (NRH/RDM/MTB)

Tidak Ada Pembatasan Dan Penyekatan Pada Malam Nataru Di Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat, untuk tidak melakukan pembatasan pada malam Nataru mendatang.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, untuk persiapan Nataru Pemerintah Kota Banjarmasin telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk dari Forkopimda, bahwa pada malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) tersebut, di Kota Banjarmasin tidak diberlakukan pembatasan maupun penyekatan.

“Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, maka Pemko Banjarmasin memutus tidak dilakukan pembatasan maupun penyekatan di Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu Sore (15/12).

Menurut Ibnu, setelah Pemerintah Pusat membatalkan untuk pemberlakuan PPKM Level 3 menjelang Nataru, maka saat status PPKM di Kota Banjarmasin kembali ke level 2 dengan pembatasan serta penerapannya Protokol COVID-19 yang ketat.

“Kemudian untuk malam Natal di Kota Banjarmasin, tentunya Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki aturan sendiri untuk malam perayaan hari hari besar keagamaan,” jelasnya.

Pada malam hari besar keagamaan tentu untuk THM ditutup, sedangkan untuk malam Natal berlangsung pada malam Jumat, sehingga otomatis THM tutup atau tidak beroperasi.

“Sedangkan pada malam tahun baru terjadi pada malam Sabtu, sehingga THM serta lainnya tidak ditutup. Namun, diberlakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat,” tutur Ibnu.

Dengan, adanya aturan baru dari Pemerintah Pusat tersebut, maka Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin akan melakukan sosialisasi kepada hotel, THM, serta lainnya, tentang tidak adanya larangan pembatasan penyekatan di malam tahun baru tersebut.

“Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin telah melakukan sosialisasi terhadap larangan Mengingat adanya pemberlakuan PPKM Level 3 pada malam Nataru tersebut,” ucapnya.

Karena, tambah Ibnu, Pemerintah Pusat telah dicabut pemberlakuan PPKM level 3, maka Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi kembali, untuk tidak ada larangan pembatasan dan penyekatan di Kota Banjarmasin.

“Masyarakat Kota Banjarmasin diminta untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, serta lainnya,” pesan Ibnu. (SRI/RDM/MTB)

Pemko Banjarmasin Lakukan Antisipasi Musibah Banjir

BANJARMASIN – Jelang puncak banjir kiriman yang diprediksi akan berlangsung pada 19 Desember 2021 mendatang, serta malam Nataru. Maka Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menggelar rapat, untuk mengantisipasi hal tersebut.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menggelar rapat bulan rutin dan saat ini dilaksanakan di penghujung tahun 2021.

“Rapat bersama Forkopimda ini merupakan rapat rutin,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, disalah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Rabu Sore (15/12).

Menurut Ibnu, pada rapat tersebut pihaknya membahas isu isu penting, seperti bencana banjir, serta persiapan malam Nataru di Kota Banjarmasin.

“Pada bencana banjir ini, Pemerintah Kota Banjarmasin memerintahkan kepada seluruh camat dan lurah untuk melakukan pendataan rumah rumah warga yang mengalami Kerusakan,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Ibnu, akan dilihat Kerusakan yang layak untuk dibantu Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas PUPR.

“Untuk kelengkapan bantuan kesiapsiagaan musibah banjir termasuk Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, telah siaga saat ini,” ungkapnya.

Menurut Ibnu, kesiagaan tersebut dilakukan karena Pemerintah Kota Banjarmasin telah belajar dari kejadian banjir pada awal tahun lalu.

“Pada awal tahun lalu musibah banjir terbanyak dikawasan Kecamatan Banjarmasin Timur, sedangkan pada akhir tahun ini Kecamatan Banjarmasin Barat serta Banjarmasin Utara,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

Pemkab Banjar Petakan Lahan Kritis Untuk Antisipasi Dampak Banjir

BANJAR – Masyarakat Kabupaten Banjar diharapkan agar tidak panik saat terjadi bencana banjir di wilayahnya, kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda.

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab Banjar Mursal, saat membuka secara resmi Rakoor Antisipasi dan Pengendalian Dampak Banjir, di salah satu hotel berbintang di Kecamatan Gambut, Rabu ( 15/12).

Disampaiman Mursal,intensitas hujan saat ini sudah meningkat, dan diharapkan durasi hujan kedepan tidak terlalu lama, karena jika durasi hujan cukup lama maka akan rawan berakibat banjir. Dan kepada masyarakat jika terjadi banjir diharapkan agar tidak panik, jika terjadi banjir maka masyarakat diharapkan mengamankan barang berharga mereka seperti dokumen di tempat yang tinggi dan aman.

“Kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya dengan merubah kawasan kebun sayur menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman keras seperti kopi yang dampaknya cukup baik, karena mampu mengikat tanah sehingga bisa berfungsi sebagai pengendali banjir alami,” ungkap Mursal.

Ditambahkan Mursal, Diperlukan stakeholder yang memahami pentingnya perubahan iklim secara komprehensif terkait cuaca dampak dari bencana hidrometereologi pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Periode La Nina (musim dingin) yang dimulai sejak awal November hingga akhir Februari 2022 sesuai dengan prediksi IKLIM dari Sistem Informasi LIHAI (Layanan Informasi Handal untuk manajemen Lingkungan) DLH Kabupaten Banjar,” tutup Mursal. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)