Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel, untuk menjaga disiplin dan integritas.

Hal tersebut disampaikan Paman Birin dalam sambutannya, pada apel gabungan yang diikuti ASN dan pejabat lingkup Pemprov Kalsel di Halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (8/1) pagi.

“Salah satu langkah nyata dalam menjaga disiplin tersebut adalah dengan segera menyampaikan capaian kinerja sepanjang tahun 2023 serta menyusun sasaran kinerja pegawai tahun 2024 secara jelas, terukur, relevan, dan memiliki target waktu,” kata Paman Birin (sapaan khas Gubernur).

Pada kesempatan itu, Paman Birin menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan ASN dalam mengawali tahun anggaran 2024.

Pertama, terkait pemanfaatan APBD secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.

Kedua, dengan sumber daya yang dimiliki, Pemprov Kalsel juga perlu terus memperkuat daerah agar semakin tangguh dalam menghadapi segala potensi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana perlu terus ditingkatkan, khususnya di SKPD dan satuan kerja terkait

Ketiga, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, ASN diimbau untuk tetap menjaga netralitas serta tetap bijak dalam bermedia sosial.

Selain itu, Paman Birin mengungkapkan harapannya bahwa momen apel gabungan ini menjadi pendorong bagi ASN untuk terus bekerja keras menghadapi berbagai tantangan di tahun 2024.

“Saya harap momentum apel gabungan ini bisa menjadi cambuk bagi kita semua untuk terus bekerja keras menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan di tahun 2024 ini,” ujar Paman Birin.

Paman Birin menegaskan komitmen untuk memastikan terpenuhinya seluruh urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan visi Kalsel Maju yang diamanatkannya.

“Marilah kita tetap menjaga sinergi dan kerjasama dalam menjalankan program kegiatan sepanjang tahun 2024, sehingga kita dapat terus mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi agar tetap terkendali, meningkatkan kualitas SDM Kalsel, serta memastikan terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai visi Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan),” pungkasnya. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menyelesaikan sebanyak 209 laporan masyarakat atau 92,07 persen dari 227 laporan masyarakat sepanjang tahun 2023. Sedangkan sisanya 18 laporan masyarakat masih berproses.

Hal itu disampaikan, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, kepada wartawan, pada acara Ekspos Catatan Pengawasan Pelayanan Publik di Kalsel Tahun 2023 bertempat di kantor Ombudsman Kalsel di Banjarmasin, baru-baru tadi.

“Dari 209 laporan yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari 99 laporan ditemukan maladministrasi dan telah memperoleh penyelesaian, penghentian pemeriksaan 2 laporan dan 108 laporan tidak ditemukan maladministrasi,” jelasnya.

Hadi menambahkan ada 24 subtansi laporan masyarakat yang diperiksa Ombudsman Kalsel. Paling banyak terkait persoalan admistrasi kependudukan mencapai 35 laporan, disusul persoalan infrastruktur 33 laporan, pendidikan ada 29 laporan, agraria/pertanahan sekitar 22 laporan, kepegawaian 19 laporan dan kesehatan 11 laporan.

“Selain itu, laporan masyarakat terkait perbankan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, energi/kelistrikan, air minum/bersih, jaminan sosial, kepolisian, ketenagakerjaan, pedesaan, permukiman, hak sipil dan politik, keagamaan, kehutanan, pengadilan, pajak, kejaksaan, telekomunikasi dan informatika, serta perizinan,” terangnya.

Hadi mengungkapkan ada delapan instansi yang menjadi terlapor, paling banyak pemerintah daerah mencapai 147 laporan. Selanjutnya Kementerian 40 laporan, BUMN 17 laporan, BUMD 7 laporan, Kepolisian 6 laporan, Lembaga 5 laporan, pihak swasta 4 laporan dan Lembaga Pendidikan Negeri 1 laporan.

“Sedangkan jenis dugaan maladministrasi yaitu tidak memberikan pelayanan sebanyak 153 laporan, penundaan berlarut 39 laporan, penyimpangan prosedur 20 laporan, permintaan imbalan uang, barang/jasa sebanyak 7 laporan, berpihak 4 laporan, tidak patut 2 laporan, serta tidak kompeten dan diskriminasi masing-masing satu laporan,” tuturnya.

Hadi menambahkan perhitungan total kerugian akibat maladministrasi mengalami peningkatan dari sebelumnya, yaitu Rp3.482.228.077 di tahun 2022 melonjak di tahun 2023 menjadi Rp14.070.255.247.

Meskipun kerugian maladministrasi meningkat, lanjutnya, namun tingkat kepatuhan pemerintah daerah meningkat, dimana pada tahun 2022 nilai rata-rata kepatuhan Pemda se Kalsel sekitar 72,83 naik menjadi 81,69 di tahun 2022.

“Tingginya angka ini akibat semakin pahamnya masyarakat tentang hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan pengawasan layanan publik yang semakin membaik,” ungkapnya.

Pada tahun 2022, terdapat 8 Pemerintah daerah yang masuk zona kuning dengan nilai rata-rata pemerintah daerah berada di angka 72,82.

Di tahun 2023, hanya tersisa Kabupaten Kotabaru yang masuk zona kuning, dengan 12 kabupaten/kota berada di zona hijau atau berada di angka 81,69. (NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kalsel, di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (6/1).

Warga setempat yang notabene berprofesi sebagai nelayan menurut Yani Helmi sangat tepat untuk diberikan edukasi tentang Perda tersebut.

“Alhamdulillah antusias masyarakat di sini sangat tinggi karena ini berkaitan dengan retribusi kapal berlabuh yang mereka bayarkan,” ujar legislator yang akrab disapa Paman Yani itu.

Retribusi yang dibayarkan dipastikan masuk ke kas daerah. Hasil retribusi yang terkumpul, diungkapkan Paman Yani, akan digunakan untuk pembangunan daerah termasuk untuk fasilitas serta sarana prasarana pelabuhan perikanan Batulicin.

“Sekecil apapun nominalnya saya pastikan itu semua masuk ke kas daerah. Begitupula pajak yang kita bayarkan di Samsat,” ungkap Paman Yani.

Selain itu, ia juga menjamin tidak ada pungutan liar (pungli) di pelabuhan perikanan maupun Samsat.

“Saya pastikan tidak ada pungli terutama di Pelabuhan Perikanan dam Samsat Batulicin. Karena semua diawasi dan sudah ada pula papan informasi tarif terpampang disana,” beber Paman Yani.

Pelabuhan Perikanan Batulicin sendiri dinilai merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang paling aktif dibanding Banjarmasin.

Sebab itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, mengaku akan mensosialisasikan tentang perubahan retribusi yang berlaku tahun 2024.

“Alhamdulillah selama ini memang tidak pernah ada keluhan. Kami juga menetapkan tarif yang sudah sesuai dengan Perda berlaku,” ungkap Syarwani.

Syarwani berharap dengan retribusi yang mereka kelola. Bisa menjadikan pelabuhan perikanan Batulicin lebih berkembang.

“Semoga layanan yang kami berikan juga bisa lebih baik kedepannya,” tutup Syarwani. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Mariana menekankan tentang pentingnya pemenuhan gizi pada anak sejak dini.

Hal tersebut disampaikan dalam gelaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dusun Berkah, Desa Beruntung Raya, Kecamatan Satui, Jumat (5/1)

Wakil rakyat yang akrab disapa Ana ini mengharapkan agar seluruh pihak mulai dari pemerintah hingga lapisan masyarakat wajib bahu membahu dalam menekan angka stunting.

“Tak hanya pemerintah saja, kita semua mempunyai kewajiban melindungi anak-anak dan menurunkan angka stunting melalui pemenuhan gizi dan mengaktifkan kader posyandu,” harapnya.

Mariana menambahkan penyelenggaraan perlindungan anak menjadi sangat penting untuk menjamin anak agar dapat diasuh, dan dibesarkan dalam lingkungan suportif.

“Hak setiap anak harus dijunjung tinggi sebagaimana yang termuat dalam UUD RI Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak,” jelasnya.

Disela kegiatan, Mariana juga menggandeng narasumber Tata Boga sekaligus Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Jasa Boga, Sherly Marlina.

Sherly memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD Kalsel itu dalam memberikan pemahaman tentang produk hukum daerah kepada masyarakat desa. Selain itu, juga memberikan pengetahuan dan keterampilan membuat hidangan yang bergizi bagi “buah hati” mereka.

“Kami selaku narasumber dan bagian dari masyarakat tentunya sangat mengharapkan adanya lebih banyak lagi kegiatan yang bermanfaat seperti ini,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyelesaikan 8 (delapan) Peraturan Daerah (Perda) selama tahun 2023. Sedangkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lainnya sedang dibahas Panitia Khusus.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar kepada wartawan, Rabu (3/1).

Andri Yuzhar menjelaskan delapan Raperda telah yang ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2023, yaitu Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2022, Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043, Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Raperda Tentang APBD Tahun 2024, serta Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Sedangkan dua Raperda lainnya yakni Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038, yang semula direncanakan ditetapkan menjadi Perda pada 2 Januari 2024 dilakukan penundaan dan akan dijadwalkan kembali,” jelasnya.

Sementara, lanjut Andri, tiga Raperda yang sedang dibahas di Pansus, yakni Raperda Tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi yang merupakan inisiatif Komisi IV sedang dibahas di Pansus per Maret 2023, Raperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran inisiatif Komisi I sedang dibahas di Pansus per September 2023.

“Serta Raperda Tentang Inovasi Daerah yang merupakan inisiatif Komisi III sedang dibahas di Pansus per September 2023,” terangnya.

Andri menambahkan pada tahun 2024, DPRD Kalsel menerima usulan sebanyak 15 Raperda yang terdiri dari tujuh Raperda yang merupakan inisiatif Dewan dan delapan Raperda inisiatif Pemprov Kalsel, termasuk tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka.

“Tujuh Raperda inisiatif Dewan itu yakni Raperda Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan inisiatif Komisi I, Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan Ikan serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang keduanya inisiatif Komisi II,” tambahnya.

Sedangkan Raperda Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan inisiatif Komisi III dan Raperda Tentang Pedoman Pembentukan Perda inisiatif Badan Pembentukan Perda DPRD Kalsel.

Sementara, lanjut Andri, Raperda inisiatif Pemprov Kalsel pada 2024 sebanyak delapan Raperda yaitu Raperda Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara usul Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam usul Dinas Kehutanan, Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi usul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Raperda Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 usul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Raperda Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan usul Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

“Sementara tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka yakni Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Konservasi Perairan Banua Raya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, pada awal Desember 2023 lalu, pihaknya telah melakukan ekspos pembentukan UPTD baru ini di Kementerian Dalam Negeri.

“Kami bersyukur pada awal Desember lalu, telah melaksanakan ekspos UPTD baru tersebut,” ungkap Rusdi, Rabu (3/1).

UPTD baru tersebut, lanjutnya, merupakan UPTD Konservasi Perairan Banua Raya, di 4 wilayah salah satunya di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

“Pembentukan UPTD baru tersebut, guna menunjang Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam melindungi dan melestarikan sumber keluatan dan ekosistem pesisir,” jelas Rusdi lebih lanjut.

Rusdi berharap, kawasan konservasi perairan yang di kelola UPTD Banua Raya kedepannya, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat persisir disekitar kawasan tersebut.

“Tentunya dengan adanya UPTD baru tersebut, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” ucap Rusdi.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi juga mengungkapkan, di Tahun 2024 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan, potensi Kelautan yang ada di Banua.

“Untuk upaya peningkatan potensi kelautan di Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya terus melakukan penggalian potensi tersebut,” ujar Rusdi.

Untuk kewenangan pengelolaan kelautan 0 – 12 mil laut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tentunya, lanjut Rusdi, dengan wilayah tersebut akan banyak potensi perikanan dapat dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Peningkatan potensi kelautan ini, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Kalsel mengapresiasi hasil kinerja Bank Kalsel Cabang Batulicin yang terus meningkat setiap tahun.

Saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin, Rabu (3/1), Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengaku sangat gembira dengan hasil capaian Bank Kalsel Cabang Batulicin.

“Jadi ini yang sebenarnya kita inginkan. Jangan sampai stagnan atau tidak ada yang menggembirakan dari hasil capaian kinerja tahun-tahun nanti,” ujar Yani Helmi.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel akrab disapa Paman Yani itu, hasil capaian ini tidak terlepas dari peran Pemprov Kalsel maupun Pemkab Tanah Bumbu yang terus memperhatikan bank daerah untuk terus tumbuh.

“Mudah-mudahan Pemkab Tanah Bumbu lebih perhatian kepada bank daerah karena ini milik dan untuk rakyat Kalsel termasuk Tanah Bumbu,” harapnya.

Paman Yani berharap hasil kinerja Bank Kalsel Cabang Batulicin bisa lebih meningkat tahun 2024. Baik dalam hal tabungan maupun deposito.

“Kredit usaha untuk UMKM dan usaha lain juga harus diperhatikan dan dijalankan,” pintanya.

Beberapa masukan juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Salah satunya yaitu lokasi cabang pembantu yang harus lebih strategis demi meningkatkan jumlah nasabah.

Menanggapi hal itu, Pimpinan Bank Kalsel Cabang Batulicin, Teguh Indra Bayu akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan.

“Ini tentu suatu masukan yang sangat baik dan akan terus coba kami tindaklanjuti dan harapannya segera terealisasi,” ungkap Teguh.

Teguh berharap Komisi II DPRD Kalsel terus mendukung segala upaya mereka dalam mewujudkan kinerja yang semakin baik.

“Semoga kami terus menjaga dan meningkatkan kinerja,” tutup Teguh.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota Komisi II DPRD Kalsel yakni Karlie Hanafi Kalianda, Fahrani, Iskandar Zulkarnain serta Habib Musa Assegaf. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin melepas keberangkatan sekitar 320 jemaah umrah di depan pintu keberangkatan bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, pada Selasa (2/1).

Wajah kegembiraan terpancar di raut wajah Paman Birin saat melepas rombongan jemaah umrah, yang dipimpin dan nantinya sebagai pembimbing ibadah Umrah, Alimmul Fadhil Al Hafidz, KH Muhammad Wildan Salman.

Sebagaian jemaah yang berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti tenaga pengajar, ustad, tokoh masyarakat, pelajar, dan lainnya itu, diberi kesempatan menunaikan ibadah umrah yang diinisiasi Paman Birin, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam membangun Banua melalui berbagai kegiatan.

Jemaah umroh yang berangkat ke tanah suci juga satu penerbangan dengan Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, beserta sejumlah kepala dinas lingkup Pemprov Kalsel.

Paman Birin berpesan agar jemaah umrah tetap menjaga kesehatan dan stamina dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat.

Tidak lupa diingatkan, agar para jemaah umrah menjaga kekompakan dan saling membantu satu sama lain jika ada yang kesulitan atau memerlukan bantuan, serta menjaga nama baik Kalsel Babussalam.

“Ulun doakan pian-pian berangkat dengan selamat dan kembali nantinya dengan selamat pula, mudah-mudahan segala ibadah yang dilakukan selama umrah menjadi amal ibadah oleh Allah SWT serta ibadahnya mabrur,” doa Paman Birin.

Paman Birin pun menyalami satu persatu jemaah umrah sebelum memasuki ruang tunggu Bandara Syamsuddin Noor untuk selanjutnya diberangkatkan ke Mekkah.

Para jemaah nampak sangat bahagia berkesempatan umrah dilepas orang nomor satu di Kalsel itu.

Turut menyaksikan pelepasan keberangkatan jemaah yang akan menjalani umrah mulai 2 – 11 Januari itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel mencatat performa positif pada tahun 2023. Hingga November 2023, aset bank menembus Rp26,26 triliun atau tumbuh 18,65 persen secara tahunan. Dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar15,24 persen, mencapai nominal Rp20,57 triliun. Sementara untuk penyaluran Kredit dan Pembiayaan tumbuh di 8,19 persen dengan nominal mencapai Rp14,66 triliun.

Pencapaian atas kinerja bisnis dan operasional tersebut mendorong perolehan laba konsolidasi bank sebesar Rp338 miliar pada November 2023, mengalami pertumbuhan 5,82 persen secara tahunan. Perolehan laba ini menjadi kontribusi terhadap peningkatan Modal Inti Bank Kalsel yang terealisasi secara organik sebesar Rp2,65 triliun pada November 2023, dan diproyeksikan akan terealisasi sebesar Rp3,42 triliun pada Desember 2024.

“Selama tahun 2023, Bank Kalsel juga telah menyalurkan pembiayaan KPR Sejahtera dengan total pembiayaan sebesar Rp1,68 miliar, sedangkan untuk UUS Bank Kalsel realisasi penyaluran pembiayaan KPR Sejahtera pada tahun 2023 kepada 37 peserta dengan total pembiayaan sebesar Rp6,05 miliar,” ujar Fachrudin, selaku Direktur Utama Bank Kalsel, saat jumpa pers akhir tahun di Banjarmasin belum lama tadi.

Disisi lain, menurut Fachrudin, Bank Kalsel yang telah menginjak usia ke-59 di tahun 2023, terus mendapat apresiasi dan penghargaan atas berbagai prestasi cemerlang di tahun 2023. Berbagai bentuk penghargaan ini sebagai bukti bahwa Bank Kalsel telah dikelola dengan baik dan profesional.

Tercatat ada 10 penghargaan yang diraih Bank Kalsel sepanjang tahun 2023. Diantaranya adalah Banking Service, Category BPD yang diberikan oleh Warta Ekonomi dalam ajang Indonesia Best BUMD Awards 2023, Top BPD Bintang 5, Top CEO BUMD 2023 dan Top Pembina BUMD 2023 dari TOP BUMD Awards 2023, dan kategori Pembiayaan Daerah Terbaik oleh Republika dalam Anugerah Syariah Republika 2023.

“Melanjutkan apa yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, Bank Kalsel juga konsisten melakukan ekspansi bisnis, inovasi dan pengembangan serta transformasi digital dalampeningkatan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan stakeholder diberbagai sektor bidang usaha,” tambah Fachrudin.

Tidak hanya itu, Bank Kalsel juga optimis mampu berekspansi di bidang layanan jasa keuangan yang lebih baik, serta berperan mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa-masa mendatang.

Dalam menghadapi tahun 2024, dari sisi rencana kinerja dan strategis, Bank Kalsel telah mengatur strategi bisnis yang tepat dan prudent di berbagai segmen bisnis, dengan target menjaga optimalisasi pendapatan, meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas kredit bank.

Untuk merealisasikan strategi tersebut, Bank Kalsel harus selaras dengan ketentuan regulator maupun pemerintah dalam memproyeksikan tumbuhnya kinerja keuangan yang positif serta turut menjaga kesehatan industri keuangan dan perbankan dalam negeri.

Dalam proyeksi tahun 2024 yang telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank, Bank Kalsel menargetkan pertumbuhan Aset sebesar 10,94 persen, Dana Pihak Ketiga tumbuh 9,32 persen, sedangkan Kredit dan Pembiayaan Bank Kalsel ditargetkan tumbuh 10,39 persen.

Dari aktivitas dan ekspansi bisnis bank yang akan dilakukan di tahun 2024 tersebut, ditargetkan laba bank tumbuh 6,55 persen. Pertumbuhan laba ini juga menjadi upaya bank untuk memenuhi modal inti minimum Rp3 Triliun di tahun 2024, sebagaimana disyaratkan POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Dengan semua rencana strategis dan bisnis yang akan dijalankan di tahun 2024, Bank Kalsel optimis, modal inti akan melampaui regulasi tersebut.

Disamping semua yang telah diutarakan diatas, selain dunia bisnis, Bank Kalsel juga memberikan kontribusi dalam bentuk lain. Untuk pengembangan industri keuangan, Bank Kalsel berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan di daerah. Melalui partisipasinya dalam pengembangan ekosistem keuangan daerah tersebut, Bank Kalsel dapat menciptakan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan mendukung kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selain itu, bank juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan sosial di sekitarnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun Taksonomi Hijau. Dengan melibatkan diri dalam CSR, bank tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Bank juga menunjukkan kepeduliannya terhadap umat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel. Melalui UPZ ini, bank secara rutin mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Sedekah dari penghasilan seluruh pegawainya. Tindakan ini mencerminkan kepedulian bank terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, serta komitmen untuk berkontribusi pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna Internal dengan agenda Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2024 bertempat di Ruang Paripurna H. Mansyah Addrian gedung DPRD Kalsel, Selasa (2/1).

Rapat Paripurna tersebut diawali dengan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 yang diserahkan perwakilan masing-masing fraksi Dewan kepada Ketua DPRD Kalsel, Supian HK selaku Pimpinan rapat.

Ada delapan Fraksi yang menyerahkan hasil reses yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi Persatuan Nurani Demokrat.

Kemudian dilanjutkan dengan Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2023 terhitung September – Desember 2023.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Dewan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi rapat-rapat komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, pelaksanaan studi komparasi dan konsultasi, penyerapan aspirasi, penyebarluasan program pembentukan Rancangan Perda, Perda serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ke Kabupaten/Kota.

“Pada tahun 2023, DPRD Kalsel telah merampungkan beberapa Raperda bersama dengan Pemerintah Daerah sehingga Perda-perda yang dimaksud dapat segera diimplementasikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Supian HK menambahkan kegiatan Masa Sidang Pertama Tahun 2024 yang dimulai terhitung 1 Januari dan berakhir pada 30 April 2024.

Adapun pokok-pokok kegiatan dewan yang akan dilaksanakan antara lain kegiatan komisi-komisi DPRD dan AKD berupa rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, pembahasan Raperda atau rancangan keputusan DPRD, penyebarluasan program pembentukan Raperda, Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya dan sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

“Selain itu, kegiatan-kegiatan rapat paripurna yang disesuaikan dengan kebutuhan, rapat konsultasi Forum Silaturahmi DPRD dengan Gubernur Kalsel, kegiatan masa reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel,” tambahnya. (NRH/RDM/RH)