Bulan: Oktober 2021

BANJARBARU – Bantuan untuk partai politik (banpol) sebagai upaya peningkatan kualitas kader direncanakan untuk ditambah pada tahun mendatang oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, dan hal ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Disampaikan Plt Kepala Bidang Politik pada Kesbangpol Kalsel, Indra Husnul Huda, bantuan parpol akan ditambah dari sebelumnya 1.200 rupiah menjadi 1.500 rupiah per suara sah.

“Sebenarnya sudah tahun lalu kami rencanakan. Lalu kami ajukan ke Kemendagri dan sudah mendapatkan persetujuan naik pada 2022,” katanya.

Indra menyebut, ditambahnya bantuan parpol sendiri merupakan arahan dari pemerintah pusat.

“Arahan dari kementerian harusnya bantuan parpol sebesar 3 persen dari APBD. Sementara selama ini kita hanya sekitar 0,16 persen,” ungkapnya.

Selain itu, ujarnya, provinsi tetangga juga sudah lebih dulu menaikkan bantuan untuk parpol. Kalimantan Tengah misalnya, memberikan dana ke parpol 5.000 rupiah per suara sah.

Dalam Permendagri yang terbaru juga kata dia, mengatur bantuan parpol untuk setingkat provinsi diatur minimal 1.500 rupiah per suara sah.

“Jadi artinya boleh dinaikkan dengan melihat kemampuan anggaran dan persetujuan kementerian,” katanya.

Ditambahnya bantuan untuk parpol juga menurutnya sangat penting. Sebab, parpol merupakan pilar demokrasi. Di sana aspirasi masyarakat tertampung.

“Apabila parpol lebih bagus dan mandiri, maka bisa mendukung pemerintahan. Karena pengisi jabatan di legislatif dan eksekutif sebagian besar dari sana,” tambahnya.

Saat ini ucap Indra, parpol paling banyak menerima bantuan dari Pemprov Kalsel ialah partai Golkar. Karena parpol ini pemenang Pemilu 2019, sehingga mempunyai suara sah terbanyak.

Berdasarkan data mereka, tahun ini Golkar menerima bantuan 502.605.600 rupiah. Angka itu didapatkan karena total suara sah mereka dalam Pemilu 2019 mencapai 418.838. Di mana, nilai bantuan untuk satu suaranya sebesar 1.200 rupiah.

Apabila tahun depan ditambah menjadi 1.500 rupiah per suara sah, maka bantuan yang diterima oleh parpol tersebut mencapai 628.257.000 rupiah.

Indra menegaskan, bantuan dana untuk parpol harus digunakan sebagaimana mestinya. Misal, untuk kesekretariatan dan pendidikan politik kadernya.

“Penggunaannya ini diaudit oleh BPK,” tuturnya.

Parpol sendiri kata dia diwajibkan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, apabila tidak maka bantuan untuk tahun berikutnya tidak dapat cair. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) menggelar musyawarah nasional ke VIII di Banjarmasin sejak Kamis (21/10).

Ketua Umum Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Epi Nopiah kepada wartawan pada Jumat (22/10) mengatakan, kegiatan ini mengangkat tema melangkah pasti mencapai keunggulan profesi, dengan tujuan melalui semangat kemandirian profesi, PTGMI akan semakin berdedikasi dan profesional. Saat ini yang hadir ada sebanyak 258 orang delegasi tersebar di seluruh provinsi, dengan peserta terbanyak dari Provinsi Sulawesi Selatan 30 orang.

“Munas ini sekaligus melakukan pemilihan Ketua Umum PTGMI periode tahun 2021 – 2025,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua panitia Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Waljuni Abdulrahman, kegiatan munas ini yang dimulai pada tanggal 21 – 24 Oktober 2021, sudah ada empat nama calon sebagai Ketua Umum Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia yaitu dari DKI Jakarta Zaini Dahlan, Asep dan Fadlul Marauraut dari Provinsi Jawa Barat, serta Paijo Santoso dari Semarang, untuk pemilihan akan digelar pada Sabtu 23 Oktober 2021.

“Sistem pemilihan akan dilakukan dari para delegasi yang hadir,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kalsel Faried Fakhmansyah, mengatakan, dengan digelarnya Munas ini, siapapun yang terpilih sebagai Ketua Umum PTGMI, maka akan semakin bagus dalam memberikan pelayanan gigi dan mulut, apalagi saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19.

“Para dokter gigi dan mulut dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat, pastinya mengalami kesulitan, namun dengan ketatnya prokes dan gerakan gencar bervaksin, diharapkan mampu memberi pelayanan yang lebih baik,” pintanya.

Untuk diketahui, musyawarah nasional dari Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia ke VIII (PTGMI), di gelar di salah satu hotel Banjarmasin, sebelumnya seluruh peserta wajib melakukan rapid antigen. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk memilih perwakilan putra – putri Kebudayaan Nusantara dari Banua Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel mengadakan pemilihan nanang galuh. Hal ini disampaikan, Kepala Seksi Kesenian Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Kalsel Sunjaya Adhiarso, kepada Abdi Persada FM, Jum’at (22/10).

Disampaikan Sunjaya, pemilihan nanang galuh Kalsel tahun 2021, akan digelar selama 3 hari, yakni mulai 28 – 30 Oktober 2021. Pemilihan nanang galuh ini bertujuan, untuk memilih perwakilan dari Kalsel untuk mengikuti putra putri kebudayaan nusantara.

“Pada tahun 2020 yang lalu Pemilihan Nanang Galuh Kalsel tidak dilaksanakan dikarenakan masih dalam suasana pandemi dan tingkat positif masih tinggi,” ungkap Sunjaya

Sunjaya menambahkan, ia mengharapkan 13 Kabupaten-Kota dapat mengirimkan perwakilan terbaik mereka untuk mengikuti nanang galuh kalsel tahun 2021.

“Pada tahun ini kita laksanakan kembali tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya sebelum para peserta melaksanakan karantina wajib melakukan Swab Antigen supaya tidak ada klaster baru pada saat kegiatan,” jelas Sunjaya.

Dilanjutkan Sunjaya, pada tahun 2020 yang lalu, pelaksanaan nanang galuh tahun 2020 batal digelar akibat meningkatnya pandemi COVID-19 di banua ini, sehingga penyelenggaraan nanang galuh tahun 2021 mendatang, akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum memasuki karantina, para peserta nanang galuh tahun 2021 diharuskan melakukan swab test antigen terlebih dahulu.

“Dengan adanya swan test antigen, maka diharapkan saat pelaksanaan pemilihan nanang galuh tahun 2021, tidak terdapat klaster maupun penyebaran pandemi COVID-19 yang dapat meningkatkan angka penyebaran virus corona,” tutup Sunjaya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi pengawasan orang asing di Kalimantan Selatan, guna memastikan kedaulatan negara, khususnya dalam hal lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia, maupun dari sisi keberadaan dan kegiatannya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Jum’at (22/10) dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.

Kegiatan ini juga turut dihadiri para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, beserta jajaran dan para pimpinan dari Instansi/Lembaga yang menjadi anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kalimantan Selatan, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian, TNI, Kejati, BIN, BNN, Kemenkeu, serta Kemenag.

Tejo Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah menyampaikan, bahwa tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi TIMPORA yang langsung dihadiri Wamenkumham ini bertujuan untuk menjaga tegaknya Kedaulatan NKRI dari aspek keimigrasian.

“Berbicara mengenai orang asing dalam hal ini tidak hanya menjadi persoalan keimigrasian semata, akan tetapi menjadi persoalan sosial dan politik di dalam kehidupan masyarakat di negara kita. TIMPORA Kalsel menjadi wadah untuk saling bertukar informasi untuk mencari solusi bersama di dalam menangani persoalan orang asing khususnya di Kalimantan Selatan,” ucap Tejo.

Teodorus Simarmata selaku Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sendiri membawahi 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, yang wilayah kerjanya meliputi 11 Kabupaten/Kota, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin yang wilayah kerjanya meliputi 2 Kabupaten, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Sebagai informasi, selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan izin tinggal yang diterbitkan, data keberadaan orang asing di Kalimantan Selatan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Banjarmasin, pada tahun 2019 berjumlah 797 orang, pada tahun 2020 sebanyak 403 orang, dan sampai bulan September 2021 ini jumlahnya sebanyak 181 orang. Sedangkan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batulicin, pada tahun 2019, terbit Izin Tinggal Kunjungan sebanyak 52, serta Izin Tinggal Terbatas sebanyak 62. Pada tahun 2020, Izin Tinggal Kunjungan terbit sebanyak 83 dan Izin Tinggal Terbatas sebanyak 61. Tapi pada tahun 2021, Izin Tinggal Kunjungan menurun menjadi hanya 11, namun Izin Tinggal Terbatas meningkat menjadi berjumlah 82. Peningkatan ini terjadi karena terdapat pembukaan perusahaan baru di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batulicin,” ungkap Teo.

TIMPORA Kalsel sendiri memiliki tugas untuk mengadakan rapat koordinasi pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pertukaran data dan informasi atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing, serta melakukan operasi gabungan jika diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Kalimantan Selatan.

TIMPORA Kalsel yang dikomandoi oleh Divisi Keimigrasian saat ini mengawasi sebanyak 61 perusahaan yang mempekerjakan 252 Tenaga Kerja Asing (TKA). (KANWIL.KEMENKUM.HAM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menemukan, untuk kasus Stunting tertinggi ditemukan di Kabupaten Balangan, sedangkan terendah di Kotabaru.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan mengatakan, untuk Kabupaten Balangan, kasus mencapai 52 persen, sedangkan Kabupaten Tabalong sebesar 44 persen, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 42 persen. Sementara terendah di Kotabaru hanya 15 persen.

Menurut Ramlan, daerah daerah tertinggi angka kasus Stunting tersebut merupakan daerah kaya, namun pola makan yang salah.

“Tiga daerah tertinggi kasus Stunting tersebut merupakan daerah kaya, tingginya kasus Stunting disebabkan pola makan yang salah,” ucapnya, Kamis (21/10).

Masyarakat disana, lanjut Ramlan, lebih senang mengkonsumsi mandai ketimbang ikan serta lainnya.

“Untuk permasalahan kasus Stunting ini, disebabkan gizi makanan yang kurang. Karena kebiasaan makanan didaerah tersebut yang salah, maka kasus Stunting cukup tinggi di tiga daerah tersebut,” tutur Ramlan.

Oleh karena itu, BKKBN Kalsel meminta agar daerah daerah di Kalsel dapat meniru pola makan masyarakat Kotabaru yang gemar memakan ikan.

“Untuk angka kasus Stunting di Kotabaru cukup rendah atau terendah di Provinsi Kalimantan Selatan hanya berkisar 15 persen,” ucapnya.

Menurut Ramlan, rendah kasus angka Stunting di Kotabaru tersebut, karena masyarakat setempat gemar mengkonsumsi ikan. Mengingat, dikawasan tersebut merupakan daerah penghasil ikan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ini, untuk gemar memakan ikan. Karena ikan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Lutfi Syaifuddin disambut hangat dan antusias oleh masyarakat RT 03 dan RT 05 di Kelurahan Seberang Masjid kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kedatangan Politisi Gerindra tersebut dalam rangkaian pelaksanaan reses titik ke 10 dari 16 titik yang dikunjungi pada 17-24 Oktober 2021 mendatang.

“Alhamdulillah, dalam reses ini saya bisa berkunjung bersilaturrahmi dengan warga untuk menyerap aspirasi dan lebih mendekatkan kami sebagai wakil rakyat dengan masyarakat sebagai konstituen yang sudah memilih kami,” katanya, Kamis (21/10).

Sementara itu, salah satu warga RT 05, Safrina Ulfah menyampaikan aspirasi mereka berkaitan dengan permodalan usaha kecil menengah yang ada di lingkungan Kelurahan Seberang Masjid .

“Kami mengharapkan adanya permodalan untuk Usaha Kecil Menengah bagi warga Kelurahan Seberang Masjid,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Lutfi Syaifuddin menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga, baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan masyarakat akan dihimpun ke dalam laporan kegiatan reses.

“Kemudian akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalsel agar dapat ditindaklanjuti,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Lutfi, aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gerai Vaksin Presisi Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan suntikan vaksin kepada seribu lebih warga, di SMK Negeri 5 Banjarmasin, pada Kamis (21/10).

Pemberian vaksin ini dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh Bid Dokkes Polda Kalsel bersama rumah sakit Bhayangkara melalui Gerai Vaksin Presisi yang tersebar di beberapa titik.

Selain itu vaksinasi dilakukan demi mempercepat herd immunity dan menekan penyebaran virus COVID-19.

“Pesertanya dari masyarakat umum. Jumlahnya ada sekitar 1.091 orang dengan dosis vaksin yang digunakan sebanyak 504 vial,” ujar Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr. Ubaidillah.

Masyarakat yang didominasi kaum muda ini terlihat antusias dan semangat datang ke lokasi penyuntikkan. Ada yang datang berkelompok maupun perorangan, dengan tetap disiplin protokol kesehatan menggunakan masker dan menjaga jarak masing-masing.

Kabid Dokkes menerangkan, Gerai Vaksin Presisi Polda Kalsel dibuka guna memfasilitasi masyarakat yang belum disuntik vaksin COVID-19.

“Polri mendirikan Gerai Vaksin Presisi di seluruh Polda, Polres, dan Polsek di Indonesia. Gerai Vaksin Presisi akan melayani masyarakat yang belum vaksin,” kata Kabid Dokkes.

Dia menegaskan pelaksanaan vaksin di Gerai Presisi tersebut tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. (POLDA.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor, pembangunan Bendungan Pipitak Jaya Kabupaten Tapin, Kalsel kembali dianugerahi infrastruktur utama, yakni Jembatan Sungai Alalak.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, hadirnya infrastruktur strategis bantuan pusat tersebut berkat sinergitas semua komponen.

Ditemui usai mendampingi agenda kerja Presiden Jokowi, Kamis (21/10), Gubernur Sahbirin Noor mengucap syukur.

Paman Birin, sapaan akrabnya, mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan jajaran atas perhatian besar untuk kemajuan Kalsel.

Dikatakan, bantuan pemerintah itu merupakan salah satu wujud komitmen dan kepedulian Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah kepala daerah sebelumnya, termasuk Bupati/Wali Kota dan masyarakat yang juga berjasa berkarya untuk daerah,” ucap Sahbirin.

Disebutkan, pengembangan Bandara Syamsuddin Noor, Bendungan Tapin dan pembangunan Jembatan Alalak merupakan anugerah bagi Kalsel.

Pasalnya, infrastruktur tersebut memberikan multi manfaat luar biasa. Manfaat itu antara lain, kelancaran arus transportasi, peningkatan sektor pertanian, juga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Jembatan Alalak misalnya, infrastruktur tersebut sebagai urat nadi lalu lintas jalur penghubung Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan; serta Provinsi Kalimantan Tengah via Jalan Trans Kalimantan.

Dikatakan Paman Birin, keberadaan jembatan diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Jalan Lintas Kalimantan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitarnya.

Infrastruktur lain seperti Bendungan Tapin, lanjut gubernur berfungsi sebagai penampungan air, rigasi pertanian, cadangan air baku, dan pariwisata.

Sementara itu terkait Jembatan Sungai Alalak Presiden berharap kehadiran jembatan ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalsel.

Memperlancar arus transportasi, mengefisienkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya serta menciptakan sentra ekonomi baru.

“Saya berpesan agar setelah diresmikan jembatan ini dimanfaatkan sebaik baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan produktif masyarakat sehingga dampaknya betul betul dirasakan masyarakat,” sebutnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)