Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) telah menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2023 yang dilayangkan sah melalui surat edaran (SE). Batas pelaksanaannya pun hanya berlangsung sampai November ini, setelah itu dilakukan moratorium.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Wahyu Widio Nugroho, mengungkapkan, setelah dilayangkan suratnya oleh Kemendagri ke masing-masing daerah. Sebagai tindaklanjut Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD Kalsel pun juga mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan Pilkades 2023.

“Jadi, semua kabupaten sudah mengetahui terkait regulasi pelaksanaan Pilkades yang batasnya waktu sampai November ini,” ujarnya, Selasa (24/10) siang.

Ia membeberkan, rencananya ada dua kabupaten yang bakal melaksanakan Pilkades di tahun ini.

“Kalau tidak salah itu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan satunya lagi ada cuman lupa daerahnya yang pasti ada dua,” bebernya.

Alasan dilakukannya moratorium, diungkapkan Wahyu, pemerintah pusat dan daerah terlebih dahulu akan berfokus pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dipastikan pelaksanaannya tahun 2024.

“Nantinya Pilkades boleh dilaksanakan kembali di tahun 2025 mendatang,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama DPW Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Kalsel untuk menggelar Banua Ekonomi Syariah Expo 2023 kembali terlaksana. Event Expo Ekonomi Syariah yang ke 2 diselenggarakan di Kalsel ini, dilaksanakan di Lapangan dr Murjani Kota Banjarbaru, selama 3 hari terhitung 23 – 25 Oktober 2023.

Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyampaikan, penyelenggaraan banua ekonomi syariah expo ini, menjadi sarana untuk menghimpun ekosistem usaha berbasis syariah di kalimantan selatan, dalam satu area yang terkoordinir dan terfasilitasi sebagaimana mestinya.
“Event ini diharapkan, dapat menjadi ruang bagi unit usaha pesantren dan pelaku usaha berbasis syariah, untuk meningkatkan daya saing dan lebih dikenal masyarakat, ” ungkap Sahbirin Noor.

Melalui banua ekonomi syariah expo ini, pemerintah provinsi kalimantan selatan bermaksud mendorong pemberdayaan pesantren dalam bidang ekonomi. unit usaha pesantren yang sejahtera, tidak hanya akan menyokong kemandirian pesantren, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya.

“Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah,” lanjutnya.

Orang yang akrab disapa Paman Birin ini menuturkan, di Kalimantan Selatan, terdapat 286 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 64.000 orang. selain itu, empat perguruan tinggi di banua membuka program studi keuangan syariah. lahirnya sdm-sdm di bidang tersebut niscaya akan semakin menggerakkan pengembangan ekonomi berbasis islam di Kalsel Babussalam.

“Sosok para ulama sebagai penyambung umat juga berperan dalam menanamkan prinsip-prinsip yang sejalan terhadap praktik ekonomi syariah,” lanjut Paman Birin.

Event ini diharapkan, dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan Islam, kemandirian, dan kreativitas di kalangan para santri. event ini kiranya juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah dan kewirausahaan islam tidak hanya di kalangan para santri, tetapi juga masyarakat umum.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia (DPW IPI) Kalimantan Selatan KH Mukri Yunus menyampaikan, kegiatan ini adalah rangkaian Hari Santri Nasional 2023 yang akan diisi pameran ekonomi pesantren dan UMKM, forum ekonomi pesantren, forum ekonomi dan keuangan syariah.

“Kegiatan ini adalah kedua kalinya dilaksanakan, sebelumnya telah dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia KH Maruf Amin, ” ucapnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2023 ini One Pesantren One Product (OPOP) Kalsel telah menerima dana hibah sebesar Rp 500 juta dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dana tersebut akan disalurkan kepada 14 pesantren anggota OPOP untuk pengembangan usaha. Dengan adanya banua event ekonomi syariah expo 2023, produk-produk pesantren dapat terus berkembang dan mampu mensosialisasikan literasi keuangan syariah. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, menjadi saksi kebahagiaan yang dirasakan LPPL Abdi Persada FM. Memasuki usianya ke-23 tahun, Abdi Persada FM menggelar syukuran di gedung milik rakyat Banua ini, pada Senin (23/10). Yang lebih membahagiakan lagi, syukuran ini dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan istri. Turut hadir pula Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, jajaran Forkopimda Provinsi, Wakil Walikota Banjarbaru, Wartono, kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, serta tamu undangan lainnya.

Istimewanya lagi, hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, yang pernah menjabat sebagai Direktur Abdi Persada FM periode 2016-2018, yang juga didampingi istri.

Dalam sambutannya, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin ini berharap, diusia ke-23 tahun ini, Abdi Persada FM dapat terus menunjukkan eksistensinya, sebagai salah satu lembaga penyiaran, dengan senantiasa meningkatkan kualitas siaran dan persebaran informasi kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan.

“Sebagai lembaga informasi publik di daerah, radio Abdi Persada, dapat mengambil peran lebih, dalam menyukseskan pembangunan di Banua, maupun mewujudkan masyarakat Banua yang melek terhadap informasi,” paparnya.

Di momen yang membahagiakan ini, Paman Birin juga berharap, radio Abdi Persada sebagai lembaga penyiaran publik lokal, dapat terus berinovasi dalam berkarya, dan dapat menjadi media teladan, dalam memberikan informasi akurat, terpercaya, dan mencerdaskan,” ucapnya.

Diharapkannya, radio Abdi Persada semakin maju, produktif, dan dapat terus berkarya serta berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dan Banua yang kita cintai, serta terus bergerak menjadi media terdepan gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Selamat ulang tahun yang ke-23 LPPL Abdi Persada. Semoga Radio Abdi Persada selalu mengudara,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Ibnu Min Haji menegaskan, bahwa pencapaian Abdi Persada tidak terlepas dari dukungan Gubernur Kalsel dan direktur sebelumnya.

“Kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Gubernur Kalsel Paman Birin yang Insya Allah, di tahun 2024 nanti Abdi Persada disupport dengan pembangunan tower baru guna memperkuat dan memperluas jangkauan dalam memberikan informasi pembangunan di Banua dalam menghadapai gerbang IKN,” ungkapnya dalam sambutan.

Ibe (panggilan akrabnya) berharap, Abdi Persada selalu konsisten dalam memberikan informasi yang akurat, terdepan dan bermanfaat untuk warga Banua.

“Sampai saat ini kami tetap menjaga dan menyebarluaskan informasi Banua, sehingga bisa didengar secara nasional dan internasional melalui pemutaran serentak Berita Indonesia Live yang diputar setiap hari melalui streaming LPPL se- Indonesia,” tutupnya.

Pada kesempatan ini, Paman Birin didaulat menyerahkan penghargaan kepada kepada mitra dan SKPD lingkup pemerintah provinsi, yang terlibat langsung dengan LPPL Abdi Persada FM dalam pemberitaan. Yakni BAZNAS Provinsi Kalsel, sebagai mitra program Ramadhan tahun 2023, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kalsel sebagai mitra program Info Haji 2023, dan Bank Kalsel sebagai mitra penunjang kegiatan LPPL Abdi Persada FM.

Tiga penghargaan lainnya diberikan kepada SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel yang paling informatif, yakni BPBD Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel.

Sebelum melanjutkan agenda lainnya, Gubernur Kalsel dan istri, didampingi Ketua DPRD Provinsi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi dan istri, Wakil Walikota Banjarbaru, Kepala Diskominfo Provinsi dan Direktur LPPL Abdi Persada FM, memotong tumpeng HUT ke-23 Abdi Persada FM. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar evaluasi dan konsolidasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Commad Center Setdaprov Kalsel pada Jum’at (20/10).

Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik, Diskominfo Provinsi Kalsel Chairun Ni’mah menyampaikan, evaluasi SP4N LAPOR! seminimal mungkin harus dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun, dan 1 kali pertama sidah pihaknya laksanakan berbarengan dengan rapat kerja daerah (Rakerda) Diskominfo Provinsi Kalsel pada bulan Mei yang lalu.

“Dan pada saat itu juga sudah disampaikan hasil evaluasi pengelolaan SP4N LAPOR! Disetiap Kabupaten-Kota se-Kalsel, serta pengelolaan SP4N LAPOR! disetiap Kabupaten-Kota,” ungkap Chairun.

Pada evaluasi SP4N LAPOR! yang pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei lalu, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Pemerintah Kota Banjarbaru menduduki peringkat teratas dalam capaian rating tertinggi penerapan SP4N LAPOR! disetiap daerah masing-masing.

“Nah ini adalah evaluasi yang kami rangkai dengan konsolidasi di semester kedua tahun 2023,” lanjut Chairun.

Ia menambahkan, evaluasi SP4N LAPOR! Kali ini akan berbeda dibandingkan evaluasi tahap pertama sebelumnya, yang sebelumnya dilakukan secara ceremonial dengan mengundang pejabat daerah disetiap Kabupaten-Kota, tapi kali ini Diskominfo Kalsel sengaja mengundang khusus admin koordinator SP4N LAPOR! yang dinilai benar-benar mengelola SP4N LAPOR! disetiap Kabupaten-Kota.

“Admin koordinator yang dekat sekali dengan sistem, sehingga evaluasi dan koonsolidasi akan terarahkan dengan baik,” tutup Chairun. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melantik dan mengukuhkan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, bertempat di Gedung Auditorium Idham Chalid, Kompleks Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Jumat (20/10) sore.

Dari kegiatan ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, kembali melantik Zulkifli, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dilanjutkan dengan pendatangan tiga perwakilan yang juga disaksikan orang nomor satu di Kalsel itu.

Melalui sambutannya, Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin itu, menyampaikan, kepada seluruh PNS dilingkupnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi yang baik. Termasuk, bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Salah satunya adalah percepatan target pembangunan, meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pemerintahan yang baik dan efisien,” ujarnya kepada seluruh PNS yang berhasil dikukuhkan dan dilantik.

Oleh karenanya, dia meminta, agar PNS dapat benar-benar memahami jabatannya dengan benar dan cermat atas aturan substansi dalam penempatan yang dilakukan.

“Kepada seluruh struktural SKPD tentu sudah mempertimbangkan kompetensi dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Sementara, ia menekan, agar profesi yang telah diemban melalui penempatan baru itu tentu harus dijalankan dengan serius. Tak lupa, mempunyai integritas tinggi melalui nilai-nilai dan norma yang berlaku di Indonesia.

“Tetaplah berpegang teguh dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku. Dengan dilakukan sumpah jabatan kali ini dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan rasa tanggungjawab,” harapnya.

Dia mengharapkan, dibalik pelantikan dan pengukuhan yang digelar tersebut ada tugas penting yang harus direalisasikan.

“Yakni pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, pengendalian inflasi serta resisi ancaman pangan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah, mengungkapkan, total keseluruhan yang dilantik dan dikokohkan Gubernur Sahbirin Noor seluruhnya berjumlah 250 orang.

“Terdiri dari eselon II, III, eselon IV dan kepala tata usaha (Katas) yang bertugas dimasing-masing sekolah baik SMA atau pun SMK,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, dikukuhnya Zulkifli yang saat ini masih menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel telah melalui mekanisme persetujuan Kemendagri.

“Jadi, kenapa hari ini baru melaksanakan pengukuhan dan pelantikan ya karena prosesnya yang cukup panjang,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kondisi tenaga kerja yang cukup memprihatinkan menjadi sorotan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Syaifuddin mengatakan kaum buruh cukup mendominasi di Banua. Menurutnya, kondisi ini salah satunya dikarenakan pencari kerja yang memiliki keahlian, ditengarai belum mencakupi kebutuhan diseluruh Kalsel.

Hal ini disampaikannya disaat rapat bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalsel (Disnatertrans) pada hari Rabu (18/10), diruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel.

“Menurut data Pusat Statistik, tenaga kerja lulusan D3 keatas hanya mencapai 20 persen. Artinya Kalsel bisa dikatakan “darurat” ketenagakerjaan karena 80 persennya ialah para buruh,” kata Lutfi.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Lutfi, beberapa upaya dan masukan sudah diakomodir yang salah satunya adalah pengoptimalan perda.

“Nanti kita akan revisi perdanya, kemudian kita akan tingkatkan program revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Bagaimanapun, BLK sebagai tupoksi. Karena yang sangat menentukan ini adalah pelatihannya. Harapannya bagaimana warga asli Banua bisa mengisi posisi strategis diperusahaan Kalsel. Ini makanya kedepannya akan kita dorong dengan perbanyak pelatihan-pelatihan,” jelasnya.

Lutfi juga menambahkan, peremajaan alat peraga di BLK yang keperuntukannya untuk para siswa maupun siswi, juga sudah saatnya untuk diperbaharui.

“Ini sangat memprihatinkan. Bahkan ada alat peraga nya berumur lebih dari 15 tahun, atau mungkin lebih lama. Dan belum pernah ganti. Sehingga ditahun anggaran 2024 ini menjadi prioritas kami dan tidak bisa ditunda-tunda lagi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti memberikan apresiasi terhadap Komisi IV DPRD Kalsel dan ia juga menyatakan bahwa berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan fasilitas di dalam BLK ini.

“Kami berterima kasih atas inisiatif Komisi IV untuk membuat perda ketengakerjaan ini. Salah satunya alokasi penganggaran tenaga kerja. Terkait wewenang, kami komitmen. Kami terus mencari terobosan-terobosan yang bisa mengoptimalkan kegiatan di BLK walaupun sekarang anggarannya masih belum ideal,” tutup Irfan. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyerahkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) kepada warga penerima di desa Tajau Landung, Sei Tabuk, Kabupaten Banjar pada Kamis (19/10).

Prosesi penyerahan ini, turut dihadiri Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Muhammadun, Camat Sungai Tabuk Taufiqurrahman, Pambakal desa Tajau Landung, Fahrurazi, serta masyarakat sekitar.

Penyerahan bantuan RS-RTLH ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis dan pemotongan pita oleh Paman Birin.

Paman Birin juga menyempatkan untuk meninjau secara langsung rumah yang sudah diperbaiki. Satu per satu ruangan dilihat kondisinya, ini untuk memastikan rehab yang dilakukan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Paman Birin berkomitmen untuk terus hadir dalam membantu rakyat agar bisa lebih sejahtera.

“Kita berkomitmen untuk selalu hadir dalam membantu rakyat agar bisa hidup lebih sejahtera,” katanya.

Disampaikan Paman Birin, selain bantuan perbaikan rumah, beberapa bantuan langsung juga disalurkan kepada masyarakat. Seperti bantuan sembako, bantuan modal usaha, bantuan bibit, pupuk dan bantuan lainnya yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu.

“Kita juga mempercepat perbaikan dan pembangunan baru berbagai infrastruktur, seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, tempat ibadah, serta infrastruktur lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan sektor perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan,” katanya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Muhammadun, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi mengatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni, dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta yang lainya.

Selain perbaikan rumah, penerima manfaat juga mendapat bantuan peralatan dapur keluarga seperti wajan, panci, talenan, termos, pisau dan yang lainya.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2023 melakukan rehab sebanyak 55 buah rumah tidak layak huni. Untuk di desa Tajau Landung berjumlah 4 unit rumah.

Disampaikan Nanda, untuk mendapat program ini, berdasarkan usulan pemerintah kabupaten kota. Kemudian
pihaknya akan mengidentifikasi rumah-rumah yang memenuhi kriteria.

Kriteria tersebut termasuk kondisi fisik rumah yang tidak layak huni, ketidakmampuan finansial pemilik rumah, dan yang lainya.

Sementara itu, salah seorang penerima manfaat Armiah, mengucapkan terima kasih atas bantuan Gubernur Kalimantan Selatan ini.

“Terima kasih banyak Paman Birin, tidak ada yang bisa saya balas kecuali saya balas dengan doa,” kata Armiah yang berprofesi sebagai petani. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel telah memusnahkan 2.112 berkas arsip yang telah habis masa retensinya (waktu simpannya).

Ribuan arsip tersebut berasal dari tiga instansi diantaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel tahun 1980-2014 sebanyak 1.592 berkas, kemudian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel tahun 2003-2010 sebanyak 320 berkas, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel tahun 1989-2005 sebanyak 200 berkas.

Pemusnahan dilakukan oleh Kepala Dispersip Provinsi Kalsel Nurliani Dardie dan disaksikan oleh saksi dari setiap perwakilan instansi, Inspektorat Provinsi Kalsel, Biro Hukum Provinsi Kalsel, serta Tim Penilai dan Pemusnah Arsip Pemerintah Provinsi Kalsel di Depo Arsip Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (18/10).

Kepala Dispersip Provinsi Kalsel Nurliani Dardie menyampaikan, pemusnahan arsip ini sangat penting untuk menciptakan efisiensi pemeliharaan maupun tempat dan sarana prasarana penyimpanan arsip di Depo Arsip Provinsi Kalsel. Pemusnahan arsip hari ini juga telah mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional RI, dan mendapat Surat Keputusan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

“Ini perlu kita lakukan untuk menciptakan efisiensi pemeliharaan maupun tempat dan sarana prasarana penyimpanan arsip ditempat kita,” ucap Nurliani.

Ia melanjutkan, kegiatan pemusnahan arsip pada hari ini tentunya sudah melewati tahapan penilaian dan penelitian oleh tim penilai dan pelaksana pemusnahan arsip Provinsi Kalimantan Selatan terhadap arsip-arsip tiga SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, Arsip yang dimusnahkan juga telah habis masa retensinya.

“Untuk mengetahui masa retensi arsip kita ada pedoman jadwal retensi arsip. Dari situ kita bisa tau berapa tahun arsip tersebut aktif atau in-aktif, kemudian juga ada keterangan setelah masa aktif atau in-aktif tersebut apakah arsip tersebut dimusnahkan atau menjadi arsip permanen,” lanjut Nurliani.

Untuk diketahui, pemusnahan arsip oleh Dispersip Provinsi Kalsel di bawah kepemimpinan Nurliani Dardie ini pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, dan diantaranya tahun 2018 pemusnahan arsip Inspektorat Propinsi DATI I Kalimantan Selatan, sebanyak 294 berkas kurun waktu arsip 1992 – 2001, Tahun 2019 pemusnahan Arsip Biro Keuangan Sekretariat wilayah/daerah tingkat I Kalimantan Selatan, sebanyak 870 berkas, kurun waktu arsip 1963 – 1995. Kemudian tahun 2020 Bulan April, pemusnahan arsip Biro Kepegawaian Sekretariat wilayah/daerah tingkat I kalimantan selatan sebanyak 26.585 berkas, kurun waktu arsip 1973 – 1987. Pada tahun 2020 bulan November juga dilaksanakan kembali pemusnahan arsip dari enam SKPD sebanyak 21.487 berkas, kurun waktu arsip 1967 – 2005.

“Tahun 2021 bulan Mei kita laksanakan, pemusnahan arsip lima SKPD sebanyak 7.026 berkas, kurun waktu arsip 1971 – 2005, tahun 2022 bulan Agustus tahun kemaren kita laksanakan, pemusnahan arsip tiga SKPD sebanyak 3.090 berkas dengan kurun waktu tahun 1960 – 2009. Dan tahun 2023 bulan oktober ini kita laksanakan, pemusnahan arsip tiga SKPD sebanyak 2.112 berkas dengan kurun waktu tahun 1980 – 2014,” tutup Nurliani. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel menggelar, pengungkapan kasus penipuan, dengan modus bisa memasukkan korban, menjadi anggota polisi.

Pengungkapan kasus ini, digelar di Halaman Mapolda Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (18/10). Oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi.

“Selain kasus penipuan dalam pengembangannya terungkap kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin,” ungkap Andi.

Dengan tersangka, lanjutnya, berinisial MR, dengan modus korban orang orang yang ingin mendaftar menjadi anggota polisi.

“Dengan pendaftaran semua tingkatan, Akpol, penerimaan kepolisian dengan sumber sarjana, serta Bintara Polisi,” jelas Kapolda.

Dari korban korbannya tersebut, terdapat warga Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tersangka berhasil tertangkap di Penjaringan Jakarta, oleh Petugas Jatanras Polda Kalsel bekerjasama dengan Bareskrim Polri, berhasil menangkap pelaku penipuan tersebut,” tutur Kapolda lagi.

Dengan total kerugian sebesar miliaran rupiah dengan jumlah korban sebanyak 24 orang.

Dalam kesempatan tersebut, modus penipuan ini sering terjadi, oleh karena itu pihaknya meminta agar masyarakat, agar tidak mudah tertipu dengan bujuk rayu oleh penipu tersebut.

“Karena sudah banyak masyarakat yang menjadi korban. Atas modus tersebut, oleh karena itu kami meminta agar masyarakat tidak mudah tertipu, oleh bujuk rayu pelaku penipuan,” ujar Kapolda.

Andi menegaskan, dalam proses seleksi anggota kepolisian tidak dipungut biaya apapun. (SRI/RDM/RH)