BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, Pelayanan KB di perbatasan Borneo.
Suasana peninjauan Pelayanan KB di perbatasan Borneo
Kepada wartawan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, usai acara pada Rabu (26/7) mengatakan, kegiatan Pelayanan KB Perbatasan Borneo antara Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangka Harganas ke 30 tahun 2023. Ia berharap, dengan terlibatnya dua Provinsi ini, dapat meningkatkan efektivitas capaian program keluarga berencana dan sebagai rangkaian upaya penurunan angka stunting, menuju keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel
“Progam KB ini harus selalu digalakkan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi, agar tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi,” katanya
Husnul menjelaskan, Pelayanan KB Perbatasan Borneo ini merupakan program kerja BKKBN, tentunya memerlukan kerjasama lintas sektoral, guna memaksimalkan hasil yang diraih, melalui kolaborasi tenaga kesehatan, organisasi non pemerintah dan pihak swasta, yaitu menyediakan layanan KB yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
“Kolaborasi dua provinsi ini memberikan layanan dan mengkampanyekan informasi, kepada masyarakat secara lebih luas sampai ke pelosok,” harapnya
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Ramlan menambahkan, kolaborasi bersinergi ini sangat besar manfaatnya, dengan komitmen dan kerja keras bersama, mampu mewujudkan keluarga yang sehat untuk Indonesia maju dan generasi yang tangguh serta berdaya saing.
“Kami upayakan angka stunting dapat mengalami penurunan secara signifikan,” tutupnya
Untuk diketahui, Pelayanan KB Perbatasan Borneo Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dibuka secara resmi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kalsel, Husnul Khatimah, didampingi Pejabat Bupati Kabupaten Batola, Mujiyat, dan Perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan serta unsur Forkopimda, berlokasi di Kantor Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. (RILIS-NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menyerahkan secara langsung Trofi dan Hadiah Piala Paman Birin Cup 2023, kepada para juara Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Piala Paman Birin 2023 di Lapangan Futsal Mahligai Pancasila, Selasa (25/7) malam.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengatakan, penyerahan tropy ini sebagai bentuk apresiasi kepada para juara yang telah berhasil meraih juara pada event yang digelar oleh Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah Porwada 2023 berjalan lancar dan sukses,” ucapnya
Paman Birin sapaan akrabnya menjelaskan, momentum olahraga ini, bukan hanya berkompetisi dan bertanding meraih prestasi, tetapi sarana silaturahmi, untuk memelihara kekompakan, kebersamaan baik sesama wartawan maupun dengan mitra kerja wartawan dari Pemerintah dan Swasta. Ia berharap, Seksi Olahraga PWI Kalsel, mampu membentuk dan melahirkan atlet-atlet dari kalangan wartawan, yang siap berkompetisi dan berprestasi di even Porwanas akan datang.
“Saya minta, kekompakan dan kebersamaan wartawan dapat selalu terpelihara,” pintanya
Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi, menambahkan, pihaknya sangatlah mengapresiasi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang mendukung penuh dalam kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Tahun 2023. Selain juga pra UKW, Uji Kompetensi Daerah, Pendidikan dan memberikan bantuan lainnya. Hal itu karena Kepala Daerah bangga dengan peran media massa, atas kerjasama selama ini melalui pemberitaan.
Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi, didampingi Ketua SIWO Kalsel, Irwansyah
“Kami ingin para juara ini nantinya pada pekan olahraga wartawan Nasional, Kalsel dapat meningkatkan prestasi dan menorehkan medali,” tutup Helmie
Foto bersama para juara Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Trofi dan Hadiah Piala Paman Birin Cup 2023
Untuk diketahui, dalam kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Kalimantan Selatan 2023 telah berakhir pada Minggu 23 Juli, diikuti lebih dari 200 wartawan dari berbagai daerah di Kalsel. Porwada ini mempertandingkan tiga cabang olahraga yakni Futsal, Catur dan Esport, dan untuk Juaranya cabang Futsal Juara 1 diraih Polda Kalsel, kemudian cabang Esport untuk Mobile Lagend Juara Satu Tim Pejuang atas nama Edwan, Farid, Krisna, Aritonang, Dillah. Selanjutnya untuk kategori PES Juara 1 Iwan, dan cabang Catur Juara 1 Jimmy. Pemain Terbaik, Mawardi , Top Skor M Robby, Kiper Terbaik, Suhaimi, Pemain Favorit, Nina Megasari, Tim Fair Play, Forwadek, FW serta UMKM. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia menggelar, Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kerangka Peneguhan Integritas Kebangsaan, di Auditorium Mastur Jahri UIN Antasari Banjarmasin, Rabu (26/7).
Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi menjelaskan, saat ini pihaknya menggelar seminar ini, karena pentingnya ideologi Pancasila, untuk para generasi muda, untuk lebih mengetahui lagi mengenai Ideologi Pancasila.
Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi
“Mahasiswa ini merupakan generasi Bangsa, penerus Idelogi Pancasila,” ungkap Yudian, kepada sejumlah wartawan.
BPIP RI ini, lanjutnya, memiliki tugas untuk merawat Pancasila, karena tanah air ini memiliki suku, agama, budaya, serta lainnya yang berbeda beda. Dengan adanya Ideologi Pancasila ini, sebagai pemersatu Bangsa, yang perlu dijaga dan dirawat bersama sama.
“Ideologi Pancasila ini perlu diteruskan kepada generasi selanjutnya,” ujar Yudian.
Oleh karena itu, tambahnya, BPIP RI mengunjungi daerah daerah di Tanah Air ini, untuk memberikan pemahaman tentang Ideologi Pancasila kepada masyarakat khususnya generasi muda.
Sementara itu, Rektor UIN Antasari Banjarmasin Mujiburahman mengatakan, UIN Antasari Banjarmasin terus berkembang dengan mahasiswa yang berjumlah ribuan.
“Sehingga kegiatan seminar ini sangat penting, untuk bersama menjaga pemersatu Bangsa tersebut. Karena UIN Antasari Banjarmasin memberikan dukungan terhadap peningkatan Ideologi Pancasila tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Peningkatan Ideologi Pancasila oleh BPIP RI.
Seperti yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam sambutannya, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan
“Dengan digelarnya Seminar ini, untuk peneguhan integritas bangsa, yang digelar oleh UIN Antasari Banjarmasin, serta BPAP RI,” ucapnya.
Sehingga, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi setinggi-tingginya, atas digelarnya Seminar ini.
“Diharapkan seminar ini tidak hanya menjadi ajang berdiskusi dan merenungkan isu isi penting seputar Ideologi Pancasila, terapi juga menjadi momentum penting dalam memperkuat bersamaan dalam solidaritas menciptakan integrasi kebangsaan,” ujarnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Kalsel berpeluang besar terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Terlebih, pemerintah pusat menilai provinsi ini mampu mendorong sektor perekonomian baru melalui energi listrik ramah lingkungan (non emisi karbon).
Peneliti BRIN dan TU Delft, Muhammad Indra Alifsat, mengakui, Kalsel cukup potensial dalam hal pengembangan energi berbasis ramah lingkungan.
“Kami dari TU Delft dan BRIN bekerjasama dengan ITB bahwa audiensi yang dilaksanakan tadi diterima sangat baik oleh Pemprov Kalsel tentu pembahasannya tadi pengembangan EBT zero emisi atau non emisi karbon,” ujarnya usai melakukan audiensi dan ekspos potensial pengembangan EBT di Kalsel, di ruang pertemuan Sekdaprov Kalsel, Rabu (26/7).
Ekspos potensi Pengembangan EBT di Kalsel oleh Perwakilan BRIN dan TU Delft, M Indra Alifsat di ruang pertemuan Sekdaprov Kalsel, Rabu (26/7)
Ia menjelaskan, pertemuan itu lebih memprioritaskan pencanangan program energi ramah lingkungan yang sekiranya cocok dikembangkan di Kalsel. Termasuk dibahasnya potensi suplai listrik melalui rencana proyek pembangunan PLTB dan PLTS.
“Tujuan utamanya adalah Net zero emission dan enginering for zero carbon emission yang nantinya program ini dapat mempengaruhi perekonomian ketenagalistrikan di Kalsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi, mengungkapkan, sangat mendukung adanya upaya BRIN, TU Delft dan ITB dalam menciptakan program udara bersih (non emisi) yang ada di Kalimantan Selatan.
“Ini merupakan kerjasama yang baik antara TU Delft dengan Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan audiensi sekaligus ekspos potensi pengembangan EBT di Kalsel itu juga turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana beserta dari perwakilan Dinas ESDM Kalsel, Nazruddin Alhaidar selaku Kabid Energi. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif di kota Banjarmasin akan kembali menggelar reses, dengan tetap menggunakan sistem perorangan.
Suasana reses perorangan beberapa waktu lalu
Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, baru-baru tadi mengatakan, kegiatan Penelaahan dan Aspirasi Masyarakat masa sidang II ini, telah diagendakan tanggal 28 – 30 Juli 2023 mendatang. Ia berharap, dapat semakin mengakomodir semua aspirasi keluhan maupun permasalahan yang dihadapi di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya, saat diwancara awak media
“Reses masa sidang I ini digelar metode perorangan, telah berjalan lancar dan kami tetap lanjutkan,” ucapnya
Disampaikan Harry, dengan digelar kegiatan reses secara perorangan ini, tentunya akan membuat semua anggota dewan lebih dekat dengan konstituen sekaligus memperat jalinan tali silaturahmi. Ia meminta, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, dapat turut serta mendampingi untuk mendengar langsung aspirasi warga.
“Semoga usulan reses dipertimbangkan oleh dinas terkait,” ungkapnya
Lebih lanjut Harry menambahkan, saat ini pemerintah kota melalui dinas terkait, tidak pernah memperlambat realisasi setiap program- program yang telah menjadi usulan seperti diantaranya perbaikan infrastruktur baik jalan, jembatan dan drainase.
“Itu semua kalau anggaran sudah tersedia, dan skala prioritas segera dilaksanakan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
ARAB SAUDI – Upaya Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi selama lebih satu dekade untuk mengirim daging kambing Dam ke Indonesia mulai terwujud. Untuk kali pertama, 3.000 daging kambing Dam petugas dan jemaah haji siap dikirim ke Tanah Air.
Daging ini dikemas dalam 6.000 boks. Daging tersebut dikirim dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ukaisyah dengan peti kemas menggunakan jalur laut melalui pelabuhan di Jeddah Saudi Arabia.
Prosesi pengiriman daging Dam jemaah haji ke Indonesia
Kepala Daerah Kerja Makkah, Khalilurrahman mengatakan bahwa daging-daging tersebut diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 18 Agustus 2023.
“Kita telah menyaksikan prosesi pengemasan dan pengiriman daging Dam jemaah haji dan petugas untuk dimasukkan ke dalam kontainer. Daging itu diberangkatkan ke pelabuhan di Jeddah. Rencananya pada Rabu akan diberangkatkan dari Jeddah ke Indonesia,” jelas Khalil di Makkah, pada Selasa (25/7).
Menurutnya, PPIH Arab Saudi tahun ini berhasil menghimpun 3.166 kambing Dam. Semuanya dipotong di RPH Ukaisyah. Namun, daging yang dikirim ke Indonesia hanya 3.000 ekor kambing. Selebihnya akan dibagi di daerah terdekat di Makkah.
“Targetnya 18 Agustus akan sampai di Indonesia. Kemudian di bawa ke Solo, Jawa Tengah dan diolah oleh PT Global Utama Indonesia untuk menjadi makanan siap saji berupa rendang,” sebutnya.
Dijelaskan Khalil, daging kambing Dam ini dikirim masih dengan tulangnya. Sesampai di Solo, dagingnya akan dipisahkan dari tulang untuk kemudian diolah menjadi rendang. Setiap satu ekor kambing akan menjadi 20 pouch rendang dengan ukuran 150 gr.
“Jadi diperkirakan akan dihasilkan 60.000 pouch rendang dari daging kambing Dam petugas dan jemaah haji yang terkumpul,” ujarnya.
Khalilurrahman memperkirakan daging rendang itu sudah bisa dibagikan pada awal September kepada fakir miskin di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia berharap, upaya ini bisa ikut membantu program pemerintah dalam pencegahan stunting. Penerima daging ini didasarkan pada data fakir miskin dari Badan Amil Zakat Nasional.
“Inovasi ini telaksana berkat dukungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Badan Amil Zakat Nasional,” tegasnya.
Ini juga merupakan inovasi perhajian yang butuh dukungan semua pihak. Tahun depan diharapkan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) juga bisa mengarahkan jemaah dalam pembayaran Dam mereka. Sehingga, ibadah haji tidak hanya memberikan nilai personal tapi juga bermanfaat bagi masyarakat di Tanah Air. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Bincang Bareng Media (BBM) pada Selasa (25/7) sore, di Aula Rektorat 2 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Puluhan media cetak dan elektronik, hadir pada kegiatan yang dihadiri langsung Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo tersebut.
Seluruh wartawan peserta BBM berfoto bersama jajaran pimpinan BI Kalsel
Dalam pemaparannya, Wahyu menjelaskan, bahwa penyesuaian Merchant Discount Rate (MDR) QRIS bertujuan meningkatkan layanan kepada pedagang dan pengguna QRIS.
“Sejak awal peluncurannya tahun 2019, BI telah mengenakan MDR QRIS sebesar 0,7 persen. Per April 2020, BI membebaskan kelompok pedagang usaha mikro (UMI) dari pengenaan MDR, sebagai respons atas kondisi ekonomi yang tengah lesu akibat pandemi,” papar Wahyu di hadapan puluhan wartawan
Namun kemudian, menurut Wahyu, mulai 1 Juli 2023, MDR QRIS kembali dikenakan untuk UMI dengan tarif sebesar 0,3 persen. Tarif MDR tersebut, lebih rendah dibanding tarif MDR saat awal peluncuran QRIS. Tarif MDR QRIS yang dikenakan kepada UMI juga lebih rendah dibanding golongan lainnya, yaitu usaha kecil (UKE), usaha menengah (UME), dan usaha besar (UBE) sebesar 0,7 persen; serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Layanan Umum (BLU), dan Public Services Obligation (PSO) sebesar 0,4 persen.
Selain itu, kata Wahyu, tidak semua tarif MDR QRIS disesuaikan. Merchant QRIS kategori Government to People (G2P) seperti bansos, People to Government (P2G) seperti pembayaran pajak, paspor, dan donasi sosial nirlaba tetap dikenakan tarif MDR sebesar 0 persen alias nihil.
“MDR QRIS ini dialokasikan kepada ke industri penyedia jasa pembayaran agar pelayanan QRIS kepada masyarakat bisa lebih baik,” tambahnya
Wahyu mengatakan, masih banyak yang belum tahu, bahwa di balik satu transaksi QRIS, ada banyak penyedia jasa pembayaran yang terlibat. Mulai dari penerbit (issuer), acquirer, lembaga switching, lembaga services, hingga lembaga standar.
Berdasarkan data BI, secara nasional, per Mei 2023, ada 35,8 juta pengguna QRIS, 26,1 juta merchant QRIS. Sebanyak 95,87 persen merchant QRIS merupakan pelaku UMKM. Dalam setahun terakhir, volume dan nominal transaksi QRIS juga tumbuh signifikan, secara berturut-turut sebesar 152 persen dan 175 persen. Di Kalsel sendiri, sudah ada 454.986 pengguna QRIS.
Untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, Wahyu menjelaskan, dalam waktu dekat BI Kalsel akan menyelenggarakan Festival Antasari 2023 bertema “Banua Go Digital”, selama Agustus-Oktober 2023.
Rangkaian acara terdiri dari seminar luring ihwal transaksi non tunai, webinar perlindungan konsumen, dan lain-lain. Wahyu juga menyebutkan, ada dua kegiatan lain yang akan diselenggarakan BI Kalsel dalam waktu dekat. Yakni Program Akselerasi UMKM berorientasi Ekspor (Pamor Borneo) pada Agustus 2023, dan seminar internasional ekonomi hijau pada September 2023.
Melanjutkan capaian apik tahun sebelumnya, Pamor Borneo 2023 terdiri dari berbagai rangkaian. Mulai dari pameran produk UMKM unggulan se-Kalimantan, business matching penjualan dan pembiayaan dengan aggregator dan lembaga keuangan, business counselling, workshop, dan talk show pengembangan UMKM, travel mart yang turut menghubungkan pelaku pariwisata.
“Di samping itu, ada pula one-on-one meeting dengan pelaku usaha dan investor, diseminasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kalimantan, dan dimeriahkan pagelaran seni dan budaya khas Kalimantan,” jelas Wahyu.
Untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau, seminar internasional ekonomi hijau bertajuk “Advancing Green Initiatives for the Sustainable Kalimantan Through Action and Collaboration” juga akan diselenggarakan.
Menurut Wahyu, diperlukan reformasi struktural menuju “The New Kalimantan” yaitu Kalimantan Baru yang bukan hanya mengandalkan sektor ekstraktif melainkan juga mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Bincang Bareng Media kali ini tergabung dan merupakan penutup rangkaian kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi yang rutin diselenggarakan BI Kalsel. Diseminasi menghadirkan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri, serta Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi sebagai narasumber, bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel.
Suasana saat kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Kalsel di ULM
Dalam diseminasi tersebut, Wahyu memandang penting hilirisasi guna meningkatkan perekonomian Kalsel. Prospek inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran 3%±1% (yoy), dibarengi kerja keras BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). (RIW-BIKalsel/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan bencana kabut asap akibat kebaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2023, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru pada Selasa (25/7). Dalam Rakor ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharymanto , didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, hingga jajaran BPBD se Kabupaten/Kota di Kalsel. Serta Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan.
Gubernur Kalsel (kiri) bersama Kepala BNPB Pusat (Kanan)
Kepala BNPB Letjen TNI Suharymanto mengatakan, Kalsel menjadi salah satu enam provinsi prioritas pihaknya untuk menghadapi ancaman bencana saat musim kemarau saat ini. Menurutnya selain ancaman bencana Karhutla yang menjadi perhatian serius saat ini dari pemerintah pusat adalah kekeringan.
“Bencana lain yang mengancam adalah kekeringan panjang tahun ini akibat fenomena perubahan iklim El Nino. Juga harus diantisipasi Kalsel,” ungkap Suharymanto.
Ia menambahkan, Presiden RI Joko Widodo sudah berulang kali menyampaikan bahwa saat ini kita harus mengantisipasi bencana kekeringan panjang akibat fenomena perubahan iklim El Nino.
“Jadi pak Gubernur untuk ketersediaan air didaerah juga harus dipastikan agar betul-betul tersedia saat kemarau panjang,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, Provinsi Kalsel selalu siap untuk antisipasi ancaman bencana yang terjadi disepanjang tahun salah satunya di saat musim kemarau. Menurutnya, dirinya telah memerintahkan jajarannya khusunya BPBD Kalsel untuk bersiap jauh-jauh hari guna menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Kalsel ada ancaman Banjir dan Karhutla. Jadi kita sudah mengantisipasi, bersiap antisipasi Karhutla saat musim hujan dan sebaliknya bersiap menghadapi banjir saat kemarau,” ucap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin.
Untuk diketahui, dalam rapat koordinasi Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalsel tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga menyerahkan secara simbolis perlengkapan penanganan dan penangulangan Karhutla kepada Gubernur senilai Rp5,6 miliar, untuk Kalimantan Selatan. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Diskominfo di 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel, untuk mewujudkan tata kelola data yang berkualitas. Kegiatan itu berlangsung pada Selasa (25/7) pagi, di salah satu hotel di kota Banjarbaru. Serta dibuka oleh Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim.
Suasana FGD Diskominfo Kalsel di salah satu hotel kota Banjarbaru, Selasa (25/7).
Menurut Muslim, penyajian data yang berkualitas sangat penting khususnya untuk melihat tren informasi kinerja pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim (kanan) saat memberi keterangan kepada wartawan
“Data ini harus betul-betul di optimalkan, sebagai data yang memiliki validitas dan realibilitas, objektif, serta dapat disajikan secara sistematis” ujar Muslim.
Kriteria data yang berkualitas, lanjut Muslim, yakni data yang memiliki berasal dari sumber yang benar. Data harus mudah dipahami serta dapat diuji dan dimanfaatkan untuk membuat perencanaan.
Mengusung tema “Mewujudkan Data Berkualitas” FGD ini mengundang narasumber perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel.
Senada dengan Kepala Diskominfo Kalsel, Fungsional Statistik Ahli Muda BPS Kalsel, Akhmad Rifani menyebut, peran data sangat penting.
Untuk mengumpulkan data yang valid, menurutnya perlu koordinasi dan kerjasama berbagai SKPD sebagai produsen data.
“Jadi bukan hanya tugas satu dinas tetapi seluruh dinas berperan sebagai produsen data,” tuturnya.
Dalam proses penginputan, juga diperlukan berbagai diskusi tentang bagaimana memproduksi suatu data yang baik. Misalnya dari sisi pembinaan.
Disitulah peran BPS untuk merekomendasi atau mereview hasil data, untuk mengajarkan bagaimana proses pengumpulan hingga mendesiminasikannya.
“Kemudian ketika data itu sudah sampai atau bisa di publish, kita harus bisa memaknai metadatanya. Jadi ketika orang ingin menggunakan data tersebut tidak muncul makna ganda,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, memimpin upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan bintara (Diktukba) gelombang II, di lapangan SPN Polda Kalsel, Selasa (25/7).
Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan (tengah) saat sesi wawancara didampingi Kepala SPN dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Humpol Setdaprov Kalsel Sulkan
Dalam gelaran tersebut, sebanyak 411 siswa yang diterima menjadi bintara bakal menjalani pelatihan khusus selama 5 bulan. Ini merupakan program Tahun Anggaran (TA) 2023.
Ia berpesan, dalam menjalani pembekalan nanti hendaknya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bahkan, setelah selesai mengenyang pendidikan diharapkan mampu menjadi pengayom masyarakat.
“Memiliki intergritas tinggi dan mampu menjadi polisi yang profesional,” kata dia.
Jenderal bintang satu ini berharap adanya ratusan siswa yang diterima dapat menambah kekuatan personil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya termasuk pengamanan jelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
“Dimana kita ada agenda nasional yaitu kegiatan pemilu,” bebernya.
Terlepas dari itu, dirinya turut mengingatkan agar anggota Polri tetap memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat.
“Peningkatan pelayanan kepada masyarakat itu sangat penting,” pungkasnya.
Dalam rangkaian acara pembukaan Diktukba Gelombang II TA 2023 itu turut dihadiri sejumlah jajaran TNI/Polri, Forkopimda, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan. (RHS/RDM/RH)
