Kategori: Provinsi Kalsel

BALI – Kontingen Pickleball Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Indonesia pada Kejuaraan World Pickleball Championship, di Bali, berhasil membawa nama harum Indonesia khususnya Banua ini. Karena Tim Putri untuk kategori kelompok umur 50+ level 5.0 berhasil meraih medali perak, Rabu (21/9).

Official Kontingen Pickleball Indonesia (Kalsel) Maru’ful Kahri mengatakan, tentunya keberhasilan Tim Putri ini membanggakan.

“Peraih medali perak tersebut adalah Novi Amelia berpasangan dengan Susilawati,” ungkapnya.

Menurut Maru’ful, keberhasilan Tim Putri kelompok umur 50+ setelah mereka berhasil masuk babak semifinal. Dan, berhasil mengalahkan pasangan dari Malaysia Monaliza Ibrahim dan Rima Melati Ibrahim dengan skor 15-10.

Namun, lanjutnya, pada babak final pasangan Novi dan Susilawati dikalahkan oleh pasangan Pini Lee dan Varsha Majmudar dari Singapura.

“Keberhasilan tim Putri ini diharapkan mampu diraih oleh Tim putra serta lainnya. Pada kejuaraan ini diikuti 350 negara, diantaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, United Kingdom, USA, Pakistan, Thailand, serta lainnya,” tutur Maru’ful.

Sementara itu, untuk Tim Putra Kelompok Umur 19+ level 3.0 pasangan Mustaqiem dengan M Dody Ariyadi masuk ke babak 8 besar, setelah berhasil mengalahkan pasangan dari India. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan (BPSPTPH Kalsel), memiliki 500 lebih Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang siap untuk dipinjamkan kepada petani di Kalsel. Mulai dari mesin pompa air hingga excavator.

Kepala BPSPTP Kalsel, Syahriani menyebut, petani yang ingin meminjam Alsintan ke BPSPTPH Kalsel hanya perlu mengajukan proposal yang diantaranya berisi keterangan jenis unit yang diperlukan, luas serta kondisi lahan yang akan digarap.

“Jika semua berkas sudah lengkap, baru kita ajukan ke Kepala Dinas TPH untuk disetujui,” ucapnya, Rabu (21/9).

Untuk jumlah unit yang akan dipinjamnkan, Syahriani mengaku pihaknya sudah memiliki tim yang dapat mengalkulasi berdasarkan luasan lahan. Sehingga alat yang dipinjamkan tidak akan “mubazir” karena tidak dipakai.

“Kita juga survei terlebih dahulu lahan petaninya untuk memasikan kevalidan proposal yang diajukan. Selain itu, tujuan survei untuk menentukan berapa lama peminjamannya dengan melihat kondisi lahan,” jelasnya.

Bersumber dari APBD dan APBN, ratusan Alsintan di balai dibawah naungan Dinas TPH Kalsel ini, sejatinya mempermudah petani untuk mempercepat proses penanaman maupun panen mereka.

Kendati demikian, Syahriani membeberkan, tidak sedikit petani yang belum benar-benar menguasai penggunaan Alsintan dengan semestinya. Sehingga menyebabkan sebagian alat dikembalikan dengan keadaan rusak.

Kondisi ini menurut Syahriani, bukan hanya akan merugikan pemerintah dari segi biaya untuk perbaikan unit, melainkan juga akan berdampak pada hasil panen petani.

“Kalau secara sembarangan, nanti kan mereka juga yang kesusahan karena mesinnya macet ketika sedang memanen,” terangnya.

Sebab itu, Syahriani berencana meningkatkan pengetahuan petani melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara dan pengelolaan Alsintan, dengan mengundang Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Tani se-Kalsel.

“Tahun 2023 mendatang akan kita laksanakan 3 kali. Semua persiapan insyallah sudah matang,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Kalimantan Selatan dan Tengah, menggelar pelatihan cara distribusi alat kesehatan, di kota Banjarmasin, pada Selasa (20/9).

Ketua Gakeslab Kalsel-Teng Yadi Setiadi mengatakan, pelatihan cara distribusi alat kesehatan ini diselenggarakan oleh Gakeslab Kalsel-Teng.

“Pelatihan ini dilaksanakan untuk mengedukasi para peserta anggota Gakeslab, agar dapat melaksanakan pendistribusian alat kesehatan yang baik di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Menurut Yadi, selain pelatihan pendistribusian alat kesehatan, peserta juga diberikan pelatihan menggenai penanggung jawab teknis alat kesehatan, sehingga peserta bisa mengerti cara regulasi serta lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta rumah sakit di Provinsi Kalimantan Selatan hendaknya, menggunakan produk alat kesehatan dalam negeri.

“Saat ini produk kesehatan dalam negeri sudah semakin maju,” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Yadi, pihaknya meminta agar pihak rumah sakit dapat membeli produk produk alat kesehatan dalam negeri.

Dengan membeli produk alat kesehatan dalam negeri, maka mereka turut membantu menghidupkan karya anak bangsa sendiri.

“Saat ini masih banyak rumah sakit yang menggunakan produk impor. Seharusnya, rumah sakit dapat menggunakan produk dalam negeri sebesar 20 persen,” ujar Yadi. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI memberikan target 99 persen bagi setiap daerah di Indonesia termasuk Kalsel agar mampu merealisasikan perekaman e KTP.

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, sampai saat ini capaian target perekaman e KTP yang dirangkum di seluruh kabupaten/kota sedikitnya telah tercatat 96 persen.

“Kami berharap masyarakat yang dapat mengurus ke kantor induk. Karena sibuk atau sakit, langkah yang diambil oleh Dukcapil kabupaten/kota dengan memanfaatkan program jemput bola. Bahkan, sudah difasilitasi baik roda dua maupun roda empat untuk menjangkau daerah tersulit,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Namun keberhasilan ini, menurutnya, masih terus diukur. Mengingat capaian itu dapat sewaktu-waktu mengalami perubahan. Hal itu bisa disebabkan bertambahnya catatan kematian.

“Cakupan ini kan bisa saja menurun karena ada faktor lain dan sebagainya. Dari 4,1 juta jiwa di Kalsel bisa saja nanti ada yang meninggal. Akan tetapi, target dari pemerintah pusat terus kita kejar bersama kabupaten/kota,” katanya.

Belum tercapainya 99 persen ini, ia membeberkan, letak geografis kependudukan di Kalsel sangat jauh berbeda dengan daerah lain. Bahkan, petugas Dukcapil di kabupaten/kota masih mendapati kesulitan untuk menjangkaunya.

“Sebut saja seperti daerah pedalaman yang ada di HST dan Kotabaru. Tetapi, kami tentu akan bekerja keras dan optimal agar setiap warga di Kalsel dapat memiliki e KTP,” ungkapnya.

Berbeda halnya dengan target untuk Kartu Identitas Anak (KIA). Menurut dia, pemerintah pusat tak memberikan realisasi yang sama seperti pelaksanaan perekaman e KTP.

“Tidak sampai 50 persen. Saat ini terdata perekaman KIA, 45 persen,” bebernya.

Dilokasi berbeda, Kepala UPTD Dukcapil Wilayah Gambut, Faisal Wardhana, menuturkan, kesadaran masyarakat di beberapa wilayah tak hanya Kecamatan gambut soal administrasi kependudukan terus mengalami peningkatan apalagi terkait perekaman e KTP.

“Jadi, tak di daerah ini saja. Ada juga dari Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Aluh-Aluh, Tatak Makmur dan seluruh bisa datang kesini untuk mendapatkan pelayanan,” ucapnya.

Disamping itu, ia menjelaskan, tak hanya keperluan perekaman e KTP saja. Melainkan layanan lainnya yakni pembuatan KIA dan cetak Akta Kelahiran (AK), Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian (AK) juga dapat dilakukan di instansi tersebut.

“Kami akan terus optimalkan pelayanan di UPTD Dukcapil Wilayah Gambut,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH LAUT – Destinasi wisata di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak pernah luput dari perhatian Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, termasuk dalam hal kebersihannya. Sebab, destinasi wisata tidak akan terlihat menarik jika dihiasi oleh sampah yang berserakan.

Seperti halnya di Pantai Batakan Baru, Kabupaten Tanah Laut, yang menjadi salah satu destinasi favorit warga banua. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemprov Kalsel melakukan aksi bersih-bersih sampah di Pantai Batakan Baru, dengan melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat, Senin (19/9).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momen puncak peringatan World Cleanup Day (WCD) atau Hari Bersih-Bersih Sedunia tahun 2022 di Kalsel.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira berharap, kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat terutama di wilayah pesisir, untuk menjaga keindahan pantai.

“Saya harap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ucapnya.

Ia juga berpesan, agar aksi bersih-bersih ini tidak hanya dilakukan di momen tertentu, melainkan di setiap kesempatan.

“Jangan ragu untuk menegur wisatawan yang membuang sampah sembarangan, jagalah pantai yang indah ini dari sampah-sampah,” himbaunya.

Sementara itu, Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengaku, kegiatan ini dilakukan bukan sekedar seremoni dalam memperingati WCD saja, tetapi lebih berfokus sebagai kampanye peduli lingkungan dan untuk mengedukasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

“Kita juga ingin menanamkan pemahaman dan perubahan budaya perilaku masyarakat terhadap sampah,” terangnya.

Hanifah berharap, kegiatan ini dapat lebih memotivasi masyarakat untuk turut mendukung pariwisata yang lebih nyaman dan berkelanjutan.

“Jangan semata-mata berharap pada petugas kebersihan untuk membereskan sampah yang kita hasilkan,” tegasnya.

Selain aksi bersih-bersih, pada peringatan WCD tahun 2022 ini, Pemprov Kalsel juga melakukan penanaman pohon di kawasan pantai Batakan Baru, guna mendukung program Revolusi Hijau.

“Nanti juga akan kita lakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang Jalan Ahmad Yani pada 23 September nanti, dan akan ada juga aksi bersih serempak di 12 Desa dan Kelurahan sepanjang Sungai Martapura,” bebernya. (DLH.KALSEL-SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel l) mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Senin (19/9).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSS, Yusperi mengatakan dalam kegiatan ini, pihaknya ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pembahasan APBD Tahun 2023 di DPRD Kalsel, terkait dengan penanganan banjir di HSS, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga hal yang baru terkait Bantuan Tunai Langsung (BLT).

“Hasil konsultasi tadi cukup memuaskan bagi kami karena kami mendapatkan informasi tambahan, diantaranya bagaimana pembahasan DAK dicantumkan dalam KUA PPAS,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Rahmad Iriadi mengungkapkan pihaknya mengharapkan agar bantuan dana bagi mahasiswa Kalsel yang menempuh pendidikan di luar negeri dapat lebih ditingkatkan, baik dari sisi besaran dana maupun jumlah penerima bantuan.

“Selama ini, Pemprov melalui Biro Kesra menganggarkan Rp25 juta/orang/tahun. Namun kayaknya maksimum dibawah 100 orang. Sedangkan mahasiswa kita ratusan lebih yang menuntut ilmu, seperti di Yaman dan Mesir,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Rahmad, pihaknya berharap kepada Pemprov melalui Anggota DPRD Provinsi Kalsel agar bantuan kepada mahasiswa Kalsel bisa ditingkatkan. Selain itu, juga diharapkan kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bisa meninjau langsung para mahasiswa Banua yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Sementara, Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar menjelaskan selain terkait tahapan APBD, juga dibahas mengenai rencana kerja (renja) yang harus terlebih dahulu ditetapkan sebelum paling lambat 30 September setiap tahunnya sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah.

“Jika APBD tanpa cantolan renja, khususnya yang menyangkut anggaran kegiatan DPRD nanti bisa dianggap tidak sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya.

Terkait harapan agar dana beasiswa mahasiswa Kalsel yang menempuh pendidikan di luar negeri ditingkatkan, Andri akan menyampaikannya kepada Komisi IV DPRD Kalsel untuk membicarakannya dengan SKPD mitra kerja yang membidangi permasalahan tersebut. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar, terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Demi meningkatkan kualitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalimantan Selatan (PMPRB Kalsel), Inspektorat Kalsel menjalin kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel melalui program Sahabat APIP.

Sebagai langkah awal, Inspektorat Kalsel bersama Biro Organisasi Setda Kalsel, menyelenggarakan sosialisasi Optimalisasi Pengawasan PMPRB, di Aula Inspektorat Kalsel, Senin (19/9), dengan mengundang perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Inspektur Daerah Kalsel, Ahmad Fydayeen, melalui Inspektur Pembantu Wilayah IV, Yuni Barito mengatakan, SKPD yang dalam hal ini berperan sebagai Assesor Unit, berperan sebagai penanggung jawab dalam melakukan monitoring secara berkala pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat SKPD masing-masing.

Selain itu Yuni mengungkapkan, Assesor Unit tersebut juga bertanggung jawab dalam melakukan invetarisasi dan validasi data dukung yang diperlukan untuk penilaian RB di Kementerian PAN-RB.

“Nanti seluruh hasil kerjasama ini, akan dilaporkan ke Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim RB Kalsel yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Organisasi, jadi namanya Assesor Pusat,” jelasnya.

Seluruh mekanisme ini menurut Yuni, sudah sesuai dengan peraturan Kementrian PAN-RB. Sehingga lambat laun, diakuinya, akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas PMPRB Kalsel.

“Semoga dengan ini, Indeks RB Kalsel bisa naik secara signifikan,” harapnya.

Senada dengan hal ini, Kasubbag RB Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Julianda menilai, Assesor Unit sangat berperan penting untuk mempermudah Inspektorat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RB di SKPD.

“Tetapi hasil pengawasan dari SKPD tersebut tetap akan disaring lagi oleh Inspektorat melalui Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Daerah,” terangnya.

Kedepannya Julianda mengaku, pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi ini agar kapabilitas masing-masing Assesor di SKPD dapat merata.

“Otomatis nanti penerapan RB nya juga akan optimal di tiap unit kerja,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak empat orang empat orang Teman Tuli (sebutan tunarungu) dan dua orang Juru Bahasa Isyarat (JBI) mengunjungi Perpustakaan Palnam milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (17/9).

Empat orang Teman Tuli tersebut yaitu Ridho, Mona, Toni, dan Intan. Mereka tergabung dalam organisasi Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Kota Banjarbaru. Kegiatan mereka salah satunya adalah setiap hari minggu adalah pelatihan bahasa isyarat bagi Teman Tuli dan Teman Dengar di sekitar kota Banjarbaru.

Kunjungan mereka ke Perpustakaan Palnam adalah salah satu pihak dari kawan-kawan disabilitas yang memberikan saran untuk layanan disabilitas, juga aksesibilitas.

Mereka sangat terkesan dengan kondisi perpustakaan palnam yang besar, nyaman, dan banyak tersedia buku-buku serta petugas perpustakaan yang ramah.

“Kami menyarankan agar memberikan tulisan pada setiap rak dan bagian-bagian yang memudahkan mereka membaca (guiding visual) karena tidak semua Teman Tuli juga memahami setiap makna dari kata yang ditulis, ” kata Teman Tuli Ridho yang merupakan lulusan dari Pendidikan Khusus (PKh) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh JBI.

Mereka juga mengharapkan ada dari petugas perpustakaan yang dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat, untuk komunikasi. Selain itu, ada tambahan penunjuk arah, seperti yang di depan musholla atau di setiap ruangan dan bagian-bagian yang dikunjungi.

Teman Tuli Ridho mengaku pada awalnya tidak mengetahui bahwa peminjaman buku di perpustakaan palnam itu gratis, mereka mengira akan dipungut biaya sehingga diharapkan bisa ditambahkan keterangan atau informasi visual bahwa hal itu GRATIS.

Mereka juga sangat senang bisa menjadi anggota perpustakaan palnam yang ditandai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan akan memberitahu kepada Teman Tuli lainnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengapresiasi dukungan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan – Tengah, dalam perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional pada 10-19 Oktober 2022.

General Manajer PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalsel-Teng, Abdurrahim mengatakan, maksud kedatangannya di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, selain ingin berkunjung dalam rangka penugasannya, juga dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi, untuk kelancaran kegiatan MTQ Nasional.

“Kami siap mensupport MTQ Nasional dengan menyiapkan pasukan listrik kami yang handal di seluruh venue kegiatan,” katanya usai menemui Gubernur Kalsel di kediaman resmi Gubernur akhir pekan lalu.

Disamping itu, Ia juga menyampaikan, siap mensupport program pemerintah yaitu program Borneo Green Equipment, dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum di kantor Gubernur.

“Sehingga nanti secara bertahap penggunaan kendaraan listrik makin meningkat, konsumsi energi listrik semakin baik dan menurunkan emisi karbon. Karena, kendaraan listrik merupakan ramah lingkungan,” ucapnya.

Selain itu, Ia menambahkan, terkait pengembangan kompor induksi, yang merupakan program nasional, Provinsi Kalimantan Selatan juga termasuk dalam pembagian 30 ribu kompor listrik pada bulan Oktober mendatang.

“Jadi Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara merupakan dua provinsi di luar pulau Jawa dan Bali yang menerima program tersebut. Semoga kita bisa mensukseskan program ini sehingga penggunaan kompor listrik semakin berbudaya dan secara bertahap akan mengurangi energi fosil gas,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab disapa Paman Birin, menyambut baik kedatangan General Manajer PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kalsel-Teng tersebut.

“Alhamdulillah, kami mendapat support dari PLN Kalsel-Teng. Ini sangat memberikan manfaat bagi kita semua agar acara bisa berjalan lancar,” katanya.

Paman Birin menambahkan, dukungan dari segala pihak tentu dibutuhkan agar kegiatan yang di tuan rumahi oleh Kalimantan Selatan tersebut, dapat memberikan kesan terbaik bagi para peserta maupun para undangan.

“Untuk itu, mari kita semua bersinergi, saling bergotong royong sukseskan MTQ Nasional di Banua tercinta kita,” pungkas Paman Birin. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 17 September 2022, telah mengeluarkan pernyataan resmi tentang Surat Keputusan (SK) 42 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendatang.

Oleh karena itu, KONI Kalsel mempersilakan cabang olahraga yang dipertandingkan, pada Porprov tersebut, untuk melaksanakan Training Center (TC).

“Setelah adanya penetapan secara resmi cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov, maka kami mempersilakan cabor untuk melaksanakan TC masing-masing daerah,” ucap Wakil Ketua 2 Bidang Pembinaan Prestasi KONI Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Perdana Kusuma, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.

Maka, lanjutnya, kepada 42 cabang olahraga yang dipertandingkan tersebut, untuk melaksanakan training center atlet atlet mereka, yang akan mengikuti Porprov tersebut.

“Kami berharap kepada cabang olahraga dapat mempersiapkan atlet atlet mereka. Untuk meraih prestasi terbaik,” ujar Gusti Perdana.

Sementara itu, 42 Cabang Olahraga yang dipertandingkan pada Porprov di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Nopember 2022. Yaitu, arung jeram, aeromodelling, anggar, angkat berat, angkat besi, atletik, balap motor, balap sepeda, baseball, biliar, binaraga, bola basket, voli indoor, voli pasir, bridge, bulu tangkis, catur, sancersport, drumband, e-sport, futsal, Gateball, gulat, hapkido, judo, karate, kempo, loncat indah, menembak, muaythai, panahan, panjat tebing, pencak silat, petanque, renang, Sambo, senam, sepakbola, sepak takraw, tenis meja, tenis lapangan, serta tinju. (SRI/RDM/RH)