Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Stok minyak goreng di Barito Kuala mengalami defisit hingga minus 236,80. Bahkan, daerah ini menempati urutan 62 dari 82 kabupaten/kota secara nasional.

Jelang Ramadan, harga minyak goreng bervariasi. Melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) tercatat bergerak dikisaran tertinggi Rp21.850 atau merangkak naik 0,23 persen. Sedangkan, jenis curah paling rendah seharga Rp15.700 per liter atau naik 0,32 persen.

Terlebih dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kemendagri, Senin (20/3) siang, yang dihadiri seluruh lembaga/kementerian secara virtual, keberadaan komoditi minyak goreng di seluruh Indonesia khususnya Kalsel masih sangat dibutuhkan. Apalagi, untuk memenuhi ketersediaan selama Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah.

Menyikapi itu, Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim, telah berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut.

“Saat ini mereka sedang menelusuri. Kita akan lihat permasalahan apa yang dihadapi sehingga Batola masuk kategori defisit,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, Fachri Ubadiyah, membeberkan, tak hanya minyak goreng kemasan premium dan biasa yang menjadi perhatian. Ternyata MinyaKita juga mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) per liternya.

“Melihat dari data Kementerian Perdagangan RI tadi, harga minyak goreng juga perlu menjadi perhatian kita bersama,” singkatnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalumantan Selatan, menggelar Rapat Kerja Teknis (Rekernis) Bidang Lingkungan Hidup se-Kalimantan Selatan tahun 2022 disalah satu Hotel Berbintang di Kota Banjarbaru pada Senin (20/3). Rakernis dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.

Pada rakernis tersebut juga dilaksanakan penyerahan sertifikat Program Penilaian peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Sebanyak puluhan perusahaan mendapatkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat 77 perusahan yang mendapatkan PROPER dari KLHK, dan 16 perusahan yang mendapat PROPER Daerah.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, disampaikan Bahwa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengaperesiasi adanya program penilaian tingkat perusahaan, dalam rangka mendorong perkembangan lingkungan di Kalimantan Selatan. PROPER ditujukan untuj mendorong setiap aktivitas industri, untuk taat terhadap lingkungan hidup dari dunia usaha.

“Dengan banyaknya peraih Propernas di Kalsel, kedepan bisa terjadi peningkatan pengelolaan lingkungan di lingkup perusahaan,” ujar gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan ada beberapa perusahan yang mendapat Properda yang menjadi prospek untuk mendapatkan Propernas. Dari 77 perusahan yang mendapat Propernas terbagi 1 Proper Emas, 10 Proper Hijau dan 63 Proper Biru serta 3 Proper Merah. Kemudian untuk Properda, 1 perusahaan mendapat Proper Hijau dan 15 perusahaan mendapat Proper Biru.

“Semua perusahan yang mendapatkan Propernas langsung dinilai oleh KLHK didampingi dari Pemprov Kalsel,” ungkap Hanifah.

Hanifah menambahkan, Kedepan. Untuk perusahan-peruhaan di Kalsel, pihaknya berharap semakin banyak yang mengikuti Properda guna mendorong perusahaan dalam pemenuhan lingkungan hidup.

“Dengan banyaknya yang ikut, menjadi alat ukur pelaku usaha telah melakukan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, diharapkan juga bisa melakukan hal-hal lebih dari yang diwajibkan dalam dokumen lingkungan hidup maulun regulasinya,” tutupnya.

Sekedar diketahui ada beberapa kriteria yang dilakukan dalam penilaian proper lingkungan oleh Kementerian LHK. Mulai dari pengendalian pencemaran air, pemeliharaan sumber air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan non B3, sampai pengendalian kerusakan lahan. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) 078 tahun 2022 terkait Pedoman manajemen keamanan informasi (PKMI SPBE) literasi digital kesadaran keamanan informasi, di ruang rapat H Maksid Setdaprov Kalsel pada Senin (20/3). Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah, dan dihadiri Stakeholder lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah menyampaikan, dengan adanya sosialisasi manajemen keamanan informasi, pihaknya mengharapkan kedepannya data dapat terfokus untuk keamanan data disetiap SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan pula pada sosialisasi tersebut, adanya dukungan dari berbagai SKPD lingkup Kabupaten-Kota untuk manajemen keamanan data. Yakni melalui Diskominfo Provinsi Kalsel, namun hal ini tentu harus difokuskan pada Fasilitas, Infrastruktur, dan SDM yang dimiliki Diskominfo Kalsel.

“Kedepannya data dapat terfokus, dantentu saja dengan sokongan SKPD berbagai pihak Pemerintah Daerah, baik fasilitas infrasturktur maupun SDM nya,” ungkapnya.

Tanwiriyah menambahkan, Sosialisasi yang berhubungan dengan keamanan informasi, akan terus pihaknya lakukan disetiap kegiatan. dengan harapan berkesinambungan sehingga akan dapat terfokuskan melalui Diskominfo Provinsi Kalsel. Dengan adanya sosialisasi lanjutan terkait keamanan informasi, maka sistem manajemen SKPD Lingkup Provinsi Kalsel akan lebih maksimal.

“Harapannya kalau bisa difokuskan ke Kominfo Kalsel, dan kita sudah harus memenuhi persyaratan, seperti jaringan internet yang kuat, kita berharap sistem manajemen yang lebih kuat,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Kedatangan Presiden RI Joko Widodo dalam agenda kunjungannya di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), turut disambut oleh Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin. Pada momen singkat itu, Jokowi bahkan dibuat terkejut atas perkembangan Kota Banjarbaru di era kepemimpinan Aditya.

Jokowi mendarat di Lanud Syamsuin Noor, Banjarbaru, pada Kamis (16/3) petang. Didampingi secara langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Jokowi bersama rombongan langsung menuju Hotel untuk berisitirahat.

Setibanya di hotel, Wali Kota Banjarbaru Aditya langsung menyambut hangat kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu. Nampak dari kejauhan, keduanya saling bercanda dan berdikusi ringan sembari masuk ke dalam lobi hotel.

Saat itu, Jokowi menanyakan kepada Wali Kota Aditya ihwal perkembangan Kota Banjarbaru. Baik itu kondisi inflasi yang terjadi beberapa waktu ini, indeks pertumbuhan ekonomi hingga angka stunting.

Menjawab pertanyaan dari Jokowi tersebut, Aditya lantas melaporkan pencapaian Kota Banjarbaru sepanjang beberapa tahun terakhir. Termasuk, pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru tahun 2022 dengan capaian 7,93 persen yang menduduki peringkat tertinggi di Kalsel, serta mencatatkan sejarah baru.

Fakta ini pun sempat membuat Jokowi terkejut. “Wah, tinggi banget,” ucapnya sembari tersenyum mengapresiasi kinerja Aditya selaku kepala daerah.

Seusai pertemuan, Aditya menyampaikan bahwa pihaknya bersama masyarakat Kota Banjarbaru sangat antusias dalam menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Dirinya juga berharap rangkaian agenda kunjungan sang Presiden di Kalsel dapat berjalan lancar.

“Banjarbaru dipercaya menjadi salah satu daerah yang menjadi tempat kegiatan agenda kunjungan bapak presiden. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita. Semoga selama kunjungan beliau semua acara beliau dapat berjalan lancar,” tutur Wali Kota Banjarbaru.

Sebagai informasi, ada berbagai rangkaian kegiatan dalam agenda kunjungan Jokowi ke Kalsel. Dengan agenda utama ialah kegiatan Muktamar Rabithah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong.

Selain itu, Jokowi juga bakal mengunjungi Pasar Astambul di Kabupaten Banjar sekaligus menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) dan modal usaha kepada para pedagang.

Berikutnya Jokowi juga akan meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum Tahap Dua di Balai Pengelola Air Minum Banjarbakula yang ada di Kota Banjarbaru. Termasuk melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Agung Al-Munnawarah di Jalan Trikora, Banjarbaru. (MedCenBJB-RDM/RH)

BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, H.M. Aditya Mufti Ariffin, menerima penghargaan dalam ajang APBD Award 2023 dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendgari). Pencapaian luar biasa Kota Banjarbaru yang dinobatkan sebagai daerah dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi tingkat kota Tahun Anggaran 2022.

Penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri A Fatoni kepada Wali Kota Aditya di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/3). Acara penghargaan ini juga bertepatan dengan dilaksanakannya rapat koordinasi nasional (Rakornas) Keuangan Daerah 2023.

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah A Fatoni, mengatakan bahwa dalam menentukan para peraih penghargaan APBD Award 202e terlebih dahulu pihaknya melakukan penilaian. Dimana dalam prosedur penilaian tersebut didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA).

“Kemudian dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan hari ini. Berbagai upaya dilakukan dalam percepatan realisasi APBD. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang cukup baik,” ucapnya.

Sebelum mengakhiri laporannya, A Fatoni menekankan bahwa peraih penghargaan ini merupakan tanda seorang kepala daerah yang berkualitas. Ia juga memastikan Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan melibatkan kementrian dan lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke depannya.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kinerja kepala daerah dalam rangka percepatan realisasi APBD. Semoga tahun ini bisa lebih ditingkatkan,” tandasnya.

Kesuksesan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, dalam membawa capaian realisasi pendapatan tertinggi secara nasional ini, turut diakuinya juga berkat kinerja jajaran SKPD di lingkungan Pemko Banjarbaru. Utamanya sinegritas dalam mewujudkan target-target pendapatan yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah, semoga tahun ini semakin bisa ditingkatkan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh SKPD Pemko Banjarbaru dengan turut serta didukung masyarakat kita,” katanya.

Dijelaskan Aditya, capaian ini sekaligus menunjukan bahwa penyerapan APBD di Kota Banjarbaru sepanjang 2022 dikelola dengan sangat baik. Percepatan realiasi anggaran, lanjutnya, terus diupayakan Pemko Banjarbaru untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Realisasi pendapatan APBD yang tinggi menjadi gambaran bahwa uang negara telah dikelola secara baik dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Progam-progran pembangunan khususnya dalam mendongkrak perokonomian masyarakat menjadi fokus utama kita tahun ini,” tuntasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data yang dirilis Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan per tanggal 23 Desember 2022, realisasi pendapatan APBD Kota Banjarbaru telah mencapai 114,41 persen atau melebih target yang ditentukan.

Persentase tersebut merupakan persentase tertinggi yang menempatkan kota berjuluk Idaman di urutan pertama di antara 74 kota lainnya se-Indonesia. (MEDCENBJB-RDM/RH)

BANJARBARU – Meninggalnya salah seorang pengendara aksi Balap liar yang sebelumnya diamankan oleh tim gabungan Polres Banjarbaru, Jumat (10/3) lalu, dalam giat penertiban di kawasan perkantoran Setdaprov Kalimantan Selatan (komplek gubernuran), dipastikan bukan karena unsur kekerasan petugas. Hal ini disampaikan Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/3).

“Benar, ada pengendara yang meninggal dunia berinisial MAA (24) asal Banjarmasin. Namun kita tidak mengetahui aktifitas yang dilakukan sebelumnya seperti apa.
Untuk yang bersangkutan juga sudah dilakukan visum, yang disaksikan langsung oleh ibu kandung dan keluarganya. Dan berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh MAA ini,” kata Dody panjang lebar.

Diceritakan Dody, penertiban balap liar kemarin, kendaraan yang diamankan berjumlah 246 unit sepeda motor.

“Karena jumlahnya sangat banyak, pada saat itu kita tidak bisa melaksanakan pengangkutan langsung semuanya, maka kita arahkan untuk mendorong sepeda motor perlahan, sambil menunggu giliran armada pengangkut menuju Polres Banjarbaru,” ujarnya.

Bukan hanya itu, menurut Dody, saat pendorongan kendaraan tersebut ada juga anggota yang ikut membantu dan jika terlihat kelelahan, dibantu petugas hingga diminta berhenti untuk beristirahat dan minum.

“Untuk pengendara aksi balapan liat yang meninggal dunia, kami turut berbelasungkawa, namun sekali lagi kami memastikan tidak ada tindak kekerasan oleh petugas saat penertiban,” tambahnya.

Dody mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan kegiatan balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta alangkah baiknya mengisi kegiatan dengan hal yang positif saja.

“Selain itu, saya juga berharap, kedepan ada wadah atau lokasi yang tepat untuk menyalurkan bakat para pengendara ini, sehingga tidak membuat resah masyarakat dengan aksi balap liarnya,” tutupnya.

Seperti diketahui, maraknya aksi balap liar yang sering terjadi di komplek perkantoran gubernur Kalimantan Selatan, mendapat banyak komplain dan aduan masyarakat, karena sangat meresahkan dan membahayakan. Oleh karena itu, Polres Banjarbaru mengambil tindakan tegas untuk melakukan penertiban aksi balap liar ini. Selain itu, penertiban ini juga dilakukan guna menekan jumlah laka lantas yang semakin meningkat, terlebih menyambut bulan suci Ramadhan yang tak lama lagi. (RDM/RH)

BANJARBARU – Penyempitan sungai hingga keberadaan pemukiman warga yang masih bertahan di kawasan bantaran sungai, disinyalir menjadi faktor terjadinya banjir di Kota Banjarbaru pada Rabu (22/2) malam. Meskipun di tahun ini wilayah terdampak telah berhasil diminimalisir, persoalan banjir yang terus berulang dari tahun ke tahun menuntut Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melakukan evaluasi penanggulangan yang lebih maksimal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Banjarbaru Eka Yuliesda, melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Adi Maulana menyampaikan, untuk penyebab utama banjir tak lain ialah curah hujan tinggi sejak sore kemarin. Hal ini mengakibatkan sungai maupun drainase telah melebihi kapasitas daya tampung.

“Pada intinya curah hujan tinggi menjadi faktor utama,” kata Adi.

Adi menambahkan, peristiwa banjir tadi malam telah mengalami penurunan jika di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Secara waktu, kondisi air sudah sangat cepat surut dan dampak di wilayah pun sudah semakin mengecil.

“Pemko Banjarbaru memberikan upaya penanggulangan agar banjir ini berkurang. Kita tetap akan evaluasi untuk penanganan yang lebih maksimal,” lanjut Adi.

Untuk diketahui, sebanyak 1.528 jiwa terdampak banjir pada Rabu malam (22/2) dengan cakupan tiga kecamatan yang menjadi langganan banjir di Banjarbaru. Daerah lainnya yang menjadi langganan banjir ialah kecamatan Cempaka, kondisi saat ini bahkan menunjukan pemukiman warga yang lokasinya hampir berada di atas sungai. Ditambah lagi permasalahan di daerah hulu dan hilir di wilayah Cempaka. Sehingga Pemko Banjarbaru melalui Dinas PUPR Kota Banjarbaru akan memulai dengan peluasan Embung Cempaka yang ada saat ini untuk penanganan banjir di area Cempaka.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Banjarbaru, Subrianto menyampaikan, kondisi sungai Kemuning apabila telah meluap akan selalu berdampak pada kawasan pemukiman warga yang berlokasi di area bawah siring sungai Kemuning. Upaya merelokasi kawasan pemukiman tersebut belum menemukan titik terang, membuat Pemko Banjarbaru memilih rencana baru dan akan segera direalisasikan tahun ini.

“Opsi lainnya secara inisiatif warga di bantaran Sungai kemuning mereka meninggikan bangunan rumahnya. Namun demikian tahun ini kita sudah merencanakan penanganan di sana, yaitu pemasangan pintu kleb otomatis dan pompa air,” ucap Subrianto.

Adapun pemasangan pintu kleb otomatis ini bertujuan untuk menahan masuknya air ke area pemukiman warga. Sedangkan untuk pompa air di sungai Kemuning rencananya Dinas PUPR akan bekerja sama dengan BPDP terkait pengadaannya. Opsi lainnya untuk penanganan banjir yang juga sedang dikaji ialah mengganti pagar yang di sepanjang siring sungai Kemuning dengan beton. Hal ini sebagai langkah alternatif menambah ketinggian tampungan air sungai Kemuning. (RILIS/MRF/NRH/RH)