Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel menawarkan program tugas belajar beasiswa bagi ASN di lingkup Pemprov Kalsel.

Hal ini disampaikan Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Frendy Ariffin, baru-baru tadi.

Frendy mengatakan, program tugas belajar beasiswa Pemprov Kalsel tersebut dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan. Dan di tahun 2023 ini BKD Kalsel telah menganggarkan dana untuk melaksanakan tugas belajar dengan beasiswa dari APBD Pemprov Kalsel.

“Pada tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Kalsel membuka sebanyak 10 formasi dengan rincian sebagai berikut, Program Spesialis/Sub Spesialis sebanyak 4 formasi, Program Doktor (S3) 1 formasi, Program Magister (S2) 2 formasi, dan Program Sarjana (S1)/Diploma IV 2 formasi ,” ungkap Frendy

Frendy menambahkan untuk tujuan program tugas belajar beasiswa APBD Pemprov Kalsel ini pihaknya menyarankan perguruan tinggi negeri di luar daerah dengan akreditasi minimal B. Pemilihan perguruan tinggi negeri di luar daerah ini bertujuan agar ASN yang mengikuti program belajar tersebut bisa fokus dalam melaksanakannya. Hal ini juga untuk meminimalisir resiko yang dapat menghambat progres belajar mereka.

“Jika melaksanakan di dalam daerah ditakutkan nanti para ASN akan dibebani pekerjaan kantor, dan akan menghambat atau bahkan mereka tidak bisa menyelesaikan program tugas belajarnya. Jika sampai tidak selesai, mereka harus mengembalikan dana tugas belajar yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Kalsel, dan ini yang kita hindari,” lanjut Frendy

Adapun syarat minimal pangkat golongan ASN untuk mengikuti Program Tugas Belajar Beasiswa tersebut, Frendy menyampaikan yakni untuk Magister (S2) pangkat golongan minimal III a, kemudian untuk Doktor (S3) pangkat golongan minimal III b dengan usia maksimal 45 tahun dan telah 2 tahun menyelesaikan S2, program Sarjana S1/Diploma IV pangkat golongan minimal II b, serta Program Spesialis/Sub Spesialis pangkat golongan minimal III b. Sementara untuk proses pendaftaran, lanjut Frendy, rekan-rekan ASN yang berminat bisa menyampaikan permohonan seleksi tugas belajar dengan kelengkapan sejumlah dokumen seperti surat permohonan izin tugas belajar yang di tandatangani oleh kepala SKPD, fotokopi SK pangkat terakhir yang di legalisir, fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan terakhir yang dilegalisir.

Kemudian fotokopi SKP satu tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik dilegalisir, uraian tugas ASN yang bersangkutan yang disahkan Kepala SKPD, daftar riwayat hidup, serta surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama 2 tahun terkahir dan tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin.

“Dokumen-dokumen tersebut bisa disampaikan melalui aplikasi e-Mutasi di bagian pengembangan,” ucapnya.

Jika jumlah pendaftar melebihi jumlah formasi yang dibuka, maka BKD Kalsel akan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi peserta yang mendaftar. Program tugas belajar dengan beasiswa dari APBD Pemprov Kalsel sendiri terus diadakan oleh BKD Kalsel setiap tahunnya dengan jumlah formasi yang berbeda sesuai dengan ketersediaan anggaran. (MRF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Inflasi di Kalsel mencapai 0,15 persen. Penyebab terjadinya ini akibat sejumlah kebutuhan bahan pokok (bapok) termasuk beras lokal merangkak naik. Banjarmasin saja harganya tembus Rp21. 000 per liter.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan, banyaknya tanaman padi yang terkena hama tungro membuat sejumlah daerah di Kalsel mengalami penurunan produksi beras hingga berimbas pada kenaikan.

“Dari titik desa pertama hingga sekarang ini masih saja permasalahan beras. Jangan sampai daerah ini juga terdampak inflasi dan itu tidak kami inginkan. Apabila Kusan Hilir dan Tengah ini berhasil panen tanpa terdampak tungro maka terjadi surplus dan tidak kekurangan,” ujar legislatif Dapil VI membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Kalsel, usai menjaring aspirasi di Desa Saring Sungai Binjai dan Beringin, Rabu (8/2) lalu.

Menurut dia, inflasi di Banjarmasin berada dikisaran 6,11 persen. Terlebih, month to month (m to m) untuk kota berjuluk seribu sungai itu berhasil menyentuh 0,15 persen. Melihat ini terjadi, persoalan tersebut jangan sampai terdampak di Tanah Bumbu.

“Pertanian saat ini sangat penting. Perekonomian masyarakat bertumpu pada sektor hal tersebut. Bahkan, pertanian di Tanah Bumbu harus menjadi perhatian, kita tidak ingin adanya inflasi. Yang perlu digaris bawahi tadi jalan usaha tani, pengairan (irigasi) dan ketersediaan pupuk. Jadi tolong lah pupuk ini dipermudah agar petani kami di sini bisa membantu memperbaiki perekonomian minimal di daerahnya sendiri,” tuturnya.

Tak hanya Banjarmasin, ia menjelaskan, Bumi Saijaan pun terdampak inflasi beras mencapai 0,10 persen. Hal ini lah yang mendorong bertambahnya inflasi di Kalsel. Begitu pula Tanjung yang mencapai 0,12 persen.

“Ini yang menjadi perhatian kita ternyata beras terdampak inflasi. Kami tidak ingin terjadi itu seperti di Kotabaru, apabila produksi melimpah tentu inflasi terkendali,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Saring Sungai Binjai, Anafson Hadi, mengutarakan, yang menjadi kendala dalam sektor pertanian mereka adalah sulitnya mendapatkan pupuk. Alih-alih mendapatkan, harganya pun diketahui mencapai di atas standar bersubsidi.

“Sekarang ini sangat sulit mendapatkan pupuk di agen karena mereka bilang pasti habis. Tercatat ada 550 petani yang produktif dengan rata-rata angka 90 persen. Kami juga memiliki 16 penggilingan padi,” paparnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, kesulitan petani juga terjadi pada kebutuhan solar untuk mengoptimalkan mesin combine.

“Solar di sini langka, karena dimonopoli oleh pelangsir sehingga yang dijual kepada warga mampu menembus harga 18. 000 hingga 20.000 rupiah per liternya,” bebernya.

Dilokasi berbeda, Sekretaris Desa (Sekdes) Beringin, Fardiansyah, menyampaikan, produksi beras di desanya mampu menghasilkan ratusan ton dalam sekali panen dengan luas lahan persawahan 500 hektare. Namun, karena cuaca beberapa hari terakhir ini diketahui ekstrim membuat sektornya berdampak.

“Saat ini masih menanam. Keterlambatan ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan ini menghambat pertumbuhan padi sehingga membuat keterlambatan panen,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masih mahalnya harga beras khusus, disikapi Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Selasa (7/2) menjelaskan, harga beras lokal khusus (beras banjar) seperti siam, unus, mutiara, mengalami kenaikan, diakibatkan kurangnya pasokan beras jenis tersebut dari petani lokal. Hal ini disebabkan stok beras jenis di petani sangat menipis, sehingga menurun di tingkat produksi jenis beras tersebut.

“Sebagian akibat persawahan diserang hama, menjadi faktor lainnya berkurang produksi, sehingga suplai ke pasar menurun drastis, sedangkan permintaan tetap tinggi, kemudian terjadinya kenaikan harganya dipasaran,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, dengan naiknya harga beras lokal Banjar seperti Unus, Mutiara, Siam dan sejenisnya adalah termasuk kategori beras khusus, yang merupakan khas Kalsel, karena beras ini berbeda dengan jenis beras yang tergolong kategori beras premium maupun medium.

“Memang ada beras lokal Kalsel yang setara dengan jenis Premium dan Medium, yaitu beras Banjar jenis Siganal, Beras unggul Sihireng, dan beras Bulog tergolong kategori beras Premium dan Medium, untuk
harga lebih murah dibanding beras khusus, bahkan stok di tingkat petani juga masih banyak,” katanya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa beras yang paling banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat Banjar adalah jenis Beras Khusus, yaitu Unus, Mutiara, Siam dan sejenisnya, karena beras khusus (beras banjar) tidak bisa dibandingkan sama dengan kualitas beras premium.

“Beras khusus jenis Unus, Siam, Mutiara harganya sekarang Rp21.000 sampai dengan Rp21.500 per kg. Namun kalau jenis sekelas premium, seperti beras Sihirang, beras Siganal Rp11.000 sampai Rp12.000 saja,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJAR – Puncak peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-63 di Kalimantan Selatan (Kalsel) dijadikan sebagai ajang untuk mengajak masyarakat mengkonsumsi ikan dan telur sebagai pemenuh gizi ibu hamil dan balita anak agar tidak kekurangan gizi hingga stunting.

Hal ini selaras dengan tema HGN tahun ini yakni “Protein hewani cegah stunting”.

Terlihat saat peringatan HGN di Posyandu Bunda Kenanga, Desa Pulau Nyiur, Kabupaten Banjar, Kamis (9/2), Pemprov Kalsel didampingi Ketua TP PKK Kalsel serta Kepala BKKBN Kalsel menyerahkan berbagai macam bantuan kepada puluhan balita dan ibu hamil.

Ketua TP PKK Kalsel Raudhatul Jannah mengatakan, momentum hari gizi ini sebagai wadah semua lintas sektor untuk mengampanyekan pola hidup sehat, khususnya terkait makanan bergizi.

“Pencegahan stunting itu bisa dengan mengonsumsi makanan bergizi, di antaranya adalah ikan dan telur. Apalagi  telur ayam yang mudah didapat dan harganya murah, minimal satu kali saja sehari,” ucapnya.

Penanganan stunting menurutnya tak bisa hanya dilakukan satu pihak. Melainkan harus ada dukungan dari berbagai elemen termasuk masyarakat itu sendiri.

“Selama masih ada yang tidak peduli, maka mustahil stunting bisa dieliminasi apalagi diturunkan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 ini dapat menjadi momentum untuk menarik kepedulian serta meningkatkan komitmen bersama dalam membangun gizi dan bangsa yang sehat.

“Kita masih punya banyak tugas yang berat yaitu menurunkan target 14 persen stunting pada tahun 2024,” ungkapnya.

Meski saat ini prevelensi stunting Kalsel berdasarkan data SSGI sudah 24,6 persen ditahun 2022. Namun angka tersebut menurut Diauddin masih berada diatas angka nasional.

“Ini yang perlu kerja bersama untuk menurunkan hingga 14 persen,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Diauddin mengajak semua masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan memenuhi gizi anak dengan menerapkan program “Isi Piringku”, yakni program pengganti konsep 4 Sehat 5 Sempurna, disertai penguatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita serta penguatan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.

“Untuk tablet penambah darah ini akan diperluas lagi hingga ke sekolah agama seperti pesantren, karena sebelumnya kurang terjamah sampai di sana,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggerakkan program tugas belajar dengan biaya anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) melalui program pengembangan kompetensi jalur pelatihan.

Hal ini disampaikan Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan, BKD Provinsi Kalsel, Frendy Arifin, pada Kamis (9/2).

Frendy menyampaikan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel yang ingin mengembangkan kompetensi mereka, baik berupa bimbingan teknis (bimtek), workshop, maupun kompetensi lainnya dapat mengusulkan kepada BKD Provinsi Kalsel untuk dapat di fasilitasi. Dengan catatan para PNS yang bersangkutan telah menyampaikan usulan.

“Nanti kita bantu fasilitasi untuk keberangkatan, biaya kontribusi dengan segala macam dengan anggaran dari BKD Provinsi Kalsel,” ungkap Frendy.

Frendy menambahkan, para PNS tidak perlu khawatir bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut, dikarenakan terdapat program tugas belajar (Tubel) yang tersedia dengan biaya beasiswa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sehingga bisa mengikuti dengan melalui program tugas belajar.

“Dalam artian tubel ini bisa diikuti para PNS yang sudah memiliki jabatan, sehingga para PNS yang melanjutkan kuliah ada izin belajar sehingga jabatannya tidak diberhentikan,” lanjut Frendy. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menjajaki kerjasama terkait tes Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada tahun 2023 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Labkesda Kalsel Zainal Firdausy mengatakan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta sejak beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk tahun ini, Labkesda Kalsel akan berusaha menjajaki kerjasama mengenai pemeriksaan NAPZA untuk penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru.

“Biasanya kerjasamanya dalam bentuk Praktek Kerja Lapang (PKL). Namun kami akan berusaha menjajaki untuk melakukan kerjasama pemeriksaan NAPZA untuk penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru di tahun ini” katanya kepada Abdi Persada FM, Selasa (7/2).

Lebih lanjut, Zainal menjelaskan pihaknya juga akan menjajaki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal di lingkungan Provinsi Kalsel untuk pemeriksaan Medical Check Up (MCU) dan NAPZA.

“Kerjasama itu bisa dalam bentuk tes narkoba bagi ASN atau bisa juga sebagai persyaratan administratif penerimaan pegawai ASN maupun pegawai kontrak,” terangnya.

Untuk kesiapan kerjasama tersebut, menurut Zainal, saat ini Labkesda Kalsel sudah mempunyai peralatan dan sumber daya manusia yang berkompeten.

“Diharapkan kerjasama yang sudah dan akan dilakukan ke depannya, dapat saling menguntungkan untuk memajukan Labkesda sebagai laboratorium rujukan di Kalsel maupun di tingkat regional Kalimantan,” harapnya.

Untuk diketahui, Labkesda Kalsel juga telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pemeriksaan lingkungan. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan didorong agar memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mengingat penyerapan aspirasi bukan hanya saat kegiatan reses saja.

Terlebih saat ini perkembangan teknologi semakin pesat sehingga masyarakat bisa kapan saja menyampaikan aspirasi mereka. Tidak perlu harus menunggu ada pertemuan khusus dengan pejabat atau instansi pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, saat melakukan reses di kawasan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah, Selasa (7/2).

“Bagi saya, penyerapan aspirasi bukan hanya hari ini, bukan saat reses saja. Saya sebagai wakil masyarakat disini, siap menampung aspirasi kapanpun, sepanjang tahun, selagi kita masih ada di Rumah Banjar, kita selalu siap untuk menampung aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan, bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses teknologi seperti media sosial, Lutfi telah menyiapkan agen-agennya di beberapa titik Banjarmasin yang siap mendengarkan kritik, saran, permintaan bantuan, dan sebagainya untuk kemudian disampaikan kepada dirinya sehingga bisa ditindaklanjuti.

“Silakan saja menghubungi ‘ading-ading ulun’ ini, yang bisa menjadi perpanjangan tangan saya, perpanjangan telinga, perpanjangan mata saya,” terang Lutfi seraya mengenalkan rombongannya yang mendampinginya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Demi menyatukan visi dan misi dari seluruh lapisan masyarakat dalam menentang keberadaan narkoba di Kalimantan Selatan (Kalsel), Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (YR Kobra) menggelar deklarasi anti narkoba, di Gedung Bina Satria, Banjarbaru, Rabu (8/2).

Deklarasi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, serta perwakilan Pimpinan Forkopimda se-Kalsel dan diikuti oleh peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa hingga masyarakat umum sebanyak 500 peserta.

Menurut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Sulkan, peredaran dan penyebaran narkoba dapat menjadi ancaman serius bagi tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan berpeluang menjadi sasaran terhadap penyebaran obat terlarang tersebut.

Tidak hanya dalam bentuk materi saja, menurut Gubernur, kerugian yang harus dibayar juga ada pada lingkungan sosial, termasuk runtuhnya mental dan moral generasi muda yang seharusnya tampil menjadi generasi penuh karya dan berprestasi.

“Ketidakmampuan memfilter diri ini lah yang akhirnya membawa seseorang terseret dan akhirnya terlena dengan kenikmatan sesaat yang ditawarkan zat tersebut,” paparnya.

​Karena itu, Sahbirin mengajak seluruh masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan mengambil peran sesuai kapasitasnya masing-masing, dalam upaya pemberantasan terhadap narkoba.

“Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan pembangunan, kegiatan pembangunan saat ini harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum YR Kobra Ahmad Maulana menyebut perkembangan narkoba di Kalsel cukup memprihatinkan, data dari BNN peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu cukup mengalami peningkatan.

“Kami dari yayasan menjadikan yayasan ini salah satu wadah agar bisa memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat terkait penyahgunaan narkoba. Dan kami kedepannya akan merekrut sebanyak-banyaknya tenaga penyuluh,” ujarnya.

Ia mengaku pihak yayasan saat ini sudah memiliki alat detektor atau analisa awal penyalahgunaan narkoba melalui retina mata. Dalam hitungan detik, alat itu sudah bisa menganalisa seseorang positif atau negatif dalam penyalahgunaan narkoba.

“Alat ini dipakai seperti kacamata dalam waktu lima detik kita bisa ambil keputusan positif atau negatif, setelah itu baru kita lanjutkan analisa narkoba apa yang digunakan,” ucapnya.

Diketahui, YR Kobra sudah membangun yayasan rehabilitasi di Sukabumi, Tanggerang, Bekasi dan Sulawesi Selatan.

“Kita juga akan bangun rehabilitasi di Kalsel dalam waktu dekat,” tutup Maulana. (SYA/RDM/RH)