DPRD Kalsel Siap Kolaborasi Guna Cegah dan Berantas Penyalahgunaan Narkotika di Banua

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pembahasan terkait implementasi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 dan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 di Provinsi Kalsel, Kamis (7/4).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Abdullah Ismail Gedung B DPRD Kalsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Muhammad Syaripuddin yang dihadiri Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalsel, Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang solusi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kalsel yang kini sangat memprihatinkan. Mengingat saat ini, Kalsel tercatat berada di urutan 9 dari 34 provinsi di Indonesia sebagai pengguna narkoba.

“Ini harus jadi perhatian khusus. Kami dari komisi I, II, III, dan IV DPRD Provinsi Kalsel mencari formula agar bisa menurunkan peringkat penyalahgunaan narkoba. Ini kan sangat miris sekali di Kalsel, yang mana kita adalah daerah religius, tentunya harus bersama-sama,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin.

Menurutnya, dari pertemuan tersebut ada beberapa kesimpulan yang didapat, diantaranya memperkuat lembaga-lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang melakukan penanganan ini, baik dari segi struktur, anggaran, hingga sumber daya manusianya.

Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menyampaikan pihaknya siap berkolaborasi dalam penyebarluasan atau penyampaian informasi terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan memanfaatkan kegiatan seperti Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang).

“Kami dari DPRD memiliki kegiatan yang bisa sinkron dengan rencana P4GN, kami informasikan bahwa anggota DPRD Provinsi Kalsel setiap bulan ada melaksanakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda). Ini bisa kita manfaatkan terhadap informasi bahaya narkotika. Kita ada 55 orang anggota. Dalam setiap sosialisasi yang kita lakukan, audiens yang hadir sekitar 50 orang perkegiatan, jika dikalikan dengan jumlah anggota, berarti ada sekian orang yang bisa kita suluh tentang bahaya narkotika,” jelasnya. (NRH/RDM/APR)

FKUB Kalsel Apresiasi Raperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Beragama

Banjarmasin – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan apresiasi positif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Beragama yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel. Hal itu disampaikan Ketua FKUB Kalsel, Iham Masykuri Hamdi kepada wartawan, usai mengikuti rapat pembahasan Raperda tersebut di ruang Komisi I DPRD Kalsel, Kamis (7/4). Pasalnya, menurutnya, perspektif penyusunan Raperda ini tidak hanya saat ini, tapi juga di masa mendatang.

“Kalau selama ini kita melihat bahwa posisi kehidupan beragama kita cukup bagus. Walaupun kita juga harus mengakui gesekan-gesekan kecil pada akar rumput masih ada. Ditambah lagi, Kalsel sebagai pintu gerbang Ibukota Negara dimana orang-orang yang datang bukan hanya potensi ekonomi tetapi juga membawa pemikiran ideologi. Hal ini semua harus diantisipasi sehingga ke depan kehidupan beragama dan bermasyarakat tetap harmonis dan damai dengan adanya Perda ini,” jelasnya.

Ilham menyarankan agar dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat itu dapat mengakomodir mengenai bagaimana menyiapkan sumber daya manusia, cara pandang serta menghidupkan kembali kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Sementara, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut, Haryanto mengharapkan, melalui Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ini, ke depan agar kerukunan umat beragama di Kalsel lebih baik lagi. Pasalnya, dari hasil survey Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kalsel masih kurang menggembirakan. Namun situasi dan kondisi di permukaan kerukunan kehidupan beragama tampak aman-aman saja.

“Survey yang dirilis dari Kemendagri tahun 2021 lalu menyebutkan Indeks Kerukunan Umat Beragama kalsel berada di urutan 24 secara nasional dengan nilai 72,51 dengan kategori cukup,” tuturnya.

Haryanto mengungkapkan banyak masukan yang didapatkan dalam rapat pembahasan Raperda tersebut, sehingga diharapkan Raperda ini nantinya dapat lebih mewakili aspirasi terhadap pembinaan stakeholder terutama yang terkait dengan kerukunan beragama. Selain itu, dengan adanya Perda ini nantinya, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kalsel bisa lebih meningkat.

Sedangkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel yang diwakili Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya yang juga menangani kerukunan umat beragama, pencegahan narkoba dan seni budaya, Grace A Manggalik menyampaikan selain pemberian hibah ke FKUB, pihaknya juga melaksanakan rapat koordinasi antar FKUB se Kalsel dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama di Kalsel.

“Tahun ini, pemberian hibah ke FKUB sekitar Rp450 juta untuk pertemuan maupun penyuluhan terkait toleransi beragama. Meskipun sebagian besar sudah diambilalih oleh FKUB, tapi kami juga masih melaksanakan rakor antar FKUB di Kalsel dengan mengundang Kabupaten/Kota untuk dapat hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian mereka melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan kami evaluasi,” pungkasnya. (NRH/RDM/APR)

LEGISLATIF DUKUNG LAPANGAN SEPAK BOLA DI BANJARMASIN BARAT

BANJARMASIN – Kalangan legislatif mendukung dilakukan pembangunan lapangan sepak bola di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif, kepada wartawan pada Rabu (6/4), dari lima Kecamatan hanya di Banjarmasin Barat yang tidak memiliki lapangan sepak bola, padahal sangat penting untuk meningkatkan prestasi olahraga terutama bagi kalangan millenial.

“Hasil rapat tim banggar tahun ini telah dianggarkan sebesar Rp15 miliar, untuk pembebasan lahan dan pembanguan,” ucapnya

Arufah menjelaskan, untuk lokasinya direncanakan dekat polsek Banjarmasin Barat Kelurahan Pelambuan, ia berharap
dapat menjadikan kalangan millenial akan semakin gemar berolahraga dan mencetak pemain bola baik di Kalsel hingga bisa mencapai ke tingkat Nasional.

“Kita ingin generasi muda terus memberi prestasi tidak hanya dalam teknologi, juga olahraga sepak bola,” pintanya

Lebih lanjut Arufah menambahkan, dengan adanya lapangan sepak bola, tidak hanya bermanfaat untuk olahraga, namun juga untuk perkembangan ekonomi dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat.

“Lapangan sepak bola itu bisa multifungsi, yaitu dapat digunakan kegiatan olahraga lain seperti senam, dan lari,” tutup Arufah. (NHF/RDM/APR)

Lanjut Ke Batola, Paman Birin Tinjau Vaksinasi Bergerak Di Berangas

Barito Kuala– Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pencapaian target sasaran vaksinasi tahap dua hingga booster.

Dukungan ini diberikan melalui Vaksinasi Bergerak yang digelar Pemprov Kalsel di sejumlah lokasi seperti yang dilaksanakan di UPT Puskesmas Rawat Inap Berangas, di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada Kamis (7/4).

Vaksinasi dipantau langsung Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Sukamto dan turut dihadiri Bupati Batola Noormiliyani AS, beserta camat dan lurah setempat.

Vaksinasi Bergerak merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalsel dalam meningkatkan angka vaksinasi di Kalsel.

Warga yang mendapat suntikan vaksin, juga diberi bantuan paket sembako.

Kepada masyarakat, Paman Birin menyampaikan, vaksinasi yang dilakukan penting untuk mendapatkan kekebalan tubuh (herd immunity) yang berdampak pada kekebalan kelompok.

Meskipun keberadaan COVID-19 yang terjadi  dua tahun terakhir tidak terlalu merisaukan masyarakat, namun kewaspadaan tetap selalu dijaga melalui penerapan protokol kesehatan.

“Jangan takut COVID-19, mari kita lawan bersama,” seru Paman Birin.

Sementara itu, Bupati Batola Noormiliyani mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan program Vaksinasi Bergerak yang digulirkan Paman Birin dan jajarannya.

Batola yang memiliki angka sasaran sekitar 244.779 orang ini ujarnya, diberi target capaian vaksinasi tahap 2 sebesar 70 persen hingga akhir April ini.

“Kurang 9 persen atau 24 ribuan sasaran yang masih harus kita capai,” ujarnya sembari menyampaikan terima kasih kepada Paman Birin.

Pada kesempatan ini, petugas medis menyiapkan 800 dosis vaksin yang diberikan kepada warga mulai pagi hingga sore.

Paman Birin juga menyerahkan bantuan keagamaan untuk Mesjid Raudatul Jannah di Kecamatan Alalak senilai Rp150 juta, Mesjid Hidayatus Muhtadin di Kecamatan Belawang Rp50 juta dan Langgar Nurul Taqwa Sungai Limbah Alalak Rp34 juta.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Sukamto menambahkan, saat ini capaian vaksinasi dosis kedua di Kalsel sudah 69 persen. Sehingga target 70 persen sebelum lebaran ini, dipastikan terlampaui. Apalagi saat ini, program Vaksinasi Bergerak terus berlangsung.

“Karena semangat Pak Gubernur untuk terus meningkatkan vaksinasi di atas 70 persen,” ujarnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

BI Kalsel Siapkan Uang Tunai 2,5 Trilyun Rupiah, Catat Jadwal Penukarannya

Banjarmasin – Demi memenuhi kebutuhan masyarakat Banua menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalsel menyiapkan uang tunai sebesar Rp2,5 trilyun atau meningkat sebesar 15% dibanding tahun 2021.

Langkah tersebut juga dilakukan, seiring momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, serta mengantisipasi peningkatan transaksi masyarakat sejalan dengan pandemi yang mulai terkendali.

“Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan peningkatan aktivitas masyarakat saat Ramadhan dan Idul Fitri diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pembayaran. Makanya untuk tahun 2022 ini kita sediakan uang tunai hingga mencapai 2,5 trilyun,” jelas Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Imam Subarkah, dalam siaran persnya.

Selain menyiapkan uang tunai, pihaknya juga terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran non tunai seperti digital banking, uang elektronik dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang dapat meminimalisir kontak fisik dalam bertransaksi.

“Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga terkait untuk memberikan layanan sistem pembayaran tunai dan non tunai guna mendukung kelancaran transaksi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri,” tambahnya.

Layanan penukaran uang Rupiah pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini, dilakukan mulai 4 sampai 29 April 2022. Kegiatan tersebut tersebar di 198 titik layanan penukaran (168 titik layanan bank umum dan 30 titik layanan BPR) yang tersebar di seluruh wilayah kerja KPwBI Provinsi Kalsel atau bertambah 20 persen dari tahun lalu.

Sementara penukaran uang di mobil kas keliling KPwBI Provinsi Kalsel, dapat dilakukan pada 5, 11, 12, 18, 19, 25 dan 26 April 2022 di Lapangan Kamboja Banjarmasin. Penukaran uang melalui kas keliling kembali hadir setelah vakum 2 (dua) tahun akibat pandemi.

“Guna menghindari kerumunan, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR (https://pintar.bi.go.id) sebelum hadir ke lokasi kas keliling,” timpalnya.

Dalam kesempatan ini pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berperilaku belanja bijak sesuai kebutuhan, berhemat dan merawat Rupiah guna mendorong kesadaran masyarakat untuk semakin Cinta, Bangga dan Paham Rupiah.

“Cinta Rupiah dapat dilakukan dengan mengenali ciri-ciri keaslian Rupiah, merawat Rupiah serta menjaga Rupiah. Bangga Rupiah dengan memahami bahwa Rupiah adalah merupakan simbol kedaulatan negara, alat pembayaran yang sah dan alat pemersatu Bangsa. Sedangkan Paham Rupiah dilakukan dengan mengenal fungsi Rupiah dalam konteks mendorong aktivitas perekonomian yaitu bertransaksi, berbelanja serta berhemat,” pungkasnya. (HumasKPwBI/RIW/RDM/APR)

Vaksinasi Bergerak Ramadhan, Tanjung Pagar Awali Dengan Seribu Dosis

Banjarmasin – Kasus positif COVID-19 di Kalimantan Selatan setiap harinya semakin melandai, seiring dengan gencarnya kegiatan vaksinasi dilaksanakan seluruh daerah di provinsi ini. Termasuk saat bulan suci Ramadhan, pada April ini. Kegiatan vaksinasi tetap dilaksanakan, demi menciptakan herd immunity di tengah masyarakat.

Terhitung sejak 7 – 13 April 2022, pemerintah provinsi yang dimotori langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, kembali menggelar Vaksinasi Bergerak ke 13 kabupaten/kota. Dimana lokasi pertama adalah masjid Nurul Iman kelurahan Tanjung Pagar, kecamatan Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin pada Kamis (7/4). Vaksinasi di Tanjung Pagar yang menyasar 1.000 sasaran ini, dikunjungi langsung orang nomor satu di Banua.

Dalam arahannya, Paman Birin (sapaan akrab Gubernur) mengatakan, kegiatan vaksinasi ini adalah dalam rangka mendorong kabupaten/kota mempercepat capaian 70 persen vaksinasi COVID-19 dosis dua.

“Jadi kami terus bergerak untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Kalsel hingga terciptanya herd immunity,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, hingga Kamis (7/4) capaian vaksinasi COVID-19 di Kalsel, sudah berada pada angka 92 persen untuk dosis pertama, kemudian hampir 70 persen dosis kedua serta dosis ketiga (booster) 11 persen.

“Alhamdulillah capaian kita pada dosis pertama sudah bagus. Namun kita tetap bergerak agar semua masyarakat tervaksin,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Sukamto menambahkan, kegiatan Vaksinasi Bergerak merupakan upaya Gubernur Kalsel untuk mendukung dan mengupayakan agar masyarakat Kalsel mendapat kekebalan tubuh.

“Jadi kita terus berupaya agar masyarakat dapat tervaksin. Dimana program vaksinasi bergerak di mulai akhir 2021 untuk mencapai 75 persen vaksin pertama. Kemudian untuk mencapai 60 persen vaksin kedua diawal Februari dan Maret, dilanjutkan untuk mencapai 70 persen pada vaksin kedua,” kata Sukamto.

Kegiatan di masjid Nurul Iman ini, juga dirangkai dengan pembagian paket sembako bagi para peserta yang telah melakukan vaksinasi, dan pemberian bantuan dana hibah Pemprov Kalsel untuk perbaikan masjid dan langgar, serta bantuan makanan tambahan bagi ibu hamil serta balita. Selian itu, di akhir acara, Gubernur juga ikut mencampurkan cairan eco enzyme ke aliran sungai dekat masjid, sebagai upaya membersihkan sungai dari sampah dan mengurangi bakteri e-coli. (RIW/RDM/APR)

Pastikan Kuota BBM Mencukupi, Menteri ESDM Minta Subsidi Jangan Sampai Bocor

BANJARBARU – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, merespon keluhan para sopir yang mengaku sulit untuk mendapatkan BBM subsidi terutama solar.

Diakuinya, beberapa waktu lalu Pertamina sempat mengalami kesulitan untuk memenuhi suplai BBM subsidi ini akibat adanya permintaan yang mendadak meningkat dikarenakan kegiatan ekonomi yang juga mengalami peningkatan.

“Sekarang ini mudah-mudahan bisa kita kendalikan sehingga suplai untuk kendaraan yang memang berhak mendapatkan solar subsidi, itu bisa dipenuhi,” ucapnya saat meninjau salah satu SPBU di Kabupaten Banjar, Kalsel, pada Kamis (7/4) siang.

Setiap tahun, lanjutnya, pemerintah telah memberikan jatah solar subsidi ke setiap daerah sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Namun karena disparitas harga yang mencapai Rp8.000 dengan solar non subsidi, banyak oknum yang seharusnya tidak berhak mendapatkan solar subsidi, tetapi malah ikut menikmatinya.

“Akibatnya masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan subsidi ini malah jadi tidak kebagian,” terangnya.

Karena itu, Arifin menghimbau kepada masyarakat yang memang seharusnya sudah mampu agar segera menggunakan BBM non subsidi. Sehingga penyaluran subsidi BBM benar-benar tepat sasaran.

“Apalagi akibat konflik Rusia dan Ukraina, harga minyak dunia jadi meningkat dan susah didapat,” terangnya lagi.

Disamping itu, Arifin memastikan kuota BBM tercukupi hingga lewat Idul Fitri. Dirinya bahkan siap menambah kuota BBM hingga lebih dari 10 persen, jika memang diperlukan.

“Yang penting masyarakat harus menjaga jangan sampai BBM subsidi ini bocor, bisa jebol anggaran, karena subsidinya bisa sampai Rp 300 triliun, bahkan kita juga telah over kuota hingga 10 persen,” ungkapnya.

Airifn menambahkan, pihaknya juga akan mengevaluasi penyaluran di SPBU. Terutama perbaikan pompa pengisian BBM, mulai dari tata letak hingga perhitungan waktu pengisian.

“Supaya mempercepat proses pengisian dan mengurangi antrean panjang,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

PERUMDA PALD BANJARMASIN PERLU DANA PENYERTAAN MODAL 11 M

BANJARMASIN – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengolahan Air Limbah Domestik (PALD), memerlukan penyertaan modal sebesar Rp11 miliar.

Kepada sejumlah wartawan, Direktur Utama Perumda PALD Banjarmasin, Endang Waryono, Rabu (6/4) mengatakan, besarnya dana itu digunakan untuk operasional dan penambahan jaringan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Rencananya penyertaan modal direalisasikan, untuk pembangunan jaringan
perpipaan dapat terealisasi tahun 2022 ini di kawasan jalan A Yani, karena sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19.

“Kita akan fokus bangun jaringan perpipaan disepanjang jalan A Yani Kilometer satu sampai tiga, karena kawasan itu merupakan kawasan bisnis dan perhotelan,” ucapnya.

Disampaikan Endang, saat ini pendapatan perusahaan di bidang sanitasi dan limbah hanya sekitar Rp260 juta tiap bulan, dari cakupan 5.600 pelanggan, terdiri dari pelanggan MBR dan bisnis. Dengan nanti dilakukan pemasangan perpipaan limbah di jalan A Yani terealisasi, maka dipastikan menambah pemasukan kas daerah (PAD).

“Kami ingin di kawasan A Yani nanti, pihak hotel, niaga dan perkantoran menjadi mitra Perumda PALD,” katanya

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah menilai,
pembangunan perpipaan sangatlah tepat, sebagai upaya peningkatan PAD kota Banjarmasin dari perusahaan limbah. Pihaknya akan mengusulkan penyertaan modal Rp11 miliar untuk Perumda PALD pada perubahan APBD 2022.

“Kalau anggarannya masih memadai, akan diusulkan permodalan, dan kami sarankan
komplek perumahan baru, termasuk ruko dan hotel-hotel, akan berlangganan PALD,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)

Tadarusan Bersama Warga, Paman Birin Keliling Mushola di Martapura

Banjar – Bulan Ramadhan 1443 H benar-benar dimanfaatkan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor untuk mendatangi berbagai mushola yang ada di Martapura, Kabupaten Banjar.

Pada Selasa (5/4) malam tadi misalnya, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini secara bergantian menyempatkan untuk  mengunjungi warga.

Selepas salat tarawih, Paman Birin secara bergantian mendatangi Mushola Darul Aman Keraton, lalu Mushola Raudhatul Ridwan Keraton, Mushola Datu Panjang Pesayangan dan Mushola Al Hidayah Dalam Pagar Martapura.

Pada setiap mushola yang didatangi, Paman Birin disambut oleh warga dan jamaah. Paman Birin pun langsung berbaur dengan jamaah yang sedang melakukan tadarusan Al Quran.

Paman Birin pun pada setiap mushola turut mengaji bersama warga dalam kegiatan tadarusan Al Quran.

Paman Birin selanjutnya juga mengunjungi kediaman KH Irsyad Zein.

Pada kesempatan itu, didampingi KH Irsyad Zein, Paman Birin pun membaca Al Quran peninggalan Datu Kelampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Selepas mengunjungi berbagai mushola dan juga kediaman KH. Irsyad Zein hingga tengah malam, Paman Birin mengaku bersyukur Ramadhan ini dijalani dengan khusyuk oleh warga. Salah satunya menyemarakkan musala, langgar atau pun masjid dengan tadarusan Al Quran.

“Alhamdulilah, Ramadhan tahun ini semua warga khusyuk menjalani ibadah puasa. Selepas tarawih pun dilakukan tadarusan Al Quran,” kata Paman Birin.

Paman Birin pun menyebut, dengan tadarusan Al Quran, kita semua bisa mencintai dan mengamalkan isi dari Al Quran dalam kehidupan sehari-hari.

Paman Birin pun berharap suasana yang nyaman, tenang dan khusyuk selama Ramadhan ini bisa terjaga hingga akhir. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

Urun Rembuk Sikapi Kelangkaan Minyak Goreng, DPRD Dorong Pemerintah Hadirkan Solusi Jangka Panjang

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Kalsel sama-sama menghadirkan solusi jangka panjang terkait permasalahan kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat Kalsel.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pada Rabu, (6/4) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK.

“Kami berharap pemerintah dapat menyajikan solusi untuk kelangkaan minyak goreng ini. Tidak hanya jangka pendek, namun juga jangka menengah dan panjang. Karenanya, kami sangat megharapkan kolaborasi antar SKPD untuk mewujudkan aksi nyata yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” ungkap politisi partai PDI Perjuangan yang akrab disapa Bang Dhin tersebut.

Sebelumnya, dalam RDP tersebut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, H. Birhasani melaporkan perkembangan terkini bahwa persediaan minyak goreng kemasan di pasaran, diakuinya untuk kebutuhan masyarakat tiga bulan ke depan diproyeksikan masih tercukupi.

“Kita lihat untuk saat ini ketersediaan minyak goreng dari pihak distributor mencapai 790 ribu lebih, jika dibagi berdasarkan rata-rata kebutuhan warga kalsel, ditambah dengan kemungkinan lonjakan permintaan pada ramadan dan hari raya idul fitri sebesar 10 sampai 15 persen, maka untuk tiga bulan ke depan masih bisa cukup,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK berharap untuk terus mengawal ketersediaan dan keterjangkauan harga sehingga tidak menimbulkan kelangkaan kembali setelah tiga bulan ke depan.

“Kita semua berharap harga dapat stabil, makanya rencana jangka panjang terkait kelangkaan minyak goreng ini harus dipikirkan,” kata Politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, Supian HK juga mengharapkan pemerintah juga mendorong pengusaha lokal untuk berpartisipasi untuk membuat produk minyak goreng ini.

“Terlebih juga kepada Dinas Perkebunan agar bisa memetakan potensi kelapa sawit yang ada di Kalsel,” jelasnya.

Untuk diketahui, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat tentang permasalahan kenaikan harga minyak goreng di ruangan rapat gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (6/4). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Syaripuddin dan anggota Dewan. Turut hadir yaitu Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani, Dinas Perindustrian Kalsel, Kepala Dinas Sosial Kalsel Siti Nuriyani, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Polda Kalsel serta Polresta Banjarmasin. (NRH/RDM/APR)

Exit mobile version