Menggembirakan, IPH Kalsel Berada Diposisi ke 2 Terendah Nasional

BANJARBARU – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Selatan di Minggu ke – IV bulan Februari 2024, berada pada posisi terendah ke – 2 secara nasional. Hal ini merupakan hal yang menggembirakan, dikarenakan Pengendalian Inflasi di Banua dapat terkendali.

Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, menyampaikan bahwa IPH Kalsel di minggu ke IV bulan Februari 2024, berada pada posisi terendah ke 2 secara nasional. Ini menjadi poin positif, dikarenakan Kalsel dapat mengendalikan Inflasi.

Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi

“Di Kalsel juga tersapat 3 Kabupaten – Kota dengan posisi IPH terendah. Diantaranya kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Barito Kuala,” ungkap Suparmi, usai menghadiri rakoor pengendalian inflasi secara daring di Commad Center Setdaprov Kalsel, Senin (26/2).

Ia melanjutkan, menjelang bulan ramadhan ini pihaknya memastikan ketersediaan stok beras aman. Pihaknya juga akan menjaga ketersediaan pasokan beberapa komoditas bahan pokok, agar tidak terdapat kenaikan harga yang bisa mempersulit keadaan masyarakat dibulan ramadhan.

“Dalam upaya menjaga inflasi, akan ada beberapa kegiatan pasar murah nantinya,” lanjut Suparmi.

Sementara itu, Pemimpin wilayah perum bulog kanwil kalsel, Dani Satrio, mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dengan kondisi harga beras nasional. Dikarenakan apabila masyarakat gelisah, akan ada pembelian besar besaran yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga.

“Bulog bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel akan menyediakan stok beras murah, baik itu di ritel – ritel modern hingga pasar tradisional,” ungkap Dani.

perum bulog kanwil kalsel, juga telah bersiap melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pasar murah yang akan di lakukan oleh pihak manapun.

“Selain membeli beras Bulog dipasaran, masyarakat juga dapat membeli langsung ke kantor Bulog,” tutup Dani. (MRF/RDM/RH)

DPRD Kalsel dan DPRD Jatim Sharing Soal Kesra

SURABAYA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan sharing dan konsultasi ke DPRD Provinsi Jawa Timur, baru-baru tadi.

Suasana Pertemuan Komisi IV DPRD Kalsel dan DPRD Jawa Timur

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD, Firman Yusi bertukat informasi dan pengalaman terkait dengan program-program di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) di provinsi Jawa timur pada tahun 2024 yang meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

“Kunjungan kami ke DPRD Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka sharing dan konsultasi terkait dengan bidang kesra di jawa Timur tahun 2024,’ jelasnya.

Firman menilai DPRD Provinsi Jawa Timur dalam hal penanganan masyarakat miskin, lanjut usia (lansia) dan pendidikan sangat bagus, sehingga banyak ditiru oleh provinsi lain. Mengingat bidang kesra tersebut merupakan hal yang krusial di masing-masing provinsi.

“Beberapa hal yang menarik untuk kita dijadikan inspirasi adalah untuk program program dikalimantan selatan untuk dimasa yang akan datang, terutama sekali dalam hal penanganan masyarakat miskin, lansia dan bidang pendidikan. Dua hal ini yang patut menjadi teladan dan akan kita aplikasikan dibtahun yang akan datang,” tambahnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi IV lainnya diantaranya Syarifah Rugayah, Hariyatie, Wahyudi Rahman, Abdul Hasib Salim dan Syahrudin. (ADV-NRH/RDM/RH)

DPRD Provinsi Kalsel Dorong Peningkatan Peran Komisi Informasi

JAKARTA – Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama mitra kerjanya, yakni Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta Pusat, baru-baru tadi.

Suasana Pertemuan Komisi I DPRD Kalsel dan Komisi Informasi Pusat RI

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias diterima langsung oleh Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan tujuan kunjungan kerja tersebut, dalam rangka berdiskusi dan menggali informasi berkenaan dengan peningkatan kualitas kinerja KI Provinsi Kalsel dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Beberapa hal yang perlu kita sempurnakan lagi di Kalsel, pertama berkaitan dengan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya keberadaan komisi informasi daerah. Kemudian, yang juga perlu menjadi perhatian adalah posisi KI Kalsel yang saat ini masuk dalam peringkat 10 terbawah, ke depan kami berharap bisa lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut Rachmah, untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja tersebut, penguatan anggaran juga sangat diharapkan. Karenanya, untuk itu harus ada komitmen dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel dalam rangka mendukung keberadaan dan peran dari Komisi Informasi di “Banua”.

Sementara itu, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Rospita Vici Paulyn memotivasi KI Provinsi Kalsel agar lebih meningkatkan hubungan kemitraannya dengan pihak terkait. Salah satunya dengan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi Hukum dan Pemerintahan tersebut, agar bisa berkolaborasi bersama-sama.

“Kami juga menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi informasi, pengembangan kebijakan yang inklusif, dan peran aktif dalam mendukung masyarakat dalam mengakses informasi publik,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, turut berhadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Karmila, Ketua KI Provinsi Kalsel, Nawang Wijayanti bersama jajarannya, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel. (ADV-NRH/RDM/RH)

HUT ke-50 SMAN 1 Martapura, Gubernur Kalsel : Kualitas Pendidikannya Luar Biasa

BANJAR – SMA Negeri 1 Martapura dinilai terbukti mencetak banyak prestasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkualitas dan berdaya saing.

Nyatanya hingga memasuki usia ke-50 pada tahun ini, tidak sedikit alumni SMA Negeri 1 Martapura yang bertugas di pemerintahan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi.

Sejumlah tamu undangan VVIP saat menyaksikan pertunjukan tari pembukaan puncak HUT ke-50 SMA Negeri 1 Martapura

Hasil capaian tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Khatimah, Gubernur akrab disapa Paman Birin itu menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMA Negeri 1 Martapura sangat luar biasa.

“Kedepannya mudah-mudahan siswa yang sekarang juga memiliki kompetensi dan bisa menjadi SDM berkualitas,” ucap Husnul Khatimah, saat mewakili Paman Birin menghadiri puncak peringatan HUT ke-50 SMA Negeri 1 Martapura, Senin (26/2).

Menurutnya, tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh setiap sekolah terutama pendidik dan tenaga pendidik, adalah bagaimana memberikan keterampilan penguasaan teknologi yang semakin canggih seiring perkembangan zaman.

“Di usia emas saat ini, perkembangan teknologi menjadi tantangan  bagaimana hal itu bisa dikuasai. Terlebih sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). SDM kita harus berdaya saing, unggul dan berprestasi,” tuturnya.

Dari data yang didapat, hingga saat ini sedikitnya ada 980 pelajar yang tengah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Martapura.

Kepala SMA Negeri 1 Martapura Eko Sanyoto, mengaku seluruh siswanya diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan baik bidang akademik maupun non akademik.

“Harapan kedepan kita akan menyiapkan generasi yang berpotensi memiliki karakter baik dan mulia,” harap Eko.

Eko menyebut pihaknya juga terus mendorong peserta didiknya agar bisa diterima di perguruan tinggi setelah masa kelulusan.

“Sejauh ini serapan ke perguruan tinggi negeri dan swasta sekitar 80 persen. Kita bimbing melalui ekstrakurikuler, melalui informasi terkini kepada orang tua dan media sosial,” jelas Eko.

Adapun berbagai prestasi tingkat nasional yang telah diraih pada tahun 2024 ini diantaranya Juara 3 lomba Karate Putra, Lomba Debat, serta lomba Esai Jepang tingkat nasional. (SYA/RDM/RH)

Dorong Produksi dan Produktivitas, Itik Alabio Didaftarkan Jadi Indikasi Geografis Sektor Peternakan Kalsel

BANJARBARU – Itik Alabio asal desa Mamar, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), sudah lama dikenal sebagai plasma nuftah Kalimantan Selatan. Itik ini dikenal sebagai tipe itik petelur unggul. Ditinjau dari sejarahnya, Itik Alabio merupakan itik hasil perkawinan antara itik asli Kalimantan dengan itik Peking.

Telur itik Alabio

Tidak salah jika kemudian, Itik Alabio menjadi produk unggulan sektor peternakan di provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan Gubernur, Sahbirin Noor menggagas program khusus, untuk pengembangan peternakan Itik Alabio diseluruh Kalsel. Yakni melalui Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering atau SITI HAWA LARI.

Bahkan untuk menyelaraskan program SITI HAWA LARI dengan peningkatan produksi dan produktivitas serta tingginya minat pembeli terhadap produk daging dan telur Itik Alabio, maka tahun ini pemerintah provinsi mendaftarkan unggas khas Kalsel itu sebagai Indikator Geografis sektor peternakan.

“Supaya produksi yang dihasilkan, menambah minat konsumen, menambah minat ketertarikan, dan tidak hanya untuk wilayah Kalsel, dengan adanya pengakuan Indikasi Geografis dari Kemenkumham, tentunya telur dan daging itik Kalsel dapat tembus pemasarannya hingga ke seluruh Indonesia,” jelas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Suparmi kepada Abdi Persada FM belum lama tadi di kantornya di Banjarbaru.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel

Suparmi mencontohkan, cabai Hiyung, produk perkebunan Kalsel yang lebih dulu terdaftar sebagai Indikator Geografis Kalsel, saat ini pemasarannya sudah berskala nasional.

“Cabai Hiyung sekarang semakin dikenal, setelah produsen sambal tingkat nasional menjualnya sebagai saos pedas ke seluruh Indonesia,” jelasnya.

Perlu diketahui, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Di Provinsi Kalsel, proses pendataan Indikasi Geografis dilakukan sejak awal tahun 2024, bekerjasama dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM. Tahun ini, rencananya akan ada beberapa produk unggulan khas Kalsel, yang didaftarkan sebagai Indikator Geografis. Termasuk produk unggulan perkebunan, berupa Kopi Pengaron, Kayu Manis Loksado dan Gula Aren dari Kotabaru. (RIW/RDM/RH)

BPBD Kalsel Bergerak Cepat Sosialisasikan Mitigasi Gempa

BANJARBARU – Bencana gempa yang terjadi di Kalimantan Selatan baru baru tadi, direspon cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dengan melakukan penguatan mitigasi melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2024.

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Raden Suria Fadliansyah melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bambang Dedi Mulyadi, menjelaskan, kegiatan SPAB 2024 merupakan arahan langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, agar BPBD Kalsel memantapkan program mitigasi kebencanaan yang menjadi perhatian utana masyarakat.

“Berlatar dari arahan pa gubernur itu, BPBD Kalsel mempertajam dan meningkatkan kuakitas program kegiatan. Salah satunya adalah SPAB khususnya terkait pengenalan dan.mitigasi bencana gempa dengan sasaran anak usia sekolah dini hingga SMA/ sederajat,” terang Bambang, Senin (26/2).

Di temui saat melakukan sosialisasi di SMAN 2 Banjarbaru, Bambang mengatakan, salah satu implementasi arahan Gubernur Paman Birin itu adalah perlu media komunikasi efektif kepada para pelajar dan insan pendidikan terkait upaya mitigasi bencana .

Tujuan utama SPAB tidak hanya memberikan edukasi terkait mitigasi bencana namun juga lebih mendekatkan BPBD Kalsel ke masyarakat.

Bambang menyampaikan edukasi terkait kebencanaan yang bisa terjadi dimana saja, salah satunya di sekolah.

“Kegiatan edukasi yang diikuti oleh perwakilan siswa peserta didik bertujuan mengenalkan dan meningkatkan kepedulian siswa tentang kebencanaan serta bagaimana upaya pencegahan dan tindakan awal yang harus dilakukan saat bencana terjadi terutama jika bencana gempa bumi,” terang Bambang.

Dari edukasi ini pula diharapkan anak-anak serta guru pendidik dan staf mampu mengetahui macam-macam bencana yang dapat terjadi di sekitar kita serta mengetahui cara mengevakuasi diri saat terjadi bencana. Dan tujuan lain adalah sekolah organisasi internal dengan nama Sekolah Tangguh Bencana.

Di hari yang sama tepatnya di SMKN 1 Banjarbaru. Puluhan siswa terlihat antusias menyimak mitigasi kebencanaan disampaikan Kasubid Kesiapsigaan BPBD Kalsel Ariansyah dan Kasubid Pencegahan Suriansyah.

Kepala SMAN 2 Banjarbaru Saryono mengupkan apresiasi dan terima kasih atas progran SPAB dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurunya program ini sangat membantu para guru dan siswa untuk meningkatkan pengetahuan mitigasi bencana terutana gempa bumi. (BPBD.KALSEL-RDM/RH)

ULM Akan Sulap 621 Hektare Lahan Mangrove di Kotabaru Jadi Sumber Pengingkatan Ekonomi

BANJARBARU – Seluas 621 hektare lahan mangrove di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan menjadi pusat penelitian mangrove dunia yang dikelola oleh perguruan tinggi.

Salah satu perguruan tinggi yang telah mendedikasikan diri pada pengelolaan lahan basah termasuk lahan mangrove yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri

“ULM berperan sebagai perguruan tinggi yang turut serta berkontribusi untuk kelestarian dan pemanfaatan lahan basah. Sehingga membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujar Rektor ULM Ahmad Alim Bachri, usai menggelar kuliah umum tentang perhutanan sosial dan lahan basah, di Auditorium ULM Banjarbaru, Jumat (23/2).

Suasana kuliah umum perhutanan sosial dan lahan basah di Auditorium ULM

Menurut Ahmad, lahan basah merupakan salah satu potensi yang luar biasa baik dari sisi ekonomi maupun sisi kelestarian lingkungan.

Sebab itu, pada tahun 2023 lalu ULM telah menyusun proposal teknis permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Produksi seluas 621 hektare melalui Koperasi Konsumen Berkah Wasaka Mandiri.

Bahkan, menurut data KLHK, ULM merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mengajukan permohonan PBPH lahan mangrove.

“Seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan lahan mangrove di Kotabaru bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, pusat perkembangan pariwisata, dan pusat pengembangan pengendalian lahan basah melalui hutan mangrove,” kata Ahmad.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan dokumen pengajuan PBPH itu saat ini sedang proses verifikasi dan tahapannya akan semakin cepat berlangsung.

“Kenapa PBPH ? karena disitu diperbolehkan multi usaha untuk membangun dan mendayagunakan sumberdaya yang ada disana,” beber Hanif.

Menurut Hanif, PBPH lahan mangrove yang meliputi enam desa di Pulau Laut, Kotabaru itu juga penting. Mengingat lokasi tersebut akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Disisi lain, kawasan tersebut dinilai mampu menggantikan fungsi sentral pelabuhan Sungai Barito untuk Kalsel ke Pulau Laut.

“Karena sedimentasi yang hampir 400 meter kubik perhari di pelabuhan Sungai Barito  tidak mudah ditangani. Kemampuan kita hanya 100 meter kubik mengeruknya,” jelas Hanif.

Hanif menyebut pihaknya akan mendukung segala upaya perguruan tinggi dalam melakukan langkah-langkah pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

“Dengan dukungan multipihak pengelolaan lahan basah juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja hijau dari aktivitas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove serta komoditas ramah gambut dan pengembangan silvofishery di kawasan mangrove,” tutup Hanif. (SYA/RDM/RH)

Sambut Ramadhan, KADIN Kalsel Gelar Pasmur di 9 Titik

BANJARBARU – Tidak terasa, Ramadhan, bulan suci bagi umat Islam diseluruh dunia, akan tiba. Namun sejumlah bahan kebutuhan pokok, justru mengalami lonjakan harga, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mengantisipasi lonjakan harga ini, pemerintah provinsi pun tidak tinggal diam. Pasar murah digelar, untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok, dengan harga terjangkau.

Suasana pasar murah di kantor KADIN Provinsi Kalsel tahun lalu

“Kami dari pihak pengusaha pun berupaya membantu pemerintah, menyediakan pasokan bahan pangan murah untuk masyarakat, khususnya jelang Ramadhan ini,” jelas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi, kepada Abdi Persada FM belum lama tadi di kediamannya di Banjarbaru.

Karena alasan itulah, menurut Shinta, pihaknya juga akan menggelar pasar murah jelang Ramadhan ini. Yakni 10 hari jelang Ramadhan, di 9 titik. Meliputi kota Banjarmasin dan Banjarbaru, kabupaten Banjar serta Tabalong.

“Kami bekerjasama dengan KADIN kabupaten kota, IWAPI, pemerintah provinsi dan juga Bulog untuk pasar murah kali ini. Untuk lokasi masih kita diskusikan,” tambahnya.

Beragam bahan kebutuhan pokok akan dijual pada pasar murah Ramadhan yang digelar KADIN Provinsi Kalsel ini. Mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, tepung, dan juga sirup.

“Kita siapkan subsidi mulai dari 500 hingga 2.000 rupiah untuk sembako yang dijual,” paparnya.

Menurut Shinta, apabila diperlukan, pasar murah dapat saja digelar pada bulan puasa, terutama jelang Idul Fitri.

“Kita lihat dulu bagaimana nanti, apabila diperlukan, kita gelar lagi jelang hari raya. Sehingga masyarakat dapat menyiapkan keperluan untuk berlebaran,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

Rakernas ASKOMPSI, Rekomendasikan Peningkatan Indeks Transformasi Digital

MAJALENGKA – Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Rakersnas berlangsung pada 21-23 Februari 2024, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat itu memberikan sejumlah rekomendasi yang bisa dilakukan pemda dalam mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, ada empat rekomendasi yang dihasilkan pada Rakernas ASKOMPSI tahun ini, diantaranya peningkatan indeks SPBE, peningkatan Sistem Keamanan Informasi, Satu Data, dan peningkatan Indeks Tranformasi Digital.

Dari semua rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya telah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat sinergitas dan upaya yang dilakukan selama ini.

“Seperti Indeks keamanan informasi kita yang sudah tinggi, kemudian Indeks SPBE kita juga mengalami peningkatan. Begitu pula dengan indeks lainnya. Pada momen ini kita juga banyak belajar dari provinsi lain yang bisa kita lakukan yaitu ATM (amati, tiru, modifikasi) inovasi atau program mereka,” kata Muslim, Kamis (22/2).

Muslim juga berkomitmen meningkatkan strategi yang saat ini dinilai sudah bagus. Selain itu ia ingin memastikan kegiatan yang dilakukan oleh jajarannya memberikan dukungan terhadap peningkatan indeks-indeks yang menjadi rekomendasi Rakernas ASKOMPSI tersebut.

Hasil diskusi pada Rakernas itu diharapkannya bisa diimplementasikan guna mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

“Alhamdulillah dalam beberapa tahun beberapa indeks kita sudah bagus seperti indeks digitalisasi kita semakin meningkat, infrastruktur juga semakin bagus, berbagai indeks lainnya juga mengalami peningkatan. Tentunya hasil diskusi pada Rakernas ASKOMPSI ini akan kita implementasikan, apa yang selama ini sudah bagus akan kita tingkatkan,” ungkap Muslim.

Di samping itu, Muslim juga mengapresiasi kegiatan yang dihadiri sejumlah Kementerian dan Lembaga tanahair, seperti Kemendagri, KemenPAN-RB, BSSN, dan Bappenas

Menurutnya, tema yang diusung sejalan dengan misi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yakni tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik.

“Dalam mewujudkan misi Kalsel, tentu digitalisasi memegang peranan penting. Saat ini, sesuai arahan Gubernur Kalsel kami tengah fokus memperkuat infrastruktur jaringan, sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi digital,” tutupnya. (DISKOMINFO.KALSEL-BDR/RDM/RH)

Dorong Produk Binaannya, Pemprov Kalsel Ikutkan 4 IKM Pada Pameran Inacraft di Jakarta

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perindustrian (Disperin) Kalsel, akan membawa sebanyak 4 Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), pada Pameran Inacraft Di Jakarta. Dengan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel akan kembali ikut berpartisipasi di ajang International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2024.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, melalui Kabid Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi, Ahmadin menyampaikan bahwa pada Pameran Inacraft 2024 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalsel akan mengikutsertakan 4 pelaku IKM Khas Banua. diantaranya, Osan dari Banjarmasin dengan produk kayu ulin, Dhia Handmade dari Hulu Sungai Tengah dengan produk kerajinan anyaman menjadi tas fashion, Kathrine dari Banjarmasin dengan produk fashion designer, serta Diyang Kinjut dari Banjarbaru dengan produk sasirangan.

Salah satu produk IKM Kalsel yang akan ditampilkan pada Pameran Inacraft di Jakarta

“Semua yang dibawa pada ajang Inacraft merupakan produk pilihan, yang ciri produk mereka memiliki khas dari Kalsel,” ungkap Ahmadin, Jumat (23/2).

Tujuan dilaksanakannya pameran Inacraft di Jakarta, untuk memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga dari pameran Inacraft, para pelaku IKM di seluruh Indonesia, Khususnya Kalsel bisa memaksimalkan kesempatan dalam mempromosikan produknya.

“Pameran itu juga akan dihadiri berbagai Investor. Oleh karena itu, Pelaku IKM Kalimantan Selatan, yang mengikuti pameran Inacraft, agar dapat mempersiapkan diri dan produk yang akan ditampilkan, dengan sebaik mungkin,” lanjut Ahmadin.

Ahmadin menambahkan, Pameran Inacraft 2024 ini merupakan salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Pameran ini merupakan acara tahunan di kalangan perajin dan pemerhati bidang kerajinan, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi). (MRF/RDM/RH)

Exit mobile version