LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berkunjung ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jum’at (21/1). Mereka diterima Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini MAP beserta staf lainnya di ruang Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau Ma’mun Solihin mengatakan tujuan kunjungan ini yaitu untuk menggali informasi terkait peraturanTatib DPRD Kalsel.

“Kegiatan ini dalam rangka kunjungan observasi terkait rancangan perubahan Tatib sehingga kita ada kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah yang tentu kita saling berkomunikasi bagaimana supaya tatib DPRD betul-betul referensinya kuat dan sama-sama dilaksanakan masing-masing DPRD,” katanya kepada wartawan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan banyak hal-hal yang dapat menjadi masukan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di DPRD Kalsel. Contohnya terkait dengan mekanisme pembahasan APBD, sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) serta sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Ternyata luar biasa di DPRD Kalsel ini karena kami belum pernah melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Ini merupakan “oleh-oleh” tersendiri bagi kami. Apalagi Wasbang tersebut mempunyai dasar hukum, dan tujuan sangat baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi kenapa tidak, kalau memungkinkan kita laksanakan,” jelasnya.

Usai pertemuan, Ketua Pansus Perubahan Tatib DPRD Riau selaku pimpinan rombongan memasangkan laung khas “Tanah Adat Melayu” tersebut kepada Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Setwan Kalsel.

Kedatangan rombongan Pansus Perubahan Tatib DPRD Riau itu bersamaan dengan kunjungan kerja Anggota DPRD Kalsel ke luar daerah untuk studi komparasi dalam rangka pembahasan RPJMD 2021 – 2026 yang sudah terjadwal, 20 – 22 Januari 2022. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan selama tahun 2021, menunjukkan prospek pemulihan perekonomian yang terus berlanjut. Penurunan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, perlu terus dijaga dengan mematuhi protokol kesehatan dan peran aktif masyarakat melalui pelaksanaan vaksinasi, sehingga akan mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus bekerja keras dalam mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Membaiknya kondisi perekonomian terasa semakin nyata, dengan melihat pengaruhnya kepada peningkatan angka penerimaan negara selama kurun waktu tahun 2021, terutama yang ditopang dari penerimaan pajak dan bea cukai.

“Realisasi Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2021 mencapai 11.877,23 miliar rupiah atau 119,41 persen terhadap target. Realisasi tersebut tumbuh 31,14 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan di sisi belanja negara sampai dengan Desember 2021 di Kalimantan Selatan, mencatat angka sebesar 26.406,44 miliar rupiah (98,50 persen dari pagu APBN 2021). Angka tersebut naik sebesar 1,29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu”, jelas Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah kepada wartawan saat jumpa pers dikantornya Kamis (20/1) siang.

Sulaiman menambahkan, realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Desember 2021 telah mencapai Rp10,708,77 miliar atau 119,47 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp8.963,71 miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 35,80 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp1.015,32 miliar hingga akhir Desember 2021, atau mencapai 2.993,77 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp1.168,46 miliar atau 118,83 persen dari target.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dari wilayah Kalimantan Selatan berasal dari PNBP Sumber Daya Alam Non Migas, khususnya dari pengolahan mineral dan batubara.

“Pada tahun 2021, penerimaan dari PNBP tersebut tercatat sebesar 6,89 trilyun rupiah, mengalami pertumbuhan sebesar 112,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3,29 trilyun rupiah. Tren pergerakan jumlah PNBP dalam kurun waktu 2018-2021 ini, sejalan dengan tren penerimaan sektor perpajakan di wilayah Kalimantan Selatan dengan arah yang semakin membaik”, ujarnya.

Dari sisi realisasi belanja negara sampai dengan Desember 2021, mencapai Rp26.406,22 miliar atau 98,50 persen dari pagu, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 1,29 persen, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020. Yaitu sebesar Rp26.071,13 miliar.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9.290,62 miliar (97,92 persen pagu), tumbuh 17,72 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp7,892,78 miliar.

Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, utamanya dipengaruhi realisasi belanja modal yang mencapai Rp2,67 triliun (96,23 persen dari pagu) tumbuh 104,74 persen (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya merealisasikan dana sebesar Rp1,30 triliun.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Desember 2021 tercatat sebesar Rp17.115,82 triliun atau 98,82 persen dari pagu. Bila dibandingkan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 5,85 persen (yoy) yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD, serta kegagalan lelang.

Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan bulan Desember 2021 masing-masing telah mencapai Rp4.065,45 miliar (134,65 persen) dan Rp7.486,17 miliar (100 persen). Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir Desember 2021, masing-masing mencapai Rp1.332,01 miliar (91,81 persen pagu) dan Rp2.270,31 miliar (96,77 persen pagu). Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1.515,41 miliar atau sebesar 99,32 persen dari pagu. (DJKNKalsel-RIW/RDM/RH)

Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia

JAKARTA – Presiden Joko Widowdo mendorong sektor jasa keuangan untuk terus bersinergi dengan sektor riil, mendorong perekonomian nasional yang tengah berada dalam momentum pemulihan.

“Saya mengapresiasi jajaran OJK yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain. Antara sektor jasa keuangan dan sektor riil harus saling mendukung dan menguatkan, karena tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan baik dan berkelanjutan,” kata Presiden dalam sambutan virtual pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022, yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis (20/1).

Selain itu, momentum pemulihan ekonomi ini juga diperkuat dengan pembiayaan di sektor UMKM yang kontribusinya sangat besar dalam perekonomian masyarakat.

“Target kita di 2024 (porsi kredit UMKM) bisa mencapai 30 persen dan untuk mencapai ke situ diperlukan strategi terobosan dan aksi-aksi serius, konsisten dan berkelanjutan,” kata Presiden.

Presiden mengharapkan dengan dukungan sektor jasa keuangan ke pembiayaan, maka tidak akan ada lagi keluhan soal akses kredit ke UMKM atau ke sektor informal.

“Ini harus terus kita permudah dan percepat sehingga memberikan peluang yang besar bagi generasi muda untuk memulai usaha dan UMKM untuk berkembang. UMKM bisa jadi komponen penting untuk pemulihan perekonomian,” katanya.

Presiden juga menekankan pentingnya kebijakan untuk mengembangkan sumber ekonomi baru untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Antara lain yang dikaitkan dengan lingkungan hidup.

Pada kesempatan itu, Presiden meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia yang diprakarsai OJK sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah, yang menjadi Presidensi G20 pada tahun ini, serta bukti komitmen OJK terhadap pengembangan ekonomi hijau sebagai sebagai sektor ekonomi baru.

Taksonomi Hijau Indonesia yang disusun bersama delapan Kementerian ini, berisi daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Taksonomi Hijau Indonesia telah mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi dengan 919 di antaranya telah dikonfirmasi oleh kementerian terkait, dan menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia, yang telah memiliki standar nasional terkait sektor ekonomi hijau, seperti China, Uni Eropa, dan ASEAN.

Taksonomi Hijau Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan (insentif dan disinsentif) dari berbagai Kementerian dan Lembaga termasuk OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya mengaku optimis, kinerja industri jasa keuangan pmtahun ini akan semakin membaik, didorong stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid serta laju perekonomian yang mulai pulih dari dampak pandemi COVID-19.

“Kami memproyeksikan, di 2022 kredit perbankan akan meningkat pada kisaran 7,5 persen ± 1 persen (6,5 – 8,5 persen) dan Dana Pihak Ketiga tumbuh di rentang 10 persen ± 1 persen (9 – 11 persen),” kata Wimboh.

OJK juga memerkirakan, penghimpunan dana di pasar modal akan meningkat dikisaran Rp125 triliun – Rp175 triliun. Sedangkan piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan juga akan tumbuh sekitar 12 persen ± 1 persen (11-13 persen). Aset perusahaan asuransi jiwa serta aset perusahaan asuransi umum dan reasuransi diperkirakan tumbuh 4,66 persen dan 3,14 persen. Sementara, pertumbuhan aset dana pensiun akan mencapai 6,47 persen.

Menurut Wimboh, proyeksi optimis itu didorong kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus membaik didukung keberhasilan penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah. Sistem keuangan Indonesia pun terjaga dengan baik, yang terlihat dari indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali di 2021.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, OJK menetapkan lima kebijakan prioritas di 2022, yang ditujukan untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional serta terus meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.

Yakni memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas Pemerintah. Yaitu kendaraan bermotor, listrik berbasis baterai (KBL BB) dari hulu sampai hilir. Selanjutnya adalah stimulus lanjutan, untuk mendorong kredit ke sektor properti.

Kebijakan kedua, menyiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik. Antara lain dengan mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas, percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit agar tidak terjadi cliff effect pada saat dinormalkan di 2023, penataan industri reksadana dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB.

Kebijakan lainnya, adalah menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau. Antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia. OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI serta Pemerintah sedang mempercepat kerangka pengaturan bursa karbon Indonesia.

Berikutnya, adalah memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit sebesar 30 persen pada 2024, dengan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh off-taker, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap. Program-program KUR Kluster, kredit/pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro serta skema pemasaran, salah satunya melalui program Gerakan National Bangga Buatan Indonesia. Di Pasar Modal, terus akan dikembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowd funding.

Kebijakan terakhir adalah memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital, dalam meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang cepat, termasuk literasi dan perlindungan kepentingan konsumen dan juga penegakan hukum.

OJK akan terus memitigasi ekses pinjaman online dengan meningkatkan aturan prudensial dengan pemodalan yang lebih tinggi, dan penerapan market conduct yang lebih baik. Kinerja Industri Jasa Keuangan, hingga Desember 2021, OJK mencatat stabilitas sektor keuangan dalam kondisi terjaga dengan kinerja industri jasa keuangan yang terus membaik ditunjang kerja pengaturan dan pengawasan serta kebijakan OJK yang solid serta kondisi perekonomian yang mulai membaik.

Penyaluran kredit sampai Desember 2021, tercatat naik sebesar 5,2 persen (yoy) atau membaik dibanding Desember 2020 yang minus 2,41 persen. Sementara itu, risiko kredit masih terjaga di bawah 5 persen dengan NPL gross 3,00 persen atau membaik dibanding 2020 sebesar 3,06 persen.

Rendahnya NPL ini, ditopang kebijakan restrukturisasi kredit yang telah diperpanjang hingga Maret 2023 dengan tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya.

Hingga November 2021, nilai outstanding restrukturisasi kredit dalam tren melandai dengan nominal mencapai Rp693,6 triliun yang sebelumnya sempat mencapai Rp830,5 triliun. Jumlah debitur restrukturisasi juga menurun signifikan dari angka tertingginya 6,8 juta debitur, kini menjadi 4,2 juta debitur. Dari jumlah tersebut, telah
dibentuk pencadangan sebesar 14,85 persen atau sekitar Rp103 triliun untuk restrukturisasi COVID-19.

Selain itu, kondisi permodalan perbankan sampai Desember 2021 terjaga menguat jauh di atas threshold minimum (12 persen) yaitu sebesar 25,67 persen dengan llikuiditas yang ample, didukung juga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 12,21 persen.

Sementara kondisi Pasar Modal telah pulih kembali seperti pada level sebelum masa pandemi yang ditunjukkan dengan IHSG mencapai 6.693 pada14 Januari 2022. Angka ini jauh di atas IHSG pada masa pandemi COVID-19, dimulai pada 2 Maret 2020, yakni 5.361,25. Capaian indeks ini merupakan peringkat ke-3 terbaik di Asia.

Sedangkan kapitalisasi pasar telah mencapai Rp8.252 triliun pada 30 Desember 2021, angka ini merupakan yang terbaik kedua di ASEAN setelah Thailand. Investor di pasar modal juga melonjak cukup signifikan menjadi 7,5 juta akhir 2021 lalu, yang naik 93 persen dibanding 2020, yang lebih dari 80 persen adalah investor milenial.

Penghimpunan dana di pasar modal pun terus meningkat, mencapai Rp363,3 triliun, atau naik 206 persen dari 2020 silam dan menjadi yang terbaik di kawasan Asia Pasifik.

Stabilitas IKNB terjaga dengan baik, didukung oleh permodalan yang cukup kuat, hal ini ditandai dengan Risk Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa (539,8 persen), dan asuransi umum (327,3 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen.

Gearing ratio Perusahaan Pembiayaan juga menurun menjadi 1,98 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan terpantau stabil, dengan NPF di level 3,53 persen, setelah sebelumnya sempat mencapai level di atas 5 persen di 2020. Hal ini ditopang kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mencapai Rp218,95 trilyun dari 5,2 juta kontrak pembiayaan yang merupakan 60,1 persen dari piutang pembiayaan.

Hingga akhir 2021, akses masyarakat terhadap keuangan digital juga terus meningkat, seperti pertumbuhan peminjam peer-to-peer lending mencapai 29,69 juta peminjam. Jumlah ini meningkat 68,15 persen dibandingkan 2020. Selain itu pertumbuhan pemodal Securities Crowdfunding telah mencapai 93.733 pemodal, sejak diluncurkan pada awal 2021.

Dalam kesempatan acara rutin tahunan tersebut, OJK memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi besar dalam pengembangan sektor jasa keuangan. Diantaranya penggerak program inklusi Keuangan Nasional, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Umar Zunaidi Hasibuan. Kemudian penghargaan Penggerak Program Edukasi Keuangan Nasional, diberikan kepada (Alm) Wiji Purwanta, Pendiri Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia. Penghargaan Penggerak Keuangan Mikro Syariah dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kepada KH. Abdul Khalim, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Assa’idiyyah – BWM Assa Berkah Sejahtera Kudus. Penghargaan Penggerak KUR Klaster dalam mendukung Program PEN yaitu Nanda Budi Prayuga, Pembina JIFSI (Jeruk Tanpa Musim Integrated Farming System Indonesia). Dan penghargaan kelima, Penggerak Fintech dalam mendukung program PEN yaitu kepada Marshall Pribadi, Pelopor Penyelenggara Identitas dan Tandatangan Elektronik Tersertifikasi. (HumasOJK-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 Bidang Pemerintahan dan Hukum menggelar rapat internal bersama tenaga ahli di ruang Komisi I DPRD Kalsel, Kamis (20/1).

Wakil Ketua Pansus I Raperda tentang RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026, Suripno Sumas mengatakan rapat tersebut dilakukan dalam rangka penjabaran lima misi yang ada di RPJMD.

Dari lima misi tersebut, menurutnya, ada tiga misi yang ditekankan yang menjadi ranah Pansus I yaitu membangun SDM berkualitas dan berbudi pekerti luhur, tata kelola pemerintahan yang lebih fokus kepada pelayanan publik dan memperkuat ketahanan bencana.

“Kami ingin dalam rekomendasi nanti tiga misi ini yang ditekankan. Contohnya untuk misi ketahanan bencana, kami menginginkan ada narasi disampaikan nanti dalam Raperda RPJMD tersebut yaitu agar Pemprov merencanakan upaya penataan sungai dalam rangka penanggulangan banjir. Kalimat itu sebenarnya kalimat cantolan hukum kepada Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengatasi banjir di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Begitu juga misalnya Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara (IKN) baru maka menurut Suripno, Pansus I meminta ada narasi yang dicantumkan dalam RPJMD tersebut terkait penataan kembali tata batas antar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Narasi itu menjadi cantolan agar nantinya Biro Tata Pemerintahan memprogramkan pembangunan batas kota yang permanen,” katanya.

Suripno menambahkan narasi-narasi tersebut akan dimasukan oleh tenaga ahli sebagai rekomendasi Pansus I terhadap Raperda RPJMD Kalsel Tahun 2021-2022.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus I DPRD Kalsel Rachmah Norlias dan didampingi Wakil Ketua Pansus I Suripno Sumas dan Anggota Pansus I Hariyanto. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kunjungan kerja ini, dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi B DPRD Sumatera Utara Dodi Taher, yang disambut oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmasyah, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Kamis (20/1),

Dalam sambutannya Dodi Taher menyampaikan, pihaknya menilai Pemerintah Provinsi Kalsel telah berhasil dalam meningkatkan perekonomian di wilayahnya, selain perekonomian, Provinsi Kalsel juga termasuk dalam penyumbang terbesar dalam tambang dan sawit ditingkat Nasional. Sehingga pihaknya tertarik, untuk melakukan studi banding ke wilayah Provinsi Kalsel.

“Menurut saya Provinsi Kalsel berhasil dalam hal meningkatkan sektor perekonomian mereka, disini terdapat pengusaha – pengusaha yang sudah diakui keberadaannya hingga tingkat Nasional, bahkan ada pengusaha yang sudah membangun Pabrik Smelter di Kecamatan Batulicin beberapa waktu lalu, yang memiliki omzet memcapai hingga 44 Triliun Rupiah,” ungkap Dodi Taher.

Dodi Taher menambahkan, ia menilai Provinsi Kalsel termasuk salah satu Provinsi terkaya yang ada di Indonesia, bahkan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang ada di Banua ini, merupakan salah satu penghasil terbesar ditingkat Nasional.

“Seluruh jalan di Kalsel menurut saya baik, Infrastruktur banua ini pun dibangun dengan baik, sehingga kami melakukan studi banding ke Provinsi ini,” tutup Dodi Taher.

Sementara itu, Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmasyah menyampaikan, pihaknya bersyukur bahwa Provinsi Kalsel telah mendapat kunjungan dari Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kunjungan kerja ini merupakan sebuah kebanggan dan kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel, dikarenakan saling membagikan ilmu-ilmu pembangunan antar provinsi.

“Saat ini para anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara sedang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel, untuk meningkatkan Pembangunan Kota Banjarbaru, maka ditahun 2009 yang lalu Perkantoran Pemprov Kalsel yang dulunya terletak di Kota Banjarmasin dipindahkan secara terstruktur ke Komplek Perkantoran di Kota Banjarbaru,” ungkap Faried Fakhmansyah.

Faried Fakhmansyah menambahkan, Secara historis, Provinsi Kalsel memiliki kelebihan karena menjadi induk pembangunan untuk Provinsi di Kalimantan, yang sekarang terdiri dari 5 Provonsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

“Provinsi Kalsel merupakan Provinsi Pertama yang dibangun sebelum adanya 5 Provinsi Kalimantan. Kalsel penyedia kebutuhan batubara untuk kebutuhan energi tingkat Nasional, dan kondisi sektor batubara sangat signifikan bagi Kalsel bukan hanya untuk pendorong ekonomi namun juga untukpeningkatan lapangan kerja,” tutup Faried. (MRF/RDM/RH)