LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong bidang aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel segera dapat menuntaskan permasalahan aset yang ada di kabupaten/kota.

Hal itu itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, usai memimpin rapat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Kalsel, Selasa (16/8).

“Dari paparan bidang aset di rapat tadi, saat ini baru sekitar 302 tanah atau rumah maupun bangunan yang sudah bersertifikat sisanya lebih kurang 309 yang belum bersertifikat,” katanya.

Berdasarkan informasi dari bidang aset, lanjut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, Sekda sudah membicarakannya di tingkat eksekutif. Oleh karena itu, ia mendorong bidang aset segera membuat skala prioritas mana saja yang bisa lebih dulu dilakukan sertifikasi seperti aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kotabaru dan Balai Benih Perikanan yang ada di Teluk Tamiang Kotabaru.

“Kunjungan bidang aset belum lama tadi, ditemukan bangunan yang milik provinsi namun lahannya milik kabupaten. Ini semoga bisa dibicarakan dengan baik dan bisa disertifikati,” harapnya.

Bahkan, menurut Paman Yani, bila perlu pihaknya akan mendampingi sampai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga selesai. Termasuk lahan aset yang dikuasai perseorangan dan kelompok juga akan coba diselesaikan.

“Asal aset tidak menjadi persoalan lagi di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” jelasnya.

Paman Yani menambahkan sesuai tupoksinya, DPRD akan membantu dalam hal dukungan anggarannya baik di APBD Perubahan 2022 dan APBD murni 2023. Ia pun berharap semua pihak dapat bersinergi agar permasalahan aset tidak kembali terulang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bakeuda Kalsel, Kusnan Amin menjelaskan kendala yang dihadapi saat ini sebagian besar ada tanah limpahan kewenangan baik kementerian maupun kabupaten/kota.

“Namun bukti dokumen kepemilikan itu kadang-kadang ada sebagian yang tidak ada dan juga bukti kepemilikannya hanya berupa fotocopy,” terangnya.

Selain itu juga ada sertifikat berupa hak milik, lanjut Kusnan, hasil pembebasan oleh kabupaten/kota yang tidak diselesaikan. Menurutnya harusnya dilakukan pembalikan nama dulu menjadi hak pakai atas nama kab/kota baru diserahkan.

“Itu lebih mudah menyelesaikan sertifikat tanah atas nama pemprov,” tambahnya.

Kemudian, menurut Kusnan, ada tanah bahu jalan yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Titik titik ini belum jelas sampai mana batasnya yang mana pada satu pencatatan, fisiknya itu bisa melebar melewati dua kabupaten dan menjadi kewenangan dua kantor pertanahan.

“Itu yang agak sulit,” ucapnya.

Kusnan menyampaikan di sisa waktu APBD-Perubahan ini akan dimaksimalkan dan dioptimalkan. Pada saatnya nanti, pihaknya pun akan meminta dukungan Komisi II DPRD Kalsel untuk berbicara dengan BPN masing masing wilayah dalam hal mediasi. (NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia menggelar acara peluncuran 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) pada hari ini Kamis (18/8) di Jakarta. Ketujuh pecahan Uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022.

Uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang Rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp.10.000, Rp5.000, Rp.2000, dan Rp.1000, dengan telaah visual setiap pecahan Uang TE 2022 dalam rincian berikut.
Yakni tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia (gambar tarian, pemandangan alam, dan flora) pada bagian belakang sebagaimana Uang TE 2016.

Terdapat tiga aspek inovasi penguatan Uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi dimaksudkan agar uang Rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan sehingga uang Rupiah semakin berkualitas dan terpercaya serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengeluaran dan pengedaran Uang TE 2022 merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun 2022 dan dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik sesuai Undang-Undang. Adapun pengeluaran Uang TE 2022 tidak memiliki dampak pencabutan dan/atau penarikan Uang Rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya. Seluruh Uang Rupiah kertas ataupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Sebagaimana diatur pada UU Mata Uang, pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. 

Pengeluaran Uang TE 2022 yang bertepatan dengan momentum HUT RI ke-77 menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal ini selaras pula dengan tema HUT RI ke-77, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.

Masyarakat dapat melakukan penukaran Uang TE 2022 melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan Bank Indonesia.
Pemesanan penukaran melalui kas keliling dilakukan melalui aplikasi PINTAR yang dapat diakses melalui laman https://pintar.bi.go.id. Aplikasi penukaran tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai 18 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB dengan jadwal penukaran uang mulai 19 Agustus 2022.

Pelaksanaan penukaran dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua lapisan masyarakat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimatan Selatan, meresmikan Poli Umum dan Geriatri.

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Teguh Hadianto, kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (17/8) dengan adanya Poli Umum dan Geriatri ini, dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat, yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota. Apalagi tidak hanya melayani pasien umum, namun juga peserta BPJS kesehatan. Untuk Jam pelayanan Senin – Kamis mulai Jam 08.00 – 14.00 WITA, Jumat sampai jam 11.00 dan Sabtu sampai dengan jam 13.00 WITA.

“Bentuk pelayanan Poli Umum dan Geriatri, memberikan pelayanan medis kepada pasien termasuk pasien diatas 65 tahun, melakukan pemeliharan kesehatan karyawan meliputi, skrining awal pada waktu rekruitmen, pemeriksaan kesehatan berkala, pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi, pengobatan dan konseling, melakukan penyuluhan medis, melayani konsultasi medis MCU sederhana meliputi, serta pemeriksaan fisik dan buta warna,” jelasnya panjang lebar.

Disampaikan Teguh, selain meresmikan Poli Umum dan Geriatri, pihak RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan menggelar lomba dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke 72 tahun, Dirgahayu Kemerdekaan RI ke- 77, dan perayaan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan ke -9 tahun.

“Kita gelar dua lomba yaitu indoor dan outdoor, dimulai sejak 12 hingga 17 Agustus 2022,” jelasnya

Lebih lanjut Teguh menambahkan, untuk lomba indoor seperti lomba pegawai teladan, lomba kebersihan kerapian keindahan unit ruangan, dan lomba video cuci tangan, menyanyi lagu tema lagu bebas. Sedangkan lomba outdoor seperti tarik tambang , makan kerupuk, memasukkan pensil dalam botol, dan lomba kelereng.

“Lomba ini dapat semakin mengakrabkan jajaran direksi dan seluruh karyawan,” tutup Teguh.

Untuk diketahui, dari hasil pengumuman lomba, untuk Karyawan Teladan terpilih Dokter / Dokter gigi : Winda Ariani, lomba Kebersihan, Kerapian, dan Keindahan Ruangan : Poliklinik Kedokteran Gigi Anak, dan lomba Video Cuci Tangan : Unit Bedah Sentral. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI ke 77 tahun 2022, sebanyak 6.958 Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat pemotongan masa tahanan atau Remisi Umum (RU).

Pemberian remisi secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru, Rabu (17/8), didampingi Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi dan disaksikan Forkopimda Kalsel lainnya

Dalam sambutannya, Sahbirin, pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi kepada WBP yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan.

“Serta telah memenuhi syarat subtantif dan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Gubernur.

Selain itu ungkap Sahbirin, pemberian remisi ini juga sebagai bentuk penghargaan bagi WBP yang telah berkomitmen mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan dengan baik dan terukur.

“Saya atas nama Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat kepada WBP yang hari ini mendapatkan remisi bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke 77 Kemerdekaan RI tahun 2022,” serunya.

Dalam kesempatan tersebut, Sahbirin, berpesan agar momen Hari Kemerdekaan ini dapat dijadikan sebagai motivasi WBP untuk tetap berperilaku yang baik dan tetap taat mengikuti program pembinaan dengan tekun.

“Tanamkan dalam benak saudara sekalian, bahwa proses yang saudara jalani saat ini bukan penderitaan semata. Namun sebuah proses pendidikan pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih kuat dan lebih bermartabat dari sebelumnya,” pesan Paman Birin sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi, merincikan 6.681 WBP di Kalsel mendapat Remisi Umum I (RU-I), dan 254 lainnya mendapat RU-II. Sedangkan untuk warga binaan anak, RU-I sebanyak 22 orang, dan RU-II sebanyak 1 orang

“Remisi umum ini hanya diberikan bagi mereka yang memenuhi syarat, tidak diberikan kepada narapidana yang melanggar aturan seperti misalnya melarikan diri maupun mengedarkan narkoba,” tegasnya.

Pemberian remisi dibagi menjadi dua yakni Remisi Umum I (RU-I) yang mengurangi masa menjalani pidana dan Remisi Umum II (RU-II) yang juga mengurangi masa pidana sekaligus memperoleh kebebasan.

Sebanyak 4.550 orang WBP kasus narkotika, 2.403 WBP kasus pidana umum dan 5 WBP kasus korupsi menjadi penerima remisi umum kemerdekaan tahun ini. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Samsat di Kalsel bakal mengikuti prosedur pemberlakuan penghapusan (blokir) data registrasi dari Korlantas Polri apabila masih mendapati pemegang pajak kendaraan bermotor yang secara sengaja melakukan penunggakan selama dua tahun berturut-turut.

Bahkan, tak hanya pemilik kendaraan pribadi atau plat hitam. Melainkan plat merah pun juga mendapat perlakuan yang sama. Direncanakan tindakan tersebut sudah tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 10.

Tak hanya sebagai evaluasi, namun diakui piutang pajak kendaraan telah menjadi isu nasional. Terlebih, tunggakan tersebut tercatat mencapai hingga triliun rupiah lebih. Bahkan, pemerintah pusat sempat menyoroti agar sejumlah permasalahan itu dapat segera diselesaikan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Menanggapi adanya piutang, Kepala Samsat Rantau Rendy Hidayat, mengungkapkan, sepenuhnya pihaknya akan bergerak untuk melakukan sosialisasi ini mulai tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan.

“Di Tapin sendiri, tanggapan dari Pemda setempat cukup positif. Tentunya kami juga telah melaksanakan sosialisasi bahkan telah melakukan pendataan terkait piutang,” ujarnya, usai mengikuti kegiatan Harjad ke 72 Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Senin (15/8) kemarin.

Terlebih, dia membeberkan, akan berkoordinasi secara intens dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas dari pemda setempat.

“Meski saat ini jadi kendala kita, tetapi, akan terus kami optimalkan agar tunggakan kendaraan pribadi dan dinas dapat diselesaikan,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Kepala UPPD Samsat Barabai, Ali Muhraji, menyampaikan, saat ini belum menerima surat resmi dari Ditlantas Polda Kalsel untuk pemberlakuan tersebut. Sehingga, tentu pihaknya masih menunggu arahan dari mitra dan Badan Keuangan Daerah Provinsi.

“Yang pasti, kita tunggu aturannya. Selanjutnya, menunggu arahan dari pembina Samsat soal pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor dimasing-masing daerah,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin juga sempat menyebut penerapan ini masih tahap perencanaan. Bahkan, masih digodok Korlantas Polri yang selanjutnya akan diterapkan Samsat didaerah termasuk Kalsel apabila aturan ini diberlakukan.

“Kami masih belum menerima surat resmi dari Ditlantas Polda Kalsel. Artinya, kami juga masih menunggu untuk diterapkan,” ucapnya.

Akan tetapi, dia menyebutkan, dari rencana penerapan ini nantinya tentu terdapat dampak plus minus yang bakal ditimbulkan. Meski tunggakan berangsur berkurang. Sebaliknya, penerimaan dari wajib pajak justru menurun.

“Tentu ada positif dan negatifnya terhadap penerimaan. Yang jelas, Korlantas Polri masih mempelajari agar penerapan ini tentu berjalan sesuai aturan,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi STNK Polda Kalsel, Kompol Rainhard Maradona, masih belum berani membeberkan kapan penerapan aturan ini akan diberlakukan, mengingat, secara resmi harus melalui persetujuan Korlantas Polri.

“Hasilnya nanti akan diketahui secara resmi dari Korlantas Polri yang diselenggarakan secara nasional bersama dengan tim pembina Samsat Nasional se Indonesia,” ungkapnya.

Untuk diketahui, penghapusan data registrasi ini berlaku apabila tunggakan telah mencapai 7 tahun. Dalam artian, masa berlaku STNK adalah 5 tahunan. Sedangkan masa tenggat (pelonggaran) waktu yang diberikan 2 tahun. Apabila tak melaksanakan pelunasan, secara otomatis akan dilakukan pemblokiran. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, resmi membuka Pameran Seni Lukis Tingkat Nasional, di Gedung Warga Sari, yang berlokasi Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin, pada Selasa (16/8).

Kepada sejumlah wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti mengatakan, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke -72 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke – 77, pihaknya bekerjasama dengan Ikatan Pelukis Kalsel, menggelar Pameran Seni Lukis Tingkat Nasional, selama enam hari mulai 16 – 21 Agustus 2022.

“Warga bisa datang langsung untuk melihat karya perupa mulai jam 10.00 WITA hingga 21.00 WITA,” ucapnya

Disampaikan Suharyanti, Pameran Seni lukis Tingkat Nasional ini diikuti dari provinsi lain seperti Lampung, Sulawesi, Sumatera dan Kepulauan Jawa, serta seniman di banua, ada sekitar 100 lukisan ditampilkan, dengan mengangkat tema “Bias Borneo”. Selain itu
pihaknya menggelar Karasminan Banua melalui program Ragam Pesona Budaya Banjar selama tiga hari mulai 16 – 18 Agustus 2022, beberapa cabang seni seperti Tari Kreasi, Musik Panting, Mamanda, Band, dan Tari Teater, Drama Musikal Melody untuk Banua, Band Akuistik, serta Penampilan Anak Banua Artis KDI dan LIDA, akan tampil di panggung depan Bakhtiar Sanderta.

“Dalam pameran seni lukis tingkat Nasional ini, puluhan UMKM ikut meramaikan untuk mempromosikan produk usaha diantaranya dari Rumah Kreatif, Kain Sasirangan khas alam, dan beberapa pelaku usaha minuman dan makanan khas Banjar seperti kue lupis, serta mie merah atau dikenal mie habang,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, sangat mengapresiasi digelarnya Pameran Seni lukis Tingkat Nasional, dengan harapan dapat memajukan perupa di Kalimantan Selatan.

“Kita bangga pameran ini tingkat Nasional, dan warga hendaklah memanfaatkan untuk mengunjungi karya lukis,” tutup Helda

Untuk diketahui, pembukaan Pameran Seni Lukis Tingkat Nasional ini, dihadiri Ketua DWP Kalsel, Ketua DWP Disdikbud Kalsel, Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan, Kepala SMKN 4, Kepala SMAN 6, perwakilan pelajar SMKN 2, SMKN 4 dan SMAN 6. Sekaligus dilakukan penyerahan hadiah lomba berupa tropi dan uang bagi pemenang lomba tema dan logo, gamelan banjar, tari pedalaman dan bakisah bahasa banjar. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Latihan Kerja provinsi Kalimantan Selatan (BLK Kalsel) melaksanakan 5 pelatihan di tahun 2022 ini. 3 pelatihan diantaranya menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

Kepala BLK Kalsel, Muhammad Yusfiansyah, mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah melaksanakan 2 pelatihan menggunakan dana APBN dan 1 pelatihan memakai dana APBD.

“Pelatihan ke empat akan kita laksanakan tanggal 18 Agustus 2022. Semoga nanti Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor langsung yang membuka kegiatan (pelatihan),” harap Yusfiansyah, Selasa (16/8).

Yusfiansyah mengaku paket pelatihan yang menggunakan dana APBD tahun ini hanya sebanyak 10 paket. Sedangkan yang bersumber dana APBN sebanyak 17 paket.

“Untuk APBN sudah jalan 11 paket, 6 paket sisanya akan dibuka tanggal 13 Oktober 2022,” terangnya.

Adapun dijabarkannya, pelatihan yang diberikan dari APBN yakni Tata Rias, Desainer Grafis Muda, Penjahit Pakaian Wanita Dewasa, Instalasi Listrik Bangunan Sederhana, Servis Sepeda Motor Injeksi, Pengelola Administrasi Perkantoran, Shielded Metal Arc Welding (SMAW) 3G Up atau sistem pengelasan, serta Teknisi Embedded System atau teknisi komputer.

“Kalau untuk APBD sendiri itu ada perkantoran, servis AC mobil, desain grafis, las SMAW 3G, otomasi elektronika, tata rias kecantikan kulit dan rambut, operator mesin bubut, menjahit pakaian dasar, servis ringan sepeda motor, dan instalasi tenaga,” jelasnya.

Yusfiansyah menambahkan, setiap kelas pelatihan, hanya diikuti oleh 16 peserta didik. Persyaratan untuk mendaftar BLK Kalsel cukup dengan fotocopy ijazah terakhir, fotocopy KTP, dan pas foto 4×6 latar merah.

Sementara untuk mendaftar online, dapat dilakukan melalui laman kemnaker.go.id, kemudian mendaftar di laman BLKprovKalsel2021. Atau juga bisa mendatangi langsung BLK Kalsel di Sungai Ulin, Banjarbaru.

“Fasilitas yang didapat tetap, mulai dari uang transportasi, pakaian kerja, makan, dan sertifikat pelatihan kerja,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)