BANJARMASIN – Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman di DPRD Banjarmasin, memasuki pasal yang harus dibahas detail.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Perumda Pasar Baiman DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, pada Rabu (7/9) mengatakan, dari rapat sementara ketiga dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin, pertama harus diketahui nilai aset yang menjadi modal awal tetapi bukan bentuk cash. Kemudian pengelolaan Pasar sangat penting, guna menekan terjadinya kenaikan harga bahan pokok.
“Beberapa waktu lalu pernah pernah terjadi tingginya harga beras lokal di Kota ini,” katanya
Disampaikan Awan, dalam pembahasan Raperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman ke depan dapat menjalin bisnis dengan pihak luar daerah, terutama untuk pengadaan bahan pokok. Sehingga, para pedagang dapat menjual dengan harga normal, minimal mempertahankan agar tidak tinggi di pasaran.
“Hasil kunjungan kerja ke Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta dan Pakuan Jaya di Bogor, baru-baru tadi, disana sangat besar manfaatnya yaitu mampu menjalin bisnis dalam pengadaan bapok dari luar daerah,” ungkapnya panjang lebar
Lebih lanjut Awan menambahkan, pembahasan Pansus Raperda dari revisi Perda nomor 1 tahun 2017 tentang Perumda Pasar Baiman ini, tidak hanya bertujuan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), juga dapat semakin memberi pelayanan pasar lebih maksimal lagi.
“Berdasarkan data ada sekitar 52 pasar tradisional di bawah pengelolaan Pemko, dan 10 pasar milik swasta, maka sangat penting dibentuknya Perumda Pasar Baiman,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
JAKARTA – Terobosan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin di bidang perkebunan kembali mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.
Para penerima Anugerah Perkebunan berfoto bersama
Kali ini, Gubernur Kalimantan Selatan meraih penghargaan Anugerah Perkebunan Indonesia 2023 kategori Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Inovasi Permodelan Kerja Sama Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Lainnya.
Gubernur Kalsel berfoto bersama tim pendamping ke BUNEX 2023
Inovasi itu ialah Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KUINTIP).
Penghargaan ini terasa begitu spesial karena Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin, menjadi satu satunya gubernur yang menerima penghargaan. Selain itu, hanya ada 3 Bupati yakni Bupati Mempawah, Bupati Ogan Komering Ilir dan Bupati Wajo.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dalam Perkebunan Indonesia Expo (BUNEX) 2023 di Tangerang, pada Kamis (7/9) siang.
Menurut Paman Birin, penghargaan ini berkat kerja keras dan sinergi stakeholders terkait dalam memajukan sektor perkebunan.
Paman Birin mengatakan, dirinya menggagas program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (SISKA KUINTIP) untuk peningkatan produksi dan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan sawit inti-plasma, pemanfaatan limbah industri sawit dan pelepah sawit untuk pakan ternak, penguatan pembiayaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan rantai pasok ternak dan hasil ternak.
Disampaikan Paman Birin, penghargaan yang diperolehnya menjadi spirit bagi semua, khususnya para pelaku perkebunan untuk bisa terus mengembangkan potensi perkebunannya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Sahrul Yasin Limpo mengatakan, Bunex 2023 merupakan momentum untuk mendorong hilirisasi perkebunan.
Menurut SYL, hilirisasi adalah icon baru dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia.
“Hilirisasi adalah kekuatan Indonesia sekaligus icon baru yang harus kita ciptakan bersama. Paling tidak biodiesel dari perkebunan itu bisa membuat biodiesel impor tidak berkutik,” ujar SYL
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel drh Suparmi menambahkan, program SISKA KUINTIP ini sudah menjadi role model untuk pengembangan sapi potong di Indonesia.
“Program SISKA KUINTIP itu, dimaksudkan untuk melakukan percepatan swasembada sapi di daerah ini, terlebih Kalimantan Selatan, merupakan pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara baru yang berlokasi di kawasan Penajam Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur,” ujarnya.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah mengatakan, bahwa sejauh ini sektor perkebunan berhasil menjadi penyumbang terbesar ekspor pertanian dengan kontribusinya mencapai 93,20 persen atau dengan nilai transaksi sebesar 209,4 triliun.
Sebagai informasi, Bunex kedua tahun ini sedikitnya melibatkan 123 peserta yang terdiri dari 67 UMKM dan 56 perusahaan BUMN, swasta lembaga dan asosiasi. Mereka bergerak pada bidang produsen benih, sarana dan prasarana teknologi serta alat dan mesin perkebunan.
Di samping itu, kegiatan ini juga diisi dengan launching pabrik pupuk organik mandiri yang akan dikembangkan di kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia, serta launching penguatan hilirisasi perkebunan pabrik turunan minyak asiri dan pameran teknologi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor memberikan apresiasi dan dukungan terhadap dua raperda inisiatif DPRD Provinsi Kalsel, yaitu Raperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Raperda Tentang Inovasi Daerah.
Suasana rapat paripurna DPRD Kalsel
Hal itu disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Hermansyah pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila, pada Kamis (7/9).
Asisten III Setdaprov Kalsel, Hermansyah
Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini menyambut baik Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Menurutnya, pada era pesatnya perkembangan teknologi, konten-konten dengan kearifan lokal semakin tergerus, khususnya pada penyiaran daerah. Ia juga meyakini melalui perda tersebut, akan mampu menghadirkan solusi akan permasalahan tersebut.
“Untuk menangani hal tersebut, kita memerlukan sebuah landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan penyiaran di daerah, agar tetap dapat memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan mewadahi lembaga penyiaran di daerah,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Paman Birin terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah. Ia berharap nantinya akan mampu menjadikan Kalsel lebih berkembang dan menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kalsel merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya, sehingga perlu didukung dengan berbagai inovasi daerah yang dapat mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi solusi dalam permasalahan pembangunan,” terangnya.
Paman Birin sependapat untuk mensinergikan berbagai inovasi daerah yang akan dirancang tersebut. Maka, diperlukan sebuah landasan hukum yang jelas untuk memayungi berbagai kegiatan yang bersifat inovatif, melalui Raperda Inovasi Daerah.
Dalam Rapat Paripurna ini, juga dilaksanakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel terhadap tiga buah raperda, yakni pertama tentang Pajak dan Retrebusi Daerah, kedua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038, serta yang ketiga, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalsel mendukung ketiga raperda tersebut sepanjang dilandasi untuk kepentingan dan kesejahteraan daerah serta masyarakatnya. Wakil Rakyat “Rumah Banjar” mendukung raperda tersebut untuk di bahas ke tingkat selanjutnya sebagaimana aturan yang berlaku. (NRH/RDM/RH)
BANJAR – Ribuan masyarakat beserta para santri Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Al-Quran Darussalam Martapura, dan Ponpes Darussalam Martapura memadati Masjid Al-Karomah Martapura pada Kamis (7/9) pagi. Ribuan Masyarakat beserta para santri tersebut memenuhi masjid guna melaksanakan sholat Istisqa (salat sunah yang dikerjakan untuk memohon diturunkannya hujan), yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk memohon pertolongan kepada Tuhan YME agar diturunkannya rahmat (hujan) di banua Kalsel.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama, tokoh agama, beserta seluruh masyarakat ummat Islam, yang turut serta melaksanakan sholat Istisqa.
Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar
“Dalam beberapa bulan terakhir ini, cuaca yang panas dan menyengat akibat musim kemarau telah dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya ikhtiar, dapat memberikan apa yang diinginkan seluruh masyarakat,” ucap Roy usai mengikuti Sholat Istisqa di Masjid Al Karomah Martapura, Kamis (7/9).
Roy menambahkan, akibat dari musim kemarau yang melanda, memicu terjadinya berbagai peristiwa, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalsel bersama jajaran TNI/Polri, dan berbagai unsur masyarakat terus siaga dan bergerak cepat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh karhutla.
“Namun kita juga sadar sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan, banyaknya lahan yang terbakar membuat kita tidak bisa menjaga semua, tetapi tim yang ada di lapangan akan terus berkerja semaksimal mungkin,” lanjut Roy.
Dengan segala kerendahan hati, Roy meminta Kepada seluruh lapisan masyarakat, agar memohon kepada Tuhan YME, untuk meminta Banua Kalsel senantiasa dijaga dari segala macam bentuk bahaya.
Untuk diketahui, sholat Istisqa di Imami langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Al-Quran Darussalam Martapura, KH. Wildan Salman, dan Khutbahnya disampaikan oleh KH. Hasanuddin Badruddin. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Polres Banjarbaru melaksanakan program bakti sosial dengan tema “Polri Peduli Budaya Literasi Distribusi Buku Sampai Dengan Pelosok Nusantara”, pada Rabu (6/9). Acara ini merupakan salah satu upaya dalam mendistribusikan buku-buku berkualitas kepada masyarakat, khususnya di Kota Banjarbaru. Selain mendistribusikan buku-buku, Polres Banjarbaru juga memberikan sebanyak 180 Al Qur’an kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mereka dalam mendukung budaya literasi dan nilai-nilai keagamaan.
Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu langkah nyata Polres Banjarbaru dalam mendukung peningkatan literasi, sambil juga mempromosikan nilai-nilai keagamaan yang kental kaitannya di Indonesia. Pelaksanaannya sendiri dilakukan serentak hingga Polsek jajaran, namun terkhusus Polres Banjarbaru pada hari ini melaksanakan di dua lokasi terpisah yakni di Masjid Istikomah (SMP Muhammadiyah) Jalan A. Yani Km 34 dan juga Masjid Miftahul Khairiyah Jalan Sidodadi Loktabat.
Wakapolres Banjarbaru Kompol Winda Adhiningrum, yang memimpin langsung jalannya kegiatan, menyampaikan, Polres Banjarbaru sangat peduli akan peningkatan literasi di kalangan masyarakat. Namun, juga tak lupa akan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, Polres Banjarbaru beserta Polsek jajaran pada hari ini dengan bangga mengadakan program “Polri Peduli Budaya Literasi” yang juga mencakup distribusi Al Qu’ran bagi masyarakat.
“Semoga dengan program tersebut bisa semakin meningkatkan minat baca para warga masyarakat khususnya terkait pembagian Al Qur’an yang kami laksanakan pada hari ini, kita berharap semoga menjadi berkah bagi semuanya serta membawa kedamaian dan ketentraman di Kota Banjarbaru, serta juga menumbuhkan generasi-generasi muda yang cinta Al Qur’an,” pungkasnya.
Adapun penerima dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Polres Banjarbaru yaitu Bapak Said Rahma perwakilan Guru SMP Muhammadiyah serta Ustad Muhammad Abdul selaku pengurus Masjid Miftahul Khairiyah. Masing-masing dari mereka menerima sebanyak 15 Al Qur’an dalam kegiatan tersebut.
Dalam program ini Polres Banjarbaru beserta Polsek jajaran berkolaborasi dengan para penerbit lokal, yayasan literasi, dan komunitas keagamaan. Buku-buku yang didistribusikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang mencakup buku-buku pendidikan dan keagamaan. Selain itu, 180 Al Qur’an juga turut dibagikan kepada masyarakat yang hadir sebagai simbol kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan.
Bakti sosial ini pun mendapatkan sambutan yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat, mereka sangat mendukung dengan inovasi yang dicanangkan melalui program itu. Mereka pun berharap melalui kegiatan-kegiatan seperti ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat memahami lebih dalam mengenai agama serta budaya literasi.
Harapannya, program “Polri Peduli Budaya Literasi Distribusi Buku Sampai Dengan Pelosok Nusantara” yang diadakan oleh Polres Banjarbaru akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan tingkat literasi dan juga kesadaran akan nilai-nilai keagamaan di kalangan masyarakat setempat. (RILIS-RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Pasar Murah dalam rangka menekan angka inflasi di Kota ini. Hal ini disampaikan Kabid Perdagangan Disperdagin Kota Banjarmasin Faisal Akly.
Kabid Perdagangan Disperdagin Banjarmasin Faisal Akly
“Jika angka inflasi di Kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan. Maka Operasi Pasar Murah akan dilaksanakan setiap bulan,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Rabu (6/9).
Menurut Akly, Operasi pasar murah ini sudah dilakukan, seperti pelaksanaan operasi beras di kawasan Masjid Jami.
“Dengan adanya operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Maka inflasi dapat mengalami penurunan,” ucap Akly. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif di kota Banjarmasin telah memfinalisasi 3 Rancangan Peraturan Daerah, tentang Penyelenggara Fasilitasi Pesantren, Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia serta Peningkatan Budaya Literasi.
Hal itu disampaikan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, Rabu (6/9)
Darma menjelaskan, ketiga Rancangan Peraturan Daerah, yang sudah finalisasi ini merupakan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2022, dan setelah disahkan akan diajukan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan evaluasi.
“Kita akan jadwalkan Rapur dalam waktu dekat ini untuk disahkan,” ucapnya
Disampaikan Darma, untuk Program Legislasi Derah (Prolegda) tahun 2023 ini, ada sebanyak 26 buah raperda, dan masih dalam proses pembahasan ada 7 buah diantaranya. Yakni,
Raperda Penanganan Penyakit Menular, Pajak dan Retribusi Daerah, Perumda Pasar Baiman, dan Perubahan APBD 2023 serta dan tentang APBD tahun 2024.
“Kami terus support Ketua dan Anggota Pansus untuk segera menyelesaikan,” jelasnya
Lebih lanjut Darma menambahkan, pihaknya juga sudah mengirimkan empat draf awal Rancangan Peraturan Daerah untuk harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya Raperda Revisi Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha dan rekreasi, Raperda tentang pengelolaan kekayaan intelektual, Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan dan Revisi Perda nomor 14 tahun 2018 tentang ketenagakerjaan.
“Keempat Raperda yang dikirim ke Kemenkumham itu inisiatif dari DPRD Kota Banjarmasin, setelah disetujui baru disampaikan melalui Rapur untuk dibentuk Pansus,” tutupnya (NHF/RDM/RH)
JAWA TENGAH – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, Nurliani Dardie, menerima penghargaan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor
Penghargaan tersebut diberikan Kepala ANRI, melalui Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan Desi Pratiwi, pada kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang Secara Aktif Mengimplementasikan Srikandi, pada salah satu Hotel Berbintang di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/9).
Penghargaan itu diberikan karena keberhasilan penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, dengan indikator jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan, jumlah surat masuk dan keluar, serta jumlah disposisi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.41/8557/SJ tentang Implementasi Srikandi ANRI.
Selain itu sebagai apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan penuh dan pengaruh yang besar, terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya Aplikasi SBPE Bidang Kearsipan Srikandi.
“Ini tidak dapat dicapai sendiri, untuk itu saya ucapakan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang baik Diskominfo Kalsel dan seluruh Kepala SKPD beserta admin Srikandi, Serta seluruh Kabupaten/kota,” kata Nurliani, dalam rilisnya, Rabu (6/9).
Selain Gubernur Kalsel, ada tiga Kepala Daerah lagi di Kalsel yang juga mendapat penghargaan yang sama, yaitu Bupati Tanah Bumbu, Bupati Tabalong dan Bupati Banjar. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk turut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Armada Damkar Yang Disiapkan Sekwan Kalsel
Kepada wartawan, Rabu (6/9), Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan hal tersebut sesuai intruksi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor agar seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel hadir di tengah masyarakat turut membantu penanganan karhutla di Banua.
Sekwan Kalsel, M. Jaini
“Jadi kami siapkan tandon air, mesin pompa, mobil operasional dan sumber daya manusianya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Jaini, pihaknya juga akan hadir dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dijadwalkan pada Sabtu (9/9) mendatang. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi merilis jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023. Jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023 dimulai pada 16 September 2023.
Berkaitan dengan penerimaan CPNS, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Kabupaten-Kota, dan Provinsi lainnya diseluruh Indonesia, tidak mengusulkan jumlah formasi CPNS, namun hanya mengusulkan jumlah formasi penerimaan PPPK.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Dinansyah menyampaikan, penerimaan CPNS hanya dibuka untuk formasi di Kementerian saja, dan tidak dibuka untuk formasi di Pemerintah Daerah (Pemda).
“Berkaitan dengan penerimaan CPNS, seluruh Kabupaten-Kota di Indonesia tidak ada menerima CPNS untuk tahun 2024 yang pendaftarannya dimulai ditahun 2023 ini. Jadi totalnya itu kita cuman menerima PPPK saja,” ungkap Dinansyah saat menghadiri pemberian penghargaan satyalencana karya satya, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, baru-baru tadi.
Penerimaan CPNS hanya ditujukan untuk Instansi Kementerian, dan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya membuka pendaftaran untuk formasi PPPK.
“Jadi Kalsel juga tidak menerima CPNS, namun hanya PPPK saja dengan formasi guru, tenaga kesehatan (Nakes), dan tenaga teknis,” lanjut Dinansyah.
Dinansyah menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengusulkan sebanyak 1626 formasi untuk penerimaan PPPK ditahun 2024 yang pendaftarannya akan dimulai ditahun 2023 ini. Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya menyetujui sebanyak 1564 formasi penerimaan PPPK untuk Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Dengan rincian guru 505 orang, tenaga kesehatan (nakes) 737 orang, dan tenaga teknis 322 orang,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
