Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Polda Kalsel kembali memusnahkan barang bukti narkoba dalam jumlah besar. Hal ini sebagai pencapaian program asta cita Presiden RI. Narkoba yang dimusnahkan hasil ungkapan Ditresnarkoba Polda Kalsel sebesar 65.524 gram sabu, 12.171 butir ekstasi dan 576,09 gram serbuk ekstasi selama November 2024. Pemusnahan dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan. Dihadiri Forkopimda Kalsel berlangsung di markas Polda Kalsel di Banjarbaru pada, Rabu (15/1).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menyampaikan, jika dilihat dari barang bukti yang berhasil diungkap jajaran Ditresnarkoba, Kalsel saat ini sudah menjadi pasar.

“Kalsel masih jadi pasar. Nah ini yang kita coba hilangkan dengan bersinergi untuk memberantas ini,” ungkap Yudha.

Dirinya mengakui ada beberapa pintu masuk yang telah dipetakan dan diperketat untuk mencegah masuknya barang haram tersebut dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina.

“Pintu-pintu masuk narkoba ini kita petakan untuk kita perketat masuk ke indonesia,” lanjut Yudha.

Sementara, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setdaprov Kalsel, Agus Dyan Nur, menyampaikan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, kita ketahui bersama sangat berbahaya. Karena dapat merusak kesehatan dan kehidupan kita, serta dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa.

“Hal ini juga menandakan, bahwa banua kita, menjadi salah satu tujuan, bagi para pelaku kejahatan narkoba, bahkan menjadi bagian dari jaringan internasional,” ucap Agus.

Ia juga mengajak untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mulai dari para orang tua, guru, dosen, asn, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para alim ulama.

“Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, untuk terus mengingatkan anak-anak kita, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, pemuda kita, dan masyarakat kita, tentang bahaya maupun dampak buruk dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tutup Agus.

Di tempat yang sama, Dir Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya, mengungkapkan, barang bukri narkoba yang dimusnahkan itu, masih ada kaitannya dengan jaringan Internasional Fredy Paratama Gembong narkoba yang masih diburu saat ini. Menurutnya, cara jaringan ini mengedarkan brang haram, dengan metode yang berbeda-beda. Hal itupun terus dilakukan antisipasi oleh pihaknya guna memberantas peredaran narkoba di Kalsel.

“Cara mereka ini berubah-rubah. Ini selalu kami pelajari, agar bisa dicegah dan diberantas khususnya masuk ke Kalsel. Mulai transaksi keuangan hingga modifikasi alat angkut membawa narkoba,” ucap Kelana.

Adapun narkotika yang dimusnahkan itu, hasil ungkap sebanyak 9 kasus dan mengamankan 13 tersangka. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lab (K3) Kalsel, tahun 2024, telah mampu melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 108 persen.

Kepada wartawan, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Noorlianisyah, ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (14/1) mengatakan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini sebelumnya ditargetkan Rp2,5 miliar, dan telah mampu melampaui target sebesar Rp2,7 miliar, dari yang sudah dilayani sekitar 251 perusahaan.

“Pelayanan pengujian ini tidak hanya tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota, juga lintas Provinsi yakni Kalimantan Tengah,” ucapnya

Disampaikan Noorlianisyah, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai dan staf Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengenalkan, mempromosikan dan memberikan pelayanan bagi seluruh perusahaan. Dimana, melayani pengujian faktor fisika dan kimia lingkungan kerja, udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak, serta kesehatan kerja meliputi Audiometri, kelelahan kerja, sphirometri, ergonomi juga hiegiene dan sanitasi.

“Perusahaan yang dilayani diantaranya tambang batu bara, kelapa sawit, karet, hotel dan rumah sakit,” ungkapnya.

Noorlianisyah menambahkan, untuk di tahun 2025 ini pihaknya terus memberikan pelayanan terbaik bagi perusahaan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan promosinya di media sosial melalui akun Laboratorium K3 Prov.Kalsel. Selain itu, temu pelanggan juga akan digelar sebagai agenda rutin tahunan nantinya.

“Terbukti promosi di medsos berdampak mengalami peningkatan permintaan pelayanan,” tutup Lily. (NHF RDM/RH)

BANJAR – Terhitung sejak 3 Januari 2025, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum membuka layanan Medical Check Up (MCU) bagi tenaga kontrak yang lulus menjadi PPPK pada seleksi gelombang pertama akhir tahun 2024 tadi. Hingga hari ke-9 pada Selasa (14/1), tercatat sudah ada 1.613 peserta yang memanfaatkan layanan MCU di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut.

Kepada Abdi Persada FM, Plt Wadir Penunjang Non Medik Hukum dan Litbang RSJ Sambang Lihum, Rahmadi mengatakan, setiap harinya peserta dibatasi maksimal 200 orang saja. Hal ini untuk memastikan hasil pemeriksaan, sudah dapat diterima peserta dalam satu hari saja.

“Sesuai komitmen kami untuk memberikan hasil pemeriksaan dalam satu hari, maka pembatasan dilakukan agar para tenaga medis dan tenaga administrasi yang terlibat pada kegiatan ini, dapat bekerja dengan maksimal,” ujar Rahmadi.

Pendaftaran untuk MCU ini, menurut Rahmadi, dapat dilakukan sebagai online atau datang langsung ke RSJ Sambang Lihum, paling lambat pukul 08.30 WITA setiap hari Senin hingga Sabtu.

“Kita sudah mulai proses pemeriksaan kesehatan dari jam setengah 9 pagi sampai siang hari. Jadi bagi yang mendaftar offline, perlu untuk datang lebih awal,” tambahnya.

Rahmadi memastikan, layanan MCU RSJ Sambang Lihum, tidak hanya diperuntukan bagi tenaga kontrak yang lulus menjadi PPPK seleksi gelombang pertama saja, tetapi juga bagi tenaga kontrak yang ingin melengkapi persyaratan melanjutkan pekerjaan, serta mereka yang lulus menjadi CPNS di lingkup Kanwil Kementrian Agama Kalsel serta Kanwil Kemenkumham.

“Bahkan kita juga melayani peserta dari luar Kalsel. Seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah,” tutupnya.

MCU di RSJ Sambang Lihum meliputi 3 kategori pemeriksaan. Yakni kesehatan fisik, rohani serta bebas atau sehat dari narkoba. Dimana tarif yang dibebankan, sudah sesuai dengan aturan Pemprov Kalsel. Yakni dengan kisaran 900 hingga 1 juta rupiah, tergantung dengan jumlah indikasi layanan yang digunakan, pada tes narkoba. MCU ini rencananya digelar hingga 31 Januari 2025. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Memasuki pekan kedua Januari 2025, inflasi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai 1,95 persen atau di bawah target nasional 2,5 plus minus 1 persen.

Hasil capaian tersebut diketahui dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri secara virtual, pada Senin (13/1).

Meski tergolong baik, inflasi Kalsel masih belum bisa mencapai rata-rata nasional 1,57 persen.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Kalsel, Sutikno mengatakan, inflasi Kalsel yang masih tinggi diakibatkan banyaknya bahan pokok yang belum swasembada.

Sutikno menyebut sejauh ini sedikitnya sudah ada tiga item yang sudah swasembada di Kalsel. Yakni beras, telur dan daging ayam.

Sementara komoditas lain, menurutnya masih perlu kerjasama dengan provinsi yang mengalami surplus bahan pokok.

“Misalnya bawang merah, cabai dan sayur mayur lainnya. Kita akan coba datangkan dari daerah Jawa, Nusa Tenggara dan daerah lainnya,” katanya, saat menghadiri rapat, di Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru.

Upaya tersebut tentunya akan di dukung dengan rumusan subsidi angkutan yang akan dikomunikasikan dengan stakeholder terkait.

Di samping itu, Sutikno meminta Bupati/Wali Kota agar lebih memacu produktivitas bahan pokok yang fluktuasinya sangat tajam agar bisa barter bahan pokok dengan daerah lain.

Selain itu pemekaran dan daya cakup pemasaran, menurut Sutikno juga harus diperluas.

“Seperti ke IKN, daging ayam kita lebih, telur kita lebih, suatu saat kita harus mencari pasar di IKN, karena Kalsel ini pusat logistiknya Kalimantan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam mendukung program astacita Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, pada penanaman bibit jagung secara serentak di seluruh Indonesia. Polda Kalsel terus bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam mensukseskan program tersebut.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, Polda Kalsel siap menanam bibit jagung, di area lahan produktif dan tumpang sari, dengan luas kurang lebih 99 ribu hektar. Pihaknya juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya membuka lahan penanaman dengan luas mencapai 120 hektar, di Jalan Gubernur Syarkawi, dan pembuatan kolam bioplog dilahan seluas 115 hektar.

“Dengan adanya penanaman bibit jagung secara serentak ini, diharapkan Kalsel dapat berpartisipasi, dalam meningkatkan swasembada pangan terlebih khususnya pangan jagung,” ungkap Rosyanto Yudha, saat mengikuti rakoor kesiapan penanaman jagung serentak secara virtual, diruang rupatama Polda Kalsel, Senin (13/1) sore

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Rahmawaty menyampaikan, pihaknya siap mensuplai bibit jagung kepada Polda Kalsel, agar program presiden Prabowo Subiyanto, yakni Astacita dapat sukses terlaksana di banua Kalimantan Selatan.

“Jadi swasembada pangan ini tidak hanya padi tetapi juga swasembada pangan untuk jagung,” ungkap Rahma.

Untuk jagung ada target 2,5 juta hektare yang diproduksi secara reguler atau yang biasa ditanam setiap tahunnya. Sedangkan ini, yang bekerjasama dengan kepolisian di Seluruh Indonesia adalah jagung dengan target 1,7 Hektare. Dimana jagung yang tumpang sisip dengan tanaman perkebunan seperti sawit, karet dan lain sebagainya.

Terkait jagung tusip atau tumpang sisip ini, Rahmawaty menjelaskan, kriterianya dari edaran Dirjen Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah bukan lahan reguler dan bukan dilahan padi tusip, dan diarahkan untuk perluasan areal baru. Kemudian, ada dua untuk penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk.

“Apabila untuk jagung dilahan rakyat yang ada kelompok taninya itu diwajibkan mengusulkan CPCL atau calon petani – calon lokasi, yang sudah terdaftar, dan yang diberikan hanya benih dari Dirjen Ketahanan Pangan, namun pupuknya diambilkan dari pupuk subsidi. Tapi apabila lahan jagung tusip ini di lahan perusahaan itu adalah kewajiban perusahaan melalui dana CSRnya. Makanya itu tadi dirapat hadir juga para perusahaan sawit, GAPKI, nanti di lahan-lahan itu mereka yang mendukung untuk sarana produksinya,” sahut Rahma.

Rahmawati menambahkan, pihaknya juga melakukan kolaborasi terkait jagung tusip, sama seperti dengan padi tusip. Dimana jagung tusip ini tidak hanya Dinas Pertanian tapi juga Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi karena padi tusip dan jagung tusip dikomandoi atau dikoordinatori oleh Dirjen Perkebunan. Adapun terkait penanaman serentak pada 15 Januari mendatang, Ia menuturkan bahwa ada areal lahan tanam baru di daerah jalan Gubernur Syarkawi didekat Rumah Sakit Sambang Lihum seluas 120 hektare.

“Tadi kami juga sudah menyerahkan secara simbolis benih jagung varietas R1 10 kg untuk penanaman serentak nanti sisanya menunggu CPCL, karena itu lahan ada kelompok taninya. Untuk diketahui Kalimantan Selatan ditargetkan luas lahan area tanam jagung tumpang sisip sebesar 99.543 Hektare,” tutup Rahma. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan empat program prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Kepala BKD Kalsel, Dinansyah mengatakan program tersebut meliputi pengelolaan Assessment Center, pengelolaan promosi ASN, pengadaan ASN, dan pemberian penghargaan bagi ASN dilingkup Pemprov Kalsel.

“Pengelolaan Assessment Center merupakan langkah awal kami dalam melaksanakan manajemen talenta ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel,” kata Dinansyah, belum lama tadi.

Sebagai bagian dari manajemen talenta, lanjut Dinansyah, pihaknya akan melaksanakan asesmen massal untuk 3.000 ASN dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) BKN pada 2025.

Selain itu, BKD juga akan bekerja sama dengan lembaga penilai untuk melakukan asesmen kepada 100 ASN, serta tim penilai BKD akan melakukan asesmen kepada 40 ASN lainnya.

“Ini adalah arahan dari pimpinan. Dengan adanya Assessment Center, kita bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Targetnya pada 2025-2026, kita sudah memiliki Assessment Center yang optimal,” jelasnya.

Kemudian, BKD Kalsel juga akan mengupayakan pelaksanaan seleksi CPNS dan CPPPK pada tahun 2025, sesuai arahan Kementerian PAN-RB.

“Pada tahun 2025 tidak akan ada lagi pegawai non-ASN. Semua akan masuk ke dalam dua kategori ASN, yaitu PNS dan PPPK,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN yang berprestasi, BKD Kalsel akan kembali melaksanakan Anugerah ASN Award. Seperti Tahun 2024 program ini akan memberikan penghargaan dalam empat kategori, yaitu Jabatan Administrator Terbaik, Jabatan Pengawas Terbaik, Best Employee bagi pejabat fungsional atau pelaksana umum, dan Guru Terbaik. Penilaian akan melibatkan pihak akademisi, Sekda Provinsi Kalsel, dan Kepala BKD Kalsel.

“Program ini juga telah sukses dilaksanakan pada 2024. Kami akan terus melanjutkan dan meningkatkan kualitasnya di tahun depan,” tambahnya.

Selain itu, Dinansyah mengungkapkan bahwa BKD Kalsel berencana untuk memperkenalkan inovasi baru berupa Sistem Informasi Pelayanan Satu Pintu Kepegawaian (SIPATUK) yang akan diimplementasikan pada 2025 kepada seluruh ASN.

“SIPATUK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian dan menjadi salah satu terobosan dalam sistem manajemen ASN,” katanya.

Dinansyah juga menegaskan komitmen BKD Kalsel untuk memaksimalkan pelaksanaan program prioritas ini, dengan berbagai program strategis tersebut, pihaknya optimis dapat meningkatkan manajemen kepegawaian, efisiensi anggaran, dan kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berupaya agar program 2025 ini lebih baik dari 2024, sehingga prestasi yang sudah diraih bisa terus ditingkatkan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat (Muslam) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar syukuran dalam rangka memperingati HUT ke-46 Muslam Kalsel.

Syukuran yang berlangsung di Auditorium Muslam Kalsel tersebut, juga mengundang sejumlah pegawai Muslam yang sudah purna tugas. Sekaligus menyampaikan saran dan masukan untuk kemajuan museum.

“Kita juga ingin menjadikan ini sebagai ajang silaturahmi seluruh keluarga besar museum dari tenaga kontrak, ASN hingga yang sudah purna,” kata Kepala Muslam Kalsel, Muhammad Taufik Akbar, di sela kegiatan, Senin (13/1).

Memasuki usia ke-46 tahun, Taufik Akbar berharap Muslam Kalsel bisa semakin maju dalam hal pelayanan kepada pengunjung.

Selain itu, ia juga menginginkan agar seluruh “PR” yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya bisa terealisasi di tahun ini.

“Tentunya dengan semangat yang lebih baik lagi, kita ingin Muslam Kalsel semakin tumbuh di hati masyarakat,” harapnya.

Di singgung soal gebrakan tahun 2025, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Muslam Kalsel, Noor Rizabuana Taupan Amin menyebut sudah menyiapkan berbagai program, termasuk program unggulan setiap tahun seperti lomba tradisional, pameran dan kunjungan ke sekolah.

“Untuk program lainnya kita akan menyesuaikan dengan pola kerja dan arahan dari Gubernur Kalsel untuk Museum Lambung Mangkurat,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setdaprov Kalsel, Agus Dyan Nur, menghadiri penandatanganan pakta integritas, pengambilan sumpah, profesi mediator, ajudikator dan arbiter, disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (13/1).

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan Gubernur Kalsel Muhidin, menyambut baik komitmen dan konsistensi dewan sengketa indonesia, untuk terus mengembangkan profesi profesi mediator, ajudikator, konsiliator, dan arbiter. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, upaya peningkatan kapasitas dan integritas para profesional penyelesaian sengketa, sangat penting untuk menjamin kualitas layanan di Kalimantan Selatan.

“Para mediator, ajudikator, konsiliator, dan arbiter, dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem penyelesaian sengketa yang lebih baik, khususnya di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Agus.

Dilanjutkan Agus, di era transformasi bisnis atau dunia usaha yang semakin kompleks ini, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan profesional menjadi sangat krusial. alternatif penyelesaian sengketa (aps) hadir sebagai solusi yang menawarkan proses lebih cepat, biaya lebih terjangkau, dan pendekatan yang lebih kolaboratif dibanding jalur litigasi konvensional.

“Kepada para mediator, ajudikator, konsiliator, dan arbiter, tantangan di depan tidaklah ringan. di tengah kompleksitas sengketa yang semakin tinggi ditengah masyarakat,” tutup Agus. (MRF/RDM/RH)