LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJAR – Sebanyak 43.921 unit rumah di provinsi Kalimantan Selatan, dikategorikan tidak layak huni. Hingga 2023, baru 31,63 persen diantaranya atau 13.891 unit yang sudah ditangani melalui program bantuan rehabilitasi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk tahun ini, dengan target 865 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Penyerahan bantuan sosial rehabilitasi RTLH pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 ini, diserahkan secara simbolis pada Jumat (31/5) di desa Pematang Panjang Kabupaten Banjar. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dari 13 kabupaten kota, oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah.

Kepada wartawan, usai acara, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu mengatakan, bantuan rehabilitasi ini meliputi RTLH korban bencana dan kawasan kumuh.

“Kita sudah melakukan rehabilitasi secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir ini, untuk rumah masyarakat yang menjadi korban bencana banjir tahun 2011 lalu,” urainya.

Tahun depan, menurut Paman Birin, pemerintah provinsi Kalsel berupaya untuk meningkatkan anggaran bantuan sosial rehabilitasi ini, agar jumlah RTLH yang mendapat bantuan menjadi lebih banyak, bahkan hingga dua kali lipat.

“Saya juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi, dapat pula membantu mereka yang membutuhkan di Banua,” tutup Paman Birin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Mursyidah Amini mengatakan, tahun ini rehabilitasi RTLH paling besar dilakukan di kabupaten Banjar. Karena memang dampak bancana banjir tahun 2011, paling banyak dirasakan masyarakat kabupaten Banjar dan juga Batola.

“Rehabilitasi RTLH korban bencana masih terus berjalan, dan telah dilaksanakan sebanyak 4.337 unit. Dengan rincian melalui dana pusat atau BNPB sebanyak 3.941 unit dan melalui APBD Provinsi Kalsel sebanyak 396 unit,” paparnya.

Tahun depan menurut Mursyidah Amini, rehabilitasi rumah di kawasan kumuh provinsi Kalsel, ditargetkan sebanyak 240 unit dan dan rehabilitasi rumah rusak korban bencana sebanyak 1.000 unit.

Jumri Abi, salah satu penerima bantuan rehabilitasi RTLH korban bencana di kabupaten Banjarz, mengaku sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel atas bantuan yang diberikan.

Warga Jalan Trans Ambubun Jaya RT 2 Jalur 6, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar ini mengaku sangat terharu, dan tidak menyangka akan mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi Kalsel. Apalagi dengan kondisi menganggur selama 7 tahun terakhir, pasca menjalani operasi, Jumri harus tinggal di bangunan rumah yang menurutnya tidak layak disebut sebagai rumah.

Perlu diketahui, bantuan sosial rehabilitasi RTLH korban bencana dan kawasan kumuh yang diberikan pemeirntah provinsi Kalsel, adalah berupa uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening Bank Kalsel penerima. Setiap penerima mendapatkan dana 20 juta rupiah untuk rehabilitasi rumah. Dengan rincian, 17,5 juta untuk biaya pembelian material dan 2,5 juta rupiah untuk biaya tukang. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Seksi Wartawan Olahraga PWI Kalsel terus melakukan persiapan dalam menghadapi Porwanas 2024.

Kepada Abdi Persada FM, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, Zainal Helmie, disela rapat persiapan Porwanas 2024 di gedung PWI Kalsel di Banjarmasin, pada Kamis (30/5) mengatakan, saat ini berbagai tahapan terus dilakukan, mulai dari meninjau lokasi pertandingan, hingga hal hal penting lainnya sebagai penunjang event nasional ini. Ia memastikan, akhir Juli 2024 mendatang persiapan akan rampung seratus persen.

“Kita sudah tinjau lokasi pembukaan Porwanas nantinya, itu di GOR Paman Birin di kota Banjarbaru. Begitu juga hotel tempat menginap para atlet dari seluruh Indonesia,” ucapnya

Helmi menyampaikan, kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2024 di Kalimantan Selatan ini, rencananya masuk dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalsel tahun ini, mengingat peringatan Harjad provinsi ini pada 14 Agustus, dan untuk Porwanas akan dihelat mulai 19 – 26 Agustus. dengan mengangkat tema “Menduniakan Geopark Meratus”.

“Kita sudah membentuk tim kehumasan, agar semua pemberitaan dapat tercover nantinya,” jelas Helmie.

Lebih lanjut Helmie menambahkan, gelaran Porwanas XIV 2024, Panitia bersama Pemerintah Provinsi Kasel melalui Badan Pengelola (BP) Geopark, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah menyiapkan agenda dalam pembukaan nanti, seperti pemecahan Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan menyajikan kain sasirangan terpanjang. Rencananya kain itu dibikin sepanjang 8 Kilometer dengan melibatkan ribuan masyarakat untuk turut menyemarakkan event tersebut.

“Kegiatan ini telah mendapat apresiasi dari PWI Pusat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan penggunaan barang dan jasa secara elektronik, khususnya dalam memanfaatkan toko daring dan katalog elektronik.

Kepala Inspektorat Daerah Kalsel Ahmad Fydayeen menyampaikan, hal ini penting untuk memenuhi indikator-indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya Parameter E-Procurement dalam mendorong pencegahan korupsi.

“Dengan mengoptimalkan sistem pengadaan secara elektronik, kita dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. ini akan meminimalisir risiko terjadinya penyimpangan, sekaligus mendorong persaingan usaha yang sehat dan adil, ” ungkap Fydayeen mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Banjarbaru, Jumat (31/5).

Pengadaan barang dan jasa merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Saya berharap dengan adanya rakoor ini mampu memetakan akar masalah terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan. dengan teridentifikasinya akar permasalahan, kita dapat merumuskan solusi yang tepat dan komprehensif,” lanjut Fydayeen.

Tak lupa, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memantau dan mengevaluasi setiap tahapan pengadaan barang dan jasa secara seksama. Karena dapat melihat potensi yang begitu besar untuk melakukan penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga sangat diperlukan pengetahuan, guna mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya pelanggaran.

“Penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti persekongkolan tender, markup harga, penyalahgunaan wewenang dan penyuapan,” ucapnya.

Praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas.

“Dengan teridentifikasinya akar permasalahan, kita dapat merumuskan solusi yang tepat dan komprehensif sehingga dapat menyusun saran dan rekomendasi untuk menutup celah-celah tersebut maka sistem pengadaan dapat berjalan dengan baik dan minim penyimpangan,” tutup Fydayeen. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, berkolaborasi dengaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalsel, meninjau Bahan Pokok di pasaran, Jumat (31/5).

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan, usai peninjauan mengatakan, guna memastikan harga bahan pokok agar tidak ada mengalami kenaikan di pasaran, pihaknya melakukan pemantauan ke Pasar Induk Sentra Antasari. Mulai dari kepada pedagang beras, telur ayam, telur itik, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, gula pasir, bawang merah putih dan ikan. Hasilnya untuk harga tidak ada mengalami kenaikan begitupun ketersediaan masih aman.

“Kami ingin pastikan rantai pasokan bahan pokok dari distributor ke pengecer hingga tingkat konsumen telah berjalan aman dan lancar,” katanya

Sulkan meminta, bagi masyarakat di Banua, hendaklah tidak melakukan aksi memborong untuk memenuhi keperluan sehari-hari, meski sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Adha, supaya tidak terjadi kekosongan bahan pokok dan kenaikan harganya di pasaran.

“Kegiatan Pasar Murah terus gencar dilakukan secara bergiliran ke 13 Kabupaten dan Kota, hingga 14 Juni 2024 mendatang,” jelasnya

Sementara itu, Auditor Ahli Pertama (BPKP) Kalsel, Muhammad Fadli menambahkan, dari hasil komunikasi dengan pedagang skala besar dan kecil untuk bahan pokok tidak ada mengalami kenaikan dan ketersediaannya dipastikan aman hingga bulan depan. Ia mengapresiasi, digelarnya pemantauan ini bersama Dinas Perdagangan Kalsel, juga didampingi Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin.

“Harga ikan dan daging tidak mengalami kenaikan signifikan, tetapi semuanya masih tergantung dari permintaan masyarakat,” tutupnya.

Untuk diketahui kegiatan yang dipimpin Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Disdag Kalsel, Sutikno, dan Auditor Ahli Pertama (BPKP) Kalsel, Muhammad Fadli, beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Banjarmasin ini meninjau salah satunya Pasar Sentra Antasari. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Memperingati Hari Jadi ke-60 tahunnya, Bank Kalsel sukses mempersembahkan event bertema religi untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, yakni Bank Kalsel Bershalawat yang mengambil tema “Keberkahan Untuk Banua”, Kamis (30/5) di Mesjid Raya Sabilal Muhtadin.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 20.00 WITA ini, mengundang Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf dan juga Al-Ustadz H Ilham Humaidi. Puluhan ribu masyarakat Banua yang hadir pun tampak antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dengan kesiapan panitia pelaksana, event kali ini dapat terlaksana dengan aman, tertib dan sukses hingga akhir acara.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengatakan, kehadiran Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf dalam event ini merupakan suatu kehormatan bagi Bank Kalsel dan menjadi berkah bagi masyarakat Banua.

“Beliau adalah seorang ulama besar yang senantiasa menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf pada malam hari ini, akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, saya harap kepada seluruh hadirin untuk dapat mengikuti dengan seksama dan mengambil pelajaran dari beliau,” tegasnya.

Dirinya pun dalam kesempatan ini mengajak kepada seluruh hadirin untuk membaca shalawat nabi sebanyak-banyaknya dan mendoakan keselamatan bangsa dan negara.

“Terakhir yang tidak kalah penting yaitu memohon kepada Allah SWT agar kita semua diberikan hidayah dan taufik untuk selalu istiqomah di jalan-Nya,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengingatkan masyarakat, untuk sama-sama menjaga tali silaturrahmi sekaligus memperkuat keimanan kepada Allah SWT.

“Semoga dengan Bank Kalsel Bershalawat ini kita juga mendapat safaat baginda Nabi Muhammad SAW,” bebernya.

Setelah kegiatan sambutan selesai, dilakukan secara simbolis juga dilaksanakan penyerahan donasi untuk Palestina sebesar Rp100 juta. Bantuan ini sebagai bentuk kepeduliaan terhadap saudara muslim di Palestina yang menderita akibat agresi militer Israel.

Bahkan dalam acara shalawatan itu, Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf secara khusus mendoakan Palestina agar terbebas kezaliman Israel dengan Shalawat Asyghil.

“Shalawat ini agar warga Kalsel terhindar dari orang-orang zalim, terutama untuk warga Palestina, sama-sama kita mendoakan melalui Shalawat Asyghil,” tukas Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf.

Terakhir Bank Kalsel Bershalawat sendiri ditutup dengan tausyiah Al-Ustadz Ilham Humaidi. (ADV-RIW/ RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan para pemenang kompetisi film pendek dengan tema “Literasi dan Perpustakaan” di Gedung Teater Dispersip Kalsel pada Kamis (30/5).

Juara pertama diraih film pendek berjudul Dialektika di Ujung Joran karya Dapur Budaya dari kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Kemudian juara kedua diraih judul film Pelita dari Panggoeng Senie Boedaya dari Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan juara ketiga diraih judul film Aku dan Perpustakaan karya Rezer Production dari kabupaten Tabalong.

Sementara itu untuk juara Harapan 1 diraih Mantita Studio dengan karya film berjudul Rabu Kamis. Harapan kedua diraih Kostkine Production dengan karya film berjudul Calistung dan Harapan Ketiga diraih SSA Project dengan film berjudul Buta Aksara.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menyampaikan lomba film pendek ini bertujuan untuk mempromosikan perpustakaan dan minat baca di Kalsel serta meningkatkan kreativitas anak-anak muda di bidang perfilman.

Bunda Nunung (sapaan akrabnya) juga mempersilahkan anak muda untuk menggunakan Gedung Teater Dispersip Kalsel sebagai wadah untuk berkreativitas sehingga karya mereka bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas.

“Saat ini zamannya audio visual, melalui lomba ini kami ingin memfasilitasi mereka untuk berkreasi dalam mengembangkan minat dan bakatnya,” ucapnya.

Sementara Perwakilan Dapur Budaya HSS, Muhammad Aditya Rahmadiyadi mengaku bersyukur karya yang dibuat telah meraih hasil terbaik. Menurutnya film Dialektika di Ujung Joran banyak mengangkat isu lokal sekaligus memperkenalkan budaya yang ada di HSS.

“Kita ketahui orang Banjar suka meunjun dan mawarung yang menjadi salah satu budayanya. Nah ini kita coba angkat ke dalam film karna lebih dekat dengan penonton,” paparnya.

Dalam karya tersebut, menurut Aditya, timnya juga ingin menunjukkan bahwa literasi dan digitalisasi satu hal yang tidak dapat dipisahkan karena pentingnya teknologi dan pemanfaatan media sosial. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Daerah Kalimantan Selatan menggelar kegiatan sosialisasi Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai 1945 (JSN45) Tahun 2024, bertempat di salah satu hotel berbintang di Kabupatn Banjar, Kamis (30/5).

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Agus Dyan Nur menilai sosialisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap terus hidup dan diwariskan kepada generasi muda.

“Mudah-mudahan dengan dilaksanakan sosialisasi ini dapat membangkitkan semangat dan tekad para anak-anak kita untuk terus meneladani para pejuang-pejuang dulu yang telah membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia,” ucapnya.

Agus menambahkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini bukanlah hadiah yang datang dengan mudah melainkan hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pahlawan dan veteran yang telah berkorban jiwa dan raga.

“Karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk menjaga dan meneruskan semangat juang para pahlawan dan veteran,” ujarnya.

Gubernur juga berharap sosialisasi JSN 45 tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi benar-benar di implementasikan oleh para pemuda Banua agar dapat menanamkan nilai kebangsaan.

“pelajarilah sejarah bangsa kita dengan seksama pahami dan hayati nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pahlawan kita, jadilah generasi yang cerdas berkarakter dan berdedikasi tinggi, tunjukkan bahwa kita adalah pewaris yang layak dari perjuangan panjang bangsa ini,” ungkapnya.

Agus mengatakan pemerintahan daerah akan terus berupaya untuk mendukung pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai kebangsaan.

“Tentunya saya sangat mendukung kegiatan seperti ini, baik itu dilakukan oleh organisasi, komunitas maupun kalangan lainnya di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Untuk diketahui, sosialisasi tersebut dilaksanakan selama 2 hari yakni 30-31 Mei dan diikuti sebanyak 50 orang peserta dari satuan pendidikan, para veteran, serta organisasi pemuda yang ada di Kalsel.

Turut hadir pada pembukaan sosialisasi tersebut, perwakilan Korem 101/Ant, perwakilan Lanal Banjarmasin, perwakilan Polda Kalsel, perwakilan Pemko Banjarmasin serta tamu undangan lainnya. (BDR/RDM/RH)

KOTABARU – Setelah melewati masa Pemilu pada Februari lalu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengingatkan masyarakat untuk kembali bersiap menyukseskan Pilkada November nanti.

Hal itu disampaikan wakil rakyat akrab disapa Paman Yani saat menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kamis (30/5).

“Mungkin masih banyak yang belum menerima hasil Pemilu lalu, tetapi suka tidak suka siapapun hari ini Presiden dan anggota legislatif terpilih ya harus diterima,” kata Paman Yani.

Ia mengemukakan keterkaitan pasca Pemilu untuk bersama membangun banua, termasuk dalam menghadapi Pilkada nanti.

Menurutnya, kedewasaan dalam berpikir sangat diperlukan dalam mewujudkan pesta demokrasi yang damai.

“Ini hanya pesta demokrasi. Cobalah menerima siapapun yang menjadi pemimpin dan harus kita dukung bersama. Jadi kehidupan lebih maju secara ekonomi, sosial dan lainnya,” tutur Paman Yani.

Sementara itu, Kasubbid Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Bakesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko menilai kegiatan sosialisasi ini bisa meningkatkan jumlah partisipasi dalam pemilihan suara.

Harry berharap sosialisasi ini bisa dilakukan seluruh anggota DPRD baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga selain mewujudkan pesta demokrasi yang damai juga

“Seperti pada Pemilu Februari lalu, tingkat partisipasi masyarakat lebih dari 82 persen. Kalau seluruh anggota dewan menggelar sosialisasi seperti ini tidak menutup kemungkinan partisipasi masyarakat bisa lebih meningkat,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Kalsel menggelar rapat koordinasi (rakor) Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (30/5).

Rakor dibuka Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar dan dihadiri langsung oleh Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman serta perwakilan pemerintah daerah se-Kalsel.

Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar, sesuai arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor meminta semua Pemerintah Daerah se-Kalsel bisa meningkatkan SPI dan IPAK yang berimbas kepada nilai Monitoring Center for Prevention (MCP).

Roy berharap SKPD terkait bisa bersinergi bersama dalam menaikkan angka MCP di tahun ini sebagai upaya pencegahan korupsi guna menuju sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Memang nilai MCP di tahun 2023 dari KPK RI untuk Pemprov Kalsel mencapai 84,73 persen dan perlu ditingkatkan,” kata Roy.

Nilai MCP Kabupaten Kota yang rendah tidak luput dari perhatian. Sebab itu pihaknya juga memerintahkan untuk membuat tim pendampingan dalam meningkatkan nilai MCP tahun ini.

Sementara itu, Ketua Satgas Korsupgah Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung, menyebut baik SPI dan IPAK Kalsel masih perlu banyak pembenahan guna menciptakan nilai MCP yang baik, sehingga peluang korupsi di daerah semakin kecil.

“Kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam hal ini, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih kurang, bagian perizinan, pengelolaan aset, dan sistem serta integritas di pengadaan Biro Organisasi dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” ungkap Maruli.

Di sisi lain, Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, mengaku pihaknya juga akan melakukan evaluasi MCP dalam memantau perkembangan capaian untuk menentukan langkah percepatan pemenuhan indikator di SKPD, serta pendampingan kepada Pemda yang nilai MCP rendah.

“Maka dari itu SKPD juga bertangggung jawab dalam memenuhi indikator-indikator tersebut karena keseriusan dan komitmennya dalam menaikkan angka MCP,” tutur Fydayeen.

Untuk mencegah tindak pidana korupsi, lanjut Fydayeen, ada program koordinasi yang dijalankan bersama SKPD, seperti membangun nilai, perbaikan sistem dan efek jera.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan pemetaan bagi SKPD yang melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan keuangan daerah dan pengawasan serta pendataan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kita harus bersama-sama menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi,” pungkas Fydayeen. (SYA/RDM/RH)