News – Laman 370 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Kalsel Monitoring Dana Hibah Pemprov ke MTs Ar-Raudlah Tanta

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan monitoring pemanfaatan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di Kalsel.

Dalam kesempatan ini, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin meninjau ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ar-Raudlah Tanta di Kabupaten Tabalong, Rabu (3/1).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati mengatakan dari hasil monitoring ke beberapa sekolah dan madrasah, pihaknya menemukan ada beberapa bangunan hasil bantuan dana hibah yang belum tuntas pengerjaannya.

“Seperti di MTs Ar Raudlah, kami melihat dana hibah digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, namun belum bisa digunakan karena bangunan belum sempurna, karena belum dilengkapi jendela dan pintu,” jelasnya, kepada wartawan, Jum’at (5/1).

Hal tersebut, menurut Gina, disebabkan terbatasnya anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Kalsel sehingga pada akhirnya bangunan tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak sekolah.

“Dana yang disetujui besaran anggarannya hanya sebesar 50 persen dari usulan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh pihak sekolah. Jadi meskipun secara administrasi telah selesai, namun hasilnya belum bisa dimanfaatkan karena masih banyak kekurangan sehingga terkesan terbengkalai,” terangnya.

Oleh karena itu, menurut Gina, Dewan Kalsel berkomitmen untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang masih terkendala dalam memaksimalkan pemanfaatan dana hibah agar mendapatkan kucuran dana hibah kembali guna penyempurnaan pembangunan gedung atau ruang kelas baru.

“Kami dari Komisi IV nanti berusaha, memang untuk dana hibah itu tidak bisa setiap tahun untuk mendapatkan dana hibah tersebut, tapi kami berkomitmen kepada madrasyah-madrasyah yang kami bantu, mudah-mudahan bisa mendapatkan dana hibah ke depannya lagi,” harapnya. (NRH/RDM/APR)

Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ini Harapan Paman Birin

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, pada Jumat (5/1) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Pengukuhan disaksikan unsur Forkopimda Kalsel, diantaranya Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, para kepala daerah se Kalsel, dan juga Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP RI, Raden Suhartono.

Ayi Riyanto dikukuhkan sebagai Kepala BPKP provinsi Kalsel yang baru, menggantikan Rudy M. Harahap yang sudah bertugas lebih dari 2 tahun di Kalsel, dan melanjutkan tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur optimis, Ayi Riyanto dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, akuntabel dan juga berintegritas.

“Atas nama pemerintah provinsi Kalsel, saya juga bangga dan berterima kasih atas kerjasama yang terbina secara berkesinambungan selama ini,” papar Paman Birin (sapaan khas Gubernur).

*Gubernur Kalsel saat menandatangani dokumen pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel pada Jumat (5/1) di Mahligai Pancasila Banjarmasin*

Peran BPKP yang sangat dirasakan pemerintah provinsi, adalah keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pengelolaan keuangan selama 10 kali berturut turut, dari BPK RI.

“Kami berharap, opini WTP dapat dipertahankan, melalui kerjasama dan kolaborasi baik dengan BPKP,” tutup Gubernur.

Menanggapi harapan ini, Ayi Riyanto mengaku siap membimbing dan membantu pemerintah provinsi pada masalah pengelolaan keuangan dan program terkait lainnya.

“Opini WTP yang diperoleh pemprov akan terus kita jaga, jangan sampai turun, juga SAKIP,” ujar Ayi.

Sementara itu, Rudi M Harahap mengatakan, selama dirinya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalsel kurang lebih 2 tahun, telah terjalin sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Termasuk untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota menurunkan angka stunting dan menangani inflasi.

“Kolaborasi kita secara informal juga sangat bagus,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP RI Dr Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya yang disampaikan Raden Suhartono, meminta Kepala BPKP Kalsel segera melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk kelancaran tugasnya.

Diantara program yang dikawal BPKP, termasuk di Kalsel, antara lain program penurunan stunting, pengendalian inflasi, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Provinsi Kalsel termasuk terbaik dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka stunting,” tutupnya. (RIW/RDM/APR)

2024, Pemko Banjarmasin Akan Bangun Jembatan Penghubung Sungai Jingah Dengan Sungai Bilu

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin di tahun 2024 ini, akan membangun Jembatan penghubung Jalan Sungai Jingah ke Jalan Sungai Bilu.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, usai Rapat Evaluasi Bidang Infrastruktur di Gedung DPRD Banjarmasin, pada Rabu (3/1) mengatakan, pembangunan jembatan ini dengan konstruksi beton, dengan anggaran sebesar Rp125 miliar, ditambah pembebasan lahan, sekitar Rp25 miliar.

“Tahap awal ini akan digelontorkan sebesar Rp26 miliar rupiah,” ucapnya

Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, saat memberikan komentarnya

Ia menyampaikan, untuk pembangunan jembatan itu secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, panjangnya sekitar 100 meter lebih, dan bisa dilewati baik kendaraan roda dua maupun empat. Ia berupaya dapat selesai tepat waktu nantinya. Dimana, merupakan prioritas pembangunan yang sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin.

“Pembangunan tahap awal fisik pondasi di bantaran sungai Martapura,” jelasnya

Lebih lanjut Suri menambahkan, selain membangun Jembatan penghubung Jalan Sungai Jingah ke Jalan Sungai Bilu, di tahun 2024 juga telah memprogramkan pelebaran Jalan, di Jalan Padat Karya Sungai Andai, dan pembangunan Jembatan di kawasan Jalan Cemara Ujung menuju Jalan Sungai Andai.

“Kita ingin memecahkan kemacetan di wilayah Jalan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)

Ziarah ke Makam Datu Kalampayan, Paman Birin Mendoakan Banua Diberikan Keberkahan dan Keselamatan

Banjar – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, berziarah ke Makam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada Jumat (5/1) dinihari.

Ziarah rutin ke makam wali Allah ini selalu dilakukan Paman Birin dalam berbagai kesempatan.

Bertolak dari kediaman Mahligai Pancasila pada Kamis (4/1) tengah malam, Paman Birin beserta rombongan menuju kubah ulama besar Banua di kawasan Kalampayan, Astambul, Kabupaten Banjar.

Setibanya di sana, Paman Birin yang didampingi Guru Sufian Al Banjari, Guru H. Ahmad Daudi langsung menuju kubah.

Didepan kubah Datu Kalampayan, Guru Ahmad Daudi memimpin doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan keselamatan warga Banua.

*Gubernur Kalsel saat berziarah ke makam Datu Kalampayan*

Selepas ziarah, Paman Birin bersilaturahmi dengan warga sekitar. Kedatangan rutin Paman Birin ini pun disambut dengan senang oleh warga.

Paman Birin pun bersyukur, dirinya berserta rombongan bisa melakukan ziarah rutin di makam Datu Kalampayan.

“Alhamdulilah bersyukur diberikan nikmat kesempatan untuk senantiasa ziarah ke makam wali Datu Kalampayan. Kita memohon kepada Allah SWT, agar Banua kita selalu dilimpahkan keberkahan dan keselamatan dari segala bentuk bencana,” ungkap Paman Birin.

Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan memang menjadi salah satu makam wali Allah yang selalu dikunjungi warga dari seluruh Indonesia.

Datu Kalampayan adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kerajaan Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan yang lahir di Martapura, yang menjadi salah satu pusat keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-16.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan besar dalam penyebaran Islam pada abad ke-18 dan merupakan pengarang Kitab Sabilal Muhtadin, yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

Pembangunan Lampu Lalin di Perempatan Handil Bakti Batola Diharapkan Mampu Urai Kemacetan

Barito Kuala – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat mengusulkan pembangunan lampu lalu lintas di perempatan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala untuk mengurai kemacetan lalu lintas (lalin) yang ada di area tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Fahrin Nizar, ketika rombongan Komisi III DPRD Kalsel didampingi Dinas Perhubungan Kalsel dan Dinas Perhubungan Kabupaten Batola meninjau langsung kondisi lalu lintas di perempatan yang juga menghubungkan Kalsel dengan Kalteng tersebut, Rabu (3/1).

“Kita melihat bahwa dalam satu dua tahun ini memang ada permasalahan di simpang empat ini, karena kita harus putar balik apabila kita dari Marabahan menuju Banjarmasin dan sebaliknya, dan putar baliknya beberapa puluh meter,” katanya.

Namun sebelum itu, lanjut Fahrin, Komisi III DPRD Kalsel akan menunggu terlebih dahulu kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel dan melakukan konsultasi ke Kementerian terkait untuk menggali masukan-masukan sehubungan dengan usulan pembangunan lampu lalu lintas tersebut.

“Kita melihat kondisi jalan yang tidak presisi yang menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, perlu kajian komprehensif dan konsultasi agar pembangunan lampu lalu lintas yang ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2024 ini bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Ihda Wardati memberikan apresiasi kepada Komisi III DPRD yang dinilai cepat tanggap dalam melihat permasalahan kesemerautan lalu lintas ini.

“Kami menyambut baik usulan pembangunan lalu lintas ini karena dianggap sebagai jalur yang vital dan menghubungkan Kabupaten/Kota di Kalsel hingga antar Provinsi,” terangnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/APR)

Dinsos Kalsel Pastikan Siap Layani Jamaah Haul ke 19 Abah Guru Sekumpul

Banjarmasin – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan siap melayani jamaah haul ke 19 KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang akan dilaksanakan pada Januari 2024 ini. Hal itu disampaikan, Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi di ruang kerjanya, kepada Abdi Persada FM, Kamis (4/1).

“Sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, tadi pagi kami bertemu dengan Plt Kepala Dinsos Kalsel berkenaan dengan kesiapan kita untuk menghadapi Haul Abah Guru Sekumpul di 2024 ini. Kami akan siap untuk mengerahkan semua potensi yang ada,” katanya.

*Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi*

Achmadi mengungkapkan Dinsos Kalsel akan mendirikan posko dapur umum di panti sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera II di Kecamatan Sekumpul Kabupaten Banjar. Di posko tersebut, pihaknya akan menyiapkan ribuan makanan siap saji dan kue-kue untuk jamaah yang hadir di haul ke 19 Abah Guru Sekumpul.

“Perkiraan kami akan siapkan sampai dengan 10 ribu makanan siap saji dan juga gorengan untuk para jamaah haul,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan makanan siap saji bagi petugas kebersihan yang hingga kini data yang masuk di Dinsos Kalsel berjumlah tiga ribu orang.

“Persiapan makanan ini akan terus di-update sesuai dengan keperluan di lapangan nantinya,” ungkapnya.

Achmadi menambahkan rencananya makanan siap saji dan kue-kue ini akan dilaksanakan selama lima hari yakni tiga hari sebelum pelaksanaan (H-3) dan dua hari setelah pelaksanaan (H+2).

“Kami tinggal menunggu informasi jadwal pelaksanaan Haul dari pihak keluarga Abah Guru Sekumpul. Jika sudah mengetahui waktu pelaksanaannya, kami akan segera bergerak,” jelasnya. (NRH/RDM/APR)

Haul Guru Sekumpul Kembali Masuk Calender of Event Kalsel 2024

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, sangat menyambut baik kembali digelarnya haul Ulama Kharismatik KH Muhammad Zaini Ghani atau lebih dikenal Guru Sekumpul. Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi.

Syarifuddin mengatakan, pelaksanaan haul ke -19 Guru Sekumpul telah masuk dalam Calendar of Event (CoE) Kalsel tahun 2024, sehingga dapat semakin memajukan sektor pariwisata di Banua, karena tentunya banyak yang berkunjung, tidak hanya dari luar daerah maupun juga mancanegara. Ia berharap, dapat meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan.

“Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, dapat menjalin sinergisitas di lapangan,” pintanya

*Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin*

Disampaikan Syarifuddin, berkaca di tahun 2023 lalu, berdasarkan data yang pihaknya terima melalui Dinas Pariwisata kabupaten/kota, telah terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Mengingat rata-rata yang berkunjung, tidak hanya menginap di hotel, juga membeli buah tangan serta ke tempat-tempat wisata.

“Kunjungan yang mengalami peningkatan tidak hanya kabupaten Banjar, kota Banjarbaru, dan Banjarmasin, juga ke Kabupaten lain,” ungkapnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, saat ini pihaknya juga terus melakukan jalinan komunikasi yang intens dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota setempat. Mengingat dampaknya juga di sektor ekonomi kreatif seperti jasa angkutan, rumah makan, serta kuliner lainnya di Kalsel.

“Semoga haul ke-19 Guru Sekumpul ini akan berjalan lancar, aman dan sukses nantinya,” tutup Syarifuddin yang juga kini menjabat, Pj Bupati Tapin

Untuk diketahui, informasi resmi yang beredar melalui pesan WhatsApp dari ahli waris, haul Guru Sekumpul bagi masyarakat umum, direncanakan Minggu (14/1) di Musholla Arraudhah Sekumpul. Sementara untuk undangan khusus, direncanakan Rabu (17/1) bertempat di kediaman Almarhum Abah Guru Sekumpul di sekumpul. Selanjutnya bagi yang tidak sempat datang di tanggal (14/1), maka diadakan haul lagi, yaitu pada Minggu (21/1) di Musholla Arraudhah Sekumpul. (NHF/RDM/APR)

ODGJ Menjadi Sasaran Bakesbangpol Kalsel Untuk Diberikan Pendidikan Politik

BANJARBARU – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 mendatang, untuk meningkatkan partisipatif di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, akan memberikan sosialisasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kepada Abdu Persada FM, disampaikan Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel Heriansyah melalui Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin, pihaknya memiliki program kegiatan sosialisasi pendidikan politik untuk meningkatkan jumlah pemilih di Kalsel. Ditahun 2023 yang lalu, program sosialisasi pendidikan politik telah dilaksanakan dengan sasaran pemilih pemula, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Sementara untuk 2024 ini, pihaknya akan kembali melaksanakannya dengan sasaran ODGJ.

“Jadi program ini akan kami selenggarakan di RS Jiwa Sambang Lihum dengan menghadirkan peserta mulai dari para Petugas RS hingga ODGJ,” ungkap Hasanuddin, Rabu (3/1).

Dilanjutkannya, pihaknya juga akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dengan memberikan pemahaman sebagai narasumber kepada mereka-mereka yang memiliki keterbatasan.

“Semoga pada saat pemilihan nanti para ODGJ bisa ikut berpartisipasi,” lanjut Hasanuddin.

Hasanuddin berharap, dengan adanya sosialisasi kepada para ODGJ ini, dapat meningkatkan jumlah partisipan pemilih pada pemilu dan pilkada 2024 ini. (Tim/RDM/APR)

Peduli Lingkungan, Bank Kalsel Dukung Pembangunan Bank Sampah Mesjid Al Jihad

Banjarmasin – Bank Kalsel melalui Unit Usaha Syariah (UUS) memberikan bantuan Pembangunan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin. Penyerahan dilakukan Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, Yuanita Evayanti kepada Founder Banua Green Hub, Dendy Primanandi bersama Perwakilan Pengelola Masjid Al-Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat.

Turut menyaksikan Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi; Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin Madyan, Kabag Keberlanjutan Usaha dan Penanganan Hukum Perusahaan Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan; Kabag Dana dan Kelembagaan Syariah Unit Usaha Syariah, bertempat di parkiran Mesjid Al Jihad Banjarmasin, pada Rabu (3/1)

Dalam Sambutannya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi, mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan beberapa pihak salah satunya Bank Kalsel dalam mewujudkan pembangunan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin.

Bank Sampah seperti ini sangatlah diperlukan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam mengatasi permasalahan sampah yang kini menjadi salah satu permasalahan di Kota Banjarmasin.

“Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dengan adanya Bank Sampah ini menjadi trigger buat para pengelola ta’mir Mesjid yang lain di Banjarmasin dan barang kali menjadi contoh di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Bank Sampah kedepannya sinergi ini sangatlah diperlukan baik dalam mengelola dalam konsep perbankan sehingga memudahkan Masyarakat untuk memilah/dipilih sampah dari rumah kemudian membawanya ke Mesjid,” ucap Machli.

Sementara itu, Kepala Bagian Keberlanjutan Usaha dan Hukum Perusahaan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Shah Rizky Kurniawan menyampaikan, Bank Kalsel akan selalu mendukung upaya masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lingkungan sekitarnya.

Dalam momen ini Bank Kalsel memberikan bantuan pembangunan Bank Sampah untuk area di Mesjid Al Jihad Banjarmasin.

“Bank Kalsel akan terus mendukung seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, agar mewujudkan Kota yang bersih dan nyaman. Kegiatan hari ini, merupakan salah satu dukungan kongkrit Bank Kalsel dalam mewujudkan hal tersebut,” ungkap Rizky.

Dilain pihak, Perwakilan Pengelola Mesjid Al Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat menyambut baik atas dukungan dari Bank Kalsel dalam rangka membantu pihaknya untuk membangun Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin yang lebih menarik, layak dan representatif.

“Saya berharap dengan pembangunan ini akan semakin banyak masyarakat, khususnya jemaah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin yang tertarik menukarkan sampahnya di sini,” harapnya.

Baginya keberadaan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin sangatlah penting. Karena tidak hanya untuk jemaah saja, tapi dapat sekalian mengelola sampah yang ada di Mesjid Al Jihad Banjarmasin menjadi lebih bernilai kedepannya. (ADV-RIW/ RDM/APR)

2024, DPRD Kalsel Tetapkan 15 Raperda

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyelesaikan 8 (delapan) Peraturan Daerah (Perda) selama tahun 2023. Sedangkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lainnya sedang dibahas Panitia Khusus.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar kepada wartawan, Rabu (3/1).

Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Setwan Kalsel, M. Andri Yuzhar

Andri Yuzhar menjelaskan delapan Raperda telah yang ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2023, yaitu Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2022, Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043, Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Raperda Tentang APBD Tahun 2024, serta Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Sedangkan dua Raperda lainnya yakni Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038, yang semula direncanakan ditetapkan menjadi Perda pada 2 Januari 2024 dilakukan penundaan dan akan dijadwalkan kembali,” jelasnya.

Sementara, lanjut Andri, tiga Raperda yang sedang dibahas di Pansus, yakni Raperda Tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi yang merupakan inisiatif Komisi IV sedang dibahas di Pansus per Maret 2023, Raperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran inisiatif Komisi I sedang dibahas di Pansus per September 2023.

“Serta Raperda Tentang Inovasi Daerah yang merupakan inisiatif Komisi III sedang dibahas di Pansus per September 2023,” terangnya.

Andri menambahkan pada tahun 2024, DPRD Kalsel menerima usulan sebanyak 15 Raperda yang terdiri dari tujuh Raperda yang merupakan inisiatif Dewan dan delapan Raperda inisiatif Pemprov Kalsel, termasuk tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka.

“Tujuh Raperda inisiatif Dewan itu yakni Raperda Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan inisiatif Komisi I, Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan Ikan serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang keduanya inisiatif Komisi II,” tambahnya.

Sedangkan Raperda Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan inisiatif Komisi III dan Raperda Tentang Pedoman Pembentukan Perda inisiatif Badan Pembentukan Perda DPRD Kalsel.

Sementara, lanjut Andri, Raperda inisiatif Pemprov Kalsel pada 2024 sebanyak delapan Raperda yaitu Raperda Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara usul Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam usul Dinas Kehutanan, Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi usul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Raperda Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 usul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Raperda Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan usul Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

“Sementara tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka yakni Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)