Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Bertempat di halaman Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, upacara bendera dalam rangka memperingati hari perhubungan nasional yang diselenggarakan pada Senin (19/9) ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dan dihadiri Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta sejumlah pimpinan Forkopimda Provinsi Kalsel.

Membacakan sambutan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, bahwa untuk mendorong sektor transportasi agar bangkit lebih cepat setelah dua tahun terdampak pandemi COVID-19, diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi bersama antar insan perhubungan di seluruh Indonesia, sehingga segala tantangan akan lebih mudah untuk dihadapi. Sehingga kebangkitan sektor transportasi akan lebih cepat.

“Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2022 kali ini mengambil tema Bangkit Maju Bersama,” ucap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Paman Birin melanjutkan, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun saat ini, upaya pemulihan sektor transportasi sudah menunjukkan hasil positif. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, sektor transportasi mampu tumbuh 21,27 persen di kuartal kedua tahun 2022.

“Sektor transportasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya .

Selain adanya pertumbuhan positif sektor transportasi, Gubernur Kalsel juga mengingatkan kepada masyarakat, agar dapat mengenang jasa para pahlawan transformasi. Dikarenakan kemajuan transportasi merupakan salah satu dari jasa para pahlawan yang dikenal sebagai pahlawan transportasi.

“Masih anyak hal yang harus dibenahi, ada banyak pembangunan yang harus dituntaskan untuk meningkatkan konektifitas di seluruh nusantara, pekerjaan rumah untuk meningkatkan keselamatan transportasi,” tutup Paman Birin mengakhiri. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah mencatat pertumbuhan penduduk di Kalsel telah mencapai 4,1 juta jiwa. Sedangkan, kelompok usia produktif mencapai 2,89 juta jiwa atau setara 70,45 persen. Seiring pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), penambahan pun bakal diprediksi bertambah.

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, sebagai tindaklanjut agar angka usia produktif dapat seimbang dengan jumlah penduduk adalah mengoptimalkan Grand Desain Pertumbuhan Kependudukan (GDPK) yang digodok pemerintah pusat dan daerah.

“Jangan sampai nanti kita berhasil menekan jumlah penduduk tetapi malah berdampak kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (16/9).

Dari usia produktif, dikatakan Zulkipli, bahwa Kalsel memiliki rentang 15-64 tahun untuk dapat menghasil sesuatu dan bekerja.

“Yang jelas ke depan dapat lebih menunjang upaya-upaya yang sudah didesain oleh pemerintah pusat untuk daerah,” ucapnya.

Namun dibalik itu, tercatat 1,21 juta jiwa (29,55 persen) di provinsi ini ternyata juga memiliki kelompok usia tidak produktif. Meliputi 1,03 juta jiwa (25,04 persen) berusia 0-14 tahun. Sedangkan, sisnya sebanyak 185,11 ribu jiwa (4,51 persen) kebanyakan diusia 65 tahun ke atas.

“Dari GDPK ini dirancang untuk mengukur pertumbuhan kependudukan maupun sumber daya dari kualitas yang dimiliki,” ungkapnya.

Berdasarkan data kependudukan, jenis kelamin laki-laki di Kalsel sebanyak 2,08 juta jiwa setara dengan 50,58 persen. Sedangkan, perempuan sekitar 2,03 juta atau 49,42 persen.

“Maka dari itu, kapasitas kesiapan lahan bagi yang bermigrasi juga sudah harus diperhitungkan. Otomatis, apabila IKN resmi berpindah, pertumbuhan serta penambahan akan terjadi. Dari grand desain ini, setidaknya langkah mengantisipasi kepadatan penduduk dapat diatur dan dicegah,” tutur Zulkipli.

Seiring dengan adanya data ini, menurut dia, akan lebih jauh memudahkan GDPK melakukan penghitungan yang sekaligus mengukur tingkat kualitas penduduk yang bermigrasi. Terlebih, Provinsi Kalsel bakal menyiapkan diri untuk menerima bonus demografi 2030.

“Ketika ada teknologi, alam yang sudah disediakan. Tetapi, SDMnya belum siap tentu ini tidak ada arti apa-apa,”pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, aksi bersih bersih Sungai Martapura, Siring Nol Kilometer, dalam rangkaian Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2022, Jumat (16/9). Dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.

Dalam sambutannya Hermansyah mengatakan, aksi bersih bersih Sungai Martapura ini, dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, selain itu tak lama lagi akan dilaksanakan MTQ tingkat Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada peringatan Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan insan perhubungan lainnya di Banua ini, melaksanakan kegiatan bersih bersih Sungai Martapura,” ungkap Hermansyah.

Pada kesempatan tersebut, Hermansyah berpesan agar seluruh Insan Perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat turut serta mensukseskan pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional, yang dilaksanakan di Banua ini.

Pada pelaksanaan MTQN ini, lanjutnya akan ada kegiatan yang dilaksanakannya yang memerlukan pengawalan dari petugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua Panitia Aksi Bersih-Bersih Sungai Martapura Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Agung Rahmadi mengatakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bersama insan perhubungan lainnya, saat ini melaksanakan aksi bersih bersih Sungai Martapura.

Dengan tujuan, lanjutnya, agar Sungai Martapura menjadi bersih, sehingga arus lalu lintas di perairan tersebut, menjadi lancar,” ungkapnya.

“Kami juga mengajak masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat menjaga kebersihan dikawasan Sungai Martapura, dan tidak membuang sampah ke sungai,” ucap Agung. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan menerima kunjungan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Kamis (15/9).

Kedatangan rombongan Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Gewsima Megaputra bersama jajarannya ini disambut Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan, Riza Fahlevi beserta staf kearsipan lainnya.

Ditemui usai kunjungan, Gewsima mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah ingin melakukan konsultasi terkait proses digitalisasi kearsipan.

“Dari hasil kunjungan ini kami mengetahui bahwa pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menyediakan platform SRIKANDI yang telah terintegrasi sampai ke tingkat kabupaten,” kata Gewsima, Kamis (15/9).

Selain proses digitalisasi kearsipan, Gewsima juga berkonsultasi terkait pembangunan Depo Arsip di Kabupaten Kotabaru. Ditambahkannya, saat ini kondisi kearsipan di Kabupaten Kotabaru masih banyak yang perlu dibenahi, mengingat saat ini di Kotabaru juga sedang melakukan transisi pendigitalisasian kearsipan.

“Saat ini kita juga sedang berproses menyiapkan server yang besar di Kominfo setempat guna menunjang kinerja kearsipan di Kotabaru,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru turut memuji kelengkapan dan kenyamanan sarana prasarana serta layanan Perpustakaan Palnam milik Dispersip Kalsel.

Sementara itu, terkait dengan digitalisasi kearsipan, Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan Dispersip Kalsel, Riza Fahlevi menjelaskan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam hal ini Dispersip Kalsel juga sedang dalam tahap uji coba pendigitalisasian kearsipan.

“Jadi digitalisasi kearsipan ini kita juga sedang lakukan uji coba di tujuh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel. Saat ini masih terus berjalan dan sambil kita lakukan evaluasi dimana kekurangannya,” katanya.

Riza menambahkan, berdasarkan SK empat Menteri ANRI diharapkan pendigitalisasian kearsipan ini bisa dilaksanakan pada 2023 mendatang.

“Tapi ini kelihatannya masih berat, karena sarana dan SDM kita masih belum siap. Meskipun begitu kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hal ini bisa dilakukan secepatnya, sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah Kalsel,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan, khususnya ikan lokal khas Banua. Pasalnya, Kalsel memiliki sumber daya ikan yang sangat potensial dalam memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani ikan dan nelayan.

“Sumber daya ikan di Kalsel sangat potensial, terutama ikan lokal untuk dibudidayakan karena disukai masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti ikan haruan, pepuyu dan sanggang,” katanya kepada wartawan, Rabu (14/9).

Oleh karena itu, menurut Politisi Partai Golkar ini, sudah semestinya sumber daya ikan lokal perlu dilindungi dan dijaga kelestarian sehingga dapat berdaya guna serta dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

“Salah satu caranya yaitu masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan, misalnya dengan menangkap ikan dengan cara menyetrum atau menggunakan bahan beracun serta menangkap atau menjual anak-anak ikan, baik untuk dikonsumsi atau sebagai pakan,” jelasnya.

Selain itu, Isra juga mengimbau agar warga tidak melakukan pengrusakan atau melakukan penebangan hutan mangrove di sekitar sungai atau pantai dan melakukan pengambilan dan pengrusakan terhadap terumbu karang.

Isra Ismail juga gencar melakukan sosialisasi Perda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan Di Kalsel kepada masyarakat, antara lain Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Banjar sebagai bagian edukasi.

“Diharapkan melalui sosialisasi Perda tersebut, Pokmaswas dapat terlibat dalam menjaga dan melindungi kelestarian habitat dan sumber daya ikan agar terus terjaga dan berkelanjutan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah menerima laporan masyarakat terkait maraknya wabah hama tungro yang saat ini menyerang sebagian besar tanaman padi para petani, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bergerak cepat melakukan rapat bersama SKPD-SKPD mitra kerjanya.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, pada Rabu (14/9) dalam rangka mencarikan solusi untuk permasalahan para petani tersebut.

Menurutnya, dalam rapat tersebut disebutkan bahwa SKPD terkait bersama Kementerian Pertanian telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hama tungro antara lain melakukan penyemprotan obat-obatan seperti pestisida. Namun, ternyata upaya tersebut tidak terlalu memberikan dampak yang banyak karena langkah efektif untuk menghilangkan hama tungro yaitu dengan membakar lahan tersebut.

“Akan tetapi upaya itu bertentangan dengan Perda yang mengatur dan melarang pembakaran hutan dan lahan di Kalsel,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani, dalam rapat itu disepakati untuk membuat Instruksi Gubernur (Ingub) untuk mengakomodir dan melindungi petani membakar sawah dalam keadaan khusus dan mendesak seperti serangan hama tungro.

“Ingub ini akan berproses di Biro Hukum, nanti dibahas lagi dalam rapat berikutnya, apakah bisa mengakomodir kepentingan petani kita. Mudah-mudahan Ingub tersebut bisa segera rampung,” harapnya.

Untuk diketahui, hingga kini sekitar 3.500 hektar di Kalsel terserang hama tungro dengan persebaran paling banyak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Jika tidak segera ditanggulangi, keberadaan hama tungro ini dapat mengakibatkan padi menjadi puso. Namun apabila ditanggulangi dengan cepat, sekitar 70 persen tanaman padi warga akan dapat diselamatkan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi melaui Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, menggagas diterbitkannya Peraturan Gubernur Subsidi Pangan. Rapat rencana penyusunan digelar, pada Jumat (16/9) di ruang H Abrani Sulaiman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Rapat dihadiri Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Raudatul Jannah Sahbirin Noor dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Syaiful Azhari, sekaligus sebagai moderator rapat. Turut mengikuti kegiatan, sejumlah kepala SKPD atau yang mewakili di lingkup Pemprov Kalsel, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Keuangan Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, Dinas Perikanan dan Kelautan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel, dan lain-lain.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor mengatakan, Pergub ini nantinya hanya digunakan pada kondisi tertentu seperti saat terjadi inflasi tinggi atau kondisi dianggap darurat.
Karenamya, dinas atau SKPD terkait diminta melaporkan data penerima yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi dimaksud nantinya.

Efektifnya, Pergub Kalsel ini berlaku awal tahun 2023, setelah melalui tahap penyusunan draf rancangan peraturan bersama Biro Hukum Setdaprov Kalsel.

“Draf Pergub ini kami perlukan dalam rangka penanganan saat terjadi inflasi seperti sekarang. Jadi ada payung hukum yang digunakan nantinya,” ujar Raudatul Jannah, Istri orang nomor satu di Kalsel ini.

Untuk penunjukan tim penyusunan draf Pergub Subsidi Pangan ini, akan dibahas pihak Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel. Gagasan ini mendapat respon positif, seperti disampaikan Kepala Dinas Pekebunan dan Peternakan Kalsel, drh Suparmi, dan pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel.

Suparmi mengatakan, pihaknya sangat mendukung akan diterbitkannya Pergub Subsidi Pangan, karena masyarakat yang bergerak di sektor perkebunan dan peternakan, banyak yang memerlukan bantuan pemerintah, terutama saat harga pupuk atau pakan ternak sedang mahal. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)