Gelar Diseminasi Kinerja Fiskal dan Moneter, Wujud Koloborasi BI dan Kanwil DJPBb Membangun Kalsel

BANJARMASIN – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Diseminasi Kinerja Fiskal Tahun 2023 dan Laporan Perekonomian Bank Indonesia Kalimantan Selatan Februari 2024 pada Jumat (22/3) dikantornya di Banjarmasin.

Kegiatan yang pertama kalinya digelar Kanwil DJPb Kalsel ini, terselenggara dengan kolaborasi bersama Bank Indonesia Provinsi Kalsel, yang juga mendiseminasikan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2024.

Kegiatan diseminasi antara DJPb dan BI ini merupakan salah satu bentuk sinergi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu melalui pengelolaan fiskal yang baik dan stabilitas moneter yang terjaga.

Hadir pada kegiatan ini, para pimpinan atau perwakilan berbagai instansi, diantaranya OJK Kalsel, BPS Kalsel, Biro Adbang dan Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Bappeda Kalsel, Bapenda Kalsel, BPKAD Kalsel, Disnakertrans Prov. Kalsel, serta sejumlah SKPD lingkup pemerintah provinsi lainnya.

Kepada wartawan, Kakanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi memaparkan, fokus kebijakan fiskal konsisten diarahkan untuk melanjutkan arah perbaikan jangka pendek dan isu struktural demi mencapai visi Indonesia Maju 2045.

“Salah satu isu tersebut yakni kesenjangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penguatan human capital. Pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan SDM Unggul yang mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Syafriadi menekankan, Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi saat ini untuk menuju Indonesia Emas. Anggaran untuk SDM dan Pendidikan secara tepat akan memperpanjang dan meningkatkan kualitas bonus demografi.

“Ke depan, anggaran pemerintah akan sangat diandalkan dan dinikmati oleh usia lanjut. Anggaran pendidikan yang dikeluarkan saat ini akan menjadi investasi untuk generasi di masa yang akan datang,” tambahnya.

Saat ini, menurut Syafriadi, pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang menguat telah mendorong penurunan tingkat kemiskinan dari 4,61 persen (2022) menjadi 4,29 persen (2023).

“Pertumbuhan ekonomi juga turut mendorong penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Per Agustus 2023, penduduk usia kerja di Kalsel berjumlah 3,12 juta,” tutupnya.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, realisasi belanja pendidikan dan belanja kesehatan di Kalsel, berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kalimantan Selatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan berstatus “tinggi” dengan capaian IPM di atas 70 (74,66 pada 2023). (RIW/RDM/RH)