Jembatan Penghubung Pulau Laut – Pulau Kalimantan Berlanjut Mulai Tahun 2024

BANJARBARU – Pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut ke Pulau Kalimantan dipastikan berlanjut mulai tahun 2024 mendatang.

Usai memimpin rapat keberlanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu itu, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, Selasa (6/6), Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar mengaku belum dapat memastikan biaya pembangunan jembatan. Karena masih dalam proses pengkajian yang direncanakan dapat selesai di tahun ini.

“Kita sedang menggali informasi terkait data. Berapa clearance yang akan kita bangun dan biaya yang harus dipenuhi, supaya pelaksanaannya bisa kita lanjutkan segera,” ujarnya.

Roy menyebut, pembangunan akan dilakukan secara bertahap melalui APBD Pemprov Kalsel sebesar Rp 300 miliar serta Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp 100 miliar mulai tahun 2024, berlanjut hingga lima tahun kedepannya.

“Kekurangan dana akan kita carikan lagi nanti solusinya,” ungkapnya.

Roy menjelaskan, dana APBD itu digunakan untuk membangun jembatan atau jalan terdekat. Sehingga kedua sisi akan lebih cepat pembangunannya.

“Kalau dari pusat dananya tahun 2030, nanti kita coba minta bantuan dari DPR RI dan lainnya untuk menyampaikan ke Kementrian agar pencairan dana pusat bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Di tempat sama, Sekda Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad berharap keberadaan jembatan yang menjadi salah satu proyek kebanggan Kalsel itu segera terwujud.

“Kenapa kita mendesak juga karena salah satu laut terdalam itu ada di Pulau Laut, di Mekar Putih kalau kita ingin membuat pelabuhan internasional,” ujarnya.

Ia menyayangkan anggaran pusat akan cair tahun 2030 untuk jembatan penghubung itu. Padahal sejak 2015 lalu, menurutnya Pemerintah setempat sudah menghabiskan dana APBD untuk pembebasan lahan dan sebagainya mencapai Rp 100 miliar.

Selain itu, menurutnya, semakin lama proses pembangunan nilai biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi.

“Bagaimana ini bisa cepat terselesaikan, kalau alasan pusat tadi tahun 2030. Kita tidak sepakat karena pembangunannya sudah jalan,” imbuhnya.

Melalui jembatan penghubung ini, Ia berharap dapat berpengaruh terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Bumbu.

“Ini juga menarik minat investor dari China. Mereka mengaku siap. Kita hanya menunggu MoU antar Pemka Kotabaru, Tanah Bumbu dan Pemprov Kalsel,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)