Tingkatkan IDI Kalsel, Kesbangpol Provinsi Gelar Raker Pokja

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan tema Focus Group Discussion (FGD) IDI Tahun 2023 di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Salah Satu Hotel Berbintang di Banjarmasin, Kamis (7/3).

Raker ini merupakan sebagai tindak lanjut untuk mempercepat rilis IDI pada Tahun Anggaran 2024 dengan tahapan pengukuran IDI yang meliputi Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, yang diwakili Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut menyebutkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalsel pada tahun 2022 mencapai nilai 80,86 dalam skala indeks 0 – 100.

“Capaian ini menempatkan Kalsel berada di peringkat ke-10 secara nasional, dengan tingkat demokrasi pada kategori tinggi,” sebutnya.

Ia menyatakan FGD yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ini patut untuk disyukuri sebagai ruang untuk peningkatan dan perbaikan lebih lanjut.

“Adapun terkait perolehan capaian IDI ini dilakukan dengan beberapa aspek yakni ada tujuh indikator serta aspek kapasitas lembaga demokrasi dengan delapan indikator, ini dilakukan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai aspek dan indikator tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya melalui FGD IDI ini akan didapatkan gambaran yang akurat terkait pelaksanaan demokrasi di Kalsel dan upaya-upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses demokratisasi di daerah.

“Kita perlu memahami secara mendalam poin-poin penting terkait metode pengukuran IDI, ketersediaan data-data dan informasi yang valid, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mengukur aspek-aspek IDI beserta indikatornya,” ucapnya.

Pelaksanaan FGD Tahun 2023 ini melibatkan para narasumber dan peserta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di Kalsel.

“Kesempatan ini pula, kita akan membahas secara kritis mengenai ketersediaan data-data dan informasi yang valid, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses pengukuran IDI, masukan dan saran dari peserta FGD akan sangat membantu kita dalam memahami konteks dan realita yang sesungguhnya terjadi di lapangan,” tutupnya.

Untuk diketahui FGD IDI Kalsel Tahun 2023 tersebut diikuti sekitar 50 orang peserta atau undangan terdiri dari Tim Kelompok kerja pengembangan dan pemanfaatan IDI di daerah Prov. Kalsel seperti Diskominfo dan LHK, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum, Biro Humas Polda, Unsur Korem 101/Ant, Ombudsman, PWI, KPU, Bawaslu, Redaksi harian Banjarmasin Post dan Radar Banjar, FKUB, PGI, PHDI, LK3 Banjarmasin, Kelompok dan LSM, BEM ULM Banjarmasin dan perwakilan sejumlah Partai Politik serta turut hadir sebagai Moderator dari BPS Prov. Kalsel, Ahmadi Murjani dengan Narasumber Kepala BPS Prov. Kalsel, Martin Wibisono dan Akademisi ULM, Saprudin. (Bakesbangpol-BDR/RDM/RH)