LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) prov Kalsel berhasil menjadi juara dalam lomba Perkantoran Ramah Lingkungan (Eco Office) yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) provinsi Kalsel

Lomba ini merupakan usaha Pemerintah Provinsi melalui Dinas LH untuk menciptakan kesadaran dan penerapan budaya peduli lingkungan di lingkup perkantoran Pemprov Kalsel.

Ditahun ini, Dinas PUPR dalam penilaian mendapatkan predikat hijau sebagai kantor di lingkungan Pemprov Kalsel yang ramah lingkungan. Disusul Dinas Kehutanan di posisi kedua dan Bappeda di posisi ketiga yang mendapat predikat biru.

“Seperti yang dipesankan oleh Gubernur, sudah seharusnya ASN menjadi agen perubahan terhadap perilaku itu,” ucap Kepala Dinas LH prov Kalsel Hanifah Dwi Nirwana kepada sejumlah awak media, Rabu (1/12).

Hanifah menjelaskan, kepedulian atas lingkungan di area perkantoran sudah menjadi salah satu budaya dalam aktifitas sehari-hari. Seperti mengurangi penggunaan kertas, pembatasan penggunaan minuman botol plastik, penghematan energi dan air, dan program perlindungan lingkungan lainnya.

“Kami juga menyediakan bank sampah sebagai salah satu indikator penilaian. Jika mereka (ASN) menerapkan program ini maka kantor tersebut pasti menjadi nasabah bank kami atau di wilayah sekitar mereka,” terangnya.
Selain itu, peran Pimpinan SKPD terhadap regulasi dan kebijakan ramah lingkungan di perkantoran juga menjadi salah satu poin penting dalam penilaian.

“Bukan hanya diambil dari bagaimana instansi perkantoran provinsi kalimantan selatan mengelola sampah dan energi, namun juga bagaimana pimpinan SKPD membangun semangat, mengkampanyekan, serta mensosialisasikan pentingnya ramah terhadap lingkungan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, program penilaian perkantoran ramah lingkungan ini merupakan penyempurnaan dari konsep Eco Office yang sudah berjalan beberapa tahun dan sudah tercantum dalam Pergub nomor 97 tahun 2020 tentang perkantoran ramah lingkungan.Dimana penilaian sementara hanya dilakukan kepada 35 instansi perkantoran di lingkup Pemprov dan direncanakan di tahun mendatang akan diperluas di tingkat kabupaten kota, perguruan tinggi, serta instansi vertikal lainnya. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Imam Suprastowo menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang mulai meresahkan masyarakat di wilayah Kalsel, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang terjadi belakangan ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/12), Imam menyampaikan dirinya belum mendapatkan laporan dari Dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalsel terkait harga minyak goreng ini yang melonjak naik.

“Sampai sekarang, Disdag belum ada melaporkannya. Selain itu, memang harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit saat ini sangat tinggi. Bahkan sudah menyentuh angka di atas Rp3 ribu per kilogramnya,” katanya.

Namun, lanjut Wakil Rakyat dari Dapil Banjarbaru dan Tanah Laut itu, provinsi Kalsel adalah salah satu daerah lumbung dari TBS yang memiliki lahan kelapa sawit yang luas. Sehingga pihaknya mempertanyakan apakah harga yang melambung tersebut karena untuk memenuhi keperluan di dunia akan Cruel Palm Oil (CPO) yang cukup tinggi sehingga lebih banyak diekspor daripada dipergunakan untuk pembuatan minyak goreng.

“Dalam waktu dekat, kita akan panggil Disdag dan juga Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit untuk menanyakan persoalan ini,” tegasnya.

Ditambahkan Imam, tingginya keperluan CPO di pasar dunia bisa menjadi kendala sehingga pabrik-pabrik minyak goreng tidak mampu membeli CPO karena harganya yang mahal.

“Memang keperluan di dalam negeri juga banyak, dimana sesuai jadwal sudah memasuki B30 dan B50 yang merupakan program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran biodesel dan solar yang nantinya menghasilkan produk Biosolar. Ini juga banyak menyerap TBS,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (1/12).

Pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Kalsel ini ditandai dengan pemukulan babun oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Wakil Gubernur Muhiddin serta ketua DPRD Kalsel Supian HK.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Bupati dan Walikota se Kalsel, jajaran Kepala SKPD Pemprov Kalsel, serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Kalsel yang mengikuti melalui virtual.

Dalam sambutannya, Sahbirin Noor menyampaikan akan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari kesiapan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kalau kita maju dengan persiapan, insyaallah kita akan turun dengan mendapatkan kehormatan,” ujar Paman Birin sapaan akrabnya.

Paman Birin juga berharap, melalui Musrenbang RPJMD ini, diharapkan apabila ada keinginan masyarakat yang masih belum tercantum untuk pembangunan Banua, dapat menjadi fokus perhatian untuk disinergikan.

“Semoga hasil yang kita rencanakan sesuai dengan harapan rakyat, harapan pemerintah, harapan DPRD dan harapan kita semua,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira menyampaikan, ada lima misi pembangunan di dalam RPJMD Kalsel 2021-2026, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian, tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana.

“Sebagai contoh membangun SDM dari sisi kesehatan, yakni meningkatkan angka harapan hidup melalui perbaikan stunting,” ujarnya.

Kemudian terkait sisi pendidikan lanjut Fajar Desira, adalah memperbaiki rata-rata lama sekolah di Kalsel, yang mana saat ini rata-rata masih berada diangka delapan tahun atau kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Adapun fokus pembangunan dari sisi peningkatan perekonomian adalah, meningkatkan hilirisasi, agar perekonomian Kalsel tidak terus terpaku pada yang energi tak terbarukan seperti batubara,” paparnya.

Sementara untuk tata kelola pemerintahan lanjut Fajar Desira, adalah transformasi digitalisasi. Mengingat dalam kurun dua tahun atau di masa pandemi COVID-19, secara tidak langsung Pemerintah telah beralih kepada era digitalisasi dan merasakan manfaatnya.

“Ternyata digital lebih efisien dan kita akan mampu bersaing dengan daerah lain,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2021-2026.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Sahrujani kepada wartawan, usai mengikuti pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026 secara virtual, Rabu (1/12).

“Sebagai contoh mengenai perbaikan dan peningkatan jalan, terutama jalan provinsi atau yang berstatus jaringan jalan strategis, baik karena rusak terdampak bencana banjir maupun lainnya juga menjadi prioritas dalam RPJMD tersebut,” katanya.

Begitu pula, lanjut Mantan Ketua DPRD Kabupaten HSU itu, upaya pencegahan dan pengendalian banjir seperti pembangunan waduk menjadi perhatian. Kendati pendanaannya mengharapkan bantuan pemerintah pusat, karena memerlukan biaya besar, sedangkan anggaran daerah tidak memungkinkan.

Oleh karena itu, Sahrujani juga mengharapkan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Selain itu, bisa berkolaborasi dengan anggota DPR RI Dapil Kalsel untuk mendorong dan memperjuangkannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemprov Kalsel menggelar Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2026 di gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel di Banjarbaru. Turut hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut yaitu Ketua DPRD Kalsel Supian HK.

Sementara pimpinan Komisi-komisi DPRD Kalsel mengikuti pertemuan tersebut secara virtual di ruang DPRD Kalsel di Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar seminar sosialisasi dan diskusi, pemenuhan kebutuhan jamaah Haji dan Umrah embarkasi Banjarmasin, di salah satu hotel berbintang, Rabu siang (1/12).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani menyampaikan, dalam upaya membuka akses peluang pasar lebih luas, baik dalam negeri maupun mancanegara, Kementerian Perdagangan RI telah menandatangani MoU bersama Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, dan Kementerian Agama RI, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jedah, dalam bentuk kerjasama, untuk mendorong produk UKM Indonesia ke pasar ekspor, khususnya dengan negara tujuan Arab Saudi dan negara Timur Tengah serta lainnya.

“Kami gelar seminar sosialisasi dan diskusi, karena Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang dipilih untuk melaksanakan, diikuti sebanyak 50 pelaku UKM Kalsel,” katanya

Disampaikan Birhasani, pemanfaatan momentum musim haji untuk pemasaran produk Usaha Kecil Menengah merupakan satu langkah yang sangat strategis, baik di dalam negeri saat jamaah di Embarkasi, dan pihak asrama Haji memfasilitasi satu tempat untuk menjual produk UKM khususnya di Kalsel, yang pengelolaannya diserahkan kepada asosiasi misalnya Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) atau Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Kalsel.

“Dua asosiasi ini nanti menampung produk-prduk UKM, yang tentu berkualitas sudah memenuhi standar produksi serta bersertifikat halal,” jelasnya

Birhasani menambahkan, peluang pasar ekspor bagi produk Usaha Kecil Menengah di Kalsel sangatlah terbuka untuk memenuhi kebutuhan jamaah Haji. Mengingat jamaah haji Kalsel setiap tahun cukuplah besar, apalagi biasanya merindukan produk makanan dan minuman asal Banua, seperti ikan asin sepat kering, seluang, sambal acan, kerupuk, amplang dan lain-lain, yang digemari jamaah provinsi lain serta Asia.

“Pada umumnya selera tidak jauh beda, dengan demikian sangat tepat kebijakan Pemerintah yang akan memfasilitasi ekspor produk Usaha Kecil Menengah pada saat musim haji khususnya. Kita berharap, seluruh pelaku UKM Kalsel memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, karena Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel, sangat mendukung program tersebut,” tutupnya.

Untuk diketahui, seminar sosialisasi dan diskusi potensi pemenuhan kebutuhan jamaah Haji dan Umrah Embarkasi Banjarmasin, di buka langsung Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, dengan Narasumber dari Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag RI, Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag RI, Asdep Pengembangan SDM UKM Kemenkop RI, dan Kepala ITPC Jeddah. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Polda Kalimantan Selatan, menggelar Kejuaraan Provinsi bola voli piala Kapolda Kalimantan Selatan Tahun 2021. pertandingan bola voli ini dilaksanakan di Gedung Olahraga (GOR) Rudy Resnawan Banjarbaru 1 – 5 Desember 2021.

Saat membuka kejuaraan bola voli Mewakili Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono menyampaikan, di Banua Kalsel telah memiliki lapangan bola voli sehingga olahraga ini menjadi olahraga yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat, sehingga dengan digelarnya kejuaraan bola voli ini diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan imunitas kita agar tidak mudah terpapar COVID-19.

“Selain itu juga melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana yang semakin mempererat silaturahmi dan memperkokoh persatuan persaudaraan dan kebersamaan diantara kita,” ucap Agung Budijono.

Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono menambahkan, melalui kejuaraan bola voli ini, juga dapat menjadi ajang untuk mencari bibit-bibit olahraga bola voli untuk dikembangkan dan dilatih menjadi atlet bola voli yang berkualitas, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional terakhir saya sampaikan Selamat terpenting.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Fathurrahman menyampaikan, pihaknya mengucapkan selamat dan sukses, atas terselenggaranya kejuaraan bola voli ini, hal ini merupakan kabar baik khususnya bagi para atlit bola voli yang sudah lama tidak bermain voli dikarenakan ditiadakannya kejuaraan bola voli akibat adanya pandemi COVID-19.

“Semoga kejuaraan Provinsi bola voli dapat berjalan baik dan lancar, dan dapat menjaring bibit-bibit atlet bol voli yang kita semua harapkan dapat menjadi andalan di kancah Nasional dan Internasional,” tutup Fathurrahman. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang dengan sukarela melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2021.

Berpusat di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup provinsi Kalsel, Rabu (1/12). Penyerahan apresiasi berupa trofi, sertifikat, dan perlengkapan pendukung Proklim seperti tempat sampah dan sejumlah unit roda tiga diberikan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

“Selamat dan saya berikan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan Proklim hingga masih terlaksana hingga saat ini,” ucap Gubernur yang akrab di sapa Paman Birin dalam sambutannya.

Proklim bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

“Proklim juga termasuk dalam program Revolusi Hijau yang merupakan program Pemprov Kalsel untuk melakukan gerakan menanam pohon untuk generasi mendatang,” ungkap Paman Birin.

Tak lupa Paman Birin menghimbau seluruh kalangan masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam menghadapi perubahan iklim di tahun yang akan datang.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengatakan,perubahan iklim harus dihadapi oleh seluruh dunia, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan.

“Meskipun bukan hal yang mudah, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus terus dilakukan,” kata Hanifah.

Upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan di tingkat tapak, menurutnya harus diberikan apresiasi. Terlebih saat ini Kalsel tengah menghadapi bencana Hidrometeorologi.

“Sekecil apapun upaya yang dilakukan, tetapi tentunya akan menyumbang peran yang positif bagi lingkungan kita,” pungkasnya. (TR21-01/RDM/RH)