News – Laman 447 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Sukseskan Temu Karya Regional Kalimantan ke 1, UPTD Tambud Kalsel Libatkan Mitra Kerja dan Komunitas Seni

BANJARMASIN – Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat persiapan pelaksanaan “Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke-1, pada Kamis (27/7).

Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti menjelaskan dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengundang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Mitra Kerja lingkup Pemprov Kalsel seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Perhubungan Kalsel.

Suasana Rapat Persiapan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke-1

Mengingat, dalam kegiatan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke-1, juga diisi dengan berbagai acara seperti Pawai Festival Nusantara, Pameran Seni Rupa dan Karasminan Banua Seribu Sungai yang akan dilaksanakan pada 4-10 Agustus 2023.

“Kita memohon bantuan Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas saat Pawai Festival Nusantara berlangsung, bantuan Dinas Koperasi dan UMKM karena kegiatan ini juga ada bazaar kuliner dan produk-produk UMKM, bantuan Diskominfo Kalsel untuk mengekspos kegiatan ini kepada seluruh masyarakat Kalsel maupun diluar Kalsel,” jelasnya.

Selain SKPD mitra kerja, Suharyanti juga melibatkan berbagai komunitas seni untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Salah satunya, Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan (IPKS) yang akan mengisi Pameran Seni Rupa. Diharapkan kegiatan ini dapat lebih mengangkat, mengembangkan serta melestarikan kebudayaan kesenian di Kalsel maupun provinsi Kalimantan lainnya.

“Inilah yang menjadi sebuah kebanggaan atau rasa syukur karena kita dengan beberapa seniman sudah saling mendukung dan support untuk melestarikan kesenian di Kalsel”, tuturnya.

Lebih lanjut, Suharyanti juga mengajak masyarakat di Kalsel agar turut menyukseskan pelaksanaan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke 1 dengan berkunjung ke Taman Budaya.

“Ada pertunjukan-pertunjukan cabang seni yang telah kami siapkan. Selain itu, ada bazaar kuliner dan produk-produk UMKM yang tidak hanya berasal dari Kalsel, tetapi juga Provinsi tetangga, Kalteng,” tambahnya.

Untuk diketahui, kegiatan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ke-1, Pawai Festival Nusantara, Pameran Seni Rupa dan Karasminan Banua Seribu Sungai dilaksanakan juga dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalsel ke 73. (NRH/RDM/RH)

Gerdayak Indonesia Kalsel Resmi Ada di Banua

BANJARMASIN – Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Indonesia Kalimantan Selatan saat ini sudah resmi ada di Provinsi ini, setelah secara resmi dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Yansen Binti, di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (27/7). Dihadiri langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Gubernur mengatakan, Pelantikan Gerdayak ini di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tentunya mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi ini.

“Dengan kehadiran Gerdayak dapat turutserta dalam pembangunan di Banua ini,” ucapnya.

Gubernur berharap, Gerdayak dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Banjar, sehingga hidup sejahtera dapat terwujud di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua DPP Gerdayak Yansen Binti menjelaskan, saat ini untuk di Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilantik untuk Gerdayak di 13 Kabupaten dan Kota.

Sehingga, lanjut Yansen, pihaknya berharap dengan keberadaan Gerdayak di Provinsi ini, dapat berkontribusi untuk pembangunan di daerah tersebut.

“Gerdayak sudah terbentuk diseluruh Tanah Air, sehingga anggotanya dapat berperan dalam pembangunan di daerah masing masing,” jelasnya lebih lanjut.

Begitu juga, lanjut Yansen, dengan Gerdayak yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Sedangkan, Ketua DPD Gerdayak Provinsi Kalimantan Selatan Achmad Murjani mengatakan, kehadiran Gerdayak tentunya untuk memberikan kontribusi pada pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua DPD Gerdayak Kalsel Achmad Murjani

“Gerdayak juga akan memberikan kontribusi, dalam membangun IKN mengingat Kalsel merupakan, salah satu pendukung pembangunan IKN tersebut,” ucap Murjani. (SRI/RDM/RH)

Dispora Kalsel Gelar Rakor Rencana Aksi Daerah Kepemudaan se Provinsi

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (26/7). Dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah.

“Rencana aksi daerah Kepemudaan ini perlu didukung oleh Pemerintah Daerah di 13 Kabupaten dan kota. Untuk menyamakan program kerja antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Pemerintah Daerah,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan.

Namun, lanjutnya, untuk saat ini hanya ada satu daerah saja, yang telah membuat rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut. Yaitu, Kabupaten Kotabaru.

“Rakor ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengetahui penyebab belum dibentuk rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut, di 12 daerah lainnya tersebut,” tutur Hermansyah lebih lanjut.

Sehingga, tambahnya, permasalahan dalam pembentukan rencana aksi daerah Kepemudaan tersebut, mendapatkan solusi untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

“Dan, diharapkan dalam waktu dekat segera terbentuk rencana aksi daerah Kepemudaan, diseluruh daerah di Banua ini,” ucap Hermansyah. (SRI/RDM/RH)

519 Guru di Pemprov Kalsel Terima SK Pengangkatan PPPK

BANJARBARU – Sebanyak 519 orang, menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional tenaga guru, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (27/7) di gedung Idham Khalid Setdaprov di Banjarbaru. Penyerahan dilakukan Gubernur, Sahbirin Noor, diwakili Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Pengangkatan PPPK tenaga guru lingkup Pemprov Kalsel

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu, memberikan ucapan selamat kepada para penerima SK PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Keberhasilan 519 orang PPPK Jabatan Tenaga Guru ini dalam menerima SK, adalah buah dari kerja keras dan do’a tanpa henti yang telah mereka lakukan,” ungkap Roy.

PPPK Jabatan Tenaga Guru adalah garda terdepan dalam mencetak Generasi Emas Indonesia menjelang tahun 2045. Sehingga diharapkan untuk selalu mengembangkan kemampuan dan berinovasi untuk melahirkan cara ajar yang dapat terus relevan dengan perkembangan jaman.

“Saudara adalah garda terdepan dalam mencetak Generasi Emas Indonesia menjelang tahun 2045. Maka, penting untuk terus meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang pendidik dan pengajar yang profesional,” tutup Roy. (MRF/RDM/RH)

Potensi PAP Masih Besar, Paman Yani : Pemda Buka Komunikasi Dengan Pengusaha

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyelenggarakan rapat dengar pendapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerjanya, pada Rabu, (26/7).

Dalam rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel dan mitra kerja lainnya, salah satu materi yang dibahas adalah tentang upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) agar bisa lebih optimal.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani mengatakan PAP merupakan salah satu potensi besar untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh karena itu, lanjut Paman Yani, agar PAP ini bisa diterapkan menyeluruh maka perlu komunikasi antara Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan para pengusaha.

“Untuk PAP, kalau ini mau diterapkan secara masif, maka mestinya ada komunikasi antara Bapenda dengan pengusahanya bahwa ini ada tarif pajak air permukaan dengan harga dan kualitas air,” katanya.

Paman Yani menjelaskan kegiatan ini sudah dilakukan di kabupaten Tanah Bumbu dimana dalam pertemuan tersebut Pemprov Kalsel melalui Bapenda dan Pemkab Tanbu melaksanakan sosialisasi secara persuasif kepada perusahaan-perusahaan agar dapat membayar kewajiban Pajak Air Permukaannya (PAP).

“Karena itu saran saya, bukalah kran untuk melakukan komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Saya sudah mencoba memberikan contoh di Kabupaten Tanbu, beberapa waktu lalu. Diharapkan kabupaten/kota lainnya juga melaksanakannya,” tuturnya.

Namun, lanjut Paman Yani, ada lagi persoalan yaitu masih banyak perusahaan yang belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) sehingga sesuai regulasi, Pemprov Kalsel tidak dapat menarik retribusi dari PAP.

“Karena persoalan saat ini yang dihadapi perusahaan untuk mengurus izin SIPA agak sulit,” jelasnya.

Untuk itu, Paman Yani meminta agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama-sama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mencarikan solusi agar izin SIPA dipermudah dan supaya legal dalam penarikan pajak.

Paman Yani juga menyoroti persoalan belum adanya sanksi bagi wajib pajak air permukaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan retribusi kepada pemprov.

“Kebijakan punishment harusnya ada, minimal izinnya tidak diperpanjang lagi oleh pemerintah,” tambahnya.

Ia juga berharap dengan adanya rapat dengar pendapat ini bisa menjadi pemicu dan penguat upaya meningkatkan pendapatan dari PAP. (NRH/RDM/RH)

Pemerintah di Kalsel Turut Berkomitmen Turunkan Stunting Hingga 14 Persen

BANJAR – Pemerintah berkomitmen untuk turut mengawal penurunan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Pada momen peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 30 di Kalsel diharapkan setiap daerah mampu menekan laju pertumbuhan angka stunting.

Penyerahan penghargaan dari Kepala BKKN RI Hasto Wodoyo kepada Pemprov Kalsel dalam rangka menekan dan menggencarkan program stunting di daerah

Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan, mengungkapkan, saat ini prevalensi stunting di Kalsel sudah berada diangka 24,6 persen. Meski menurun, kerjasama yang baik setiap daerah harus benar-benar dijalankan

“Jadikan HARGANAS ke 30 ini menjadi momen untuk bersama-sama menekan lajunya pertumbuhan stunting di Kalsel,” ujarnya saat membacakan isi sambutan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam acara Hari Keluarga Nasional ke 30 tingkat Provinsi Kalsel, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kamis (27/7).

Penyerahan pengharagaan dari BKKN RI bagi daerah kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program stunting di Kalsel

Ia menekankan program yang tengah digencarkan setiap daerah dapat benar-benar dijalankan secara maksimal.

“Tentu betapa pentingnya membangun ketahanan keluarga agar bebas dari stunting dengan memaksimalkan makanan bergizi bagi anak agar pencegahannya dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wadoyo, menyampaikan, saat ini pemerintah sedang gencarnya mengejar bonus demografi yang bertujuan untuk kemajuan negara.

“Kesempatan untuk bonus demografi hanya tinggal 13 tahun lagi dan sebenarnya tinggal 12 tahun lagi karena 2035 penduduk kita sudah banyak tua semuan,” bebernya.

Apalagi, kata dia, jumlah melahirkan juga berdampak semakin menurun apabila penanganan stunting tidak maksimal dilaksanakan oleh setiap daerah.

“Akhirnya generasi mudanya sedikit dan tuanya semakin banyak. Apalagi, kualitas pendidikan dan ekonomi yang didapatkan juga rendah ini sangat berbahaya. Maka dari itu, kita harus serius dalam menanganinya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Sambut Kepulangan Petugas Haji, Menag: Terima Kasih Sudah Bekerja Melebihi Ekspektasi

JAKARTA – Menyusul berakhirnya masa operasional haji di Mekah, secara bertahap Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia dipulangkan ke tanah air.

Hari ini, Kamis (27/7) sebanyak 440 petugas haji yang ditempatkan pada Daerah Kerja (Daker) Mekah tiba di tanah air.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyambut kedatangan petugas haji di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, mengaku bangga dengan dedikasi yang sudah mereka berikan.

“Pagi ini saya baru saja menyambut kedatangan 282 petugas. Nanti sore, akan tiba lagi sebanyak 158 petugas,” ujar Menag Yaqut, pada Kamis (27/7).

Rencananya Menang juga akan kembali menyambut kedatangan rombongan berikutnya.

“Kawan-kawan ini yang selama ini sudah bekerja keras. (Penyambutan) ini adalah wujud dari terima kasih kami sebagai pemerintah kepada para petugas haji,” imbuhnya.

Menurut Menag, berdasarkan evaluasi, para petugas haji bukan saja telah bertugas dengan baik. Lebih dari itu, mereka bahkan telah melebihi ekspektasi atau harapan yang diinginkan pemerintah.

“Para petugas telah bekerja melebihi ekspektasi yang kami buat sendiri. Mereka betul – betul luar biasa. Bagaimana mereka sampai gendong jemaah, memandikan jemaah, menggantikan popoknya yang mungkin di rumah mereka tidak sempat lakukan itu kepada orang tuanya,” ungkap Menag.

Selain menyaksikan sendiri perjuangan para petugas, Menag juga memperoleh banyak testimoni dari jemaah terkait dedikasi para petugas.

“Saya mendapatkan banyak WA dari jemaah yang mengungkapkan terima kasih kepada petugas. Bahkan ada yang bercerita ke saya hingga menangis haru,” kata Menag.

Karenanya, Menag mengucapkan terima kasih kepada para petugas.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat kembali ke tanah air, melepas rindu dengan keluarga,” kata Menag.

Ia menambahkan, ke depan juga akan melakukan evaluasi terhadap pola penugasan petugas haji Indonesia.

“Salah satu yang akan kita evaluasi adalah lamanya masa bertugas. Selain itu kita juga akan memberikan apresiasi. Apresiasi bentuknya apa, kita tunggu nanti, ya!,” ujar Menag kepada para insan media. (KemenagRI-RIW/RDM/RH)

Jadi Pilot Project Griya Abhipraya, Pemprov Kalsel Siap Mendukung Sepenuhnya

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan terpilih menjadi pilot project pelaksanaan program Griya Abhipraya (rumah harapan) oleh Kementrian Hukum dan HAM RI. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi Griya Abhipraya di kota Banjarmasin, pada Rabu (26/7) yang dibuka langsung Dirjen Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kemenkumham RI, Pujo Harinto. Turut hadir Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira.

Pokmas Lipas Griya Abhipraya berfoto bersama pejabat lingkup Kemenkumham dan Asisten I Pemprov Kalsel

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini, dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas), yang telah terbentuk di Bapas seluruh Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan.

Program pembentukan Griya Abhipraya ini, sebagai wadah pemberdayaan Pokmas Lipas sekaligus persiapan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Dimana wilayah Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah piloting pembentukan Griya Abhipraya tahun 2023.

Selanjutnya untuk membangun komitmen bersama dari Pokmas dan pemerintah daerah setempat dalam pembentukan Griya Abhipraya.

Kepada wartawan usai pembukaan rakor, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kemenkumham, Pujo Harinto menjelaskan, rakor bertujuan memberikan pendampingan kepada Bapas, Pokmas Lipas, pemerintah daerah serta stakeholder yang akan terlibat dalam kegiatan layanan Griya Abhipraya, untuk bersama-sama membuat kesepakatan terkait komitmen dalam penyediaan layanan, yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama. Perjanjian ini yang akan menjadi landasan bagi penetapan Griya Abhipraya pada Bapas Kelas I Banjarmasin.

“Harapannya, kegiatan ini juga menjadi wadah sekaligus sarana dalam menggali dan menciptakan peluang – peluang kolaborasi, terutama antara pemda, Bapas dan Pokmas Lipas yang kedepannya dapat menjadi pemantik bagi keterlibatan institusi pemerintah lainnya untuk berkolaborasi dan mengembangkan jejaring kerja melalui Griya Abhipraya,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengungkapkan, bahwa
pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program ini, dan menyambut positif niatan baik jajaran Kementerian Hukum dan HAM, untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program ini.

“Dengan semangat gotong royong, kolaboratif, serta sinergitas, kami siap mendukung program ini.
Dan kita masih ada waktu sekitar 3 tahun, sebelum KUHP tahun 2023 diterapkan yang menjadi dasar pelaksanaan Griya Abhipraya ini,” tutup Fajar.

Pada rakor ini, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin, dengan Pokmas Lipas, yang nantinya terlibat langsung mendampingi klien Griya Abhipraya. Yakni mereka yang menjalani masa hukuman percobaan, pembebasan bersyarat, untuk memudahkan kembali ke masyarakat. (RIW/RDM/RH)

BPAM Banjarbakula Suplai Air Baku ke Banjarmasin

BANJARBARU – Setelah negosiasi beberapa tahun, Balai Pengelola Air Minum (BPAM) Banjarbakula akhirnya mulai menyuplai air baku ke PT Air Minum (PAM) Bandarmasih (Perseroda).

Kepala BPAM Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir mengatakan, sejak kerjasama pada Juni 2023 lalu, pihaknya mulai menyuplai air ke perusahaan milik Pemko Banjarmasin itu pada 18 Juli tadi.

“Akhirnya kita bisa menyuplai air kesana. Walaupun hanya air baku,” ujarnya, Rabu (26/7).

Suplai air baku ke Kota Seribu Sungai itu sebanyak 250 liter perdetik. Harga yang disepakati Rp650 per kubik dari sebelumnya Rp950 per kubik.

“Tidak masalah harganya di bawah tawaran kami, asalkan kami sudah menyuplai air ke sana,” ungkapnya.

BPAM Banjarbakula sendiri mengambil bahan baku air di Sungai Riam Kanan yang berjarak sekitar 20 kilometer dari kawasan Pinus Banjarbaru.

Berty menuturkan, dengan tambahan PAM Bandarmasih (Perseroda). Maka saat ini sudah tiga perusahaan yang membeli air di BPAM.

“Sebelumnya PTAM Intan Banjar dan PDAM Tanah Laut lebih dulu membeli,” tuturnya.

BPAM Banjarbakula memiliki dua buah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dengan total kapasitas dihasilkan sebanyak 750 liter perdetik.

Dari jumlah tersebut, hingga saat ini sudah lebih dari separuh kapasitas disalurkan ke PTAM Intan Banjar dan PDAM Tanah Laut.

“Ada rencana penambahan kapasitas lagi nanti dari Tanah Laut. Semoga segera terlaksana demi meningkatkan pendapatan BPAM Banjarbakula,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Minta UMKM Manfaatkan Kalsel Expo Jadi Mitra Bisnis

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang mengikuti pameran dalam Kalsel EXPO 2023, dapat memanfaatkan dengan menjalin Mitra Bisnis.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Selasa (25/7) mengatakan,
saat ini tahapan yang dilakukan menjelang pelaksanaan Kalsel EXPO 2023, setelah terpilih Event Organizer (EO) yaitu pendaftaran peserta, biasanya diikuti oleh unsur Pemerintah Pusat, seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota se Indonesia, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan UMKM. Mengingat ajang pameran berskala Nasional, bahkan dapat menuju berskala Internasional, karena diikuti peserta salah satunya dari Negara Belanda.

“Kalsel EXPO ini merupakan agenda rutin, bukan hanya sekedar menjual dan memamerkan produk usaha,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hendaklah menjalin mitra bisnis, karena bertemu dengan Pengusaha dari luar daerah. Sehingga, dapat membuka akses pasar secara Nasional dari produk asli Kalimantan Selatan.

“Dengan terjalin mitra bisnis, tentu semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh,” ungkapnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, untuk stand dalam pameran Kalsel EXPO 2023 ini akan disediakan sebanyak 250 buah, terdiri dari Indoor dan Outdoor dengan harga bervariasi, yakni untuk Indoor didalam ruangan ber-AC satu buah standnya sebesar Rp. 17.500.000, kemudian Outdoor tergantung ukuran dari 5×5 Rp 11 juta, kemudian ukuran 3×3 Rp 7 juta dan stand Karnavil hanya Rp 5 juta. Para peserta boleh dua dan tiga kelompok usaha mikro kecil yang menempati satu stand tersebut.

“Saat ini bisa segera melakukan pendaftaran, agar memudahkan dalam memilih stand baik indoor atau outdoor,” tutupnya

Untuk diketahui, Kalsel EXPO tahun 2023, akan digelar selama lima hari mulai tanggal 30 Agustus – 3 September, bertempat di Lapangan Murjani kota Banjarbaru. (NHF/RDM/RH)