Kategori: Provinsi Kalsel

BARITO KUALA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Syarifah Rugayah melaksanakan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ia mengundang organisasi perempuan dari Fatayat Nahdhatul Ulama (NU) Provinsi Kalsel sebagai peserta kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kecamatan Handil Bakti, Rabu (24/11).

“Kami mengundang kader dan pengurus Fatayat NU Kalsel yang berbasis keIslaman. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, mereka dapat menyebarluaskan wawasan kebangsaan kepada jaringannya, keluarga dan masyarakat disekitarnya,” katanya.

Syarifah Rugayah mengakui nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, menurutnya, tetap diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk menguatkan pemahaman.

“Melalui pembinaan wawasan kebangsaan ini, diharapkan mampu meningkatkan soliditas serta mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai modal berorganisasi dengan baik dan benar,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Fatayat NU Provinsi Kalsel, Melly Minarti mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar tersebut yang telah menyelenggarakan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ia menyatakan, dengan adanya sosialisasi ini, dapat menambah pengetahuan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Insya Allah pengetahuan ini dapat kami aplikasikan baik secara pribadi maupun berorganisasi. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sosialisasi ini menghadirkan nara sumber yaitu Widya Iswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalsel, Ratna Rosana. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy Mahani Harahap optimis, transformasi digital dan integrasi sistem informasi di Indonesia akan semakin maju. Hal itu disampaikannya ketika diminta memberikan kesan mewakili semua peserta Program Digital Leadership Academy (DLA) di Harvard Kennedy School, pada Kamis (25/11).

“Setelah pelatihan ini, kita semakin optimis bisa mengintegrasikan sistem informasi agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien,” katanya.

Ditambahkannya, contoh sederhana, Indonesia sudah mempunyai aplikasi Peduli Lindungi yang bisa mengakses dan mengintegrasikan identitas unik.

Rudy juga mendapatkan banyak pelajaran yang menarik dalam hal kepemimpinan digital (digital leadership). Salah satunya tentang perbedaan planner dan learner.

“Kini kita tahu bahwa transformasi digital tidak harus dengan pendekatan planner yang waterfall, tetapi bisa dengan pendekatan learner yang agile,” katanya,

Setelah berlangsung 14 hari, Program DLA yang dihadirkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, resmi ditutup secara virtual pada Senin (24/11) lalu.
Penutupan dihadiri oleh Ketua Pokja DLA, Sadjan, dan Kepala Badan Litbang SDM, Hary Budiarto, serta para peserta pelatihan DLA.

Pelatihan DLA tersebut diberikan langsung oleh pengajar Harvard Kennedy School, yang berasal dari berbagai negara. Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kinerja dan pembuatan kebijakan para pemimpin penting dunia.

Pelatihan diikuti oleh 6 orang dari Indonesia yang menduduki jabatan pembuat kebijakan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, akademisi, BUMN, maupun swasta. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), yang kini Komisaris Telkomsel, Wishnutama Kusubandio, juga ikut sebagai peserta.

Peserta lain sekitar 80 orang berasal dari berbagai negara, dengan jabatan yang prestisius, seperti chief innovation officer. Beberapa donor internasional seperti Worldbank dan IMF juga mengirim pesertanya.

Penutupan pelatihan DLA bukan merupakan garis finish bagi para peserta. Mereka harus dapat berperan dalam bidangnya masing-masing setelah pelatihan karena sudah dibiayai dengan scholarship dari uang negara, sekitar Rp55 juta atau USD3.800 per orang. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel meraih penghargaan sebagai Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik kategori Non Terdepan, Terluar dan Terpencil melalui Bank Kalsel Kantor Cabang (KC) Batulicin dan Kantor Cabang (KC) Tanjung.

Penghargaan tersebut diumumkan melalui acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PBTI) tahun 2021. Gelaran tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara daring dengan disaksikan kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia (24/11).

Acara yang bertema “Bangkit dan Optimis Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi” tersebut, memberikan apresiasi kepada 57 pemenang dari berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, salah satunya Bank Kalsel.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia sendiri menyaksikan acara tersebut dengan mengundang para pejabat instansi baik dari Pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, TNI, Perbankan dan organisasi lainnya di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (24/11). Acara ini juga diisi dengan penyampaian pandangan mengenai kondisi, tantangan, prospek ke depan serta arah perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan terkini, oleh Amanlison Sembiring selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar yang mewakili Gubernur Kalsel.

Seusai acara, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel I G.K. Prasetya, yang turut menghadiri acara tersebut, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik di masa yang akan datang.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Kalsel sebagai Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik melalui KC Batulicin dan KC Tanjung. Kami berterima kasih juga kepada KC Batulicin dan KC Tanjung atas kinerja terbaiknya hingga diperolehnya penghargaan ini. Amanah ini tentunya akan kami jaga dengan baik melalui komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ungkap Prasetya.

Sebelumnya, Bank Kalsel melalui KC Batulicin pada tahun 2018 juga memperoleh penghargaan serupa, disusul pada tahun 2020, giliran Bank Kalsel KC Tanjung yang mendapatkan apresiasi. Bank sebagai pengelola kas titipan memiliki beberapa manfaat diantaranya memberikan ketersediaan uang layak edar (ULE) kepada perbankan di sekitar wilayahnya sehingga kebutuhan masyarakat akan ULE akan terpenuhi. Disamping itu, layanan kas titipan juga membuat biaya cash handling bagi perbankan di daerah lebih efisien mengingat jarak tempuh yang cukup jauh jika harus ke Kantor Perwakilan BI Kalsel di Banjarmasin.

Lebih lanjut, Prasetya menambahkan bahwa prestasi ini diperoleh tidak lepas dari dukungan para pemegang saham, nasabah setia Bank Kalsel dan seluruh elemen masyarakat.

“Apresiasi membanggakan ini kami terima tentunya berkat dukungan dan binaan seluruh pemegang saham maupun regulator, nasabah setia kami dan seluruh elemen masyarakat yang senantiasa mendukung kelancaran Bank Kalsel dalam memberikan layanan sebagai pengelola kas titipan. Semoga Bank Kalsel semakin tumbuh dan berkembang, melaju bersama masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Prasetya. (Adv-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 pada Rabu (24/12). PTBI diselenggarakan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan.
Tema yang diangkat dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 adalah “Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi”.

Tema ini menyiratkan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar semua pihak untuk mendukung kelanjutan perbaikan ekonomi di tahun 2022, pasca perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Gubernur Kalimantan Selatan dalam arahannya yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, bahwa perekonomian domestik yang mulai membaik harus dimanfaatkan sebagai momentum bersama untuk kembali menggalang kekuatan dan strategi efektif, guna mendorong pemulihan ekonomi. Selanjutnya, perekonomian global yang secara bertahap juga mulai membaik sebagai pemicu semangat optimisme pemulihan ekonomi di Kalimantan Selatan.

“Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan 2021 mulai menunjukkan pemulihan dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebagai dampak dari COVID-19. Dari sisi suplai, pemulihan ekonomi ini diperkirakan didorong oleh perbaikan di seluruh lapangan usaha utama, antara lain pertambangan; dan perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Dari sisi permintaan, peningkatan ekonomi terutama dipengaruhi perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, seiring dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang berangsur pulih, serta peningkatan investasi dan ekspor,” papar Roy.

Dari sisi perkembangan harga, tambahnya, inflasi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan 2020, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional (3 ± 1 persen). Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan permintaan domestik.

Terkait perkembangan sistem pembayaran di Kalsel, sejumlah kebijakan telah dilakukan untuk mendukung perluasan keuangan digital. Selama Pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak, KPwBI Provinsi Kalsel melaksanakan perluasan jangkauan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu solusi pembayaran nirsentuh untuk mendukung program QRIS secara nasional.

Jumlah merchant onboarding QRIS di wilayah Kalimantan Selatan hingga 12 November 2021 mencapai 160 ribu merchant, meningkat signifikan dan menduduki top 10 Provinsi dalam pencapaian target QRIS terbanyak.

Selanjutnya, KPwBI Provinsi Kalsel juga mendorong percepatan transformasi digital melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Saat ini, telah diterbitkan 14 Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan untuk mendukung implementasi ETPD.

Dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah, KPwBI Provinsi Kalsel terus berperan aktif dalam mendorong pengembangan UMKM digital di Kalimantan Selatan melalui Program Onboarding UMKM. Program ini memberikan pelatihan perluasan akses pasar secara online, memfasilitasi pendaftaran UMKM sebagai merchant pada marketplace, dan penguatan terhadap kemampuan serta pemahaman UMKM untuk sigap dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen di era digital.

KPwBI Provinsi Kalsel memproyeksikan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada 2022. Perekonomian Kalsel diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari 2021. Dari sisi permintaan, perbaikan tersebut didukung oleh pertumbuhan positif dari konsumsi, baik rumah tangga maupun pemerintah, investasi, dan disertai kinerja net ekspor yang solid. Kasus COVID-19 yang terus melandai dan semakin terkendali mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk melakukan pergerakan bisnis maupun wisata.

“Dari sisi eksternal, perekonomian global yang terus mengalami peningkatan didorong oleh penanganan pandemi yang semakin baik serta keberhasilan vaksin, berpotensi mempercepat pemulihan rantai pasok dunia dan mendorong permintaan komoditas ekspor utama seperti Batubara, Crude Palm Oil (CPO), dan karet,” tambahnya.

Seiring dengan pemulihan ekonomi, tekanan inflasi diprakirakan meningkat di 2022, namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional di 3±1 persen. Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh tingkat permintaan masyarakat yang menguat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPwBI Provinsi Kalsel akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan seluruh stakeholder melalui empat upaya sebagai berikut: 1) pemantauan harga pangan strategis dan pelaksanaan operasi pasar, 2) menjaga ketersediaan pasokan, 3) memperlancar distribusi, dan 4) peningkatan kualitas data neraca bahan pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Di tengah optimisme perbaikan ekonomi pada 2022, terdapat tiga tantangan yang perlu diatasi yaitu : 1) risiko COVID-19 masih perlu terus diwaspadai karena dapat menahan perbaikan perekonomian, 2) tantangan struktural global warming yang akan membawa perubahan kebijakan energi dunia ke arah energi yang lebih ramah lingkungan, dan 3) kendala kapasitas UMKM yang masih rendah.

Sebagai tulang punggung ekonomi inklusif, UMKM memiliki daya tahan yang rendah terhadap pandemi akibat berbagai keterbatasan seperti skala usaha, akses digital dan alternatif pembiayaan. Dalam jangka panjang, kunci utama untuk pengembangan perekonomian Kalimantan Selatan adalah reformasi struktural dan transformasi industri untuk memperbaiki profil ekspor, dari sektor primer yang ekstraktif ke sektor sekunder yang berbasis industri manufaktur, dan gasifikasi batubara sebagai energi alternatif masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan sinergi antara seluruh stakeholder untuk membangkitkan optimisme dan berinovasi dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui 5 strategi penguatan sebagai berikut: 1) percepatan hilirisasi batubara, 2) mendorong pengembangan industri hilir sawit melalui pola kemitraan, 3) percepatan hilirisasi karet, 4) digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi dan keuangan, dan 5) mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan pelaku usaha UMKM. (KPwBIKalsel-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Hilirisasi dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan,”  di salah satu hotel berbintang di Jakarta pada Rabu (24/11).

Rakornas digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, dibuka secar resmi Presiden RI Joko Widodo, dan dihadiri para kepala daerah serta kementerian terkait

Pada acara ini, juga digelar pemberian Anugerah Layanan Investasi 2021 kepada  Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Ditemui usai Rakornas, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel memberikan penjelasan terkait review pengarahan penting Presiden.

Dijelaskan Paman Birin beberapa poin penting yang ditekankan RI 1 pada rakornas.

Antara lain, Presiden mengatakan, Investasi berperan penting sebagai motor penggerak kegiatan perekonomian nasional.

Pemerintah secara konsisten terus berupaya menjadikan daerah-daerah sebagai pusat-pusat kegiatan usaha.

Saat ini, pemerintah mendorong hilirisasi seluruh sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dengan pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan kendaraan listriknya.

“Materi lain ditekankan  Presiden adalah pentingnya upaya  inovasi sumber daya alam terbarukan, dengan  meninggalkan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan dan mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau,” tutup Paman Birin.

RI 1 juga mengatakan, untuk mewujudkan target realisasi investasi Rp1.200 triliun pada tahun 2022, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga didorong untuk meningkatkan kolaborasi dan kekompakan meningkatkan kinerja.

“Setiap investor yang masuk ke daerah diwajibkan berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di daerah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” ujarnya.

Sementara itu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan,   pada tahun 2021 realiasi investasi telah mencapai 63 persen.

Sedang target investasi 2022 sebesar Rp1.200 triliun sebagaimana  ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Menurut Bahlil, penyelenggaraan Rakornas Kementerian Investasi/BKPM 2021 dalam rangka menerjemahkan arah kebijakan Presiden bidang investasi pada tahun 2022. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Pancasila dan Semangat Persatuan”. Kegiatan yang bertempat di aula gedung Sekretariat Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Kalsel di Jalan Perdagangan, Rabu (24/11).

Rachmah Norlias menyampaikan peserta sosialisasi Wawasan Kebangsaan kali ini bervariasi yaitu berasal dari kalangan mahasiswa, kader dan pengurus Nasyiatul Aisyiyah Kalsel, Pemuda Muhammadiyah, serta kelompok sadar wisata.

“Dengan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini bisa lebih dalam lagi, tidak hanya dimulut saja, akan tetapi terdorong mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Srikandi Partai Amanat Nasional ini menambahkan apabila seluruh masyarakat dapat menghayati dan menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, niscaya Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang kuat, berdaulat, adil dan makmur.

“Karenanya diharapkan para peserta sosialisasi ini bisa mengembangkannya kepada keluarga, teman-teman dan masyarakat disekitarnya,” harapnya.

Sementara itu, Widya Iswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ratna Rosana mengapresiasi sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan Anggota Dewan Provinsi. Pasalnya, empat pilar kebangsaan itu harus ditumbuhkembangkan dan disosialisasikan terus menerus kepada masyarakat sehingga nilai-nilai Pancasila itu lebih “membumi”.

“Yang lebih penting itu adalah perbuatan kita apakah sudah mencerminkan Pancasila itu sendiri. Yang utama adalah ibadah. Misalnya seseorang yang beragama Islam maka sholat lima waktu harus dilaksanakan dengan baik, toleransi beragama, tenggang rasa, tidak mengganggu dan mengintervensi agama lain, dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya,” tambahnya.

Selain Ratna Rosana, sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini juga menghadirkan Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Kalsel, Yulia Qamariyanti. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 57 tahun 2021. Peringatan HKN ini dilaksanakan di Institut Agama Islam (IAI) Darussalam Martapura pada Selasa (23/11), yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Bupati Banjar Saidi Mansyur, Wakil Bupati Kab Banjar Said Idrus Al-Habsyie, beserta kepala SKPD Lingkup Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar. 

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel menyampaikan, diharapkan momentum  bersejarah peringatan HKN dapat menjadi semangat semua dalam rangka menjaga kesehatan kita, keluarga, dan masyarakat.

“Ulun (Saya) mengapresiasi kepada seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) yang saat ini terus berjibaku menanggulangi pandemi dan tidak hentinya mengkampanyekan hidup sehat,” ucap Sahbirin Noor.

Orang yang akrab disapa Paman Birin ini juga turut berbelasungkawa, atas gugurnya sejumlah Nakes dalam memerangi Pandemi COVID-19 sejak 19 bulan lalu.

“Momen peringatan HKN merupakan momentum bagi kita mewujudkan Kalsel sehat, negeri sehat, demi terwujudnya indonesia yang maju, dan salah satu indikator utama mewujudkan Kalsel sehat adalah menyukseskan program vaksinasi COVID – 19 yang sangat penting dan harus diberikan kepada masyarakat karena vaksinasi salah stau ikhtiar untuk keluar dari pandemi,” tutup Sahbirin Noor.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Muhammad Muslim menyampaikan, secara presentase warga Kalsel yang sudah vaksin pertama 1,4 juta lebih atau 45 persen. Tertinggi wilayah Banjarbaru dan Tanbu yang lebih 64 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa laju transmisi penularan relatif terkendali di Kalsel. Namun sebagaimana yang sering disampaikan Gubernur untuk tetap waspada,” ucap Muslim.

Untuk diketahui, Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 57 tahun 2021 kali ini juga dibarengi dengan vaksinasi COVID-19 di aula IAI Darussalam Martapura, dengan target vaksi sebesar 5.000 dosis. Serta  penyerahan piagam penghargaan bagi Nakes teladan yang berprestasi di level Nasional dan Provinsi, dan Peluncuran mobil layanan kesehatan keliling dari salah satu perusahaan tambang terbesar di Kecamatan Batulicin. (MRF/RDM/RH)

KOTABARU – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kembali mengunjungi Desa Teluk Sirih, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru.

Tujuan kunjungan ini, selain niat untuk terus menjalin silaturahmi juga memberikan edukasi terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan (Soswasbang).

Bersama warga yang tinggal di pesisir ini, Yani Helmi, menuturkan, selama kurang lebih hampir empat jam setengah menempuh perjalanan. Setidaknya, edukasi yang diberikan olehnya kepada warga pesisir itu berhasil tersampaikan.

“Alhamdulillah, kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Hmpir seharian kami di perjalanan dan untuk jarak tempuhnya sekitar 4 hingga 5 jam,” ujarnya usai melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, Selasa (23/11) siang, kepada warga pesisir.

Meski cukup melelahkan, anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar, mengharapkan, kegiatan yang kembali dilaksanakan olehnya tersebut juga bisa mendapat keberkahan.

“Bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk seluruh warga di sini, khususnya yang tinggal di daerah ini,” ungkap anggota DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan yang akrab disapa paman Yani itu.

Selain mendapat senyuman warga, ia yang juga bersama jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel tak lupa mendampingi dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini.

Dia menyakini, desa yang merupakan daerah pesisir tersebut, kedepannya bakal menjadi wilayah yang besar dan berkembang seiring dengan pemanfaatan hasil lautnya.

“Mudah-mudahan mendapatkan suatu kebaikan bagi warganya dan selalu mendapat ketenagan serta kebahagian,” tutupnya.

Adapun dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan secara simbolis kenang-kenangan kepada warga dari anggota Komisi II DPRD Kalsel mulai dari bingkisan, handsanitaizer hingga masker.

Untuk diketahui, kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan di Desa Teluk Sirih, Pulau Laut Selatan, Kotabaru tersebut kembali disambut Kepala Desa, Saepul Bakri. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel menggelar rapat kerja di ruang rapat gedung B DPRD Kalsel, Senin (22/11).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan dihadiri Ketua TAPD Kalsel, Roy Rizali Anwar ini membahas finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

“Alhamdulillah sudah diketok oleh Pak Ketua DPRD untuk finalisasi APBD. Semua sudah sepakat tentang pendapatan, belanja dan usulan-usulan melalui mekanisme yang sudah diatur,” kata Roy Rizali Anwar.

Roy Rizali menjelaskan nilai APBD Kalsel Tahun 2022 disepakati sebesar Rp5,564 triliun. Angka ini belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) karena untuk DAK masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya dari pemerintah pusat.

“Untuk APBD 2022 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, UMKM dan bantuan sosial,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan dalam rapat tersebut, juga disepakati bahwa tanggal 25 November ini akan dijadwalkan paripurna pengesahan APBD Tahun 2022.

“Kita berharap agar Pemprov bisa menggali potensi sumber pendapatan baru yang bisa dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Balangan ke IX secara resmi dibuka oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan, Syaifullah Tamliha, Senin (22/11). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memilih tim formatur dan jajaran baru untuk DPC PPP Kabupaten Balangan.

Syaifullah Tamliha yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini menilai selama dua periode Abdul Hadi memimpin dan menjalankan organisasi di Balangan cukup baik. Mengingat suara dan perolehan kursi PPP di kabupaten tersebut cukup signifikan. Namun lanjutnya, berdasarkan aturan, bahwa masa jabatan Ketua DPW dan DPC tidak boleh lebih dari dua periode sehingga harus digelar Muscab kembali.

“Sehingga kita berupaya memaksimalkan sumber daya yang kita miliki, misalnya meminta kepada Abdul Hadi untuk menunjuk kader yang bisa bekerjasama dengan dirinya yang juga seorang Bupati Balangan,” katanya.

Selain itu, menurut Syaifullah, PPP merupakan Partai Kader, tidak tergantung pada orang, tetapi bekerja berdasarkan sistem yang berlaku di partai itu sendiri. Jadi regenerasi itu terus menerus terjadi.

“Sosok Ketua DPC PPP Balangan nantinya diharapkan pemain lapangan yang mampu berjibaku dan bekerjasama dengan calon DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten,” jelasnya.

Ditambahkan Syaifullah, saat ini semua pimpinan anak cabang sudah diberi laptop agar kader PPP di Kalsel bisa lebih melek teknologi dan mengikuti sistem yang sudah berbasis teknologi. Termasuk sekolah politik juga akan selesai di pertengahan tahun 2022 nanti.

“Porsi pengurus kita tetap 60 persen kaum milineal, sekitar 40 persennya adalah om atau tantenya kaum milineal,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPC PPP Balangan, Abdul Hadi mengaku sangat menjunjung tinggi aturan dan ketentuan partai. Meskipun banyak suara yang menghendaki dirinya kembali memimpin PPP di Balangan, namun karena aturan partai tidak membolehkan, maka dirinya tetap menaatinya.

“Nanti kita cari pemimpin yang bisa menjaga kekompakan untuk kader-kader dan organisasi kita,” katanya.

Selain itu, Abdul Hadi berharap melalui Muscab ini bisa menghasilkan kepengurusan yang lebih hebat lagi dan bisa memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 nanti.

“Kalau saya kembali jadi pengurus di DPW PPP Kalsel,” katanya.

Muscab IX yang diikuti seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kabupaten Balangan ini dihadiri juga Sekretaris Wilayah PPP Kalsel, Arif Rahman. (NRH/RDM/RH)