Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Periode 2024-2027, Rabu (29/5).

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, mengatakan rakor bersama Timsel kali ini membahas terkait persyaratan anggota serta anggaran yang akan digunakan selama proses seleksi.

“Pada hari ini kami menyepakati hal-hal yang menyangkut terkait dengan persyaratan administrasi, persyaratan akademisi, dan persyaratan khusus, agar nanti antara kami Komisi I dan Timsel punya persepsi yang sama dalam menafsirkan ketentuan tersebut,” katanya.

Terkait anggaran, Suripno menyampaikan di tahun 2024 ini sudah ada mata anggaran khusus untuk seleksi calon anggota KPID, mengingat sebelumnya dalam melakukan seleksi administrasi dan teknis itu tidak menyediakan anggaran tersendiri, tetapi anggaran itu ada di Kominfo.

“Kami membicarakan tadi dengan Komisioner Tim Seleksi dan Kominfo agar anggaran itu bagaimana merealisasinya, oleh karena itu kami memanggil Inspektorat. Kemudian juga Biro Hukum dan BPKAD, tapi tidak hadir. Kami ingin merealisasi mata anggaran yang sudah disetujui di rapat banggar untuk kegiatan tersebut. Hal-hal ini terbentur beberapa hal, sehingga tadi langkahnya Kominfo nanti berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah bersama Komisi I DPRD Kalse untuk meminta SK Gubernur dalam rangka merealisasikan anggaran tersebut,” terangnya.

Salah seorang Komisioner Timsel, Abdul Hafiz Anshari, berharap dukungan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dalam proses seleksi ini, sehingga kegiatan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yakni di bulan Agustus 2024 nanti sudah ada nama anggota yang terpilih.

“Kami mohon izin diberikan kewenangan sepenuhnya dalam menyelesaikan tugas ini, mohon bimbingan dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, artinya diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menentukan sikap, kebijakan, dan cara melakukan. Tapi kalau dia menyimpang, silakan diluruskan,” tuturnya. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak dalam program Kurban Berkah 1445 H. Salah satu fokus utama BAZNAS Kalsel adalah memastikan penyaluran hewan kurban tepat sasaran dan berkualitas.

“Kami memprioritaskan daerah yang jarang menikmati hewan kurban untuk penyaluran daging kurban tahun ini,” ujar Wakil Ketua II BAZNAS Kalsel, Gurdani Syukur.

Beberapa titik desa di Batola menjadi target penyaluran hewan kurban. BAZNAS Kalsel memastikan bahwa daging kurban akan diterima dalam keadaan masih segar dan baik dengan membatasi jarak penyaluran tidak melebihi 30 kilometer dari pusat penyembelihan.

“Untuk daerah yang agak jauh, kami akan mengirimkan hewan kurban langsung ke daerah tersebut,” jelas Gurdani.

Pengalaman BAZNAS Kalsel dalam penyaluran hewan kurban pun terbilang istimewa. BAZNAS Kalsel pernah menjangkau daerah pegunungan Meratus di Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar di Paramasan, dan harus bermalam sebelum pelaksanaan penyembelihan.

“Namun, kami merasa bahagia sekali bisa berbagi dengan mereka yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat sekitar pun sangat merasa terbantu dan diperhatikan karena BAZNAS Kalsel memberikan perhatian khusus kepada saudara yang jauh dari perkotaan,” ungkap Gurdani.

Selain fokus pada penyaluran, BAZNAS Kalsel juga menjalin kerjasama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kerjasama ini termasuk diantaranya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan juga Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

Noor Huda Fikri, Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS Kalsel menjelaskan, bahwa kerjasama dengan sejumlah dinas tersebut telah berjalan selama beberapa tahun belakangan.

“Dinas ini termasuk dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kalsel yang rajin mengumpulkan infak dan mensupport kegiatan-kegiatan BAZNAS Kalsel,” jelas Huda.

BAZNAS Kalsel masih membuka peluang bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin menunaikan ibadah kurbannya melalui BAZNAS Kalsel. BAZNAS Kalsel memastikan bahwa penerima daging hewan kurban benar-benar disalurkan kepada yang berhak dan dikelola dengan baik.
BAZNAS Kalsel menyediakan beberapa kemudahan bagi masyarakat yang ingin berkurban. Calon pekurban atau mudhohi bisa menitipkan ibadah kurbannya melalui kanal website resmi BAZNAS Kalsel di https://kalsel.baznas.go.id/kurban atau konsultasi terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi di WA 0811 5133 613 dan memantau kegiatan BAZNAS Kalsel di @baznaskalsel. (BAZNASKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar rapat persiapan sebagai tuan rumah Rakornas ke-15 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia pada 10-13 Juni nanti.

Rapat dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel Muhammad Muslim, didampingi Ketua KI Kalsel, Nawang Wijayati dan Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Kalsel, Tarwin Patik Mustofa, di Aula Dinas Kominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (29/5).

“Kita ingin memastikan setiap koordinator kepanitiaan sudah terstruktur dengan baik, sehingga bisa diketahui seberapa jauh kesiapan Kalsel sebagai tuan rumah Rakornas KI,” kata Muslim usai rapat.

Terkait sosialisasi kegiatan, Muslim mengaku telah diatur maksimal. Bahkan seluruh informasi mengenai kegiatan akan disosialisasikan pada H-7 atau 3 Juni 2024.

“Jadi pada H-7 itu kita menargetkan semua informasi mengenai kegiatan bisa terdistribusi baik melalui baliho, spanduk dan media informasi lainnya,” jelas Muslim.

Dapat diketahui, Rakornas yang akan dihadiri lebih dari 400 orang perwakilan KI seluruh Indonesia itu, akan dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti city tour, expo bazar, hingga berbagai lomba dan jalan santai.

Rakornas tersebut diharapkan juga turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM Kalsel melalui expo dan kunjungan ke tempat-tempat wisata. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin mengingatkan penguatan aspek-aspek penting untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Hal ini disampaikan gubernur dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar, pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Regional Kalimantan Bidang Organisasi dan Kepegawaian di Banjarmasin pada Rabu (29/5) pagi.

“Ada aspek-aspek penting yang perlu dilakukan penguatan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, yaitu aspek – aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur,” sampai Paman Birin.

Paman Birin juga tak lupa menyampaikan apresiasinya dan berharap rakor ini dapat menghasilkan poin-poin penguatan sektor birokrasi informasi dan SDM ASN.

“Saya berharap, rakor ini dapat menghasilkan poin-poin penguatan sektor birokrasi informasi dan SDM ASN, dan dapat menjadi pedoman serta acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan,” harap Paman Birin.

Pada acara yang dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Biro Organisasi, Kepala Badan Kepegawaian dan SDM se-Kalimantan ini, Paman Birin menyampaikan sejumlah prestasi Pemprov Kalsel dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Diantaranya Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tertinggi di Indonesia tahun 2023, Nilai Kategori A untuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pengendalian Tingkat Inflasi Terendah di Regional Kalimantan, Indeks BerAKHLAK Tertinggi tahun 2023, dan Angka Kemiskinan Terendah Kedua se-Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Galuh Tantri Narindra, ditemui usai acara menyampaikan bahwa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2020 ini juga bertujuan untuk mencari alternatif penyelesaian terkait beragam permasalahan yang dihadapi, khususnya di bidang organisasi dan kepegawaian di Kalimantan, yang umumnya memiliki tipologi permasalahan yang sama.

“Kita mendatangkan narasumber yang membidangi ragam persoalan tersebut, sehingga rekan-rekan yang berhadir bisa menyampaikan uneg-unegnya. Dimana kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana alternatif penyelesaian untuk permasalahan tersebut, khususnya di regional Kalimantan,” sampainya.

Tantri juga menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan diskusi, seperti tentang penyelesaian persoalan tenaga Non-ASN, rekrutmen CASN, pemberian TPP dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik.

“Dengan kegiatan ini, kita berharap kita melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tidak ada perbedaan di regional Kalimantan. Bersama-sama untuk membangun Kalimantan,” harapnya.

Kepala BKD Provinsi Kalsel, Dinansyah yang juga berhadir menyampaikan harapannya untuk mendapatkan mendapat masukan-masukan dari peserta yang berasal dari regional lain di Kalimantan dan juga narasumber.

“Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi BKD Kalsel selama ini, dapat diberikan jawaban oleh para narasumber, dan juga teman-teman peserta,” sampainya.

Sejumlah narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini adalah, Pelaksana Harian Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otda serta Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Biro Organisasi dan Tatalaksana dari Kemendagri. Kemudian juga Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin serta Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi jajaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada atas penyelenggaraan kegiatan pelantikan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada Periode 2024-2029. Kegiatan pelantikan merupakan momentum awal untuk memulai gerak langkah pengabdian pada LPPL Abdi Persada.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, kepada wartawan, usai menghadiri acara Pelantikan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada Periode 2024-2029 yang bertempat di aula kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Rabu (29/5).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini mengatakan LPPL adalah tempat untuk mengokohkan hadirnya media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa.

“LPPL Abdi Persada dituntut untuk bisa menjawab berbagai tantangan pada isu penyiaran publik lokal,” jelasnya.

Paman Yani menerangkan LPPL mempunyai tantangan yang tidak mudah. Porsi berita lokal yang relatif kecil dan penetrasi media sosial yang begitu massif adalah sedikit dari banyaknya tantangan yang harus dihadapi.

“Karenanya sikap adaptif harus dimiliki oleh jajaran Direksi maupun Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Paman Yani menambahkan DPRD Kalsel memahami bahwa siaran media mampu membentuk sikap masyarakat secara luas. Tersampaikannya berita daerah, lanjutnya, dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

“Dalam konteks inilah, Abdi Persada dituntut untuk mampu menggerakkan kepedulian masyarakat Banua melalui berita daerah yang konstruktif,” jelasnya.

Menurut Paman Yani, DPRD Kalsel sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi siap untuk terus bersinergi dengan LPPL Abdi Persada.

“Mari bersama-sama kita bergerak untuk menuju kemajuan Banua dengan peran kita masing-masing,” ajaknya.

Pada kegiatan pelantikan Direktur Terpilih LPPL Abdi Persada Periode 2024-2029, Syarifah Norhani beserta jajaran Direksi LPPL Abdi Persada turut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Adi Santoso, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada, Ketua KPID Kalsel, Muhammad Farid Soufian, Ketua KI Kalsel, Nawang Wijayati, serta sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada, Anisya resmi melantik Syarifah Norhani sebagai Dewan Direksi LPPL Abdi Persada periode 2024-2029.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel, di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Banjarbaru, Rabu (29/5).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, melalui Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Adi Santoso berharap melalui pelantikan ini LPPL Abdi Persada semakin kuat baik dalam sisi manajemen maupun SDM dan kualitas siaran.

Apalagi era digitalisasi saat ini, menurutnya, mengharuskan LPPL Abdi Persada menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan sosialisasi, edukasi dan hiburan yang berkualitas.

“Semoga dilantiknya Dewan Direksi terpilih ini bisa membawa angin segar dan inovasi yang akan semakin memajukan LPPL Abdi Persada,” harapnya.

Menurut Gubernur, LPPL kebanggaan Pemprov Kalsel ini juga memiliki peran vital untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebab itu, seluruh SDM dituntut menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja, serta memberikan kualitas layanan terbaik kepada masyarakat.

“Apalagi LPPL Abdi Persada diharapkan bisa menjangkau lebih banyak pendengar. Termasuk juga kita ingin lembaga ini bisa menjadi stasiun TV kebanggan milik Pemprov Kalsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim menilai SDM LPPL Abdi Persada sudah sangat baik. Tinggal bagaimana mewujudkan seluruh informasi mengenai kinerja pemerintah bisa tersampaikan kepada publik

“Oleh karena itu kita akan mendukung perluasan jangkauan siaran LPPL Abdi Persada agar bisa didengar seluruh kabupaten/kota,” ungkapnya.

Dewan Direksi terpilih LPPL Abdi Persada periode 2024-2029, Syarifah Norhani mengaku siap membawa LPPL Abdi Persada semakin maju dan semakin lebih baik selama masa jabatannya.

“Segala hal baik yang sudah ada dari Dewan Direksi sebelumnya akan saya pertahankan, dan apa saja yang masih kurang akan coba saya perbaiki dan saya optimis LPPL Abdi Persada akan semakin maju,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan pelantikan dan penandatanganan fakta integritas kepada jajaran Direksi LPPL Abdi Persada meliputi Kepala Studio, Kepala Sekretariat, hingga Kepala Bidang. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel melaksanakan penyerahan penghargaan Perkantoran Ramah Lingkungan di Lingkup Pemprov Kalsel Tahun 2023, bertempat di Gedung Idham Chalid di Banjarbaru, Selasa (28/5).

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Provinsi Kalsel menyampaikan apresiasi kepada sejumlah SKPD atas keberhasilan dalam meraih penghargaan tersebut sehingga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi SKPD dalam menjaga lingkungan terlebih lagi di tempat kawasan perkantoran.

“Lingkungan hidup yang sehat dan lestari adalah salah satu pilar penting dalam perwujudan kesejahteraan, kantor-kantor yang telah diberikan penghargaan hari ini tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan tetapi dapat juga memberikan contoh yang baik bagi instansi lainnya dan masyarakat,” ucapnya.

Adi juga mengajak untuk menjadikan lingkungan bersih dan sehat sebagai bagian dari budaya kerja dan budaya kepribadian, dengan hal itu tidak hanya menjaga lingkungan untuk generasi kini tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

“Semoga pencapaian ini menjadi langkah-langkah besar lainnya, dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga dapat memacu semangat kita semua untuk terus berinovasi dan berkontribusi positif terhadap lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Kepala DLH Provinsi Kalsel, Hanifa Dwi Nirwana mengungkapkan, penilaian perkantoran ramah lingkungan mendorong setiap SKPD melakukan aksi nyata dalam mendukung penyerapan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Kriteria penilaian terdiri dari enam komponen yaitu kebijakan dan dukungan pimpinan, pengelolaan sampah, efisiensi energi, ruang terbuka hijau, kenyamanan keindahan estetika, dan pengadaan barang atau peralatan kantor ramah lingkungan serta penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),” ungkapnya.

Untuk diketahui, peraih peringkat pertama dalam penghargaan tersebut yakni Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dengan nilai 75,57 kategori baik, peringkat kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalsel dengan nilai 60,81 kategori Cukup Baik, kemudian peringkat ke tiga Dinas Pekerjaan Umum dan Penanta Ruang Provinsi Kalsel dengan nilai 60,46 kategori Cukup Baik, serta pada kegiatan tersebut juga DLH Provinsi Kalsel turut membagikan tanaman anggrek kepada sejumlah SKPD yang mengikuti kegiatan untuk ditanam diwilayah perkantoran masing-masing. (BDR/RDM/RH)

BARITO KUALA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) dimotivasi agar turut berperan dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin saat melaksanakan sosialisasi Perda Provinsi Kalsel Nomor 12 Tahun 2011 di kawasan Handil Bakti Kecamatan Barito Kuala.

Lutfi menjelaskan dalam Perda tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalsel dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Lebih lanjut diterangkan pula dalam perda ini bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam penyelengaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Oleh karena itu, pada sosper kali ini Bang Lutfi mengundang salah satu organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin sebagai peserta.

“Kita harapkan nanti peran serta organisasi kemasyarakatan ini dalam hal pencegahan atau penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan, belajar dari bencana yang pernah kita alami pada saat banjir besar beberapa tahun yang lalu, dimana masyarakat kita, ormas-ormas kita, gotong royong melakukan kegiatan sosial, kita harapkan ini bisa lebih lagi mendapat pembinaan,” harapnya, Selasa (28/5).

Dalam kesempatan itu, Lutfi juga menerima aspirasi para peserta yang mengharapkan adanya pelatihan dan bantuan sarana yang ditempatkan kepada organisasi-organisasi kemahasiswaan untuk memudahkan mereka memberikan pertolongan bagi masyarakat yang terkena bencana. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menyikapi perkembangan keberagaman di Provinsi Kalimantan Selatan yang hari ini sudah semakin majemuk, baik suku, budaya, adat istiadat, bahkan bahasa, dibutuhkan penanaman konsep Pancasila untuk menciptakan persatuan serta menghindari gesekan di masyarakat. Oleh karena itu, Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (Sosrev) masih terus digalakkan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias.

Dalam kegiatan sosrev yang dihadiri para perempuan yang tergabung dalam organisasi Aisyiyah serta warga sekitar lingkungan sekolah yang dilaksanakannya baru-baru tadi, Rachmah mengingatkan kembali tentang pentingnya berpegang teguh pada nilai bangsa yang tercantum pada Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi saat ini.

“Ada beberapa hal yang kita tekankan dengan peserta, karena penanaman pancasila ini sangat penting sekali terutama untuk akhlak dan perilaku anak-anak usia dini hingga remaja,” tuturnya, Selasa (28/5).

Selain itu, Rachmah juga mengajak para perempuan tersebut aktif terlibat dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter pancasila demi kemajuan bangsa dan negara serta menyebarluaskannya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal maupun sekolah tempat bekerja.

“Kita mengajak ibu-ibu yang hadir untuk aktif terlibat dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter pancasila demi kemajuan bangsa dan negara,” harapnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi demi kemajuan pembangunan.

“Seperti kita ketahui pajak dipungut oleh pemerintah. Pajak yang dihimpun seluruhnya nanti masuk kas daerah yang bertujuan untuk pembangunan di daerah kita,” kata Yani Helmi, usai menggelar Sosialiasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Senin malam (27/5).

Wakil rakyat akrab disapa Paman Yani itu juga menginformasikan tentang kebijakan pungutan pajak alat berat yang sejak awal tahun 2024 kembali diserahkan ke daerah.

“Tentu saja ini menjadi kabar baik, karena akan lebih meningkatkan pendapatan kita,” tutur Paman Yani.

Paman Yani berharap sosialisasi tentang adanya pungutan pajak tentang alat berat ini juga diterapkan oleh Pemprov Kalsel karena memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terlebih, menurut Paman Yani, Daerah Pemilihan (Dapil) yang menjadi konstituennya yakni Tanah Bumbu dan Kotabaru bisa menjadi lumbung PAD dalam hal pungutan pajak alat berat.

“Potensinya cukup bagus karena banyak perusahaan dan pekebun yang tentu saja mereka memakai alat berat. Saya rasa sangat bagus untuk pendapatan di alat berat,” ungkap Paman Yani.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Kotabaru, Indra Husnul Huda mengaku telah melakukan pendataan dan sosialisasi bertahap ke perusahaan terkait kebijakan pungutan alat berat.

“Terkait berapa persen pajak yang dibebankan ke setiap jenis unit alat berat, kita masih menunggu peraturan pemerintah pusat,” ungkap Indra. (SYA/RDM/RH)