Sematkan Satyalancana, Paman Birin: Jadilah PNS Berkinerja Baik dan Berprilaku baik di Masyarakat

BANJARBARU – Ribuan Pengawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemprov Kalsel mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya atas pengabdian yang telah dilakukan selama 10, 20 dan 30 tahun.

Penyematan tanda kehormatan disematkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor secara simbolis untuk 30 PNS di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Rabu (27/10).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (sumber foto: Biro Adpim Prov Kalsel)

Berdasarkan data BKD Prov Kalsel jumlah penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya mencapai 1.450 PNS. Namun penyematan hanya dilakukan secara simbolis kepada 30 orang penerima sisanya dilakukan secara daring sebagai upaya penerapan protokol kesehatan COVID-19.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengucapkan selamat kepada para penerima tanda kehormatan.

“Kepada saudara saya ucapkan selamat, semoga semakin mendorong semangat kita memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” sebut Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel Sahbirin Noor)

Paman Birin juga berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk berkarya dan bekerja secara baik lagi, serta memegang kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai PNS, lanjut Paman, selain bekerja dengan baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, PNS juga sudah seharusnya menunjukan sikap dan prilaku yang terpuji di masyarakat.

“Jadilah contoh, jadilah teladan dilingkungan masing-masing, misalnya ketika pandemi COVID-19 masih melanda, PNS harus ikut membantu sosialisasi dan edukasi dalam menerapkan prokes, termasuk mendorong masyarakat mengikuti vaksinasi,” katanya.

Menurut Paman Birin siapapun yang menerima tanda kehormatan ini memiliki tanggung jawab moral untuk membuktikan penghargaan dengan prestasi kerja, kedisiplinan dan keteladanan.

“Ini adalah penghargaan bagi mereka 10 tahun 20 tahun 30 tahun, diharapkan PNS dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Salah satu penerima tanda kehormatan Chairun Ni’mah mengucapkan syukur  karena dapat mengabdikan dirinya selama 10 tahun menjadi PNS.

Dikatakanya, pengahargaan ini menjadi motivasi baginya untuk terus berkarya dan melayani masyarakat.

“Kita harus meningkatkan kinerja kita, bagaimana kita menjadi PNS yang bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi tentunya,” bebernya.

Penyematan penghargaan Satyalancana bagi PNS lingkup Pemprov Kalsel ini turut juga disaksikan oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Gubernur serta tamu undangan lainnya. (ASC/RDM/RH)

Layanan Jebol Siskamling Disdukcapil Kota Banjarbaru Kembali Dilakukan

BANJARBARU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Banjarbaru kembali memberikan pelayanan Jemput Bola Sistem Perekamanan Keliling (Jebol Siskamling).

Jebol Siskamling dilakukan dengan cara berkeliling ke lokasi-lokasi seperti kecamatan, kelurahan, pondok pesantren dan lokasi strategis lainnya. Pelayanan ini menjadi produk unggulan dan merupakan program reguler yang dilaksanakan secara berkala, dan mendapat dukungan penuh dari Pemko Banjarbaru.

Kepala Disdukcapil kota Banjarbaru, Sri Fatma Karmalita

“Jebol Siskamling pada awalnya dimulai sejak tahun 2018, namun di tahun 2019 kita baru memulai melakukan pelayanan dengan menggunakan mobil keliling,” terang Kepala Disdukcapil kota Banjarbaru Sri Fatma Karmalita, Selasa (26/10).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di kota Banjarbaru beberapa waktu lalu sempat membuat layanan ini sempat terhenti. Namun sejak kasus penyebaran COVID-19 mulai melandai serta kebijakan PPKM di kota Banjarbaru sudah berada di level 2 pada awal bulan Oktober 2021, layanan Jebol Siskamling kembali dilakukan.

“Sebelumnya Jebol Siskamling hanya dilakukan selama dua pekan dalam satu bulan, namun karena sempat tertunda selama dua bulan kemarin akhirnya kita buka layanan hampir setiap hari,” ungkapnya.

Disamping Jebol Siskamling, Disdukcapil Kota Banjarbaru juga melakukan Peri Tugu (Pelayanan Hari Sabtu Minggu) yang dilaksanakan di depan kantor Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami juga meluncurkan Peri Tugu sama seperti Jebol Siskamling cuman pelayanan hari Sabtu dan Minggu di depan kantor Capil Provinsi, bagi warga Banjarbaru yang tidak sempat melakukan perekaman ketika hari kerja bisa datang di Peri Tugu, kami pasti layani,” tutupnya.

Sebagai informasi, Jebol Siskamling melayani perekaman e-KTP, cetak e-KTP rusak dan hilang, kartu identitas anak (KIA), akta kelahiran dan akta kematian. (TR21-01/RDM/RH)

Tekan Radikalisme, Yani Helmi Sosialisasikan Ideologi Pancasila dan Wasbang di Kelumpang Selatan Kotabaru

KOTABARU – Sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang digelar oleh anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi di SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan diharapkan mampu meminimalisir radikalisme di Kabupaten Kotabaru.

Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wasbang diikuti sejumlah tokoh agama, peserta didik dan masyarakat di Kelumpang Selatan.

Kapolsek Kelumpang Selatan, Iptu Muhammad Harry Saputro, menyanpaikan, seiring dengan adanya penyelenggaraan wawasan kebangsaan ini, setidaknya ideologi yang dimiliki masyarakat tidak melenceng atau begeser.

“Seiring berjalan waktu, ideologi kita sempat bergeser. Kalau saya kasih gambaran yang terjadi di Kabupaten Kotabaru, tepatnya di Pulau Sebuku, sempat terdapat aliran sesat dan mengarah ke radikalisme,” ungkap Inspektur Polisi Satu itu usai memberikan materi Ideologi Pancasila kepada peserta didik, orang tua serta tokoh agama di Kecamatan Kelumpang Selatan, Rabu (27/10) siang.

Dia menghimbau kepada seluruh stakeholder pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat serta tokoh agama mampu memperkuat ideologinya supaya kedepan tidak mudah termakan atau terhasut radikalisme.

“Khususnya seluruh masyarakat dapat mensosialisasikan hal tersebut agar negara kita tercinta ini aman dan damai sentosa,” harapnya.

Menanggapi itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, meski ini merupakan kegiatan perdana baginya. Akan tetapi, wawasan tersebut sangat bagus dilaksanakan bahkan harus diterapkan sehari-hari sebagai landasan dalam mempertahankan idelogi sebagai warga negara yang baik.

“Kegiatan ini memperlihatkan bahwa betapa pentingnya kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menjaga kesatuan bangsa,” tegas anggota dewan yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel.

Tentu, Yani Helmi yang akrab disapa paman Yani menuturkan, setidaknya seluruh unsur aparat, pemerintahan dan lapisan masyarakat mampu menjaga kesatuan ideolginya berlandaskan Pancasila.

“Saya berpesan agar kita semua tetap menjaga kewibawaan dalam berbangsa dan bernegara. Ini penting untuk ditanamkan sebagai anti radikalisme,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan, Muhsinin menyebutkan kalau sosialiasi pembinaan ideologi Pancasila dan pemberian materi terkait wawasan kebangsaan diakui sangat baik ditanamkan secara lebih dalam kepada kaum milenial sebagai dasar pendidikan dan acuan untuk penguatan idealis mencintai bangsa.

“Sangat bagus, apalagi dituangkan dalam mata pelajaran khusus selain PPKN agar kedepannya generasi muda mampu menanamkan cinta terhadap negara untuk terus bela negara,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

Webinar Literasi Digital Kotabaru; Menyelam di Dunia Digital dengan Literasinya

KOTABARU – Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) meluncurkan program Literasi Digital Nasional dengan tema “Gerakan Nasional Literasi Digital 2021” melalui webinar.

Webinar Literasi ini menghadirkan narasumber Ghozy, S.M CEO Neumedira, Dr. Ni Made Ras Amanda G, S.Sos., M.Si. Univ Udayana, JAPELIDI, Siti Safwati Putri Mawardi, Co Founder Jalanan Keynote Speech Semuel Abrijani Pangerapan, B.Sc – Direktur Jenderal Aplikasi Imformatika dengan moderator Amal Bastian, Key Opinion Leader Juliet Georgiana Marlyn, S.I.Kom Entertrainer. Rabu, (27/10/2021) siang.

Seperti yang sudah selama ini narasumber lainnya memaparkan tentang bagaimana etika bermedia sosial, Indonesia merupakan peringkat terendah se Asia Tenggara untuk netizen yang di kategorikan tidak sopan atau tidak beretika, Dr. Ni Made Ras Amanda G, S.Sos., M.Si. Univ Udayana, JAPELIDI juga membenarkan hal tersebut.

Ni Made mengatakan hal itu terjadi karena masih banyaknya berita palsu (hoax), ujaran kebencian, penipuan,dll di sosial media.internet. Dan mengetahui etika bermedia sosial sangatlah penting bagi siapa pun supaya terhindar dari risiko-risiko yang merugikan di kemudian hari.

Salah satu hal dasar yang perlu diterapkan ketika menggunakan media sosial adalah kesantunan. Misalnya, tidak menggunakan konten orang lain tanpa izin untuk menghargainya. Lalu, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti. Terutama informasi data pribadi atau orang lain. Sehingga penting untuk mengkritisi sumber terkait sebelum membagikannya.

Ni Made menambahkan bagaimana etika berinteraksi di media sosial, yaitu diantaranya : gunakan Bahasa yang sopan, apabila mengunggah foto/video sebaiknya mengedepankan nilai-nilai kesopanan dan tidak mengandung unsur SARA hingga pornografi, bijaksana dalam memberikan tanda like, bijaksana dalam meneruskan informasi yang kamu terima di media sosial, bijaklah memberikan komentar,dan jangan memberikan informasi yang bersifat pribadi saat berinteraksi di media sosial.

Ghozy, S.M CEO Neumedira narasumber lainnya mengungkapkan terkait kemajuan teknologi, yang mana perkembangan teknologi berkembang hingga dititik maksimal diaman tak dapat dipisahkan lagi dari berbagai kebutuhan sehari-hari manusia.

Dampak positifnya adalah teknologi membantu menyelesaikan berbagai macam kegiatan manusia muali dari hal umum seperti cara manusia berhubungan, kemudian dampak negatifnya adalah teknologi membuat manusia memiliki ketergantungan terhadap berbagai macam hal seperti yang paling umum adalah sosial media.

Teknologi merupakan anugerah yang harus dijaga agar tidak menjadi musibah, seperti pelanggaran hak cipta, pornografi, perjudian dan penipuan, kejahatan siber, penyebaran malware, dan penyebaran hoax atau berita palsu.(RILIS)

UPPD Samsat Martapura Rencanakan Buka Dua Pelayanan Baru Sekaligus

BANJAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar berencana untuk membuka dua Mall Pelayanan Publik (MPP) sekaligus di Kecamatan Gambut dan Kecamatan Simpang Empat Kab Banjar. Pembukaan MPP ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar yang ingin mengurus pembayaran pajak. Di MPP yang direncanakan dibuka pada akhir tahun ini dan tahun 2022 mendatang, UPPD Samsat Martapura juga telah melakukan kerjasama bersama Pemkab Banjar untuk ikut membuka pelayanan pajak tahunan dan pajak online.

Kepada Abdi Persada FM, kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan, rencana pembukaan MPP di Kabupaten Banjar ini, akan memudahkan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Gambut dan Kecamatan Simpang Empat Pengaron, yang tidak perlu lagi mendatangi Kantor UPPD Samsat Martapura saat hendak membayar pajak tahunan dan pajak online.

“Ya memang rencana pembukaan MPP ini bisa memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan Dukcapil, retribusi pajak Daerah Kab  banjar, serta layanan Samsat Martapura,” ungkap Zulkifli.

Dilanjutkan Zulkifli, ia mengharapkan pembukaan MPP ini dapat terealisasi, sehingga UPPD Samsat Martapura lebih dapat mendekatkan diri kepada masyarakat yang relatif jauh dari Samsat Induk di Kota Martapura.

“Mudah-mudahan dapat mengakomodir wajib pajak yang berada disekitarnya seperti Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh-Aluh dan sekitarnya,” ungkap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, dengan membuka layanan pembayaran pajak di Kecamatan Gambut dan Simpang Empat, maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat dengan adanya layanan pajak disekitar mereka, sehingga dapat meningkatkan capaian pajak Kabupaten Banjar untuk membangun Banua Kalsel menjadi lebih baik lagi.

“Kalau misalnya kita membuka layanan di Daerah-Daerah tersebut yang jelas kita berusaha meningkatkan dan memudahkan layanan terhadap Masyarakat,” tutup Zulkifli.

Saat pertama kali dibuka, MPP Di Kecamatan Gambut dan Simpang Empat nantinya, akan terdapat pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab Banjar, pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Banjar, serta pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan online dari UPPD Samsat Martapura. (MRF/RDM/RH)

Berikan Briefing Latihan Pratugas Satgas Eko Apter Wilayah Papua, Ini Pesan Danrem 101/Antasari

BANJARBARU – Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, memberikan briefing latihan Pratugas Penebalan Satuan BKO (Bawah Kendali Operasi) Aparat Teritorial Gelombang III Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari di Rindam VI/Mulawarman, pada Rabu (27/10).

Kegiatan Latihan Pratugas Satuan Penebalan BKO Apter yang akan dilaksanakan selama 21 hari, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personel Penebalan Satuan BKO Apter (Aparat Teritorial) di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/ Kasuari, sesuai dengan tugas pokok yang diberikan serta dihadapkan kepada perkembangan situasi daerah operasi saat ini.

Pangdam VI/Mulawarman dalam sambutannya yang dibacakan Danrem 101/Antasari mengatakan, agar mencapai hasil optimal selama kegiatan Latihan Pratugas, maka ada beberapa penekanan untuk dipedomani.

Danrem 101/Antasari saat memberikan arahan

“Laksanakan latihan pratugas dengan serius, semangat dan disiplin yang tinggi untuk mewujudkan tercapainya sasaran latihan, sehingga dapat diaplikasikan di medan penugasan. Ciptakan realisme latihan yang aplikatif dalam pelaksanaan latihan pratugas untuk memberikan gambaran situasi di daerah penugasan saat ini. Yakinkan setiap Prajurit mengerti dan paham tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga dapat mengaplikasikannya di lapangan. Ciptakan latihan yang aplikatif dan kreatif guna menjawab tantangan tugas yang akan dihadapi di daerah penugasan. Utamakan faktor keamanan dalam pelaksanaan latihan pratugas, hindari kerugian personel dan materiil. Tetap laksanakan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk meminimalisir penyebaran COVID-19,” jelasnya.

Danrem 101/Antasari menambahkan, agar para prajurit tetap mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan satgas apter, yang dibuat terkait kebutuhan personel sesuai dengan luas wilayah geografis.

“Dengan menciptakan wilayah Papua aman, maka pembangunan akan semakin meningkat dan menciptakan peningkatan kesejahteraan, sehingga gejolak yang ada akan bisa diminimalisir,” ucapnya.

Danrem juga berharap, prajurit satgas berangkat dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup melalui pembekalan ini, sehingga tugas yang diemban dapat berhasil.

“Jadikan tugas ini sebagai sebuah kebanggaan dan kehormatan. Tunjukkan Prajurit Mulawarman adalah prajurit yang humanis, berempati dan bersimpati kepada masyarakat. Kehadiran kita mampu menjadi pemersatu masyarakat di wilayah,” pungkasnya.

Briefing latihan ini diikuti oleh prajurit-prajurit pilihan dari jajaran satuan di Kodam VI/Mulawarman. (PENREM-RIW/RDM/RH)

50 Majelis Taklim di Banjarmasin Dapatkan Bantuan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan bantuan kepada Majelis Taklim yang ada di Kota ini.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1443 H, di Panggung Siring Balaikota Banjarmasin, pada Rabu (27/10).

Ibnu mengatakan, bantuan yang diberikan kepada majelis taklim tersebut, dalam rangka bentuk pembinaan dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Pemko Banjarmasin perduli terhadap keberadaan majelis taklim,” ucapnya.

Menurut Ibnu, majelis taklim yang ada di Kota Banjarmasin cukup banyak. Namun, yang terdata di Kota Banjarmasin sebanyak 50 majelis taklim.

“Masing-masing majelis taklim tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp 2 juta,” jelasnya.

Ibnu mengatakan, bantuan yang diserahkan ini juga merupakan dukungan dari Bank Kalsel. Untuk turut serta memberikan pembinaan kepada majelis taklim yang ada di Kota Banjarmasin.

“Ibu-ibu yang berhadir pada majelis taklim cukup banyak di Kota Banjarmasin,” tutur Ibnu.

Sehingga, tambahnya, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pada kesempatan tersebut, selain mendapatkan bantuan uang tunai, majelis taklim tersebut juga mendapat bantuan masker dari Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Infrastruktur dan PJU Mendominasi Usulan Reses DPRD Banjarmasin di Pengambangan

BANJARMASIN – Warga Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur, lebih banyak menyampaikan usulan perbaikan jalan dan penerangan jalan umum.

Anggota Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, kepada wartawan pada Selasa (26/10) mengatakan, dalam pelaksanaan penelaahan dan penyerapan aspirasi masyarakat atau reses DPRD Banjarmasin, khususnya di Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, warga kembali mengusulkan perbaikan jalan, dan penerangan jalan umum, karena beberapa jalan besar mengalami mati lampu.

“Seluruh aspirasi ini akan kami tampung dan dikoordinasikan dengan pemerintah kota,” ucapnya

Ketua DPRD Banjarmasin ini menyampaikan, setiap aspirasi yang diserap dalam reses, akan dihimpun dan dimasukkan dalam dokumen formal menjadi pokok pikiran (Pokir). pihaknya terus berkomitmen untuk mengawal, yang telah menjadi usulan masyarakat tersebut.

Foto bersama setelah reses, Anggota Dapil Banjarmasin Timur, didampingi Sekcam dan Lurah Pengambangan

“Hasil reses ini sesegeranya ditindaklanjuti, agar aspirasi warga terealisasi,” katanya

Sementara itu, Anggota DPRD Banjarmasin dari Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur, Awan Subarkah mengatakan, usulan warga Pengambangan mulai RT 8, 9 dan 10, kondisi jalannya rusak, karena berada didekat tepian sungai, menyebabkan beberapa kali longsor, dan ini diharapkan menjadi skala prioritas perbaikan dalam APBD tahun 2022.

Anggota DPRD Banjarmasin dari Dapil Timur, Awan Subarkah

“Memang untuk jalan itu pernah diusulkan, namun terkendala pembebasan lahan, karena menurut kajian balai jalan, penyiringan harus menggunakan jangkar, dan itu memerlukan sekitar 30 meter ke darat untuk dibebaskan lahan,” tutupnya.

Dalam kegiatan reses ini, digelar di lima Kecamatan, untuk daerah pemilihan Kecamatan Banjarmasin Utara, konstituen kelurahan Sungai Jingah, Alalak Utara dan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Tengah, konstituen Kelurahan Mawar, Teluk Dalam dan Pekapuran Laut. Selanjutnya Kecamatan Banjarmasin Timur, konstituen Kelurahan Karang Mekar, Sungai Bilu dan Pengambangan, Sedangkan Kecamatan Banjarmasin Barat, konstituen Kelurahan Telawang, Belitung Utara dan Basirih. Kemudian Kecamatan Banjarmasin Selatan, konstituen Kelurahan Mantuil, Pemurus Baru dan Basirih Selatan.

Seperti diketahui, reses digelar selama tiga hari mulai 24 – 26 Oktober 2021, Dapil Banjarmasin Timur, dengan konstituen Kelurahan Pengambangan, beranggotakan Harry Wijaya, Tugiatno, Awan Subarkah, Noor Latifah, Mudah, Abdul Gais, Zainal Husni, dan Yunan Chandra, dihadiri Sekretaris Camat Banjarmasin Timur Rusdiana. (NHF/RDM/RH)

Lagi, Pemprov Kalsel Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Kawasan Kiram

BANJARBARU – Aktivitas tambang emas ilegal di Dusun Matang Kanas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar kembali ditertibkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Penertiban ini merupakan kali kedua usai penertiban pertama yang dilakukan pada 29 September 2021 kemarin.

Mesin sedot untuk melakukan penambangan

“Lokasinya berbeda, tapi jaraknya tidak jauh dari sebelumnya,” ujar Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dishut Kalsel, Pantja Satata, Senin (25/10) kemarin.

Pantja mengatakan, penertiban tambang emas ilegal mereka lakukan Kamis (21/10) tadi. Yang mana penertiban ini berawal dari informasi masyarakat.

“Ada informasi air sungai di sana keruh lagi. Kemudian kami langsung giat ke sana,” katanya

Penertiban ujar Pantja, dilakukan bersama Dinas ESDM Kalsel, adapun di lokasi petugas menemukan empat warga sedang menambang emas di pinggir sungai menggunakan mesin sedot.

“Mereka langsung kami minta berhenti,” ucapnya.

Selanjutnya, petugas kemudian mengumpulkan warga yang melakukan penambangan emas secara ilegal untuk diberi penjelasan bahwa aktivitas tersebut dilarang.

“Mereka lalu paham dan membuat pernyataan tidak mengulangi kegiatan itu lagi,” terangnya.

Lanjutnya, sementara mesin dan alat lainnya yang digunakan warga untuk menambang disita oleh petugas.

“Mesin kami sita supaya mereka tidak beraktivitas lagi,” ujarnya.

Pantja menjelaskan, dari hasil interogasi yang dilakukan, masyarakat yang menambang dipastikan bukanlah warga setempat.

“Mereka dari luar. Sehingga warga sekitar kami minta untuk mengawasi lokasi itu, kalau ada penambangan lagi, kami minta melapor,” terangnya.

Terkait sanksi, Pantja menyebut, akan dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku apabila warga kembali melakukan penambangan liar.

“Mungkin mereka belum tahu bahwa aktivitas itu dilarang dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Tapi, kalau mengulangi lagi maka akan kami tindak,” tuturnya.

Agar warga jera melakukan penambangan emas secara liar, dia menyampaikan, semua alat dan mesin yang ada di lokasi itu telah mereka sita.

“Sudah kami bawa ke kantor semua alatnya,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga terus mengawasi lokasi bekas aktivitas tambang emas ilegal di Desa Matang Kanas.

“Tahun lalu sudah kami stop juga kegiatan di sana. Tapi, tahun ini ada lagi,” pungkasnya. (ASC/RDM/RH)

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Bandara Internasional Syamsudin Noor Turunkan Tarif RT-PCR

BANJARBARU – Memperingati hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 2021 nanti, layanan klinik Bandara Internasional Syamsudin Noor memberikan layanan spesial dengan memberikan tarif RT-PCR lebih murah dari biasanya.

“Dalam memperingati hari sumpah pemuda kita ingin memberikan penghargaan kepada para penumpang penerbangan Bandara Internasional Syamsudin Noor dengan menurunkan tarif menjadi 280 ribu rupiah saja,” ucap Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Ahmad Zulfian Noor, Selasa (26/10).

Penurunan harga tersebut ditegaskannya, hanya berlaku pada hari tersebut, dan tarif akan kembali normal pada hari berikutnya.

Sementara itu penyesuaian tarif PCR sesuai arah Presiden RI Joko Widodo yang meminta diturunkan hingga ke harga Rp300.000, Zulfian menjelaskan pihaknya masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat.

“Kalau dari instruksi Presiden biasanya akan ada surat instruksi lagi dari Kementrian terkait, jadi itu nantinya yang akan menjadi dasar penuruan tarif selanjutnya,” jelasnya.

Dilanjutkan Zulfian, sejak tanggal 24 Oktober 2021 lalu, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan nomor 88 tahun 2021, persyaratan penerbangan dari dan ke daerah luar pulau Jawa dan Bali sudah mulai dipermudah dengan diperbolehkan hanya membawa surat keterangan negatif antigen serta vaksin minimal dosis pertama.

“Sementara ini sesuai surat edaran tersebut hanya berlaku untuk daerah luar pulau Jawa dan Bali yang berada di level 2 PPKM,” terang Zulfian.

Zulfian berharap agar pemerintah dapat segera menyesuaikan tarif Rapid Test PCR agar dapat lebih terjangkau bagi masyarakat jika pemerintah masih mewajibkan hasil keterangan negatif PCR sebagai syarat utama untuk melakukan penerbangan. (TR21-01/RDM/RH)

Exit mobile version