LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Tidak terasa, sepekan lagi gelaran Haul Akbar Guru Sekumpul akan dilaksanakan di kawasan Teluk Selong kabupaten Banjar. Tepatnya pada Kamis (26/1) mendatang. Berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan haul akbar pertama pasca pandemi COVID-19 ini, berjalan dengan lancar. Salah satunya dari segi kesehatan.

Kepada Abdi Persada FM baru – baru ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dr. Diauddin mengatakan, seperti pelaksanaan haul – haul sebelumnya, pihaknya selalu dilibatkan untuk memastikan kelancaran acara dari sisi kesehatan.

“Yang pertama dari segi konsumsi, kita akan pastikan seluruh makanan yang disajikan aman untuk dimakan jemaah yang hadir. Kita akan periksa semua makanan yang dibagikan, untuk memastikan tidak ada makanan basi, atau makanan yang terkontaminasi bahan berbahaya,” jelasnya.

Selanjutnya yang kedua, menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Banjar ini, pihaknya juga akan mendirikan 20 posko kesehatan di sekitar lokasi kegiatan.

“Posko – posko ini nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah obat – obatan yang diperlukan saat kondisi darurat. Hal ini sebagai antisipasi jika ada jemaah yang tiba – tiba mengalami sakit,” urainya.

Tidak cukup sampai disitu, pada Haul Akbar kali ini, Dinas Kesehatan Provinsi juga mendirikan rumah sakit lapangan. Rumah sakit ini berfungsi sebagai tindakan penyelamatan pertama, apabila terjadi kondisi darurat.

“Berdasarkan pengalaman haul akbar sebelumnya, akan sangat sulit bagi petugas kesehatan untuk mengevakuasi jemaah yang memerlukan penanganan medis, untuk dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat. Mengingat jalan darat akan sulit diakses, karena sesaknya jemaah yang hadir. Meski begitu, kita akan tetap siapkan jalur evakuasi di sungai, untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan terdekat,” tutupnya.

Pada haul akbar tahun ini, diperkirakan akan ada 300 tenaga kesehatan yang disiagakan selama acara berlangsung. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah, mengingat akan ada banyak tenaga kesehatan yang menawarkan diri menjadi sukarelawan, termasuk mereka yang berasal dari provinsi tetangga, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan perpanjangan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalsel.

Penandatanganan MoU tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut dilakukan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kepala Kejati Kalsel, Mukri bertempat di Aula Anjungan Papadaan Kejati Kalsel, Kamis (19/1).

Turut hadir mendampingi Ketua Dewan, yaitu Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad, dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini beserta jajaran.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan MoU tersebut merupakan lanjutan kerjasama yang telah dijalani oleh DPRD Kalsel dan Kejati Kalsel selama tiga tahun terakhir ini.

“Melalui kerjasama ini, DPRD Kalsel merasa terbantu dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan TUN,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurut Supian HK, penandatangan MoU ini merupakan upaya DPRD Kalsel untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok masing-masing dalam memaksimalkan pembangunan di Provinsi Kalsel.

“Kami meyakini bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi kelembagaan, kemudian membawa manfaat bagi kemajuan kalsel,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Kalsel, Mukti memberikan apresiasi mendalam terhadap jajaran DPRD Kalsel atas kepercayaan yang telah diberikan. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, lanjutnya, DPRD Kalsel dapat meminta bantuan hukum kepada jaksa dan pengacara negara dalam hal pendapat hukum maupun pendampingan hukum.

“Pendampingan dalam berbagai permasalahan hukum perdata dan TUN yang dihadapi oleh DPRD Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini tengah mempersiapkan pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di sekitar geosite, dalam rangka mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Geopark Meratus.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di ruang kerjanya, kepada wartawan, Kamis (19/1).

Ia menjelaskan, pelatihan ini sebagai bentuk persiapan dalam penilaian Geopark Meratus oleh tim UNESCO Global Geopark.
Rencananya ada 50 Kelompok Sadar Wisata yang tersebar disejumlah titik geosite, mulai dari Kota Banjarbaru hingga Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Pelatihan akan kita mulai bulan Februari 2023 ini,” ucapnya

Syarifudin mengatakan, dalam pelatihan menghadirkan narasumber yang berkompeten, bahkan menggandeng narasumber dari Badan Pengelola Geopark Meratus. Puluhan Kelompok Sadar Wisata nanti, akan diberikan edukasi mengenai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Setelah pelatihan, dapat meningkatkan pengetahuan Pokdarwis disekitar geosite Geopark Meratus,” pintanya

Lebih lanjut Syarifudin menambahkan, dengan dimiliki kompetensi profesional para Kelompok Sadar Wisata, tentu berdampak memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan yang berkunjung, baik dari dalam daerah, nusantara hingga mancanegara.

“Kalau nanti Geopark Meratus masuk dalam UNESCO, dipastikan banyak yang berkunjung, tidak hanya berwisata juga untuk meneliti sejarah bebatuan tersebut,” tutupnya. (NHF/RDM/RH) The article is sponsored by personal statements editor service

BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan, menggelar Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalsel, di salah satu hotel Banjarmasin, pada Kamis (19/1).

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Sarmuji, kepada wartawan di sela acara menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilhan umum, dalam putusannya memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur Daerah Pemilihan Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi, dengan demikian KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Uji Publik Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, sebagai tahapan pengaturan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami menerima masukan dan tanggapan baik dari unsur akademisi, perwakilan PWI Kalsel, dan ormas, terhadap Rancangan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Pemilu tahun 2024,” ucapnya

Disampaikan Sarmuji, berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, yakni sebanyak 4.141.533 jiwa, maka Provinsi Kalimantan Selatan berada pada Provinsi dengan jumlah penduduk antara 3.000.000 sampai dengan 5.000.000 jiwa, sehingga memperoleh alokasi 55 kursi. Jika mengacu kepada pembagian daerah pemilihan sebagaimana Pemilu sebelumya (2019) terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu Kabupaten dan Kota yang kursinya berkurang dan bertambah dibandingkan Pemilu sebelumnya.

“Usulan kesatu dan kedua penataan Dapil, yaitu susunan Dapil, sama Pemilu 2019, namun ada perubahan jumlah kursi menyesuaikan DAK Pemilu 2024,” katanya

Lebih lanjut Sarmuji menyampaikan, saat ini Kota Banjarbaru resmi menggantikan Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Kalimantan Selatan, sejak disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan pada 15 Februari 2022. Jika penamaan Dapil dimulai dari Ibukota Provinsi dan dilanjutkan dengan wilayah lain sesuai dengan arah jarum jam, maka akan ada perubahan dapil.

“Hasil uji publik akan segera disampaikan ke KPU RI, penetapan Dapil pada Februari mendatang,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pameran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) yang menampilkan berbagai produk kerajinan hasil kreasi dari para pengrajin Tanah Air akan kembali digelar ditahun 2023 ini. Pameran industri kerajinan terbesar di Asia Tenggara INACRAFT 2023 direncanakan digelar mulai 1 – 5 Maret 2023 di Jakarta.

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel beserta Dekranasda Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi partisipasi pameran INACRAFT 2023 di ruang rapat sentra Industri Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Kamis (19/1).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel Mahyuni mengungkapkan, rapat koordinasi dengan Kabupaten-Kota tersebut membahas rencana keikutsertaan dalam pameran INACRAFT 2023.

Pameran ini bagi Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel dan Dekranasda Provinsi Kalsel merupakan pameran yang sangat penting dikarenakan diikuti para pengrajin asal tanah air hingga luar Negeri. Sehingga pameran INACRAFT 2023 akan menjadi tempat promosi yang sangat penting untuk memperkenalkan berbagai hasil kerajinan banua.

“Pengunjungnya ada pedagang Internasional, Kolektor Internasional, termasuk dari pemerintahan yang ikut diundang, ” ungkap Mahyuni.

Dilanjutkan Mahyuni pada rapat koordinasi partisipasi pameran INACRAFT 2023, diketahui Kalsel akan memiliki Stand Pameran INACRAFT sebanyak 17 Stand yang diperuntukkan bagi masing-masing daerah kab/kota di Kalsel untuk memperkenalkan berbagai produk kerajinan hasil kreasi dari para pengrajin Tanah Air.

Hampir semua produk kerajinan diperbolehkan untuk ditampilkan pada Pameran INACRAFT 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Kalsel akan memperkenalkan berbagai kerajinan para pengrajin khas Kalsel, salah satunya kain sasirangan dan berbagai hasil olahannya, batu permata dan hasil olahannya yang juga sangat terkenal di Kabupaten Banjar, dan hasil olahan anyaman dari berbagai macam bahan yang selalu mendapat daya tarik saat mengikuti pameran.

“Itu yang perlu kita bawa untuk dipamerkan,” ucap Mahyuni.

Mahyuni menambahkan, pameran INACRAFT 2023 akan menjadi event promosi yang sangat luar biasa karena jumlah stand pameran INACRAFT menjadi yang terbanyak dari pameran – pameran lain, serta memiliki keunggulan diundang nya para Buyer, Kolektor, dan Pedagang tingkat Internasional. Sehingga menjadikan INACRAFT menjadi pameran yang sangat diunggulkan.

“Makanya penting pameran INACRAFT untuk diikuti,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebagai salah satu alumnus SMA Negeri 5 Banjarmasin, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor selalu menyempatkan diri untuk hadir pada setiap kegiatan yang digelar sekolah penggerak tersebut. Termasuk pada peringatan HUT ke-44 tahun ini, yang diselenggarakan di lingkungan SMA Negeri 5 Banjarmasin pada Kamis (19/1).

Pada kesempatan ini, tidak lupa Paman Birin (sapaan khas Gubernur) juga didapuk untuk memberikan arahan kepada para siswa. Dalam arahannya itu, Gubernur memotivasi para pelajar, agar terus meningkatkan prestasi belajar, sehingga bisa ikut berperan dalam pembangunan disegala bidang.

“Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tentunya membuat persaingan lebih ketat dalam segala hal bagi daerah disekitarnya, termasuk Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya harus disikapi dengan persiapan sumber daya manusia yang berdaya, khususnya SMAN 5 Banjarmasin. Lulusannya tidak boleh kalah bersaing dengan sekolah sederajat lainnya seperti di pulau Jawa.
Itu yang harus kita lakukan bila ingin sukses di Banua, meningkatkan kualitas manusia,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut Paman Birin menceritakan, diusianya yang hampir setengah abad ini, SMAN 5 sudah banyak mengalami perubahan.

“Sebagai alumni, saya tahu benar bagaimana kondisi sekolah ini sebelumnya yang juga mengalami masa sulit. Namun hal itu dapat dibenahi dan dibangun secara bertahap hingga seperti sekarang,” tambahnya.

Paman Birin mengakui, karena jasa para gurulah, Ia dapat berkarir di pemerintahan hingga terpilih sebagai orang nomor satu di Banua.

“Oleh karena itu, kalo mau sukses, kuncinya adalah patuh pada orangtua dan terus belajar”, tutupnya.

Pada kesempatan ini, Paman Birin didaulat melakukan pemotongan pertama tumpeng HUT ke-44 tahun SMAN 5 Banjarmasin. Kemudian Gubernur juga meresmikan penggunaan aula Paman Birin. Penamaan aula ini, diberikan sebagai apresiasi atas perhatian pihak sekolah kepada Paman Birin yang secara intens mendorong kemajuan SMAN 5 Banjarmasin. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – PGM (Persatuan Guru Madrasah) Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPRD Kalsel terkait persoalan kesejahteraan para guru honor di madrasah, Rabu (18/1).

Ketua Pengurus Wilayah PGM Indonesia Provinsi Kalsel, Pangeran Gusti Surian mengungkapkan gaji guru honorer di madrasah paling tinggi sekitar empat ratus ribu rupiah per bulan.

“Honor guru honorer paling seratus, dua ratus, dua ratus lima puluh, paling tinggi empat ratus. Dengan jumlah segitu, mengajar setiap hari dari jam tujuh sampai jam satu. Ini yang mungkin dibilang pahlawan tanpa tanda jasa,” keluhnya.

Sementara, pihak PGM Kabupaten Batola juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan bantuan insentif. Ditambah lagi jumlah siswa juga mempengaruhi gaji guru honorer.

Di sisi lain, pengurus PGM Kota Banjarmasin juga mengeluhkan bahwa para guru honor di madrasah Banjarmasin pernah tidak menerima gaji selama empat bulan dikarenakan dana BOS yang tidak “cair”.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengatakan pihaknya akan menjadwalkan kunjungan ke Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer madrasah tersebut.

“Perjuangan Komisi IV dua periode agar sekolah madrasah bisa mendapatkan Bosda. Bulan depan bisa dijadwalkan ke Kemenag untuk memperjuangkannya,” jelasnya.

Lutfi juga menambahkan bahwa aspirasi terkait kesejahteraan guru madrasah ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter.

“Aspirasi ini sejalan dengan Perda Penguatan Fasilitasi Pendidikan Karakter, namun ada hal-hal yang menjadi kewenangan pusat. Ini yang akan kita bawa ke Kementerian Agama yang mana harapan kita bahwa kesejahteraan guru madrasah ini khususnya di Kalsel ini bisa lebih terangkat lagi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perjuangan atas aspirasi masyarakat Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara untuk memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayahnya, akhirnya berbuah manis. Mengapa tidak, aspirasi tersebut telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammadun dan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin.

Dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel bersama Dewan Kelurahan Sungai Andai, Rabu (18/01), Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun menyatakan menyetujui usulan pembangunan SMK di Sungai Andai tersebut.

“Hal ini merupakan wujud kepedulian Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor kepada dunia pendidikan guna mencetak lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin yang menyatakan siap mendukung secara totalitas sesuai kewenangan yang ia miliki, dari segi pengawalan anggaran.

“Kita akan masukkan dan kawal anggaran pada perubahan tahun 2023 ini. Mohon doa masyarakat semua agar kiranya rencana mulia ini akan diberikan kemudahan, sehingga impian kita memiliki SMK di Kelurahan Sungai Andai cepat terwujud secepatnya di tahun 2024,” harapnya.

Sedangkan, Lurah Sungai Andai Dedi Fernadi mengungkapkan masyarakatnya mengusulkan pembangunan SMK di Sungai Andai karena memang jumlah sekolah SMKN dan SDN tidak sebanding dengan kepadatan penduduknya yang berjumlah 41 ribu jiwa.

“Alhamdulillah Kami sangat menyambut gembira hasil pertemuan ini dan kami akan segera melakukan pertemuan bersama para ketua RT seluruh Sungai Andai untuk membahas lahan tempat SMK itu akan dibangun sembari menyiapkan dokumen kelengkapan administrasi lainnya untuk diserahkan ke Disdik Kalsel,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)