LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan berharap ratusan lulusan STIA Bina Banua yang baru diwisuda, dapat membantu Pemerintah membangun Provinsi ini. Harapan ini disampaikan Gubernur melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sulkan, saat menghadiri wisuda program sarjana ke 35 dan program magister ke 18 Tahun Akademik Genap 2021 dan 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Nina Banua Banjarmasin, Minggu (4/12).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sulkan mengucapkan, selamat kepada para wisudawan dan diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membangun Banua ini.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, kepada para wisudawan/Wati yang baru diwisuda ini, dapat bersaing dalam dunia kerja,” ungkapnya.

Lulusan STIA Bina Banua Banjarmasin, lanjut Gubernur, dapat membantu Pemerintah dalam membangun Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua Yayasan STIA Bina Banua Zairullah Azhar berharap, para wisudawan dapat memberikan prestasi terbaik, untuk menerapkan ilmu yang diperoleh ini, pada saat memasuki dunia kerja, untuk pembangunan di Kalsel.

“Hendaknya lulusan STIA Bina Banua yang baru diwisuda ini, tidak hanya dapat berhasil dalam Akademik tetapi juga dalam bidang keagamaan,” ujarnya.

Pada wisuda ini STIA Bina Banua Banjarmasin meluluskan, Program S1 Administrasi Publik berjumlah 401 orang, Program S1 Administrasi Bisnis berjumlah 84 orang, serta Program Magister S2 berjumlah 182 orang. (SRI/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, konsisten mensosialisasikan peraturan dearah (perda) terkait penyelenggaraan kesehatan. Kali ini yang menjadi lokasi kegiatan adalah di Kantor Desa Batuah Kusah Hilir, Tanah Bumbu.

“Ada hak-hak dan kewajiban masyarakat untuk mendapatkan layanan. Sebut saja, sejak pandemi COVID-19 sudah dua tahun terakhir mendapati upaya maksimal dari pemerintah termasuk adanya pengendalian, perawatan dan memberikan kebijakan seperti adanya program vaksinasi,” ujarnya kepada awak media, Senin (5/12) sore.

Legislatif yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut pun lebih menekankan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) wajib memberikan layanan terbaik kepada masyarakat seiring telah tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021.

“Kita sampaikan, perda ini jelas adanya keterjaminan kesehatan dari Pemprov Kalsel khusus bagi masyarakat sesuai haknya,” paparnya.

Selain itu, politisi dari Fraksi Golkar ini juga mengharapkan keberadaan Perda yang ada dapat lebih memberikan pemahaman dan wawasan luas soal pelayanan kesehatan.

“Terselenggaranya kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Bahkan, aturan ini sebelumnya kita godok mulai dari kerangkanya yang sebelumnya kami juga telah membawa beberapa ahli agar disahkan. Ini sudah dijalankan sesuai amanah perda,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Kalsel, Budi Wahyudi, mengungkapkan, setelah berhasil ditetapkan sebagai aturan resmi yang ditujukan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel ini tentu implementasinya sudah berjalan sejak penetapan tersebut diberlakukan.

“Adanya aturan yang berhasil disahkan ini tuntutan kesejahteraan kesehatan dapat terayomi dengan lebih baik lagi,” ucap dia.

Keterlibatan pemda dalam hal ini terus melakukan upaya agar realisasi pemberian layanan kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Ini harus disosialisasikan baik ditingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan dengan adanya perda ini fasyankes yang ada di wilayahnya dapat bekerja maksimal dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Secara garis besar, dia menuturkan, perda tersebut turut memberikan sumbangsih besar terhadap pemerataan layanan kesehatan terutama kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kita harapkan seluruh layanan seperti rumah sakit hingga puskesmas dapat memberikan mutu layanan terbaik sesuai hak dan kewajiban dan harus peduli dengan kesehatannya,” tutupnya.

Untuk diketahui, penyelenggaraan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) terkait Penyelenggaraan Kesehatan ini tak hanya diikuti masyarakat Desa Batuah. Melainkan, juga dihadiri Camat Kusan Hilir, Kades Desa Batuah dan tenaga kesehatan puskesmas. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi, telah meluncurkan Calender of Event tahun 2023.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada sejumlah wartawan mengatakan, untuk semakin mempromosikan destinasi wisata di Banua, Calendar of Event tahun 2023 resmi diluncurkan pada Sabtu 3 Desember 2022 kemarin di Provinsi Bali. Ada sebanyak 80 kegiatan pariwisata yang akan dilaksanakan nantinya, baik yang digelar Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

“Kita ingin kedepan wisatawan tidak hanya berkunjung, tapi bisa tinggal minimal satu pekan di Kalsel,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, dipilihnya provinsi Bali dalam peluncuran
Calendar of Event tahun 2023, karena
merupakan barometer pariwisata di Indonesia yang ramai dikunjungi wisatawan. Selain itu banyak event Internasional salah satunya belum lama tadi, digelar sebagai tuan rumah Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

“Momen ini kita manfaatkan untuk promosi pariwisata di Kalsel,” ungkap Syarifuddin

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dalam peluncuran Calendar of Event tahun 2023, pihaknya melibatkan seluruh Kepala Dinas Pariwisata 13 Kabupaten dan Kota serta para pelaku usaha pariwisata di Kalsel bahkan menggandeng salah satu maskapai penerbangan untuk menjalin kerjasama membuka penerbangan antara Banjarmasin ke Bali dan Bali ke Banjarmasin.

“Kami gandeng salah satu maskapai, semoga bisa menghidupkan kembali jalur penerbangan,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam peluncuran Calendar of Event tahun 2023 di Bali, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhamad Muslim, serta beberapa unsur Forkopimda Kalsel. (NHF/RDM/RH)

JAWA BARAT – Meskipun disambut hujan deras dan angin kencang, namun tudak mengurangi niat dan tujuan mulia UPZ Bank Kalsel bersama Founder Sedekah Beras Banjarmasin, untuk mengantar langsung bantuan korban gempa Cianjur, ke pos-pos penampungan, yang disatukan dalam tenda-tenda darurat di sejumlah kecamatan.

Bantuan UPZ Bank Kalsel dan Sedekah Beras diterima para korban bencana Cianjur di masing-masing tenda, yang diisi 179 orang. Dengan rincian, bantuan untuk Desa Lebe RT 02 dan 03, RW 07 Desa Sukawangi Kecamatan Warung Kondang, RT 001 RW 004 Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, Jalan Gatot Mangkupraja, Cibulakan, Kecamatan Cugenang, pada Kamis (24/11) dan Jumat (24/11) dari pagi hingga malam hari.

Perwakilan UPZ Bank Kalsel yang berangkat ke Cianjur adalah Muhammad Rizaldy Mustary Haaq dan Asri Maulida. Sementara dari Sedekah Beras Muhammad Mustakim dan Reza Nuzully Rahman.

Tidak hanya mengantar bantuan sembako dan selimut, perwakilan UPZ Bank Kalsel juga menyerahkan sejumlah dana untuk meringatkan beban para korban gempa Cianjur.

“Pengiriman bantuan ini memakai roda empat dan juga roda dua. Karena medan pasca gempa tentu tidak semulus sebelumnya, sehingga kami juga harus berjalan kaki menuju tenda darurat,’’ujar Founder Sedekah Beras Muhammad Mustakim kepada awak media, sepulang mengantarkan bantuan di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, pada Minggu (3/12) sore.

Tidak hanya mengantarkan bantuan berupa 500 paket dan 200 selimut, Founder Sedekah Beras Banjarmasin dan perwakilan UPZ Bank Kalsel, juga meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah para korban gempa. Mulai dari pengalaman dan perjuangan mempertahankan hidup, sampai mendapatkan bantuan yang setiap hari datang, mendorong semangat hidup para korban. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi dan Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Dewwy Andi Rian, menyerahkan secara langsung hadiah Umroh kepada 10 orang beruntung, pada Senin (5/12).

Kesepuluh orang masyarakat yang terdiri dari nelayan, warga pesisir dan narbot masjid penerima hadiah Umroh tersebut, diantaranya Subaeri (warga Kerayaan, Kotabaru), Kasmariyadi (warga Batulicin, Tanah Laut), Yadi (warga Muara Kintap, Tanah Laut), Jarkasi (warga Muara Satui, Tanah Bumbu), serta Sugianor (Warga Paminggir, Hulu Sungai Utara).

Kemudian Ali Usman (warga Ujung Panti, Batola), Gazali (warga Aluh-aluh, Banjar), Marjan (warga Teluk Tiram, Banjarmasin), Syahrani (warga Banyiur Dalam, Banjarmasin), dan Suyati (warga Mantuil, Banjarmasin).

Kapolda Kalsel mengatakan, hadiah umroh ini merupakan bentuk perhatian Polri khususnya Polda Kalsel melalui Dit Polairud kepada masyarakat, dan semoga menjadi berkah bagi mereka yang menerimanya.

“Alhamdulillah, ini adalah rezeki masyarakat untuk berangkat Umroh,” ucap Kapolda Kalsel didampingi Wakapolda Kalsel dan Dir Polairud Polda Kalsel, di Mako Dit Polairud Polda Kalsel, Banjarmasin, usai upacara peringatan HUT Polairud.

Sementara itu salah seorang penerima hadiah umroh, warga Kerayaan Kabupaten Kotabaru, Subaeri, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalsel dan Dir Polairud Polda Kalsel yang telah memberikan hadiah umroh.

“Saya sangat bersyukur atas hadiah yang diberikan kepada saya yang tidak pernah terpikir untuk mendapatkan hadiah umroh ini,” ujar Subaeri.

Ia berharap, Dit Polairud dan Polda Kalsel semakin jaya selalu, dan semakin disayang masyarakat.

Sebelum penyerahan hadiah umroh, Kapolda Kalsel memimpin upacara HUT ke-72 Polairud di Mako Dit Polairud Polda Kalsel, Banjarmasin, Senin (5/12) pagi.

Upacara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Danrem 101/Antasari, Kajati Kalsel, Wakapolda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, dan para Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalsel.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalsel menyampaikan, seluruh personil wajib bangga dengan Polairud, dalam menjaga kawasan perairan.

Kapolda pun mengingatkan jajaran Dit Polairud Polda Kalsel untuk tetap memelihara kesehatan dan terus mengasah kemampuan/keterampilan diri karena ke depan memerlukan kesiapan dan antisipasi dalam menghadapi tantangan tugas serta kesiapsiagaan tanggap bencana. (POLDA.KALSEL-RIW/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi bersama jajaran Dinas Kesehatan dan beberapa rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) melaksanakan bakti sosial (baksos) yang digelar di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu (4/12).

Sebagai bentuk dedikasi terhadap masyarakat di desa ini pula, Bank Kalsel pun turut mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan baksos tersebut.

Rangkaian ini sekaligus menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 58 yang diisi dengan kegiatan sunatan massal dan pengobatan gratis dengan diikuti ratusan lebih warga Desa Batuah.

Yani Helmi yang langsung turun ke daerah yang merupakan konstituennya itu, mengharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam menyentuh perhatian lebih kepada masyakarat.

“Semuanya kami fasilitasi atas kerjasama dengan Pemprov Kalsel. Karena, tadi lumayan banyak yang dalam sunatan massal. Terpenting juga ada pengobatan gratis. Luar biasa sekali masyarakat di sini,” ujarnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada RSUD Ulin, Anshari Saleh, Sambang Lihum dan RSUD Tanbu serta Puskesmas yang turut memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan tersebut.

“Selain berhasil menyelenggarakan sunatan massal dan pengobatan gratis. Ada juga vaksinasi gratis, baik dosis satu, dua hingga tiga, ini bagus diselenggarakan karena sekitar 200 dosis disiapkan,” papar legislatif dari Dapil VI Tanbu dan Kotabaru.

Selain itu, wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini juga mengaku senang atas antusias masyarakat di Desa Batuah yang tinggi partisipasinya dalam penyelenggaraan bakti sosial ini.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel, Budi Wahyudi menuturkan, dengan adanya dukungan dari Wakil Ketua II DPRD Kalsel paman Yani dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor acara ini berjalan lancar dan sukses terlaksana.

“Dengan bantuan Dinkes Tanah Bumbu, pelaksanaan sunatan massal dan pengobatan yang digelar secara gratis ini juga turut lancar,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Desa Batuah, Mahluki, mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD provinsi Kalsel sudah turut memberikan bantuannya berupa sunatan massal dan pengobatan gratis untuk warganya.

“Kami mengharapkan kegiatan ini rutin, 1 atau 2 tahun sekali diselenggarakan dan tentu sangat bermafaat sekali. Mengingat, penduduk di Desa Batuah cukup banyak,” harapnya.

Untuk diketahui, selain Dinkes dan RSUD, Badan Kesbangpol, Bakeuda, Disdik, Dislautkan dan Diskominfo Kalsel juga turut hadir memeriahkan kegiatan bakti sosial ini. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Gowes Bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 51. Gowes ini diikuti oleh seluruh kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalsel yang di lepas langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang dimulai dari halaman Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (2/1) pagi.

Usai kegiatan Gowes Bersama, Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora) Provinsi Kalimantan selatan Hermansyah menyampaikan, kegiatan bersepeda bersama ini dinilai selain memberikan kesehatan jasmani, juga dapat mempererat keakraban antar seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Gowes bersama Gubernur Kalsel dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI ke 51,” Ungkap Hermansyah.

Dilanjutkan Hermansyah, Gowes bersama juga untuk menggelorakan semangat Olahraga di Kalimantan Selatan.

“Tujuan Gowes bersama ini juga untuk menggelorakan semangat Olahraga, serta agar efektivitas dan kreativitas pegawai semakin meningkat sehingga dedikasi kinerja semakin membaik,” tutupnya.

Untuk diketahui, usai kegiatan Gowes bersama, Gubernur Kalsel membagikan ratusan hadiah kepada para peserta. Seperti berupa TV LCD, Kipas Angin, Kompor Gas, penanak nasi dan lainnya, yang diberikan langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Dan direncanakan kegiatan bersepeda bersama akan kembali digelar di tahun 2023 mendatang. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan rapat Koordinasi yang digelar Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalsel, dapat membantu penurunan angka stunting di Kalsel.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, kepada wartawan, usai membuka rakor yng digelar di gedung Mahligai Pancasila di Banjarmasin pada Jumat (2/12) mengatakan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengharapkan melalui tema Pemantapan Program Gerakan PKK Tahun 2023, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalsel, memiliki kemampuan bergerak lebih cepat di semua lapisan masyarakat hingga ke Kelompok Dasa Wisma, untuk menurunkan angka stunting, kematian bayi dan ibu melahirkan, serta menggalakkan program KB.

“Peran TK PKK di seluruh Kabupaten dan Kota sangat penting, dengan cara memperkuat sumber daya manusia, kelembagaan, fasilitas sarana dan prasarana,” ucapnya.

Disampaikan Sulkan, untuk kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalimantan Selatan terkait 10 program pokok, pihaknya sangat mendukung, karena sebagai ujung tombal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan terutama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

“Dengan rakor ini, kemampuan Tim Penggerak PKK dan Kader – Kader PKK akan bertambah kuat, terbentuk konsolidasi dan saling bersinergi,” pintanya

Sementara itu, Ketua Bidang 2 TP PKK Kalsel Ermina, mewakili Ketua TP PKK Kalsel Raudhatul Jannah dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Rakor ini membantu Pemerintah untuk semakin mensejahterakan warga di Banua, pihaknya akan terus menjalin koordinasi dan berinovasi memantapkan semua program, agar tepat sasaran. Selain itu menghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten, salah satunya dari Kementrian Dalam Negeri Ditjen Pemerintahan Desa Analisis Kebijakan Ahli Madya, Hari Panji Mulyana, menyampaikan Integrasi Perencanaan Program dan Penganggaran Gerakan PKK “Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah”.

“Rakor dilaksanakan selama dua hari, mulai 2 hingga 3 Desember 2022,” tutupnya

Untuk diketahui, rapat koordinasi yang digelar ini dihadiri beberapa Kepala dan Perwakilan TP PKK Provinsi Kabupaten dan Kota, Kepala Badan Keuangan Daerah Subhan Noor Yaumil, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Gusti Yanuar Noor Rifai dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Faried Fakhmansyah, serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Presiden RI Joko Widodo menentang keras praktik mafia tanah yang sudah berjalan hampir 35 tahun. Penyerahan sertipikat tanah kepada ratusan ribu rakyat di Indonesia menjadi bentuk upaya penindakan tegas atas perbuatan yang dianggap terlarang oleh pemerintah.

“Saya sampaikan ke Menteri ATR/BPN jangan kasih ampun yang namanya mafia tanah,” dalam penyampaiannya secara virtual, yang diikuti dari gedung KH Idham Chalid, pada kegiatan penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat se Indonesia, Kamis (1/12).

Dikatakan Jokowi, banyak permasalahan yang sering terjadi akibat adanya perebutan hak atas kepemilikan tanah. Mengerikannya lagi apabila sudah bersinggungan dengan emosi.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu rakyat, kalau sudah perihal tanah cukup mengerikan. Kalau saya bilang bisa terlibat perkelahian atau pun saling pukul,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel, Alen Saputra, membeberkan, saat ini di Kalsel masih belum banyak mafia tanahnya. Mengingat harganya masih relatif murah.

“Mafia itu biasanya beroperasi kalau harga tanahnya naik,” jelasnya.

Perlu diantisipasi ke depan, menurutnya, seiring Kaltim bakal menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Secara otomatis, tanah di Kalsel sebagai pintu gerbangnya jelas juga akan ikut naik.

“Itu yang perlu diwaspadai masyarakat kita. Makanya, diharapkan animo masyarakat dapat menggalakkan untuk mensertipikatkan tanahnya,” ucapnya.

Sebagai tindaklanjut kebijakan serta instruksi presiden, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel mengeluarkan 35.500 sertipikat tanah yang resmi dibagikan ke masyarakat secara gratis.

“Kalau warga yang hadir itu ada sekitar 500 orang dari program PTSL dan Redistribusi Tanah,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

SITUBONDO – Puluhan atlet dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalsel saat ini mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panjat Tebing Kelompok Umur, yang digelar di Water Sport Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur. Kejuaraan ini dibuka pada, Jumat (2/12). Oleh Sekretaris Umum FJTI Pusat F Hendricus Mutter.

Binpres FJTI Kalsel Mukriyani mengatakan, pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur Tahun 2022 di Situbondo ini, Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan atletnya.

“Pada kejurnas ini diikuti oleh 24 atlet Kalsel,” ungkapnya.

Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, mengikuti 28 nomor yang dipertandingkan, pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur Tahun 2022 di Situbondo ini.

Untuk kesiapan dari atlet Provinsi Kalimantan Selatan sendiri saat ini sudah mencapai 98 persen.

Menurut Mukriyani, pada hari pertama yang digelar pada Jumat 2 Desember 2022 ini, baru 2 nomor yang dipertandingkan.

“Untuk target Provinsi Kalimantan Selatan pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur di Situbondo ini, kami berharap akan sama dengan hasil yang diperoleh pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur di Aceh Tahun 2021,” tuturnya lebih lanjut.

Target tersebut, tambah Mukriyani, mengingat saingan terberat dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu, Jakarta, Jawa Timur, serta Bali.

Pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur Tahun 2022 di Situbondo ini, Provinsi Kalimantan Selatan juga menurunkan, 3 atlet pelatnas junior.

Dalam kesempatan tersebut, Mukriyani mengatakan, kendala bagi atlet Provinsi Kalimantan Selatan, adalah kondisi venue yang berada di tepi laut, sehingga angin kencang serta cuaca panas, dapat membuat para atlet cepat lelah.

“Namun, kami berharap atlet atlet Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempertahankan kondisi fit tubuh mereka hingga pertandingan berakhir,” ucapnya.

Pada Kejurnas Panjat Tebing Kelompok Umur Tahun 2022 di Situbondo, dilaksanakan 1 – 6 Desember 2022. Kejuaraan Nasional ini diikuti 34 Pengprov FPTI, diantaranya, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Jakarta, Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (SRI/RDM/RH)