Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menggelar pertemuan penting bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel, pada Rabu (8/11) di salah satu Cafe Jalan Ahmad Yani Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi menyampaikan, pertemuan ini sebagai sarana menyampaikan informasi serta upaya dan langkah-langkah bersama untuk menciptakan Pemilu yang damai, menciptakan iklim berpolitik yang sejuk. Sehingga terselenggara Pemilu adil, jujur dan demokratis. Dan yang terlebih penting, kondusifitas Kamtibmas di Banua bersama dapat terjaga.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka komunikasi dengan para penyelenggara, peserta dan pengawas Pemilu 2024, agar kondisi situasi Kamtibmas tetap terjaga dengan kondusif diwilayah Kalimantan Selatan,” terang Kapolda.

Disampaikan Andi, kegiatan yang diinisiasi Polda Kalsel ini sebagai sarana untuk berbagi, bertukar informasi serta menyampaikan hal-hal positif dalam rangka menciptakan dan menjaga kondusifitas Banua tercinta menjelang Pemilu tahun 2024. Ia berharap, dengan adanya pertemuan ini tidak ada lagi sumbatan-sumbatan komunikasi, sekecil apapun persoalan berkaitan dengan Pemilu dapat dikomunikasikan dengan baik.

“Setiap persoalan dapat dicari solusi, agar tidak berlanjut ke Pengadilan,” harapnya

Lebih lanjut Andi menginginkan, kegiatan Ngupi Bekisahan ini tidak hanya dilaksanakan ditingkat Polda saja. Namun juga dilaksanakan ditingkat Polres/Ta jajaran, agar terjalin komunikasi yang intens antar Forkopimda Kabupaten/Kota dengan penyelenggara, peserta dan pengawas Pemilu 2024.

“Berdasarkan dari pemetaan Polri Kalimantan Selatan, termasuk daerah yang aman tidak rawan politis/konflik. Namun hanya kerawanan secara geografis seperti daerah Kabupaten Kotabaru yang perlu dijangkau menggunakan transportasi laut, kemudian juga beberapa daerah di pegunungan Meratus yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki,” tutupnya

Untuk diketahui, pertemuan dengan Tajuk “Ngupi Bekisahan” ini dihadiri oleh Kapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolres/Ta Jajaran, dan sejumlah tokoh Kalimantan Selatan, termasuk Ketua DPRD Kalsel, Ketua Div Perencanaan Data Dan Informasi KPU Provinsi Kalsel, Kordiv Hukum Bawaslu Provinsi Kalsel, Ketua Partai Politik se Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan Kiram Arts Festival, menjadi ajang pentas seni, baik Nasional hingga Mancanegara.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Seksi Kesenian Disdikbud Kalsel, Sunjaya Adhiarso pada Selasa (7/11) malam, usai Gala Dinner mengatakan, Festival ini pertama kalinya dilaksanakan, dengan persiapan cukup singkat, pihaknya berusaha kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses. Ia mengapresiasi, para Budayawan dan Seniman turut berpartisipasi untuk memeriahkan Kiram Arts Festival yang difokuskan di Kiram Kabupaten Banjar.

“Kiram Arts Festival ini menjadi pentas kesenian dunia, karena diramaikan seniman Nasional dan Mancanegara,” ucapnya

Disampaikan Sunjaya, Kiram Arts Festival ini diikuti sekitar 20 Negara, diantaranya India, Hongkong, Jerman dan Belanda. Sedangkan Seniman Nasional seperti Yogyakarta, Jakarta, Jawa Tengah dan Bali. Perhelatan digelar mulai tanggal 8 – 12 November, yang akan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, pada Rabu (8/11) di Kiram Kabupaten Banjar.

“Untuk Kalsel sendiri diikuti diantaranya dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan Banjarmasin,” jelasnya

Sementara itu, Direktur Festival, Yadi Muryadi menambahkan, Kiram Arts Festival ini merupakan suatu kebanggaan baik sebagai warga dan seniman di Kalsel, karena sebagai event kesenian terbesar di Indonesia. Ia berharap, pentas kolaborasi antara seniman lokal, berbagai Provinsi dan Mancanegara, dapat semakin memberikan perkembangan kemajuan kesenian di Kalsel.

“Kami minta egiatan ini didukung masyarakat Kalsel, silahkan menonton, secara gratis, guna meriahkan Kiram Arts Festival,” tutupnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalsel, menggelar Gala Dinner yang merupakan rangkaian awal penyelenggarakan Kiram Arts Festival, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Gala Dinner dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kalsel, Sulkan, didampingi Direktur Festival, Yadi Muryadi, Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sunjaya Adhiarso, dan jajaran Disdikbud Kalsel, serta dihadiri Seniman Nasional dan Internasional. (NHF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi salah satu permasalahan yang dialami masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal itu diketahui saat hari keenam pelaksaan reses Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, ke Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (7/11).

Wakil rakyat akrab disapa Paman Yani ini mengatakan, akan memperjuangkan PJU yang menjadi permasalahan warga setempat sejak beberapa tahun terakhir.

“Saya akan sampaikan permasalahan ini ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jika bukan ranah mereka, maka akan saya minta DPRD Tanah Bumbu dari fraksi partai saya untuk menyuarakan ke Pemkab,” ujar Paman Yani.

Menurut legislator Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu, PJU sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan warga dalam berkendara, terutama malam hari.

“Yang jelas kita tidak ingin ada tindak kriminal di jalan karena minimnya PJU. Tetapi apapun alasannya, PJU harus dibangun khususnya di Tanah Bumbu yang memang sangat minim,” tegas Paman Yani.

Menanggapi respon positif itu, salah satu tokoh masyarakat Desa Kupang Berkah Jaya, Suyoto, mengaku sangat berterimakasih atas upaya Paman Yani dalam membantu menyuarakan aspirasi mereka.

“Kami sudah tidak heran dengan Paman Yani. Beliau memang sangat melekat kepada masyarakat,” bebernya.

Untuk diketahui, Paman Yani sendiri telah memulai pelaksanaan reses sejak 2 November 2023.

Dalam setiap kesempatan, Paman Yani terus mengimbau masyarakat untuk memberikan hak suara pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024 nanti.

Tidak lupa, Paman Yani juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah belah akibat berbeda pilihan dan pengaruh radikalisme dari oknum yang tidak bertanggung jawab. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, serta sosialisasi pemilu dan pilkada serentak 2024. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Selasa (7/11).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, dalam sejarah pemilu dan pilkada di era reformasi, untuk wilayah Kalsel bisa menyelenggarakannya dengan sukses, tertib, aman dan lancar. Pada pemilu dan pilkada 2024 mendatang, diharapkan pula begitu.

“Harapannya agar Pemilu dan Pilkada tahun 2024 bisa berjalan sukses,” ungkap Roy.

Dalam Pemilu dan Pilkada 2024, ASN mempunyai peran yang cukup penting dan strategis. Disamping mendukung kelancaran, ASN juga memiliki hak suara untuk memilih. Namun, ada aturan yang harus diperhatikan, khususnya berkaitan dengan netralitas agar jangan sampai ada ASN di lingkup Pemprov Kalsel yang melanggar aturan Pemilu dan Pilkada.

“ASN tidak boleh memihak kepada pasangan calon pemilu
dan pilkada,” lanjut Roy.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, juga telah menginstruksikan Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat surat edaran ke seluruh SKPD terkait materi sosialisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi para ASN, termasuk sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila melanggar. Dari saksi moral, administrasi, disipilin ringan, sedang sampai dengan berat. Dengan teguran tertulis, lisan dan sampai pemberhentian untuk disiplin berat.

SKPD lingkup Provinsi Kalsel juga diimbau, agar aktif mensosialisasikan terkait netralitas ASN secara berjenjang, dari level atas hingga level bawah. Sosialisasi ini dapat meminimalisir angka pelanggaran netralitas ASN lingkup Pemprov Kalsel. (MRF/RDM/RH)

TABALONG – Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Sesuai data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada tahun 2021 terjadi 333 kasus yang mengalami kenaikan sebesar 100 persen pada tahun 2022 yang mencapai 668 kasus.

Karena itu, menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat usaha-usaha menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Salah satunya dengan mendorong lebih intensifnya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di semua kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

“Kami berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, terbangun komitmen bersama untuk sama-sama berusaha menekan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis masyarakat,” katanya, saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Senin (6/11).

Firman menyakini peningkatan kasus terjadi karena dua hal yaitu pertama, karena kasusnya memang banyak dan yang kedua karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin tinggi. Untuk itu, menurut Firman, fokus kerja semua stakeholder haruslah pada usaha menekan terjadinya kasus kekerasan.

“Kami juga terus mendorong peningkatan anggaran di DP3AKB Provinsi Kalsel untuk membiayai usaha-usaha menekan kasus tersebut,” tambahnya.

Kepala DP3AKB Kalsel, Adi Santoso berharap, setelah kegiatan sosialisasi ini akan lahir inisiatif untuk mencegah munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

“Saya ingin menantang kader perempuan dan masyarakat Kelurahan Pembataan untuk berani mendeklarasikan nol kasus kekerasan terhadap perempuan dan itu bisa terjadi kalau stakeholder di Pembataan memiliki komitmen yang sama dengan membangun ketahanan berbasis masyarakat,” pungkasnya.

Selain Kepala DP3AKB Kalsel, Adi Santoso, sosialisasi tersebut juga menghadirkan Ketua Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin, Nurhikmah. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali melanjutkan pelaksanaan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah konstituennya.

Lokasi yang menjadi sasaran kegiatan kali ini yakni Kelurahan Batulicin dan Desa Hidayah Makmur, Kabupaten Tanah Bumbu.

Kedatangan wakil rakyat akrab disapa Paman Yani, disambut antusias oleh warga setempat. Tidak sedikit dari mereka yang mengantri untuk berfoto bersama anggota dewan dari fraksi Golkar itu.

“Alhamdulillah reses sudah memasuki hari kelima. Saya sangat senang atas sambutan hangat dari warga,” ujar Paman Yani.

Beberapa persoalan dibahas pada reses hari kelima itu. Diantaranya yakni percepatan pembangunan masjid di Kelurahan Batulicin.

“Memang tadi ada permintaan terkait pembangunan masjid, dan Insyaallah akan saya perjuangkan di Rumah Banjar (Kantor DPRD Kalsel). Karena menyangkut ibadah warga di sini,” tutur Paman Yani.

Dalam kegiatan itu, Paman Yani juga menyampaikan beberapa proyek infrastruktur yang sedang ia perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, antara lain jembatan penghubung Pulau Laut – Pulau Kalimantan dan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin

“Kita juga telah meminta agar di Batulicin dibangun Sekolah Menengah Atas (SMA), karena di Batulicin belum ada. Kasian pelajar yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat atas harus menempuh jarak yang lumayan jauh,” terang Paman Yani.

Seperti di titik lokasi lainnya, Paman Yani memberikan sejumlah doorpize kepada warga yang berhasil menjawab beberapa pertanyaan seputar pembangunan Kalsel. (SYA/RDM/RH)

BALI – Tahun ini, provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih penghargaan Bhumandala 2023 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kalsel dianugerahi Bhumandala Award pada Kategori Informasi Geospasal Batas Desa Kelurahan dan Bhumandala Rajata atas prestasinya dalam mengembangkan simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial.

Piagam penghargaan diserahkan kepada Gubernur, Sahbirin Noor melalui Wakil Gubernur H Muhidin, pada Pembukaan Asia Pacific Geospati Forum 2023 di Kuta Bali, Senin (6/11) malam.

Dengan bertambahnya penghargaan ini, Paman Birin sukses membawa Pemprov Kalsel mengumpulkan apresiasi yang sama empat kali berturut-turut sejak 2020, 2021,2022 dan sekarang tahun 2023.

Bhumandala Award merupakan apresiasi dan penghargaan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah berhasil mengembangkan serta menerapkan pemanfaatan informasi Geospasial.

Diketahui, keberhasilan Pemprov Kalsel ini tak lepas dukungan Gubernur Paman Birin dalam upaya terus mengembangkan serta menerapkan pemanfaatan informasi Geospasial.

Paman Birin pun dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya data dan informasi geospasial.

“Kita tahu yang namanya informasi sangatlah penting sekali, begitu informasi salah maka salah lah semua. Akan tetapi, begitu informasi dengan data benar maka, dia akan memberikan manfaat pada seluruh bidang kegiatan yang kita lakukan,” kata Paman Birin.

Bhumandala Award 2023, dibagi dalam tiga kategori. Yakni Bhumandala Penamaan Bumi yakni diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah yang memberikan penamaan rupa bumi dengan sangat baik, sehingga terasa manfaatnya untuk tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pertama diumumkan, untuk kategori Pemkab/Pemkot ditetapkan sebagai juara pertama adalah Kabupaten Magelang, disusul Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Kemudian kategori provinsi diraih Pemprov Jabar, Jateng, dan Jatim. Pada kementerian diraih Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedua adalah Bhumandala Informasi Geospasal Batas Desa/ Kelurahan. Diberikan kepada Pemda yang terbaik dari aspek penilaian kualitas data kualifikasi teknis hingga strategi penyelesaian batas desa.

Untuk kategori ini, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kudus. Pada kategori Pemkot, diberikan kepada Pemko Magelang, Batu, Tangerang.

Pada tingkat Provinsi diberikan kepada Pemprov Jatim, selanjutnya Jawa Barat, dan Provinsi Kalsel.

Selanjutnya diumumkan Bhumandala Inovasi Pemanfaatan Informasi Geaspasial (Medali Perunggu) yang diberikan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintah sehingga berdampak kepada kinerja. Diberikan kepada Provinsi Yogyakarta, Jabar, Riau, dan Kabupaten Sleman.

Bhumandalam Rajata (Medali Perak) 2023 diberikan kepada Kementerian ESDM,PUPR, Provinsi Kalsel, DIY, Kabupaten HSS, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, Kota Semarang,dan Kota Tangerang.

Terakhir, penghargaan Bhumandala Kanaka atau Medali Emas (Inovasi Pemanfaatan Inovasi Geospasial) diberikan kepada Kementerian LHK, ATR BPN, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Provisni Jabar, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tulungagung, Kota Bandung, dan Kota Padang Panjang.

Sebelumnya, Paman Birin dianugerahi Bhumandala Award Tahun 2022 dari BIG di kategori paling bergengsi yakni Bhumandala Kanaka atau emas pada Kelompok Pemerintah Provinsi.

Penghargaan Bhumandala Kanaka atau simpul jaringan untuk kategori provinsi ini diberikan bersamaan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Saat itu, Piagam Bhumandala Award 2022 diserahkan Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfa’i melalui Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin pada Penganugerahan Bhumandala Award tahun 2022.

Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat kementerian, lembaga dan pemerintah dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional.

Bagi Paman Birin, apresiasi ini kali keempat berturut-turut sejak 2020 yang saat itu meraih penghargaan Bhumandala dengan medali perunggu dan 2021 meraih penghargaan Inovasi terbaik “Sistem Informasi Pertanian Beririgasi (SITARI)” yang dikembangkan Bappeda Provinsi Kalsel. Pada 2021, Pemprov Kalsel mendapat Piala Kategori Emas. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan posisi September 2023 terjaga stabil.

Kepada sejumlah wartawan, dalam paparannya Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Darmansyah, Senin (6/11) malam mengatakan, Triwulan III 2023 Perekonomian di regional Kalimantan tumbuh positif sebesar 4,83 persen (yoy) dan berkontribusi 8,08 persen terhadap PDB Nasional. Pertumbuhan TW III 2023 sedikit lebih melambat bila dibandingkan dengan TW II 2023 yang mencapai sebesar 5,56 persen. Hal itu disebabkan oleh laju perlambatan pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian yang disebabkan penurunan kinerja ekspor karena belum berlanjutnya pembangunan smelter di Kalimantan.

“Kinerja batu bara tumbuh terbatas akibat dibukanya ekspor Australia oleh Tiongkok dan meningkatnya produksi domestik Tiongkok,” ungkapnya

Disampaikannya, Perkembangan Industri Perbankan, Posisi September 2023 Sektor Perbankan konvensional tumbuh dengan tingkat likuiditas dan risiko kredit terjaga dalam threshold yang memadai. Pertumbungan Aset, DPK dan kredit perbankan Kalimantan Selatan secara ytd masing-masing tumbuh 5,55 persen, 5,41 persen dan 7,73 persen. Adapun Loan to Deposit (LDR) pada angka 73,96 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,89 persen dan 2,13 persen.

“Sektor perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan positif dengan tingkat likuiditas dan risiko kredit terjaga. Aset, DPK dan kredit perbankan syariah Kalimantan Selatan secara ytd masing-masing tumbuh 3,06 persen, 5,07 persen dan 5,55 persen dengan tingkat LDR 96,99 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,58 persen dan 1,65 persen,” jelasnya

Lebih lanjut Ia menambahkan, pembangunan Ibukota Negara Nusantara berdampak perpindahan penduduk dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang terdiri dari: pekerja pembangunan IKN, ASN, TNI/Polri, dan tanggungannya yang pada tahap pertama diperkirakan sebanyak 355.000 orang. Dimana, akan menyebabkan meningkatnya konsumsi di Kalimantan Timur. Sehingga, berpotensi meningkatkan inflasi yang bersumber dari harga bahan kebutuhan pokok, bahan bakar, dan biaya transportasi. Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penyangga IKN, terdapat potensi penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan, pertanian, penyediaan akomodasi dan makan minum.
Di samping itu, terdapat juga potensi hilirisasi biodiesel untuk meningkatkan lapangan usaha dalam industri pengolahan. Dengan memanfaatkan tren positif perbaikan dan pertumbuhan indikator makro ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan.

“OJK beserta stakeholder terkait, akan mendorong pengoptimalan fungsi pembiayaan dan pengelolaan dana di Lembaga Jasa Keuangan untuk diarahkan mendukung peningkatan kontribusi sumber perekonomian eksisting, transformasi perekonomian dari berbasis komoditi menjadi sumber ekonomi terbarukan yang lebih resilien, memperkuat UMKM, serta menjaga pola konsumsi masyarakat untuk menciptakan stabilitas harga,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan, menghadiri pelepasan armada penyaluran bantuan pangan beras Tahap ke 2 se – Kabupaten Tanah Laut pada Senin (6/11). Pangan beras tersebut merupakan bantuan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Kanwil Kalimantan Selatan, yang disalurkan secara merata kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Sulkan menyampaikan terima kasih kepada perum bulog, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal penyaluran bantuan beras. terima kasih atas persiapan, kerja sama, dan koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten tanah laut, sehingga hari ini dapat terlaksana kegiatan penyaluran bantuan pangan beras Tahap ke 2 ini.

“Saya juga sampaikan apresiasi kepada PJ Bupati Tanah Laut dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut,yang telah mengatur pengelolaandan pendistribusian pangan beras kepada keluarga penerima manfaat, sejak masa tahap I hingga tahap II sebagaimana sekarang,” ungkap Sulkan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung program bantuan pangan beras, yang didasari oleh arahan Presiden Joko Widodo. pnyaluran bantuan beras memberikan dampak penting bagi pengendalian inflasi di sektor pangan, melengkapi upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga beras di bawah gejolak pengaruh El Nino atau kekeringan.

“Tujuan yang ingin kita capai dari program ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah,” lanjutnya.

Penyaluran bantuan pangan beras Tahap ke 2 se – Kabupaten Tanah Laut ini diharapkannya, dapat mendorong penanganan kerawanan pangan, pencegahan stunting dan gizi buruk. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengimbau agar ASN lingkup Pemprov Kalsel meningkatkan disiplin kerja dan budaya inovasi di lingkungan kerjanya.

Hal ini disampaikan Roy Rizali Anwar, saat memimpin apel gabungan awal bulan November, pada Senin (6/11).

Roy menyampaikan, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI beberapa waktu lalu, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi ASN menjadi aparatur yang profesional, kompeten, akuntabel, dan yang terutama berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.

“Perubahan ini tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga menuntut perubahan perilaku dan sikap dari setiap individu di dalamnya,” ungkap Roy.

Sebagai ASN yang berkualitas, perlu memahami pentingnya disiplin kerja yang tinggi, budaya inovasi yang terus-menerus, serta kolaborasi yang sinergis antar instansi.

“Agar momentum perubahan ini dijadikan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kualitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kalimantan selatan,” tambahnya.

Dirinya juga mengingatkan, pentingnya satuan kerja untuk bersama-sama merapatkan barisan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan melakukan persiapan kontijensi dalam menghadapi kemungkinan bencana alam yang dapat terjadi.

“Menurut prakiraan BMKG, provinsi kalimantan selatan memasuki musim penghujan di bulan november ini dan kemungkinan akan mencapai puncaknya pada bulan januari 2024 mendatang. kondisi ini menuntut kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan musim,” lanjut Roy.

Disampaikannya, mtigasi dan tindakan pencegahan yang tepat perlu menjadi fokus utama Provinsi Kalimantan Selatan, agar dampak dari bencana alam dapat diminimalisir sebisa mungkin. (MRF/RDM/RH)