Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Kesigapan dan kecepatan petugas pemadam kebakaran mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.

Pasalnya, ia menyaksikan sendiri para petugas damkar ini, berhasil memadamkan api dalam waktu singkat, saat musibah kebakaran terjadi pada sebuah gudang di kawasan RT. 26 RW. 03 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, tepatnya di belakang ‘Angkringan & Coffe’ Rabu (8/6) bertepatan saat azan magrib berkumandang.

“Saat diinfokan bahwa ada kebakaran di dekat sini, saya langsung teruskan ke petugas pemadam kebakaran. Alhamdulillah dengan cepat dapat dipadamkan,” ucapnya usai melihat lokasi yang terbakar.

Ia juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada petugas pemadam kebakaran, atas kerja cepatnya, dalam memadamkan api.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh petugas pemadam kebakaran, begitu cepatnya melakukan padaman, hingga api benar-benar padam,” ucapnya lagi.

Hingga berita ini diturunkan, musibah kebakaran yang berdekatan dengan kediaman pribadi Wakil Wali Kota Banjarbaru ini, tidak diketahui penyebabnya, namun dipastikan tidak ada korban jiwa. (RDM/RH)

BANJARBARU – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap subsektor kriya di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat meningkatkan perekonomian, peluang usaha dan lapangan kerja.

Terlebih, akibat keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, hampir separuh Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Banjarbaru tahun 2021 berasal dari para pelaku usaha ekonomi kreatif yang umumnya tersebar pada sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

Dalam Workshop Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI, di Mess L Banjarbaru, Jumat (3/6), Sandiaga Uno menyampaikan, dalam satu tahun kedepan pihaknya akan memastikan para pelaku ekonomi subsektor kriya di kota ini dapat terfasilitasi.

“Sehingga kita bisa memastikan bahwa kota Banjarbaru adalah kota kreatif subsektor kriya,” ucapnya.

Program KaTa Kreatif Indonesia sendiri, menerapkan proses Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)  yang dinilainya dapat terus dikembangkan.

“Prosesnya bottom up (pendekatan dari bawah keatas), dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Wakil Wali kota Banjarbaru, Wartono berharap, program ini dapat menjadi penyemangat pelaku ekonomi kreatif di kota Banjarbaru untuk terus mengembangkan hasil produknya.

“Melalui workshop ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan kreatifitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif kita,” harapnya.

Dirinya juga mengapresiasi Menparekraf yang telah mendukung peningkatan mutu pelaku ekonomi kreatif di kota Banjarbaru.

“Tentu ini merupakan pilot projek yang sangat bagus, selain dapat meningkatkan pendapatan UMKM, ini juga bisa menjadi wisata buatan untuk kita semua,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, ternyata berdampak dengan sulitnya para petani ternak di kota Banjarbaru dalam menyediakan pasokan untuk hewan kurban. Seperti yang dialami Masdarmaji, peternak sekaligus Ketua Kelompok Tani Lembu Selatan di Kawasan Loktabat Selatan Banjarbaru.

Kepada Abdi Persada FM, Darmaji mengungkapkan bila biasanya setiap tahun harus menyediakan stok sapi untuk kurban kurang lebih 100 ekor, kini dengan jumlah sapi yang hanya ada 30 ekor saja, mengharuskan dirinya mencari pasokan ke peternak lainnya.

“Mau gimana lagi, permintaan banyak. Tapi yang ada cuma segini, jadi sementara kami mencari tambahannya dengan membeli ke peternak lain, tapi yang dari lokal saja,” ujarnya, Kamis (2/6).

Bukan hanya Darmaji, pengepul hewan ternak skala besar di kawasan Loktabat Utara, Saprin Abdullah juga mengeluhkan dampak yang terjadi akibat mewabahnya PMK ini.

“Dengan adanya wabah PMK ini, kami ya susah untuk pengadaan sapi. Terbataslah. Walau bisa mendatangkan dari daerah bebas dari PMK, tetap saja kami takut nantinya sapi kami tertular. Makanya kami coba koordinasi dengan dinas terkait, bagaimana solusi persoalan kekurangan ketersediaan stok sapi ini. Di kami permintaan banyak, sampai 3.000 ekor, sementara yang ada ini hanya 200 lebih saja,”ucap Saprin, saat disambangi Abdi Persada FM di lokasi kandang ternaknya.

Sementara itu, menanggapi keluhan para peternak dan penyedia hewan kurban ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Banjarbaru Abu Yajid Bustami mengaku tidak dapat memungkiri bahwa pasca mewabahnya PMK ini, pemerintah memperketat lalu lintas hewan ternak dari luar.

“Memang ada kebijakan bahwa dengan adanya PMK ini, Banjarbaru juga termasuk daerah dilarang memasok sapi dari luar. Sehingga, ditingkat petani maupun pengepul ada keterbatasan menyediakan stok,” ucap Yajid.

Meski begitu menurut Yajid, data yang dimiliki pihaknya, untuk Banjarbaru ada tersedia kurang lebih 1.300 ekor, yang tersebar di petani hewan ternak yang ada dibeberapa lokasi, diantaranya adalah kawasan Cempaka.

“Kebutuhan hewan kurban biasanya untuk kota Banjarbaru saja kurang lebih 900 ekor, jadi dipastikan mencukupi,” jelasnya.

Ia pun menyampaikan, jika ada masyarakat atau petani kesulitan mendapatkan hewan kurban, dapat berkoordinasi dengan DKP3 kota Banjarbaru.

“Bagi yang membutuhkan nantinya melalui bidang peternakan, akan kami arahkan ke petani lokal sebagai pemelihara hewan ternak, terutama untuk kurban,” tutupnya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Peningkatan Kinerja dan Pelayanan menjadi penekanan Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin kepada sejumlah kepala SKPD lingkup pemko Banjarbaru, terlebih pada 7 (tujuh) pejabat yang baru dilantik, Rabu (31/5).

Menurut Aditya, selain diminta untuk mensukseskan visi dan misi kota Banjarbaru, sejumlah kepala SKPD yang baru dilantik ini juga diminta meningkatkan kinerja tugas pokok masing-masing di setiap SKPD yang dipimpinnya.

“Mudah-mudahan dengan pelantikan ini membawa semangat baru untuk Kota Banjarbaru. Bisa memberikan kinerja yang baik bagi pembangunan dan pelayanan yang ada di kota Banjarbaru,” harapnya didampingi Sekdako Banjarbaru Said Abdullah, di aula Gawi Sabarataan Setdako Banjarbaru, usai pelantikan.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banjarbaru, Gustafa Yandi, yang sebelumnya menjabat sebagai Analisis Ekonomi Makro pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, mengaku siap meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan publik dengan mewujudkan profesionalisme ASN lingkup Pemko Banjarbaru.

“Saat ini saya dipercaya Wali Kota banjarbaru, menjadi kepala BKPP Kota Banjarbaru, pastinya ini merupakan tantangan bagi saya. Dan berjanji akan melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsi jabatan ini,” ucapnya.

Disampaikan Yandi, melihat isu strategis dalam RPJMD kota Banjarbaru adalah harus ada peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) guna optimalisasi pelayanan publik.

“Hal ini yang menjadi tantangan bagi kami, dan kedepan saya ingin ada pengukuran indeks profesionalitas ASN secara kontinyu,” ujarnya.

Dengan pengukuran tersebut menurutnya, dapat dilihat, bagaimana kompetensi, kualifikasi kompetensi dan kinerja dari masing-masing ASN.

“Dari situ akan kita ketahui bagaimana yang bersangkutan kita tingkatkan kompetensinya dan kualifikasinya. Karena semua akan berdampak pada peningkatan kinerja. Dan terpenting juga bagaimana bisa meningkatkan kedisiplinan. Disitulah profesionalisme ASN dapat terwujud,” tutupnya.

Seperti diketahui, 7 jabatan kepala SKPD yang kini telah resmi terisi dari hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup pemko Banjarbaru selain BKPP adalah, Dinas Ketahanan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan jabatan Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru. (RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk meningkatkan langkah progresif “Back To Basic”, Tim Satops Patnal Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Banjarbaru kembali menggelar sidak kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (30/5) .

Kalapas Kelas IIB Banjarbaru, Amico Balalembang menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk deteksi dini guna mencegah peredaran gelap narkoba di dalam lapas dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

“Razia siang ini kita laksanakan sebanyak 4 buah kamar hunian sekaligus, dan tidak ditemukan adanya narkoba. Namun, kita masih menemukan berbagai barang terlarang lainnya, mulai dari handphone, terminal rakitan dan kabel-kabel liar, hingga senjata tajam, serta benda lainnya,” ungkapnya

Amico menambahkan, barang hasil temuan dalam razia langsung dihancurkan atau dimusnahkan.

“Pemusnahan barang temuan razia dilakukan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan, agar tidak ada lagi didapati benda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban,” terangnya.

Dikatakan Amico, Razia yang dilakukan Lapas Banjarbaru merupakan giat rutin tim satops PAS dalam upaya untuk memastikan kondisi Lapas dalam keadaan aman dan kondusif dari gangguan kamtib.

“Kami berkomitmen dan terus bersinergi untuk membersihkan barang-barang terlarang dengan razia rutin setiap pekannya, sehingga terjaga kebersihan lingkungan dan tercipta situasi Lapas yang kondusif,” tandasnya

Untuk diketahui, razia “Back To Basic” Tim Satops Patnal PAS Lapas Banjarbaru dilaksanakan dengan humanis dan menerapkan protokol kesehatan. Giat razia berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. (RILIS-RDM/RH)

BANJARBARU – Memasuki Juni, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2022/2023 akan segera dimulai. Tepatnya sejak 6 Juni 2022 nanti.

Terkait hal ini anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto meminta agar Pemko Banjarbaru serius terhadap perkembangan sektor pendidikan di kota ini. Salah satunya soal PPDB yang memang harus benar-benar dimatangkan dalam kesiapannya.

“PPDB SMP di kota Banjarbaru diharapkan berasaskan objektif, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi,” kata Windi kepada abdi Persada FM, Jumat (27/5).

Menurut data yang dimiliki legislator PDI Perjuangan ini, saat ini ada 14 SMP Negeri dan 10 SMP swasta di Banjarbaru.

“Semoga semua pendaftar bisa tertampung. Hal ini tentu dapat membuat kualitas pendidikan kita lebih baik dan merata,” kata Windi.

Selain itu ia juga meminta agar kesiapan seperti pelaksanaan lewat daring (online) bisa disiapkan maksimal. Mengingat PPDB akan masih dilaksanakan dengan format yang sama.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan edaran mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online untuk seluruh SMPN di kota ini.

PPDB tahun ini masih melalui 4 jalur; yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi, yang pendaftarannya dibuka pada tanggal 6 – 8 Juni 2022. (RDM/RH)

BANJARBARU – Layanan poli jiwa di fasilitas kesehatan kerap dipandang masyarakat hanya diperuntukkan bagi orang yang mengalami sakit jiwa berat alias gila (skizofenia). Namun faktanya layanan pengobatan ini secara umum dapat mengatasi berbagai jenis gangguan kejiwaan, seperti depresi, kecemasan hingga autisme.

Sejak 2019, Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru telah menghadirkan layanan poli jiwa sebagai rujukan utama orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Hadirnya layanan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Banjarbaru ini tentunya dilengkapi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni.

Dokter Spesialis Jiwa RSD Idaman Banjarbaru, Dokter Sinta Dyah Amrih Lestari, SpKJ, mengungkapkan bahwa layanan poli jiwa mampu menangani berbagai penyakit gangguan kejiwaan yang sering kali muncul tanpa disadari.

“Penyakit yang kita tangani di poli jiwa ini seperti gangguan kecemasan, episode depresi, gangguan psikotik, gaming addiction atau kecanduan bermain game, ADHD atau gangguan fokus, autisme, dan lain-lain,” katanya.

Dijelaskan dokter spesialis jiwa lulusan Universitas Sebelas Maret (UNS) ini, gangguan kejiwaan merupakan masalah kesehatan yang perlu ditangani sesegera mungkin agar tidak berlanjut pada kondisi fatal dan berujung pada kematian. Bukan tanpa alasan, penyakit gangguan jiwa yang terus dibiarkan dapat menyebabkan pasien mendengar suara-suara, halusinasi hingga self harm (suatu tindakan atau dorongan untuk menyakiti atau melukai diri).

Namun sayangnya fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ihwal pentingnya mengobati gangguan kejiwaan kerap terbentur dengan rasa malu pasien. Tak sedikit pula banyak orang yang tak menyadari telah mengidap gangguan kejiwaan lantaran dianggap sebagai suatu hal yang normal.

“Seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat, padahal di dalamnya ini banyak orang-orang yang mengalami masalah pada kejiwaan. Salah satu yang sering ditemui adalah gangguan kecemasan yang di awali dengan keluhan tidak bisa tidur, tremor, keringat dingin, ada juga yang sampai gejala seperti gastritis (perut terasa tidak nyaman),” ujar Dokter Sinta.

Dokter yang telah berkarir selama 13 tahun ini meyakini dengan adanya layanan poli jiwa di RSD Idaman Banjarbaru dapat memudahkan dan mengurangi rasa malu pasien berobat ke psikiater. Termasuk pula biaya pengobatan yang terjangkau.

“Dengan adanya poli jiwa ini di RSD Idaman Banjarbaru maka memudahkan dan mengurangi rasa malu pasien untuk berobat. Untuk biaya bisa menggunakan BPJS ataupun umum,” ucapnya.

Adapun pelayanan poli jiwa di RSD Idaman Banjarbaru saat ini menggunakan metode pengobatan yang paling efektif, yakni psikoterapi dan psikofarmaka. Selain telah dilengkapi MMPI untuk dewasa, poli jiwa ini juga nantinya akan dilengkapi alat MMPI A (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) khusus remaja yang mana alat ini digunakan untuk menilai apakah seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak.

“Sarana prasarana akan terus dilengkapi. Harapannya kita ingin mengurangi stigma masyarakat bahwa ke dokter jiwa tidak hanya untuk orang dengan gangguan gila saja, tetapi untuk berbagai jenis gangguan kejiwaan. Kepada masyarakat Banjarbaru bisa memanfaat layanan poli jiwa ini dan jangan malu untuk berobat di RSD Idaman,” tutupnya. (RILIS-RDM/RH)

BANJARBARU – Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal PAS) Se-Banjar Raya di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel kembali melakukan razia secara mendadak pada puluhan kamar hunian Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Senin (23/5) malam.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dirbimkemas dan PA), Pujo Harianto dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi yang turut didampingi Sri Yuwono selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kalsel, dan Kepala UPT Pemasyarakatan Se-Banjar Raya.

Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi dalam press release kegiatan mengungkapkan bahwa, razia kali ini dilaksanakan untuk memastikan kondisi Lapas Banjarbaru dalam keadaan kondusif dari gangguan keamanan dan ketertiban.

“Ada beberapa barang terlarang kita temukan dalam razia malam ini. Kita juga melakukan tes urin secara acak kepada perwakilan WBP dan petugas Lapas Banjarbaru, semuanya hasilnya negatif. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak, yang telah hadir dan memantau langsung razia kali ini,” ungkapnya.

Ditambahkan Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Kalsel, Sri Yuwono bahwa, razia kali ini sasaran utamanya adalah barang terlarang seperti, Narkoba, Handphone dan instalasi listrik secara ilegal.

“Razia malam ini memang tidak ditemukan adanya narkoba di Lapas Banjarbaru, namun kita masih menemukan berbagai barang terlarang didalam kamar hunian WBP, mulai dari handphone yang diduga melalui oknum atau melalui titipan, kabel-kabel liar, hingga senjata tajam. Untuk hasil penggeledahan, nantinya akan langsung dimusnahkan oleh jajaran Lapas Banjarbaru,” jelasnya

Sementara itu, Kalapas Kelas IIB Banjarbaru, Amico Balalembang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk deteksi dini guna mencegah peredaran narkoba didalam lapas dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

“Kami berkomitmen dan terus bersinergi untuk membersihkan barang-barang terlarang dengan razia rutin setiap pekannya, sehingga terjaga kebersihan lingkungan dan tercipta situasi Lapas yang kondusif,” tandasnya

Tim Satopas Patnal PAS Se-Banjar Raya yang turut hadir dalam giat razia di Lapas Banjarbaru, di antaranya Lapas Banjarmasin, Bapas Banjarmasin,Rubasan Banjarmasin, Lapas Narkotika Karang Intan, LPP Martapura, LPKA Martapura, LPP Martapura, Rutan Marabahan, dan Rutan Pelaihari. (LAPAS.KELASIIB-RDM/RH)

BANJARBARU – Memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2566 BE pada 16 Mei 2022, sebanyak 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Budha di Lapas Kelas IIB Banjarbaru mendapatkan Remisi Khusus.

Penyerahan SK Remisi secara simbolis dilakukan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Septyawan Kuspriyo Pratomo di Aula Gedung II Lapas Banjarbaru. Senin (16/5) pagi.

Kalapas Kelas IIB Banjarbaru, Amico Balalembang mengatakan, Remisi Khusus (RK-I) merupakan pemotongan masa tahanan yang diberikan pada hari Raya Waisak kepada WBP beragama Buddha yang berkelakuan baik.

“Di Lapas Banjarbaru, ada 6 orang warga binaan yang beragama budha. 3 orang kita usulkan untuk mendapatkan remisi karena dinilai telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Sementara itu, 3 orang lainnya belum bisa diusulkan karena masih berstatus tahanan, pencabutan PB, dan perbaikan remisi,” jelasnya.

Amico juga menyampaikan, melalui pemberian remisi khusus menjadi bentuk implementasi pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pelayanan yang menjadi hak-hak para WBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut Amico menyampaikan dalam pemenuhan hak-hak tersebut syarat utama yaitu berkelakuan baik dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Kemudian telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas, dengan predikat baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

“Dengan memenuhi seluruh kriteria yang berlaku, pada momentum Hari Raya Trisuci Waisak 2566 BE tahun ini para WBP yang beragama Buddha berhak untuk memperoleh Remisi Khusus Hari Besar Keagamaan,” pungkas Amico

Untuk diketahui, Remisi RK.I yang diperoleh WBP adalah 2 orang mendapatkan Remisi sebanyak 2 Bulan dan 1 Orang mendapatkan Remisi sebanyak 1 Bulan dengan kasus 340 KUHP sebanyak dua orang dan 365 KUHP sebanyak 1 orang. (LAPAS.KLSIIB.BJB-RDM/RH)