Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, perawat hingga bidan di Kalimantan Selatan (Kalsel) dibekali ilmu dalam menekan angka kematian saat kelahiran bayi, atau stabilisasi neonatus.

Hal ini terlihat dari kegiatan Pelatihan Stabilisasi Neonatus yang dihelat di RSD Idaman Banjarbaru, dari 7 – 8 Juli 2023.

“Perlu disadari bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka kematian (kelahiran bayi) itu perlu ada kerja sama yang baik dan benar antara perawat, bidan dan juga dokter,” ujar Ketua Umum Perkumpulan Perinatologi Indonesia (Perinasia), dr. Setya Dewi Lusyati di Aula Lantai 4 RSD Idaman Banjarbaru, Jumat (7/7) pagi.

Diakui olehnya, dalam penerapan sehari-hari, instruksi penanganan yang dikeluarkan dokter masih belum dipahami oleh perawat. Imbasnya, dalam mempersepsikan instruksi dokter dalam penanganan bayi menjadi kurang tepat yang berdampak pada hasil penanganan.

“Jadi inilah mengapa Perinasia lebih banyak berkiprah dalam menguatkan kompetensi dari nakes yang non dokter, baik perawat dan bidan,” sambung dr. Setya.

Sementara itu, Ketua Perinasia Kalsel, dr. Pudji Andayani, menambahkan, RSD Idaman Banjarbaru ditunjuk langsung sebagai pusat pelatihan stabilisasi neonatus oleh Pengurus Pusat Perinasia. Di mana, perwakilan nakes dari berbagai daerah di Kalsel yang kasus kematian bayi tinggu didatangkan untuk mengikuti pelatihan ini.

“Tujuannya tak lain untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan bagi bayi. Mudah-mudahan nantinya penerapan ilmu dari fadilitator diterapkan di lapangan,” beber dr. Pudji.

Selain itu, Ketua Pelaksana Pelatihan Stabilisasi Neonatus, dr. Indra Widjaja Himawan menjelaskan, sebagian besar perwakilan nakes yang ikut serta pelatihan ini didominasi dari kabupaten di Banua Anam. Disusul dari Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, dan rumah sakit swasta di Banjarbaru.

“Harapannya, wakil nakes yang ikut pelatihan ini memberikan ilmunya kepada teman-temannya,” lugasnya.

Terkait pelatihan ini, Direktur RSD Idaman Banjarbaru dr. Danny Indrawardhana mengaku bangga karena rumah sakit milik pemerintah kota Banjarbaru ini, mendapat kepercayaan dari pihak luar.

“Saya bangga dengan kegiatan ini. Karena tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari organisasi profesional seperti Perinasia. Mereka sangat selektif, apalagi ini dari perinasia pusat,” ucapnya.

Ia juga berharap, dengan kegiatan ini, dapat membantu RSDI untuk terus maju dan menjadi pilihan utama masyarakat. (RILIS-RDM/RH)

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar syukuran HUT Bhayangkara ke 77, di Gedung Wajyarecna Satbrimob Polda Kalsel, di Banjarbaru, Sabtu (1/7).

Dalam momentum ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengucapkan selamat kepada Polda Kalsel yang telah berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban Banua.

“Termasuk banyak membantu masyarakat dengan menyalurkan program bakti sosial bedah rumah dan lain sebagainya,” ujar Gubernur akrab disapa Paman Birin.

Paman Birin berharap kinerja Polda Kalsel terus meningkat dibawah kepimpinan Kapolda Irjen Pol Andi Rian Djajadi. Apalagi dalam menjamin kesuksesan dan keamanan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

“Saya harap pemilu nanti bisa terlaksana dengan aman dan damai serta membuahkan hasil terbaik bagi rakyat. Terkhusus roda pembangunan di Kalsel yang semakin maju dan berkembang kedepannya,” harapnya.

Sementara di momen peringatan Hari Bhayangkara ke 77 ini, Kapolda Kalsel bersama dengan jajaran Polri lainnya berkomitmen untuk menciptakan kamtibmas kondusif di Kalsel.

“Saya harap Polri makin profesional dan dipercaya masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu diberikan kemudahan,” ucapnya.

Sesuai tema HUT ke 77 Bhayangkara 1 Juli 2023 yakni “Polri Presisi untuk Negeri Pemilu damai untuk Indonesia Emas”, Kapolda juga memastikan keamanan Pemilu 2024 menjadi fokus pihaknya agar masyarakat bisa merayakan pesta politik dengan suasana damai. Termasuk dalam mengawal kirab setahun menjelang pemilu yang akan dilaksanakan oleh KPU.

“Kita pastikan semua wilayah lancar, tidak ada yang kita anggap tidak aman. Semua penjagaan tetap sama,” ucapnya.

Untuk diketahui, dalam peringatan syukuran HUT ke 77 Bhayangkara itu, juga dilakukan penyerahan sejumlah penghargaan dan hadiah bagi para pemenang lomba yang diselenggarakan oleh Polda Kalsel sebagai rangkaian menyambut Hari Bhayangkara, termasuk penyerahan bantuan kursi roda dan kaki palsu untuk masyarakat yang membutuhkan. (SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar launching logo Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXIV tingkat Provinsi Kalsel tahun 2023, di aula gawi sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru pada Rabu (7/6). Launching tersebut dihadiri langsung Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, beserta sejumlah kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru.

Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, Kegiatan MTQ ini tentunya memberikan angin segar untuk Pemerintah kota Banjarbaru dan masyarakatnya. Kegiatan MTQ ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat, terkait untuk memahami dan mencintai alquran sebagai pedoman hidup. Dan pihaknya bersyukur ditahun 2023 ini, pelaksanaan MTQ bisa diselenggarakan di Kota Banjarbaru.

“Kota Banjarbaru siap menjadi tuan rumah Kegiatan MTQ tingkat Provinsi Kalsel. Kegiatan MTQ memiliki nilai dan makna tersendiri sebagai penyejuk keimanan, Dan pihaknya bersyukur tahun ini pelaksanaan MTQ bisa diselenggarakan di kota banjarbaru,” ucap Aditya.

Ia menambahkan, terkait persiapan kegiatan MTQ, pihaknya sudah melakukan berbagai macam persiapan, salah satunya yakni melaunching logo MTQ, menyiapkan anggaran dan menghibahkannya kepada pihak Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), serta pembentuan panitia yang diketua oleh Wakil Walikota Banjarbaru Wartono.

“Seluruh stakeholeder diharapkan dapat bersinergi dan bahu membahu, untuk mensukseskan kegiatan MTQ tingkat provinsi kalsel di Kota Banjarbaru ini. Diharapkan pula memmberikan kesan yang baik kepada seluruh peserta MTQ,” tutup Aditya.

Sementara itu, Ketua I LPTQ Kota Banjarbaru, Syahdi Hidayat Sa’id menyampaikan, bahwa terdapat 11 venue yang telah pihaknya siapkan untuk MTQ ke XXXIV tingkat Provinsi Kalsel dengan venue utama di Lapangan dr Mudjani.

“MTQ ke XXXIV tingkat Kalsel ini akan diikuti seluruh kafilah dari 13 kabupaten/kota se Kalsel,” ungkap Syahdi.

Untuk diketahui, MTQ ke XXXIV tingkat Provinsi Kalsel tahun 2023, akan mengangkat tema “Mari Kita Wujudkan Masyarakat Maju, Agamis, Dan Sejahtera Yang Dilandasi Dengan Nilai-nilai Al-qur’an”, MTQ akan diselenggarakan selama 9 hari mulai tanggal 20 Juli hingga tanggal 28 Juli 2023, dengan lapangan Dr. Murdjani sebagai panggung utama pelaksanaan MTQ. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut ke Pulau Kalimantan dipastikan berlanjut mulai tahun 2024 mendatang.

Usai memimpin rapat keberlanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu itu, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, Selasa (6/6), Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar mengaku belum dapat memastikan biaya pembangunan jembatan. Karena masih dalam proses pengkajian yang direncanakan dapat selesai di tahun ini.

“Kita sedang menggali informasi terkait data. Berapa clearance yang akan kita bangun dan biaya yang harus dipenuhi, supaya pelaksanaannya bisa kita lanjutkan segera,” ujarnya.

Roy menyebut, pembangunan akan dilakukan secara bertahap melalui APBD Pemprov Kalsel sebesar Rp 300 miliar serta Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp 100 miliar mulai tahun 2024, berlanjut hingga lima tahun kedepannya.

“Kekurangan dana akan kita carikan lagi nanti solusinya,” ungkapnya.

Roy menjelaskan, dana APBD itu digunakan untuk membangun jembatan atau jalan terdekat. Sehingga kedua sisi akan lebih cepat pembangunannya.

“Kalau dari pusat dananya tahun 2030, nanti kita coba minta bantuan dari DPR RI dan lainnya untuk menyampaikan ke Kementrian agar pencairan dana pusat bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Di tempat sama, Sekda Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad berharap keberadaan jembatan yang menjadi salah satu proyek kebanggan Kalsel itu segera terwujud.

“Kenapa kita mendesak juga karena salah satu laut terdalam itu ada di Pulau Laut, di Mekar Putih kalau kita ingin membuat pelabuhan internasional,” ujarnya.

Ia menyayangkan anggaran pusat akan cair tahun 2030 untuk jembatan penghubung itu. Padahal sejak 2015 lalu, menurutnya Pemerintah setempat sudah menghabiskan dana APBD untuk pembebasan lahan dan sebagainya mencapai Rp 100 miliar.

Selain itu, menurutnya, semakin lama proses pembangunan nilai biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi.

“Bagaimana ini bisa cepat terselesaikan, kalau alasan pusat tadi tahun 2030. Kita tidak sepakat karena pembangunannya sudah jalan,” imbuhnya.

Melalui jembatan penghubung ini, Ia berharap dapat berpengaruh terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Bumbu.

“Ini juga menarik minat investor dari China. Mereka mengaku siap. Kita hanya menunggu MoU antar Pemka Kotabaru, Tanah Bumbu dan Pemprov Kalsel,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Jalan di Desa Tajau Landung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, bakal direhabilitasi. Pasalnya, akses ini juga menjadi satu-satunya penguhubung menuju Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kabid Bina Marga, Azan Syariful Muaz, mengungkapkan, jalan yang juga terhubung dengan Desa Galam Rabah itu ternyata mengalami kerusakan yang cukup parah. Sehingga, Pemerintah Provinsi Kalsel bakal melakukan perbaikan.

“Jalan di Tajau Landung ini kan lumanyan rusak parah. Insha Allah, sebagiannya nanti bisa kami perbaiki di 2023,” ujarnya, baru-baru tadi.

Sebagai pendukung, ia membeberkan, bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penuntasan proyek Jembatan Bahandang yang menghubungkan antara Jejangkit (Batola) dan Tajau Landung (Banjar) yang bahannya terbuat dari kayu ulin pilihan.

“Kami memperbaiku jembatan kayu dulu. Namun, akan dibangun jembatan baru lagi tetapi tidak di posisi jembatan lama. Gunanya nanti untuk memperlancar akses kegiatan keagamaan baik itu mengikuti haul atau berziarah ke makam Datu Kelampayan atau pun Guru Sekumpul di Martapura,” papar Azan.

Dari total anggaran yang dikeluarkan, Dinas PUPR Kalsel telah mengalokasikan dana proyeksinya sebanyak hampir Rp21 miliar. Di mana, kucuran tersebut peruntukkannya hanya membangun Jembatan Bahandang sebagai penghubung antara Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

“Ini belum termasuk perbaikan jalan di Tajau Landungnya sendiri,” ungkapnya.

Disisi lain, Azan mengungkapkan, meski ruas jalan dari Jejangkit menuju jembatan sudah mulus. Tetapi, dirinya menyebutkan, kendala yang terjadi di lapangan adalah air pasang dan menyebabkan aksesnya terhambat hingga susah dilewati.

“Ini memang menjadi perhatian kami, karena bila air pasang lumayan tinggi menutupi jalan. Tetapi, adanya jembatan itu tidak akan terendam air,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pihaknya bakal terus melakukan perbaikan secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang disediakan Pemprov Kalsel.

“Karena ini kewenangan provinsi maka akan kami usahakan untuk diperbaiki,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan evaluasi satu data banua tahun 2022 serta pengenalan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) E-Walidata yang dilaksanakan di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Rabu (31/5).

Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel, Tarwin Patik Mustafa menyampaikan, kebijakan satu data dimaksudkan untuk mengurus penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan data disetiap Unit Perangkat Daerah (UPD) Lingkup Provinsi Kalsel masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan pembenahan perbaikan tata kelola data dan pemanfaatan data terbuka.

“Perlu dibenahi perbaikan tata kelola data dan rilis pemanfaaatan data terbuka. Nah untuk di UPD dalam kebutuhan SDM pengelolaan data masih belum maksimal,” ungkapnya.

Tarwin menjelaskan Unit Perangkat Daerah (UPD) Lingkup Provinsi Kalsel diharapkan dapat memenuhi empat prinsip satu data, yakni pertama standart yang mendasari data dan mengatur metodologi dari konsep, definisi, ukuran, serta satuan. Kedua yakni interoperabilitas kemampuan data. Ketiga yakni informasi terstruktur satu metadata, serta yang terakhir kode referensi sebagai rujukan identitas data.

“Kebijakan satu data dimaksudkan untuk mengurus penyelenggaraan tata kelola data, ” lanjut Tarwin.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Tanwiriah menambahkan, bahwa evaluasi satu data banua tahun 2022 serta pengenalan SIPD E-Walidata ini sangatlah penting, karena menjadi acuan perbaikan dan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan apa yang kurang di tahun sebelumnya.

Manfaatnya dengan penggunaan data statistik sektoral yaitu mengetahui kecenderungan tren yang akan terjadi di masa akan datang, menentukan prioritas sebagai acuan evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk mengantisipasi hambatan kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Perlu kita tingkatkan penggunaan data statistik sektoral sebagai bahan kerja kita,”ucap Tanwiriyah.

Ia menambahkan, evaluasi satu data diharapkan dapat mensinkronisasikan dan menyajikan data-data diUnit Perangkat Daerah (UPD), dan akhirnya dapat mewujudkan transparansi data statistik sektoral daerah.

Untuk itu, perlu adanya kerja sama yang baik dari seluruh OPD, terkait permintaan data jelasnya. Dan UPD bersedia diminta dan dipublikasikan Data Statistik oleh Dinas Kominfo Kalsel. Sehingga terwujud kolaborasi dan kemitraan yang cukup di dalam pengumpulan dan penyajian data statistik. (MRF/NRH/APR)

Banjarbaru – Setiap tahun berakhiran angka 3, menjadi pengingat bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggelar Sensus Pertanian. Dimulai sejak tahun 1963, maka Sensus Pertanian 2023 menjadi yang ke-7 digelar di Indonesia. Peluncuran program nasional ini sudah dilakukan Presiden RI, Jojo Widodo di istana negara pada 15 Mei lalu, dan kegiatannya resmi dimulai pada Kamis (1/6) hingga 31 Juli 2023.

Usai media gathering dikantornya pada Rabu (31/5), Kepala BPS Provinsi Kalsel, Martin Wibisono menjelaskan, bahwa sensus pertanian tahun ini merujuk pada World Programme of the Census of the Agriculture 2020, yang dibuat Food and Agriculture Organization of the United States (FAO).

“Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat, untuk bahan perencanaan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan, terutama sektor pertanian”, jelas Martin di hadapan wartawan.

Lebih lanjut Martin mengatakan, khusus di Kalsel, disiapkan sebanyak 3.208 petugas yang akan melakukan sensus pertanian, mulai besok (1/6) hingga dua bulan ke depan.

“Saya harap masyarakat dapat memberikan jawaban jujur untuk semua pertanyaan yang diajukan petugas. Karena ini untuk mendata usaha pertanian di Kalsel”, tambahnya.

Usaha pertanian yang didata pada sensus kali ini adalah usaha pertanian perorangan, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya. Dari 3 cakupan usaha tersebut, terdapat 7 subsektor pertanian yang akan dicakup dalam sensus pertanian 2023 (ST2023). Yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Diperkirakan ada 468.000 rumah tangga pertanian, yang akan menjadi target sasaran sensus pertanian di Kalsel. (RIW/NRH/APR)

BANJARBARU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel sampai kini belum menerima usulan anggaran PEMILU 2024 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel. Bahkan, tinggal satu bulan lagi masa usulan ini resmi ditutup.

Plt Kepala BPKAD Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Perencanaan Anggaran, Fatkhan, mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu usulan resmi melalui keterangan surat yang disampaikan instansi tersebut agar dapat segera dilakukan verifikasi dan proses. Selanjutnya, pengesahan bakal dilaksanakan.

“Terhadap kejelasannya, hingga kini belum kami menerima surat resmi dari Badan Kesbangpol Kalsel. Mengingat, surat resmi yang mereka kirim menjadi usulan dasar kami untuk mengalokasikan dana hibah yang dikhususkan bagi KPU dan BAWASLU,” ujarya, kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Rabu (31/5) siang.

Namun demikian, pihaknya memastikan alokasi dana cadangan melalui APBD untuk penyelenggaraan pemilihan legislatif dan kepala daerah sudah disiapkan anggarannya sebesar Rp200 miliar.

“Itu masuk pada APBD 2023 dan 2024. Jadi, nanti penggunaanya tergantung situasi. Intinya kami sudah siap menganggarkan,” bebernya.

Ia juga merincikan, dari alokasi untuk penyelenggaraan PEMILU 2024 dilakukan bertahap.

“Sesuai regulasi yang ada bahwa pencairan itu dilakukan sebesar 40 persen untuk 2023. Nah, 2024 sekitar 60 persen,” ungkapnya.

Ia mengharapkan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel secepatnya menyerahkan usulan itu paling lambat sebelum penyampaian Kupa dan perubahan PPAS 2023. Hal ini juga sudah merujuk dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Yang jelas sebelum penyampaian penyusunan rancangan perubahan Kua PPAS TA 2023 minggu pertama pada Agustus ini. Sehingga, kami meminta Kesbangpol segera mengirimkan usulan anggaran tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKAD,” jelasnya.

Sementara dari hasil data yang didapatkan, Badan Kesbangpol telah mengusulkan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp196 miliar lebih.

Dari rincian ini setidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel akan mendapatkan Rp131 miliar lebih yang tercatat di 2023 sekitar 40 persen atau Rp52 miliar lebih. Sisanya di 2024 mencapai Rp79 miliar lebih yang diakumulasikan jadi 60 persen.

Sedangkan, BAWASLU Kalsel bakal mendapatkan jatah Rp65 miliar lebih. Dari rinciannya, 40 persen sedikitnya Rp26 miliar lebih dari 40 persen di 2023. Serta 60 persen di 2024 sebesar Rp39 miliar lebih. (RHS/NRH/APR)

Banjarbaru – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Dr. H. Muhammad Tambrin, M.M.Pd menerangkan, semua jemaah haji yang tidak dapat diberangkatkan sesuai jadwal keberangkatan Kelompok Terbang (Kloter) nya karena sakit, tidak bisa dikatakan batal keberangkatannya.

“Jadi artinya bukan batal apalagi gagal berangkat, hanya tertunda sementara atau selama masa perawatannya saja,” tegas Tambrin, pada Rabu (31/5).

Tambrin menjelaskan, tertundanya keberangkatan jemaah haji tersebut, berdasarkan rekomendasi dari Tim Kesehatan.

“Apabila ternyata jemaah tersebut sudah dinyatakan sehat dan mendapatkan rekomendasi layak untuk diberangkatkan dari Tim Kesehatan, maka akan kita berangkatkan pada kloter yang lain,” ujar Tambrin yang juga Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat meninjau poliklinik kesehatan yang ada di asrama haji Embarkasi Banjarmasin.

Menurut Tambrin, informasi ini penting untuk diketahui masyarakat terutama kepada para keluarga jemaah haji, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah tunda berangkat tersebut.

Hingga Rabu (31/5) Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan sebanyak 2 kloter jemaah haji. Yakni kloter pertama dari kabupaten Banjar dan kloter kedua dari Tabalong.

Dari dua Kloter tersebut masing-masing ada terdapat 1 orang jemaah haji yang tertunda keberangkatannya, yakni Liham Ibak Surip dari kloter 1, dimana posisinya sudah berada dikediamannya, serta Rusinah Suntung Asab (82) dari kloter 2 yang saat ini masih berada di rumah sakit Anshari Saleh di Banjarmasin.

Tambrin mengharapkan, tidak ada lagi jemaah yang sakit di kloter selanjutnya, dan dia juga mengajak, agar bersama sama mendokan jemaah haji yang saat ini sedang dalam perawatan, dapat segera diberikan kesembuhan.

“Terutama bagi jemaah haji yang menunggu jadwal keberangkatannya saya berpesan, terus jaga kondisi kesehatan, karena ini modal utama yang harus dijaga dan dipelahara dengan sebaik baiknya menjelang proses keberangkatan,” pungkasnya. (KanwilKemenagKalsel-RIW/APR)