Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Permasalahan penutupan akses jalan Hauling Kilometer (KM) 101 Kabupaten Tapin mulai menemukan titik terang. Meski sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (4/1) lalu yang difasilitasi dan dimediasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan belum menemukan titik temu, tetapi akhirnya persoalan ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam surat nomor : T-53/MB.05/DJB.B/2022 tentang Pembukaan Portal Ruas Jalan Angkut Dekat Underprass Km101 Tapin yang ditandatangani Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Ridwan Djamaluddin tertanggal 5 Januari 2022 meminta kepada PT Tapin Coal Terminal (TCT) agar segera membuka portal ruas jalan angkut batubara dekat underpass Km101 Jalan A Yani Soato Tatakan Kabupaten Tapin. Surat tersebut dibacakan Ketua DPRD Kalsel Supian HK kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (6/1/2022).

“Tanggal 4 Januari 2022, kita melakukan audiensi, kemudian 5 Januari 2022 mendapat surat resmi pembukaan jalan,” katanya.

Supian HK mengutip isi surat tersebut menyampaikan bahwa permintaan pembukaan portal jalan Hauling 101 itu dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan surat Direktur Utama PT Antang Gunung Meratus Nomor 337/DIR.AGM/SRK/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 Perihal Laporan Permasalahan Penutupan Jalan Angkut Batubara PT AGM oleh PT TCT serta Rekomendasi pada Berita Acara Peninjauan Lapangan Ruas Jalan Angkut Batubara Dekar Underpass KM 101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT Kabupaten Tapin Provinsi Kalsel tanggal 28 – 29 Desember 2021 (terlampir), saudara agar segera membuka portal ruas jalan angkut batubara dekat underpass km101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT untuk kelancaran angkutan batubara PT AGM dalam rangka memenuhi pasokan ke PLN sampai adanya penyelesaian masalah status tanah di ruas jalan angkut batubara dekat underpass km 101 Jl A Yani PT AGM dan PT TCT.

Karena itu Supian HK berharap agar PT TCT mematuhi surat resmi tersebut dan di dalam surat itu sifatnya ‘segera’ untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri ESDM, Kapolri, Sekjen Kementerian ESDM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Kapolda Kalsel, Direktur Pengamanan Objek Vital Badan Pemeliharaan Keamanan Polri serta Direktur Utama PT AGM.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Sopir Angkutan Batubara, Supiansyah Darham, menegaskan setelah adanya surat dari Kementerian ESDM itu, jika jalan hauling tetap ditutup, maka tidak ada pilihan bagi para sopir angkutan batubara untuk bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhan keluarga, para sopir akan melintasi jalan negara.

“Hasil diskusi dengan para sopir angkutan, mereka bersepakat akan melintasi jalan negara sejauh sekitar 8 meter, hanya menyeberang jalan. Karena mereka semua butuh pekerjaan, butuh makan, butuh menghidupi keluarga,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kebutuhan akan hunian tetap menjadi kebutuhan utama suatu masyarakat, tidak terkecuali Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah telah memiliki beragam program dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang merupakan badan hukum yang mengelola tabungan perumahan rakyat kini memegang estafet penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Peralihan pengelolaan dana FLPP tersebut secara resmi ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara PPDPP dengan BP Tapera dan Perjanjian Tripartit bersama bank-bank Pelaksana di Kampus Kementerian PUPR beberapa waktu yang lalu.

Atas hal tersebut, Bank Kalsel selaku bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BP Tapera tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi MBR, pada Kamis (6/1).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Bank Kalsel, Hanawijaya dengan Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera secara daring. Penandatanganan juga dilaksanakan secara serentak dengan 38 Bank Penyalur lainnya. Turut berpartisipasi Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry TZ dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Syafriadi yang masing – masing memberikan sambutan, harapan serta ucapan selamat atas penandatanganan PKS bersama ini.

Selepas acara, Hanawijaya menyampaikan kesiapan Bank Kalsel untuk terus menyalurkan KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat khususnya MBR, guna mendukung Pemerintah Pusat melalui Program Sejuta Rumah (PSR).

“Bank Kalsel dan Bank Kalsel Syariah sebagai bank yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR tentunya siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah (PSR) melalui Produk KPR Sejahtera FLPP. Bank Kalsel telah bekerjasama dengan developer terdepan dan terpercaya yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga masyarakat di berbagai kabupaten dan kota juga dapat menikmati KPR FLPP melalui Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel di daerah,” papar Hana.

Lebih lanjut, Adi Setianto menyampaikan komitmen BP Tapera dalam menyalurkan pembiayaan perumahan dengan aspek penyaluran yang tepat sasaran, kualitas hunian yang baik serta pengelolaan dana yang produktif dan efisien.

“Kami akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang dan pemerintah daerah guna meningkatkan layanan untuk menyalurkan FLPP sehingga semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari FLPP,” tutup Adi. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemanfaatan dan pengelolaan irigasi di Kalimantan Selatan (Kalsel), menjadi salah satu upaya Pemerintah di provinsi ini, untuk meningkatkan hasil produksi petani.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira, mengatakan dalam empat tahun terakhir, pihaknya telah melaksanakan program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), yang berfokus pada sektor pertanian dalam hal pengelolaan irigasi.

“Dananya berasal dari APBN, sedangkan sumber dananya melalui Loan (pinjaman) Bank,” ucap Fajar, Kamis (6/1).

Program IPDMIP, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani serta memperbaiki sistem irigasi dari sisi pengelolaan dan pengembangannya yang lebih baik dan efisien.

“Program ini membantu petani dalam memperbaiki sistem irigasi di persawahan sehingga mampu menghasilkan produksi tani lebih meningkat dan sejahtera,” terangnya.

Saat ini 4 Kabupaten di Kalsel sudah melaksanakan program ini. Diantaranya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Jadi program ini dilaksanakan di 4 Kabupaten dengan menggerakan Komunitas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) agar mereka terlibat aktif dalam pemeliharaan saluran irigasi kemudian memelihara fisik bangunan saluran air irigasi dan infrastruktur lainnya,” ungkapnya.

Agar komunitas P3A lebih aktif, Fajar menyebut pihaknya juga mengirimkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebanyak 32 orang yang tersebar di 4 Kabupaten tersebut.

“TPM berkontribusi dalam mengamalkan informasi data terkait kondisi jaringan irigasi yang di mana nantinya menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan irigasi,” jelasnya lagi.

Program IPDMIP sendiri merupakan program yang melibatkan 3 instansi pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian. Dimana pelaksanaan program IPDMIP berada di 16 Provinsi dan 74 Kabupaten termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun 2021 ditutup dengan manis, seiring dengan terpenuhinya target vaksinasi COVID-19 70 persen, di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Namun program vaksinasi tidak berhenti begitu saja, mengingat Kalsel masih harus mengejar target vaksinasi 60 persen dikalangan lansia. Mengapa? Karena pencapaian ini, menjadi salah satu syarat, dapat dimulainya vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 – 11 tahun.

“Saat ini setidaknya masih ada 3 kabupaten kota yang belum mencapai target 60 persen itu. Salah satunya kota Banjarmasin, yang capaian vaksinasinya masih di bawah 50 persen,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, kepada Abdi Persada FM baru – baru ini.

Muslim menyebut, persiapan untuk program vaksinasi COVID-19 dikalangan anak – anak ini, sudah dilakukan pemerintah provinsi. Mulai dari koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat hingga ke kabupaten/kota, hingga kesiapan vaksin yang akan digunakan.

“Total ada 400 ribu lebih dosis yang kita miliki, baik jenis Sinovac, Astra Zeneca dan Pfizer. Khusus untuk Sinovac yang dipakai untuk program ini, masih kita hitung persediannya. Tapi kita akan mintakan tambahan ke pemerintah pusat, jika dosis yang ada tidak cukup. Jumlah anak yang menjadi sasaran program ini, sebanyak 440.853 dosis,” papar Muslim.

Lebih jauh Muslim optimis, pada Januari ini, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat menjalankan program vaksinasi anak. Asalkan seluruh jajaran yang terlibat, dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi dikalangan lansia. Seperti akhir tahun lalu, saat seluruh pihak di Kalsel, bekerjasama mempercepat capaian vaksinasi COVID-19 kalangan umum, sehingga target 70 persen untuk suntikan pertama dapat tercapai pada akhir tahun 2021. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Capaian realisasi pendapatan daerah (PAD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Disdag Provinsi Kalsel telah menyentuh 112,13 persen dengan besaran Rp728 juta lebih.

Kepala BPSMB Disdag Kalsel, Tanwiriah, menuturkan, besaran untuk pencapaian tersebut berasal dari hasil jasa usaha pelayanan khusus Pengujian dan Kalibrasi.

“Alhamdulillah, hasil ini merupakan capaian terbaik. Meski, sempat mengalami penurunan jumlah karena kondisi COVID-19 kala itu sedang tinggi-tingginya. Namun, pada Desember 2021 angkanya tercapai 100 persen lebih,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Sebelumnya, ia menyampaikan, dalam target perubahan khusus realisasi yang harus dicapai diketahui naik dengan besaran 48 persen hingga 31 Desember 2021 lalu.

“Memang kami ditargetkan dalam perubahan dengan nilai presentase ini. Tetapi, akhirnya sesuai rekapitulasi yang diterima ternyata berhasil terkumpul melebihi angka yang ditetapkan,” ungkapnya.

Keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan ini, dia merincikan, untuk layanan pengujian terealisasi sekitar Rp100 juta lebih. Sedangkan kalibrasi tercapai Rp627 juta lebih.

“Secara rinci untuk keseluruhan pada Januari 2021 sebesar Rp43 juta, Februari Rp19 juta lebih, Maret sekitar Rp48 juta lebih, April sebanyak Rp54 juta lebih, Mei Rp56 juta lebih, Juni Rp50 juta lebih, Juli Rp32 juta lebih, Agustus sebesar Rp47 juta lebih, September Rp54 juta lebih, Oktober berhasil menyentuh Rp90 juta lebih, November Rp112 juta lebih dan 15 Desember 2021 terealisasi hingga Rp188 juta lebih,” paparnya.

Terlebih, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sempat ditargetkan sekitar Rp650 juta. Akan tetapi, tercatat pada 15 Desember 2021 lalu berhasil mengumpulkan pendapatan daerah sebanyak Rp728 juta lebih.

“Kalau dihitung rata-rata menjadi 112,13 persen. Artinya, capaian realisasi PAD BPSMB Kalsel melebihi target,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah mendapatkan perawatan selama 2 pekan setelah menjalani operasi jantung terbuka pertama di RSUD Ulin Banjarmasin, akhirnya kedua pasien Fadlan Nursin warga Kota Banjarmasin serta H Abdul Mukti warga Binuang, diperbolehkan pulang ke rumah.

Pelepasan kepulangan pasien operasi jantung terbuka pertama tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di RSUD Ulin Banjarmasin, Rabu (5/1).

Dalam sambutannya Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan apresiasi dan dukungan kepada keberhasilan RSUD Ulin Banjarmasin dibantu RS Jantung Harapan Kita, telah berhasil melakukan operasi pada pasien jantung di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Tentunya keberhasilan operasi jantung terbuka tersebut merupakan hal yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Paman Birin.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta agar RSUD Ulin Banjarmasin terus menindaklanjuti pelayanan operasi jantung terbuka ini, untuk masyarakat di Banua ini.

“Pemprov Kalsel meminta agar RSUD Ulin Banjarmasin terus meningkatkan SDM tenaga medis untuk operasi jantung terbuka,” ucapnya.

Menurut Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki harapan kepada RSUD Ulin Banjarmasin, agar dapat terus meningkatkan kualitas kemampuan RSUD Ulin Banjarmasin, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Banua ini.

Begitu juga, lanjutnya, untuk kualitas SDM agar terus ditingkatkan seperti kemampuan tenaga medis operasi jantung terbuka di RSUD Ulin Banjarmasin. Bantuan peningkatan SDM seperti, peningkatan kemampuan melalui pelatihan berkala, peningkatan pendidikan, serta lainnya.

“Maka dengan begitu operasi jantung terbuka di RSUD Ulin Banjarmasin ini kedepannya, dapat dilakukan secara mandiri,” ucap Paman Birin.

Sementara itu Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar mengatakan, saat ini merupakan hari yang menggembirakan bagi kedua pasien operasi jantung terbuka pertama di RSUD Ulin Banjarmasin. Setelah melalui perawatan dan pengobatan pasca operasi jantung terbuka yang dilakukan, 23 Desember 2021 lalu dan saat ini telah dinyatakan boleh pulang untuk kedua pasien jantung tersebut, yaitu Fadlan Nursin warga Kota Banjarmasin serta H Abdul Mukti warga Binuang.

“Pasien diperoleh pulang, namun tetap melakukan pengobatan rawat jalan,” ucap Izzak.

Dalam kesempatan tersebut, Izzak juga mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang telah memberikan bantuan dan dukungan penuh sehingga operasi jantung terbuka dapat dilakukan di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atas dukungan yang telah memberikan,” ujarnya.

Sedangkan, kedua pasien jantung terbuka pertama di RSUD Ulin Banjarmasin mengungkapkan, rasa gembira atas keberhasilan operasi yang mereka jalani tersebut.

Pasien Jantung Terbuka pertama di RSUD Ulin Banjarmasin Abdul Mukti mengatakan, ia merasa gembira ketika diberitahu jika operasi jantung terbuka dapat dilakukan di RSUD Ulin Banjarmasin. Dan, saat ini tidak perlu lagi untuk pergi ke Jakarta untuk melakukan operasi tersebut.

“Sebelum dilakukan operasi kami mendapat penjelasan mengenai operasi jantung terbuka tersebut. Sehingga, kami pun memutuskan untuk melakukan operasi jantung terbuka di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini,” ungkap Fadlan Mukti.

Hal senada juga disampaikan pasien Jantung Terbuka pertama di RSUD Ulin Banjarmasin Fadlan Nursin warga Kota Banjarmasin. Ia pun memutuskan untuk menjalankan operasi jantung terbuka di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Warga di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki penyakit jantung seperti kami, agar dapat menjalankan operasi jantung terbuka di RSUD Ulin Banjarmasin seperti kami berdua,” ucapnya.

Menurut Fadlan Nursin, setelah melakukan operasi jantung yang ia rasakan saat ini lebih nyaman dan tidak merasakan sakit lagi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan dua perusahaan, yakni PT Tapin Coal Terminal (TCT) dan PT Antang Gunung Meratus (AGM), terkait penutupan akses jalan hauling kilometer 101 Soato Tatakan Kabupaten Tapin.

Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK di ruang Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel, Rabu (4/1) tersebut berjalan dengan alot. Bahkan kegiatan yang semula diadakan di lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, pindah ke lantai 3 dengan diikuti orang terbatas.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK meminta waktu sekitar satu jam untuk berdiskusi terbatas, namun molor dimana seharusnya selesai pukul 16.00 wita menjadi pukul 17.00 WITA. Kemudian Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani membacakan hasilnya atas permintaan ketua dewan.

“Proses hukum akan tetap berlanjut, dan selama tidak ada proses pekerjaan PT TCT menjamin kesejahteraan masyarakat dengan memberi kompensasi atau jalur lainnya. Selain itu kedua perusahaan akan terus mencari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah,” kata Sahrujani.

Ia menambahkan, Pemprov Kalsel bersama DPRD Kalsel berjanji akan membawa permasalahan tersebut ke pemerintah pusat untuk mencari solusinya.

Sementara Asosiasi Pengusaha Tongkang Muhammad Safi’i menyatakan terima kasih atas fasilitas DPRD Kalsel. Namun dirinya mengaku kecewa dengan keputusan DPRD Kalsel yang tidak ada hasilnya. Tuntutan pihaknya agar portal di jalan Hauling yang bersengketa di wilayah Kabupaten Hauling bisa dilepas, nyatanya tak ada jawaban.

“Karena ini berkaitan dengan kehidupan kami maka dalam minggu ini disetujui atau tidak, kami akan melakukan aktifitas sebagaimana lazimnya. Kami minta agar PT AGM bisa kembali mengisi tronton kami dan kami akan melintasi jalan nasional, bukan jalan provinsi,” jelasnya.

Perlu diketahui, RDP ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, pihak kepolisian, perwakilan Kejati Kalsel, Dinas ESDM Kalsel, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, serta sejumlah anggota Komisi III DPRD Kalsel. Sedangkan dari pihak perusahaan hadir jajaran direksi dan komisaris serta kuasa hukumnya dari PT AGM, sementara dari pihak PT TCT diwakili kuasa hukumnya. Hadir juga perwakilan Asosiasi Pengusaha Tongkang dan Angkutan Batubara, kuasa hukum serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (NRH/RDM/RH)

BATOLA – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menghadiri Hari Jadi ke-62 Kabupaten Barito Kuala di Stadion 5 Desember, Marabahan, Selasa (4/1).

Paman Birin (sapaan akrabnya) hadir didampingi Ketua TP PKK Kalimantan Selatan Raudatul Jannah.

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengucapkan selamat hari jadi yang ke-62, Kabupaten Barito Kuala dan seluruh lapisan masyarakat.

“Mudah-mudahan, melalui momentum peringatan hari jadi ini, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala, makin mantap dalam memperkokoh semangat dan tekad, untuk bersama-sama bergerak membangun daerah,” ucapnya.

Disampaikan Paman Birin, Kabupaten Barito Kuala, dengan segala potensi dan keunggulannya, menjadi bagian penting dalam kerangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Paman Birin, Kalimantan Selatan terus bekerja, mengambil peran sentral dengan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara baru.

Berbagai program telah, sedang, dan akan terus dikerjakan bersama, terutama terkait pembangunan infrastruktur penunjang, mendorong kemajuan sektor industri, membangun jalur distribusi logistik, serta membangun ketahanan pangan nasional.

Kabupaten Barito Kuala memiliki berbagai keunggulan geografis, potensi, serta modal penting, yang dibutuhkan untuk memajukan Kalimantan Selatan.

Disisi lain, Paman Birin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menunjukkan kinerja positif selama ini, dengan berbagai raihan prestasi, baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas upaya keras dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, untuk ikut menyukseskan Vaksinasi COVID-19 sepanjang tahun 2021.

Hal ini penting, dalam menjaga ketahanan masyarakat, serta menjadi modal dalam upaya pemulihan perekonomian daerah dan nasional di masa depan.

Sebelumnya, Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS dalam sambutannya, menyampaikan progres capaian kinerja sepanjang tahun 2021 yang umumnya mengalami kemajuan.

Beberapa capaian yang dimaksudkan seperti program dan kegiatan prioritas di antaranya kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur khususnya Program Kutabamara, Bedah Kampung Terintegrasi (BKT), Jejangkit Ecopark, serta program-program lainnya.

Puncak Harjad Batola ini dihadiri Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Kemen LHK Rosa Vivien Ratnawati, Anggota DPR RI Bambang Heri Purnama, Bupati Wali Kota se Kalsel serta tamu undangan lainya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BATOLA – Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali meresmikan Gedung Olahraga (GOR) Setara di kabupaten Barito Kuala, Selasa (4/1).

Gedung Olahraga Tipe B yang pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemenpora tahun 2020. GOR ini, merupakan satu dari tiga GOR lainnya yang dibangun bersamaan. Yakni di Papua dan Sulawesi Barat.

“Alhamdulillah gedung ini bisa kita resmikan, GOR Tipe B seperti ini adalah yang terakhir sudah tidak ada lagi di tempat kami, semua sudah dipindah ke Kementerian PU,” kata Menpora saat memberikan sambutan.

Zainudin Amali berharap Kabupaten Barito Kuala (Batola) mampu menyumbangkan atlet berprestasi tingkat nasional bahkan internasional untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia.

“Saya berharap kedepan dari Batola harus menyumbang atlet atlet baik di tingkat provinsi, nasional bahkan tingkat internasional,” katanya.

Menpora juga mengapresiasi atlet Kalimantan Selatan yang mampu meraih peringkat 4 pada Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, DR (HC) H Sahbirin Noor berharap, GOR Setara yang diresmikan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali, dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk melahirkan atlet berprestasi.

Hal ini disampaikan Paman Birin (sapaan akrabnya) di sela peresmian Gedung Olahraga Setara.

“Kita berharap gedung olahraga ini dapat dimanfaatkan atlet dengan sebaik-baiknya untuk melahirkan atlet berprestasi,” katanya.

Disampaikan Paman Birin, dibangunnya GOR Setara ini bukti komitmen pemerintah untuk membina atlet di daerah. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Berdasarkan catatan KPA Provinsi Kalimantan Selatan terhadap angka kasus HIV/AIDS selama Tahun 2021 didominasi oleh usia produktif.

Sekretaris KPA Kalimantan Selatan Mursalin mengatakan, kasus HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan di Tahun 2021.

“Dari Januari hingga September 2021 untuk angka kasus HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 3.360 kasus,” ungkap Mursalin, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, Kota Banjarmasin menjadi penyumbang terbanyak kasus HIV/AIDS di Provinsi ini.

“Sedangkan mayoritas penularan masih dipicu oleh hubungan seks, dengan persentase mencapai 95 persen,” ucapnya.

Mursalin menyarankan, agar Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Kota Banjarmasin agar dapat mengurangi faktor resiko penularan HIV/AIDS tersebut, dengan memperhatikan faktor hubungan seks tersebut. Seperti terus menghimbau, agar warganya tidak melakukan seks bebas dengan sering berganti ganti pasangan serta lainnya.

Sedangkan untuk penyandang HIV/AIDS didominasi usia produktif. Dengan kisaran usia 20 – 30 tahun.

Menurut Mursalin, tentu hal tersebut mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pihaknya terus merupakan untuk menemukan kasus HIV/AIDS sedini mungkin. Agar pengobatan dapat cepat dilakukan. Dan, tidak menularkan kepada yang lain.

“Kami mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan agar tidak malu untuk memeriksakan diri, apabila menemukan adanya dugaan gejala HIV/AIDS kepada pusat layanan kesehatan terdekat di tempat tinggal mereka,” ucap Mursalin. (SRI/RDM/RH)