Bulan: Oktober 2021

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, mengapresiasi yaitu tas ecoprint yang merupakan buatan warga Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Kamis (30/9) mengatakan, dari hasil kunjungan lapangan ke salah satu pengrajin Produk Ecoprint di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) baru-baru tadi, pihaknya sangat mengapresiasi salah satu produk kerajinan tas ecoprint.

“Tas ecoprint berbahan dasar kulit asli, yaitu kulit sintetis, dan dikombinasikan dengan kain, hal itu merupakan salah satu karya tangan bernama Dian Rianawati,” ucapnya.

Birhasani menjelaskan, di masa pandemi COVID-19 ini, sangatlah tepat kaum hawa, menyempatkan waktu untuk belajar membuat usaha kerajinan melalui tas handmade, sehingga berawal dari hobby, tentunya akan menjadi peluang bisnis.

“Teknik membuat tas ecoprint dengan cara pewarna alami berbahan dedaunan dan bunga sekitar, untuk proses produksi menggunakan bahan dan peralatan sederhana seperti panci,kompor dan slang untuk menggulung, serta terhindar dari penggunaan bahan kimia yang bisa mencemari lingkungan,” katanya panjang lebar.

Lebih lanjut Birhasani mengatakan, selain produk tas, juga ada produk kain untuk baju wanita maupun pria, kemudian mukena, pajangan, home dekor lainnya, yang diolah melalui proses ecoprint, hasilnya sangat indah, tidak kalah dibandingkan dengan batik. Seluruh produk itu dijual baik melalui pasar offline maupun online, dan melayani pemesanan tidak hanya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun seluruh Kalsel bahkan nasional.

“Kita bangga ada produk banua yang mampu bertahan dimasa sekarang, bagi warga yang ingin membeli, bisa berkunjung ke rumah produksi yang beralamat di Pasar III Barabai, kami berharap masyarakat akan
mencintai dan membeli produk UKM Kalsel, yakni bangga buatan Indonesia,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan ribuan souvernir untuk peserta dan pendamping Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-29 yang akan digelar di Kalsel pada Agustus 2022 mendatang.

Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Mustajab menyebut, ada 5000 souvernir khas Kalsel yang sedang dipersiapkan untuk nantinya dibagikan.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Kalsel agar nantinya UMKM di Kalsel bisa lebih digalakkan produksinya untuk mengisi permintaan souvernir untuk MTQ nanti,” jelasnya.

Souvernir khas Kalsel misalnya purun, dan souvernir dari kabupaten kota lainnya di Kalsel diharapakan bisa mengisi penyediaan sovenir nantinya.

“Polanya masih kita pertimbangkan juga nanti, kalau perlu memang dari pemerintah kabupaten kota bisa mengirimkan souvernir andalan mereka,” ujarnya.

MTQ Nasional yang digelar di Kalsel harap Mustajab dapat membangkitkan perekonomian di Kalsel pasca Pandemi. Karenanya hingga kini ujarnya, gelaran MTQ masih diutamakan agar bisa digelar secara normal seperti sebelum Pandemi COVID-19.

Selain itu produk UMKM di Kalsel juga lebih dikenal di nasional dan diharapkan dapat menambah peminat produk lokal khas Kalsel.

Mustajab menyebut, untuk Provinsi Maluku Utara juga akan menggelar Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke-26 dengan gelaran normal dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Kalau di 2020 ini mereka bisa menggelar secara normal dengan protokol kesehatan ketat, apalagi MTQ di Kalsel yang masih di 2022 nanti. Harapan kita tentunya kasus COVID-19 di Kalsel bisa benar-benar bisa melandai,” tambahnya.

MTQ Nasional ke 29 yang digelar di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura Kabupaten Banjar sendiri telah mendapatkan anggaran sebanyak Rp 63 miliar dari APBD Pemprov Kalsel.

Venue yang akan dibuat nantinya berjumlah 13 venue yang tersebar di tiga kabupaten kota tersebut. Namun untuk pembukaan dan penutupan MTQ Nasional ke-29 rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup wakil presiden Ma’ruf Amin.

“Lokasinya nanti di Masjid Al Karomah Martapura,” tambah Mustajab.

Selain itu juga pawai ta’aruf dengan konsep festival Pasar Terapung juga akan mengisi gelaran MTQ. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Forkopimda mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual pada Jumat (1/10), jam 09.00 – 09.30 WITA, di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Ditingkat pusat, upacara diselenggarakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini yakni “Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila”.

Presiden Joko Widodo memimpin jalannya upacara, didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Turut hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Wuri Ma’ruf Amin.

“Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, utamanya pahlawan-pahlawan revolusi, mengheningkan cipta dimulai,” ucap Jokowi, mengawali upacara.

Tidak hanya di Monumen Pancasila, prosesi mengheningkan cipta di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, terpantau berjalan dengan khidmat.

Selanjutnya, Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti membacakan teks Pancasila.

Disusul pembacaan Pembukaan UUD 1945 oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangani naskah ikrar.

“Maka dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pembacaan Doa dari Menag Yaqut menutup rangkaian upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021, yang juga diikuti secara daring oleh para menteri, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, dan keluarga pahlawan revolusi.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor usai mengikuti upacara mengatakan, Kesaktian Pancasila memiliki makna sebagai usaha untuk membentengi peranan Pancasila sebagai dasar Negara serta sebagai ideologi bangsa. Pancasila juga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai dasar utama Negara Indonesia.

Tak hanya itu, makna Kesaktian Pancasila pun juga dimaknai sebagai penghormatan kepada pahlawan revolusi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, resmi dimulai pada Senin(14/9) yang lalu, tes ini diawali dengan seleksi kemampuan dasar (SKD) bagi pelamar CPNS, dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) untuk pelamar PPPK.

Kepala BKD Provinsi Kalsel Sulkan menyampaikan, pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah Perjanjian kerja (PPPK) dengan formasi Non Guru, telah dijadwalkan untuk melaksanakan tes pada Minggu (3/10) mendatang.

“Untuk PPPK Non Guru itu dijadwalkan di akhir setelah pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah selesai, jadi dijadwalkan tanggal 3 Oktober 2021,” ungkap Sulkan.

Sulkan melanjutkan, ia mengakui pelamar PPPK lebih sedikit dibanding pelamar CPNS, hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang menginginkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Karena peserta nya sedikit, jadi untuk satu hari kami mengadakan 3 sesi tes SKB,” lanjut Sulkan.

Ditambahkan Sulkan, pelaksanaan tes PPPK berbeda dengan pelaksanaan tes CPNS. Dikarenakan pelamar PPPK hanya mengerjakan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dan tidak mengerjakan tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD).

“Untuk formasi Pemerintah Provinsi Kalsel kami menyediakan  sebanyak 162 formasi, dan pelamar nya lumayan banyak juga, tapi kalau untuk Kab-Kota kami tidak tahu berapa jumlah formasi yang disediakan untuk PPPK,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti masa jabatan Penyelenggara Pemilu di beberapa kabupaten/kota di Kalsel yang akan berakhir mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan dari hasil monitoring Komisi I ke beberapa kabupaten/kota di Kalsel pada beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan krusial. Salah satunya, berakhirnya masa jabatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mendekati waktu pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang, diantaranya di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara (HSU) dan Barito Kuala (Batola).

“Hal tersebut dikuatirkan berdampak, utamanya dalam rangka proses estafet pelaksanaan Pilkada. Misalnya di Kabupaten Tabalong, penggantian anggota KPU sudah dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu 2024,” katanya kepada wartawan, Kamis (30/9).

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Suripno, pihaknya mewacanakan perpanjangan masa jabatan Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu menjelang Pemilu 2024. Selain dikhawatirkan proses rekrutmen akan mempengaruhi sejumlah tahapan yang telah dijadwalkan, perpanjangan masa jabatan diyakini dapat menghemat anggaran.

“Untuk pemilihan anggota KPU dan Bawaslu itu diprediksi memerlukan dana triliunan rupiah. Artinya jika masa jabatan mereka diperpanjang sampai pelaksanaan Pemilu 2024 maka kita akan bisa menghemat anggaran rekrutmen tersebut,” jelasnya.

Kalau wacana perpanjangan masa jabatan tersebut diterima, tambah Suripno, maka proses penggantian Anggota KPU dan Bawaslu bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 selesai.

Untuk diketahui, berakhirnya masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu menjelang Pemilu 2024 tidak hanya di Kalsel, tetapi juga terdapat di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. (NRH/RDM/RH)

YOGYAKARTA – Bank Kalsel mendapat apresiasi mengesankan dalam ajang 10th Infobank Sharia Award 2021 dengan meraih predikat “Sangat Bagus” dalam kategori “Unit Usaha Syariah – UUS Beraset Di Bawah Rp2,5 Triliun”.

Hal tersebut didapat menurut rating Majalah Infobank tahun 2021 hasil kajian Biro Riset Infobank terhadap variabel kinerja keuangan per akhir tahun kerja 2020.

Adit Setio Nugroho selaku Kepala Bank Kalsel Kantor Fungsional Syariah Jakarta, bertindak mewakili Direksi Bank Kalsel menerima penghargaan tersebut secara langsung di salah satu hotel berbintang di Yogyakarta, pada Kamis (30/9).

Di tempat terpisah, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, I G.K. Prasetya menyampaikan rasa terima kasih kepada Majalah Infobank atas apresiasi yang diberikan perihal pencapaian Bank Kalsel melalui unit usaha syariahnya yang telah menorehkan kinerja keuangan tetap apik khususnya di tahun kerja 2020.

“Saya mewakili manajemen dan seluruh pegawai Bank Kalsel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan dalam 10th Infobank Sharia Award 2021 ini. Penghargaan ini memotivasi kami untuk mengedepankan layanan terbaik sebagai bagian dari pelaku industri syariah dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional,” ucap Prasetya.

Prasetya menambahkan bahwa apresiasi ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pegawai Bank Kalsel serta dukungan dari stakeholders, nasabah setia serta para pemegang saham.

“Alhamdulillah, kerja keras seluruh pegawai Bank Kalsel dan dukungan dari segenap pihak mendapat ganjaran positif pada acara ini. Prestasi ini tentunya dapat menjadi modal positif bagi Unit Usaha Syariah Bank Kalsel dalam rangka menatap target spin off paling lama di tahun 2023 sebagaimana regulasi OJK,” tutup Prasetya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor bersepeda (gowes)  bersama  seluruh Kepala SKPD mengelilingi Kota Banjarmasin, pada Jum’at (1/10) pagi.

Dimulai dari halaman Mahligai Pancasila, Paman Birin serta rombongan bersepeda melintasi beberapa ruas jalan, antara lain jalan  S Parman menuju Jalan H Hasan Basri, kemudian melalui Jembatan Sei Alalak, Trans Kalimantan, Jalan Cemara. Kemudian rombongan melintasi jalan Sungai Jingah dan finish di R Suprapto.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, gowes ini merupakan olahraga yang menggembirakan untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan imun terlebih dimasa pandemi ini.

“Hari ini kita besepedaan untuk tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan imun,” katanya.

Dengan rajin berolahraga, menurut Paman Birin, maka akan semakin sehat baik jasmani maupun rohani. Jika badan sehat, otak atau pikiran menjadi sehat. Sebab pikiran yang sehat sangat diperlukan untuk membangun Banua.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan, gowes bersama ini untuk merekatkan seluruh jajaran Pemprov Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam program relaksasi kebijakan 50 persen di Kalimantan Selatan sudah mencapai Rp35 miliar. Artinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tinggal menutupi sisa target yang ada yakni sekitar Rp15 miliar dari total keseluruhan Rp50 miliar.

Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rustamaji mengungkapkan, meski penerimaan disektor ini sempat melandai bahkan diakui stagnan. Namun, hal tersebut masih mampu diantisipasi oleh unit penyelenggara layanan.

“Rekan di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) telah banyak melakukan upaya-upaya mengoptimalkan penerimaan ini. Salah satu cara atau langkah yang diambil pihaknya yaitu mengoperasikan Samsat keliling (Samkel) dengan memaksimalkan program kebijakan relaksasi 50 persen,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, usai melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran UPPD se Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota, di salah satu hotel ternama di Banjarbaru, terkait rencana penyelenggaraan optimalisasi pendapatan pajak daerah, Kamis (30/9) kemarin.

Diakuinya, penerimaan di sejumlah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sempat tersendat akibat faktor keuangan dari wajib pajak menipis pada pertengahan bulan lalu.

“Memang di tanggal 20 sampai seterusnya itu kan kondisi keuangan masyarakat banyak yang belum stabil,” ucap mantan Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rustamaji.

Kendati demikian, dirinya meyakini dari tanggal 1 – 9 Oktober pembayaran pajak kendaraan bermotor kembali normal alias lancar.

“Semoga pada moment ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib pajak di Kalsel,” harapnya.

Ditanya soal realisasi sementara pada penerimaan ini, Rustamaji menyebutkan, sudah tercapai dikisaran angka Rp35 miliar dari total Rp50 miliar secara keseluruhan.

“Artinya tinggal Rp15 miliar lagi untuk mencapai realisasi target,” tuturnya.

Dia mengharapkan, setelah berakhirnya masa penyelenggaraan program kebijakan relaksasi pada 9 Oktober nanti setidaknya realisasi target yang ditetapkan oleh Pemprov Kalsel dapat tercapai secara optimal.

“Mudah-mudahan sembilan hari terakhir ini animo untuk pembayaran dari wajib pajak semakin meningkat,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)